Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Abdul Kadir, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Petugas pemadam kebakaran (damkar) sementara dikerahkan memadamkan api.

Pantauan detikSulsel, Sabtu (19/4/2025), insiden kebakaran tepatnya terjadi di belakang Hotel Makassar Cottage Jalan Abdul Kadir II, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 Wita.

Saat ini, api telah berhasil dipadamkan. Petugas kini tengah melakukan pendinginan dengan dibantu sejumlah warga yang naik ke atas seng rumah yang terbakar.

Di sekitar lokasi masih dipadati warga yang hendak menyaksikan kebakaran yang terjadi. Mereka mencoba mengabadikan kejadian kebakaran menggunakan kamera ponselnya.

Belum diketahui penyebab kebakaran terjadi. Begitu pula dengan jumlah rumah yang hangus akibat kebakaran ini.

Video: Kebakaran Hebat di Kantor Disdik Makassar, 31 Mobil Damkar Diterjunkan

Video: Kebakaran Hebat di Kantor Disdik Makassar, 31 Mobil Damkar Diterjunkan

Pemerintah berupaya merenovasi rumah tidak layak huni sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Langkah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha dalam bentuk corporate social responsibility (CSR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan merenovasi 500 rumah, sedangkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 200 rumah.

"Kadin saya senang karena dia nggak pakai MoU. Tapi dia sudah mulai renovasi rumah rakyat di Jakarta," ujar Ara di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

Ara mengatakan Kadin mempunyai sistem formal untuk menyalurkan bantuan. Namun, masyarakat yang belum terakomodir tetap dibantu oleh Kadin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan bantuan tersebut akan dialokasikan untuk 200 rumah di Jakarta. Dari angka tersebut, sebanyak 51 berada di Kecamatan Johar Baru.

"Tiga rumah sudah selesai renovasi (di Kecamatan Johar Baru). Total 200 di Jakarta. Di Johar Baru 51. Rencananya kita akan bagikan Jakarta Pusat juga sama Jakarta Utara. Kita paling lambat sampai 17 Agustus (2025)," ucap Thomas.

Adapun sisa 300 rumah akan disebarkan ke provinsi lainnya. Thomas merincikan 100 unit di Jawa Barat, 100 unit di Banten, 50 unit di NTT, dan 50 unit di Bangka Belitung.

Pada kesempatan itu, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan Kadin akan merenovasi rumah mulai dari sanitasi air, luas, hingga kekuatan bangunannya. Pihaknya pun tengah mencari rumah-rumah yang dapat dilakukan renovasi.

"Pemerintah ini lagi dalam keadaan berjuang di tengah efisiensi anggaran. Jadi kita dari Kadin selalu memikirkan suatu skema yang bahasanya itu win-win, tapi juga public-private partnership," imbuhnya.

Ia mengaku tidak ada negosiasi antara Kadin dan Kementerian PKP soal program renovasi rumah. Kadin ingin mendukung Program 3 Juta Rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Bidang BPP HIPMI Bidang X Syarif Hasan Alatas mengatakan HIPMI akan merenovasi 200 rumah. Seperti Kadin, program tersebut ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2025.

"Ini kita justru perlu belajar banyak dari teman-teman Kadir. Karena memang kami juga punya antusiasma tentunya dalam rangka membangun, mendukung program pemerintah," tutur Syarif.

Sebelumnya diberitakan, Ara meluncurkan program bebenah kampung Kecamatan Johar Baru. Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati melaporkan Kadin Indonesia berencana merenovasi 200 rumah di Jakarta.

"Setelah diidentifikasi ada 51 dan ternyata Kadin sudah memulai, bahkan nanti hari ini ada tiga rumah yang renovasinya sudah selesai," kata Sri.

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Adies Kadir menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) perlu dikaji dahulu. Dia mewanti-wanti pendanaan program pemerintah itu justru dapat menimbulkan tuduhan gratifikasi.

"Mungkin usulannya bagus tapi kita kan di DPR harus mengkaji karena kadang-kadang orang zakat misalnya, 'saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umrah, karena kita lihat dia rajin ibadah, tapi tidak mampu'. Kan nggak mungkin peruntukan itu kita serahkan kemudian diambil untuk makan bergizi gratis," kata Adies kepada wartawan di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Adies menilai pemerintah pun sudah memiliki mekanisme pendanaan sebelum menggelar program MBG. Pemerintah, kata dia, suda melakukan pengkajian sebelum kebijakan ini diterapkan.

"Pemerintah ini sudah mempelajari dengan baik dan pemerintah, tentunya Pak Presiden, memutuskan untuk memberikan makan bergizi gratis itu sudah ada gambaran untuk diambil dari mana gitu," ungkapnya.

Waketum Golkar ini juga memandang bahwa zakat biasanya sudah ada peruntukannya. Namun, jika memang ada zakat yang diperuntukkan bagi pendanaan program MBG, Adies mewanti-wanti pemerintah harus berhati-hati.

"Cuma kan pemerintah juga harus berhati-hati juga begitu karena kan semuanya melalui pemerintah. Nanti dituduh lagi gratifikasi, kan repot juga. Jadi perlu aturan, kalaupun ada zakat, zakat yang model seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai program MBG. Menurutnya, program andalan Prabowo itu dapat melibatkan masyarakat dari segi pembiayaannya.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagus, namun tetap perlu dikaji oleh Parlemen.

Sebab, Adies menyebut zakat bersifat perorangan, sedangkan program Makan Bergizi Gratis berasal dari pemerintah.

"Mungkin usulannya bagus, tapi kita kan di DPR harus mengkaji karena kadang-kadang orang zakat, misalnya, saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umrah, misalnya, karena kita lihat dia rajin ibadah tapi tidak mampu," kata Adies di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

"Kan nggak mungkin peruntukan itu kita serahkan kemudian diambil untuk makan bergizi gratis," sambungnya.

Lebih lanjut, Adies berpandangan pemerintah juga sudah memiliki mekanisme pendanaan sebelum menggelar program Makan Bergizi Gratis.

"Pemerintah ini sudah mempelajari dengan baik, dan pemerintah tentunya Pak Presiden memutuskan untuk memberikan makan bergizi gratis itu sudah ada gambaran untuk diambil dari mana," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menilai zakat sudah ada peruntukannya tersendiri, kecuali memang ada orang yang ingin berzakat untuk program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, pemerintah perlu sangat berhati-hati jika ingin mengimplementasikan usulan zakat untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.

"Cuma kan pemerintah juga harus berhati-hati juga begitu karena kan semuanya melalui pemerintah. Nanti dituduh lagi gratifikasi, kan repot juga. Jadi perlu aturan, kalau pun ada zakat, zakat yang model seperti apa," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut dia, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program Makan Bergizi Gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.