Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Nantinya akan ada diskusi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan pengembang terkait lokasi hunian.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perum Perumnas yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.

Lebih lanjut, Ara menuturkan pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Terlebih lagi sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk asisten rumah tangga.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Selain membangun hunian di lahan BUMN, Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang berada di tempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memperbolehkan tenaga-tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menggunakan fasilitas di berbagai Balai Pelatihan milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai pusat edukasi.

Hal ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Yassierli dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang tentang Sinergi 'Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional' pada Senin (14/4) lalu.

Yassierli menyatakan komitmen penuh mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat sambutan positif dari masyarakat luas serta pihak-pihak terkait. Yassierli menegaskan dengan berbagai fasilitas seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat dioptimalkan dan difungsikan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kemnaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat mensupport pelatihan dan sertifikasi tenaga-tenaga yang terlibat. Kami yakin MBG bakal berjalan sukses apabila didukung oleh personal yang memiliki kompetensi standar, " kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Yassierli berharap sinergi ini dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, responsif terhadap isu gizi, serta mendukung terciptanya tenaga kerja sehat, produktif, dan kompetitif.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan MBG merupakan program investasi SDM terbesar pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif. Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, Dadan menyebut MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " ujar Dadan.

Hingga bulan April 2025 ini, sudah ada 1.072 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah bekerja. Dadan menambahkan keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan. Mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Lihat juga Video Momen Wamen PPPA Tinjau SPPG di Malang: Semua Rapi Sekali

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, tidak dibayar hampir Rp 1 miliar oleh Yayasan MBG berinisial MBN. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hal itu sebagai masalah internal mitra dan tidak ada kaitan dengan BGN.

"Jadi gini, sebetulnya apa yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalibata itu murni masalah internal mitra," kata Dadan kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Dadan mengatakan BGN juga baru mengetahui yayasan dan mitra tersebut partner program MBG. BGN hanya mengetahui pihak yayasan sebagai satu-satunya kesatuan mitra BGN.

"Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu antara yayasan dengan pemilik fasilitas, dua pihak yang berbeda dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus. Kami tahunya kan itu satu kesatuan mitra dan itulah yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional," jelasnya.

"Jadi apa pun yang terjadi di Kalibata, itu murni urusan internal. Tidak ada hubungannya dengan Badan Gizi," tegasnya.

Dadan menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman. Dia meminta mitra tersebut tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

"Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi," tuturnya.

"Bahwa itu masalah internal di antara mereka dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali," tutupnya.

Mitra MBG Tak Dibayar Hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, Rabu (16/4).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan usai pernyataannya ramai disorot soal timnas sulit menang lantaran gizinya tidak bagus. Dadan pun menyodorkan data statistik di balik pernyataannya itu.

Dadan merujuk data rata-rata jumlah anggota rumah tangga penduduk miskin, kelas menengah dan atas pada Badan Pusat Statistik (BPS). Data itu menunjukkan rata-rata anggota rumah tinggi di penduduk miskin lebih banyak ketimbang kelas menengah dan atas.

"Saya kan sedang bercerita tentang pola pertumbuhan penduduk Indonesia berbasis data ini. Penduduk Indonesia sampai sekarang masih bertambah 6 orang per menit atau 3 juta per tahun dan masih akan terus bertambah mencapai 324 juta di 2045. Kalau melihat data itu, sumber pertambahan penduduk Indonesia bukan dari golongan kelas atas atau kelas menengah karena anggota keluarganya 2.84 untuk kelas atas dan 3.21 untuk kelas menengah," kata Dadan saat dihubungi, Minggu (23/3/2025).

Dadan menjelaskan nantinya penduduk Indonesia akan bertumbuh dari keluarga miskin, bukan dari keluarga kelas menengah dan atas. Dia menyebut saat ini sebanyak 60% anak-anak tidak mendapat akses terhadap makanan bergizi seimbang.

