Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta warga yang mengalami masalah perumahan agar melapor ke Kementerian PKP. Pelaporan bisa dilakukan melalui Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Ia pun meminta jajarannya untuk mengaudit dan mengambil langkah hukum bagi pengembang. Hal itu disampaikannya usai menerima aduan dari warga ketika meninjau salah satu perumahan di Manggung Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang kemarin.

"Kami minta warga berani melawan pengembang yang bermasalah dan merugikan masyarakat. Kami siap menindaklanjuti pengaduan dan memberikan pendampingan bagi masyarakat dan jangan sampai negara kalah dan tidak menyelesaikan pengaduan dari masyarakat dengan baik dan cepat," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Pada kesempatan itu, Ara menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan agar Kementerian PKP fokus pada penyelesaian masalah rumah bersubsidi yang sering dihadapi rakyat.

"Silakan adukan ke Kementerian PKP apabila rakyat menghadapi masalah perumahan melalui BENAR-PKP di nomor WhatsApp 081288888911. Kami siap melakukan pendampingan agar masyarakat benar-benar terlindungi dari pengembang yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Ia mendapati akibat pengembang yang tidak bertanggung jawab, banyak warga yang mengalami kerugian secara finansial. Sebab, sertifikat rumahnya belum diterima meskipun sudah membayar lunas.

"Saya mendapatkan pengaduan dari warga Perumahan Punsae (Perumahan Ungaran Asri Regency) di Kabupaten Semarang. Lokasi perumahan yang berada di kawasan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor juga tidak layak huni dan membahayakan nyawa para penghuninya dan banyak pengaduan lainnya seperti adanya sertifikat rumah yang tidak diterima warga," ucapnya.

Peninjauan lokasi perumahan tersebut dilakukan oleh Ara bersama Bupati Semarang, Komisioner BP Tapera, dan Perwakilan BTN Kota Semarang. Ara melihat banyak kondisi rumah rusak berat dan tidak layak huni karena dibangun di sisi jurang dan menemukan banyak rumah subsidi yang dikontrakkan oleh pemiliknya. Lalu, ada pemindahan lokasi rumah secara sepihak oleh pengembang.

Kemudian, ia menunjuk Direktur Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dan mencari solusi maupun menempuh langkah hukum bagi pengembang perumahan tersebut. Langkah ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga perumahan selama enam tahun terakhir.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan ada beberapa masalah yang dihadapi warga seperti belum serah terima sertifikat rumah warga. Kemudian, terdapat ancaman tanah longsor yang membuat banyak warga was-was saat hujan turun karena aliran air yang cukup deras.

"Terima kasih atas perhatian Menteri PKP atas masalah yang kami hadapi," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

UNGARAN, KOMPAS.com - Suasana penuh semangat menggema di SD Negeri Gondoriyo, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, pada Selasa (15/4/2025), saat ratusan siswa melantunkan doa sebelum menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, menu yang tersaji di food tray telah habis disantap oleh para siswa.

Salah satu siswa, Harvey Alsya Fathan, yang duduk di kelas VI, mengungkapkan kebahagiaannya.

"Ini ada makanan favorit saya, tahu dan kacang panjang. Saya memang suka sayuran, kalau yang galantin doyan tapi kurang suka," ujarnya.

Harvey juga menambahkan bahwa ia menikmati program MBG karena dapat makan bersama teman-teman sekelas.

"Ya rasanya senang saja, bersama teman-teman makan bersama. Menunya juga enak, kemarin ada bistik dan buah," kata dia.

Siswa lainnya, Afkarina Akmal, berharap program ini dapat mengurangi kekurangan gizi di Indonesia.

"Kalau ada program ini ya bersyukur. Tapi ada kurangnya, tidak ada minumnya. Kalau ada susu ya lebih baik," ungkapnya.

Program MBG dilaksanakan Senin-Jumat

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi menu makanan dari program makan bergizi gratis di hari biasa. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan penyesuaian.

Kepala Sekolah SD Negeri Gondoriyo, Deni Kumara Aji, menjelaskan bahwa program MBG dilaksanakan setiap Senin hingga Jumat untuk 283 siswa.

"Kami menjadikan program MBG ini juga sebagai sarana pembelajaran untuk pembentukan karakter anak," ujarnya.

Deni menekankan pentingnya mengajarkan rasa syukur kepada siswa melalui makanan yang dihidangkan.

"Perjalanan menjadi makanan itu kan dari petani, kemudian dimasak, lauknya juga begitu, semua melalui proses panjang," tambahnya.

Meskipun Deni tidak mendapat pemberitahuan terkait menu yang disajikan, ia menekankan bahwa yang terpenting adalah para siswa menikmati makanan tersebut dan mendapatkan nutrisi yang cukup.

"Ini masih kurang menjadi lima sempurna, karena tidak ada susunya," ungkapnya.

Program MBG di Kabupaten Semarang diluncurkan oleh Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, di SD Negeri Gondoriyo pada Senin (14/4/2025).

Program MBG perdana di Semarang

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi menu makanan dari program makan bergizi gratis di hari biasa. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan penyesuaian.

Ngesti berharap program ini dapat meningkatkan mutu gizi para siswa, sehingga mereka dapat lebih mudah belajar dan semakin pintar.

"Ini yang pertama di Kabupaten Semarang. Semoga bermanfaat bagi para siswa," ujarnya.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Jambu, Hilda Rafika Sitadewi, menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan makan bergizi gratis untuk 3.328 siswa di Kecamatan Jambu.

Mereka berasal dari 18 sekolah, terdiri dari empat PAUD/kelompok belajar, lima TK, lima sekolah dasar, tiga SMP, dan satu SMK.

Hilda menambahkan, berdasarkan pendataan, lebih dari 4.000 siswa diperkirakan akan menerima manfaat dari program MBG di Kecamatan Jambu, sehingga direncanakan akan ada penambahan satu SPPG lagi.

Untuk melayani siswa penerima manfaat di seluruh Kabupaten Semarang, direncanakan akan ada 54 titik SPPG.

"Pelayanan diberikan lima hari kerja setiap minggu. Hari libur dan tanggal merah tidak ada pelayanan," kata Hilda.

UNGARAN, KOMPAS.com - Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Semarang belum melakukan pengalihan anggaran yang telah dialokasikan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto, menyatakan bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang, anggaran untuk MBG sebesar Rp 10 miliar.

"Sementara anggaran Rp 10 miliar, untuk perkembangan lebih lanjut akan disesuaikan dengan kewajiban sharing dari pemerintah pusat," ujarnya saat dihubungi pada Kamis (12/2/2025).

Djarot menambahkan bahwa pengalihan anggaran dari MBG ke sektor infrastruktur pendidikan masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

"Mengenai hal tersebut, kami juga masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat," kata Djarot.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Semarang tengah fokus mengidentifikasi program kegiatan yang dapat diefisiensikan.

"Semuanya masih dalam perhitungan, seusai arahan dari pusat," paparnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar anggaran daerah yang telah dialokasikan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan dan difokuskan pada perbaikan fasilitas sekolah.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah menjelaskan tentang efisiensi anggaran demi mendukung program prioritas pemerintah dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (3/2/2025).

Tito menegaskan bahwa Prabowo tidak ingin pelaksanaan program justru menimbulkan masalah lain, seperti kerusakan sarana prasarana sekolah.

"Jangan sampai kita buat dapur, tetapi ruang kelasnya bocor, kursinya miring-miring, dan fasilitas lainnya tidak memadai," ungkap Tito.

Ia juga menekankan bahwa anggaran pendidikan di tingkat daerah tidak boleh digunakan untuk program MBG.