"Angka 2.84 itu artinya kalau ada 100 keluarga kelas atas, maka 84 keluarga punya anak 1 dan 16 keluarga tidak punya anak. Jadi Ibu dan Bapak digantikan oleh 0.84 anak. Angka 3.21 untuk kelas memengah kan artinya kalau 100 keluarga kelas menengah, maka 21 keluarga anak 2 dan 79 anaknya 1. Jadi penduduk Indonesia tidak bertambah dari keluarga kelas atas dan menengah, tapi dari keluarga miskin dan rentan miskin dengan anggota rumah tangga 4.78 dan 4.34. Dengan data itu tidak heran kalau 60% anak-anak tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang," ujar dia.

Dadan mengatakan anak-anak tersebut nantinya berpeluang menjadi tenaga kerja produktif yang berkualitas rendah jika pemerintah tidak mengintervensi pemenuhan gizinya. Namun dia menyebut timnas saat ini merupakan produk dari pemenuhan makanan bergizi.

"Kalau makan cukup nasi, bala, mie atau bihun, krupuk dan kecap. 60% juga tidak minum susu karena tidak mampu beli susu. Mereka-mereka yang sekarang dalam kandungan, di TK, di SD, di SMP dan di SMA 20 tahun lagi akan menjadi tenaga kerja produktif yang jika tidak diintervensi dari sekarang akan menjadi tenaga kerja produktif yang berkualitas rendah karena secara fisik kurang optimal," katanya.

"Contoh jika main bola pasti sulit bertahan 90 menit. Nah sekarang PSSI menjanjikan dan saya senang karena 17 pemainnya adalah produk makan bergizi, meskipun belum mampu menang lawan Australia dan Jepang. Khusus Jepang karena makan bergizi sudah 100 tahun sehingga IQ mereka juga rata-rata tertinggi di dunia. Selain berlatih keras, IQ bagian penting dalam olah raga termasuk sepakbola," katanya.

Simak Video: Kepala BGN Sentil PSSI Sulit Menang Karena Gizi Tak Bagus

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mampu membiayai program makan bergizi gratis (MBG) meski mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun pada awal 2025.

Menurutnya, pemerintah tetap optimistis kondisi fiskal akan membaik dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan peningkatan penerimaan negara.

Airlangga menjelaskan defisit APBN masih berada dalam batas aman sesuai dengan yang telah dirancang dalam kebijakan fiskal 2025.

Menurutnya, tren penerimaan negara cenderung meningkat pada Maret, terutama karena adanya pelaporan pajak tahunan yang secara historis berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

"Ya, ini kan baru dua bulan. Jadi kita sudah melihat bahwa Maret diharapkan bisa lebih tinggi lagi. Karena memang secara natural biasanya Maret lebih tinggi. Karena itu nutup laporan perpajakan," ujar Airlangga di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain dari pajak, ia menyebut pemerintah juga mengandalkan pendapatan dari beberapa sektor lainnya untuk menutupi defisit, seperti penerimaan dari mineral dan batu bara, cukai, serta berbagai sektor lainnya.

"Tentu dari penerimaan," kata ujarnya.

APBN tekor alias defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit terjadi karena pengeluaran besar di awal tahun. Dia menyebut pembiayaan anggaran tercapai Rp220,1 triliun per Februari.

"Ini artinya dua bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7 persen. Implisit, ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, issuance-nya di awal cukup besar," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3).

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk program MBG pada 2025. Angka itu bengkak dibandingkan yang awalnya ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," ujar Suahasil.

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan MBG hingga 12 Maret 2025 telah mencapai Rp710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima. Riniciannya siswa pra SD sebanyak 111.127 orang, siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang, siswa SMP/MTS sebanyak 578.465 orang.

BUMN akan menyiapkan 792 hektare (ha) lahan untuk program 3 juta rumah. Di atas lahan 792 hektare tersebut akan dibangun 123.000 rumah.

Rencana itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) dan sejumlah asosiasi pengembang perumahan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

"Untuk percepatan 792 hektare yang jelas kita mappingkan ini bisa dipercepat. Kurang lebih 123.000 rumah yang bisa dilakukan percepatannya," ujar Erick

Erick mengatakan dari total luasan lahan tersebut, ada lima lahan yang sudah dipastikan statusnya jelas. Artinya tidak ada masalah hukum, administratif, atau teknis yang menghambat pembangunan nantinya.

"Nah lalu ada 5 yang kita clean and clear, yang nanti kita akan dorong dan akan ditinjau. Nanti saya sudah tunjuk PMO dari Perumnas, untuk 1-2 hari ke depan, untuk langsung dilihat," katanya.

Di sisi lain, Erick meminta adanya payung hukum yang jelas terkait kerja sama antara sektor swasta dan BUMN dalam pembangunan tersebut.

"Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan. Karena tadi kuncinya disampaikan Pak Ara, pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi sangat penting," katanya.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menambahkan 792 hektare lahan tersebut sebagian besar merupakan milik Perumnas. Sementara 5 lokasi merupakan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Ia menyampaikan, 5 lahan tersebut berada di Pulo Gebang, Jakarta, Stasiun Cisayur, Tangerang, Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan. Kemudian akan ada revitalisasi Rumah Susun Klender, Jakarta dan rumah tapak di daerah Jonggol, Jawa Barat.

"Milik KAI ini semuanya ada di stasiun. Nanti dikembangkan menjadi konsep transit oriented development (TOD)," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait (Ara) mengungkapkan akan ada pembangunan perumahan untuk TNI angkatan darat, laut, dan udara. Groundbreaking akan dimulai pada Februari dan Maret 2025.

Hal ini ia ungkapkan dalam acara pelantikan Pejabat Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta.

"Bulan Februari, kita akan mulai membangun rumah buat Angkatan Darat. Bersama-sama dengan Angkatan Darat. Supaya prajurit-prajurit kita yang berjuang mempertahankan Indonesia juga memiliki rumah," kata Ara pada Kamis (30/1/2025).

Dalam pembangunan rumah kali ini, ia menggandeng sejumlah perbankan milik BUMN. Untuk pembangunan perumahan TNI Angkatan Darat (AD), bank pendampingnya adalah Bank Mandiri

"Saya sudah dua kali bertemu dengan Jendral Maruli KSAD (Kepala Satuan Angkatan Darat) dan juga dengan Dirut Mandiri. Nanti bank pendampingnya adalah Bank Mandiri," ungkap Ara.

Pembangunan perumahan selanjutnya diperuntukkan bagi anggota kepolisian atau Polri. Targetnya pembangunan dimulai paling lambat Maret 2025.

Selanjutnya, Kementerian PKP juga akan membangun perumahan untuk anggota TNI Angkatan Laut (AL) pada Maret mendatang. Nantinya bank pendamping untuk perumahan TNI AL adalah bank BNI.

"Kita akan mulai membangun bersama-sama BNI dan Angkatan Laut. Di tempat yang ditentukan. Paling lama saya ingin bulan Maret dengan Angkatan Laut," sebutnya.

Terakhir, ada pula pembangunan perumahan untuk TNI Angkatan Udara (AU) dengan bank pendamping adalah bank BRI.

Sementara itu, untuk pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga tengah dibangun di beberapa tempat. Bahkan Kementerian PKP, menggaet investor asing yakni dari Qatar untuk pembangunan rumah di perkotaan. Ada pun nilai investasi yang digelontorkan mencapai US$ 16-20 miliar atau Rp 262-327 triliun (kurs Rp 16.379).

Lalu, Ara juga menyampaikan Uni Emirat Arab (UAE) tertarik menyusul Qatar. Saat ini mereka tengah melakukan survei lahan yang cocok.

Lahan-lahan tersebut merupakan lahan yang telah disediakan dari Sekretariat Negara (Setneg), perumahan anggota DPR di Kalibata, tanah di sekitar Gelora Bung Karno (GBK), aset milik PT KAI, PT Pekebunan Nusantara, Perumnas, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, hingga barang sitaan negara.

"Kita doakan ya, mohon doanya ya. Kita sampaikan tadi UEA mereka lihat lahan-lahan kita. Mereka melihat marketnya. Aturannya seperti apa, itu kan ada proses," imbuhnya.

IDXChannel - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperingati Hari Bergizi Nasional dengan membagikan makan bergizi gratis (MBG) kepada 189 anak-anak dari lima sekolah yang mengikuti program Edutrain LRT Jabodebek.

MBG dibagikan di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, dan Stasiun Bekasi Barat Kamis (30/1/2025).

“Kegiatan pembagian makanan bergizinya ya, itu baru pertama kali ini kami lakukan, cuman memang kalau untuk kita bicara Edutrain

itu sudah sejak tahun 2024 kami lakukan,” ujar Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, ketika ditemui di Stasiun Dukuh Atas Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Kegiatan pembagian makan bergizi gratis merupakan bagian dari rangkaian memperingati Hari Gizi Nasional yang diperingati pada 25 Januari setiap tahunnya. Selain itu, untuk mendukung program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

“Nah untuk programnya sendiri ini kami lakukan dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional ya pada tanggal 25 Januari,” kata dia.

Adapun, menu yang disediakan mencakup sumber karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi menambahkan, pihaknya tidak hanya menyediakan layanan perjalanan, tetapi juga ingin berkontribusi bagi masyarakat. Salah satunya memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak.

“Melalui kegiatan ini kami mendukung upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi yang baik bagi generasi muda,” tutur Purnomosidi.

Di sisi lain, dia menyebut Edutrain LRT Jabodebek merupakan program edukasi yang bertujuan mengenalkan manfaat dan tata cara menggunakan transportasi publik kepada anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan.

Program itu memberikan pengalaman langsung saat menggunakan LRT Jabodebek, didampingi oleh tim edukasi yang menjelaskan keselamatan dan kenyamanan dalam transportasi publik.

Sekolah atau lembaga pendidikan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti program Edutrain LRT Jabodebek.

“Selain mengenalkan transportasi publik, Edutrain juga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak tentang berbagai hal, termasuk kesadaran akan gaya hidup sehat. Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta mendapatkan manfaat lebih dari sekadar perjalanan,” kata Purnomosidi.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional ke-65 KAI membagikan makan bergizi kepada peserta Edutrain LRT Jabodebek pada Kamis dan Jumat, guna meningkatkan kesadaran tentang gizi yang baik bagi generasi muda.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan pihaknya terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang sejak usia dini.

Purnomosidi mengatakan sebanyak 189 peserta dari lima sekolah yang mengikuti program Edutrain ini menerima makanan bergizi seimbang yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Menu yang disediakan mencakup sumber karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral untuk mendukung tumbuh kembang anak.

“Sebagai bagian dari transportasi publik, kami tidak hanya menyediakan layanan perjalanan yang aman dan nyaman, tetapi juga ingin berkontribusi dalam hal-hal positif bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami mendukung upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi yang baik bagi generasi muda,” ujarnya.

Dia menjelaskan Edutrain LRT Jabodebek bertujuan mengenalkan manfaat serta tata cara menggunakan transportasi publik kepada anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan. Program ini memberikan pengalaman langsung menggunakan LRT Jabodebek, didampingi oleh tim edukasi yang menjelaskan keselamatan dan kenyamanan dalam transportasi publik.

“Selain mengenalkan transportasi publik, Edutrain juga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak tentang berbagai hal, termasuk kesadaran akan gaya hidup sehat. Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta mendapatkan manfaat lebih dari sekadar perjalanan,” ucapnya.

Dia pun menyebutkan sekolah atau lembaga pendidikan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti program tersebut. Purnomosidi berharap inisiatif ini dapat menumbuhkan kebiasaan makan sehat sejak dini sekaligus mengajak lebih banyak orang untuk beralih ke transportasi publik yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Sebelumnya Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maria Endang Sumiwi mengatakan di Jakarta, Selasa (21/1) bahwa tema HGN ke-65 adalah “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat”, yang menyoroti pentingnya pola konsumsi makanan bergizi seimbang dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga Indonesia.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) turut memeringati Hari Gizi Nasional dengan membagikan makan bergizi kepada peserta Edutrain LRT Jabodebek pada Kamis (30/1/2025) dan Jumat (31/1/2025).

Sebanyak 189 peserta dari lima sekolah yang mengikuti program Edutrain ini menerima makanan bergizi seimbang yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak.

Menu yang disediakan mencakup sumber karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Humas LRT Pengoperasian LRT

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan LRT Jabodebek terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang sejak usia dini.

“Sebagai bagian dari transportasi publik, kami tidak hanya menyediakan layanan perjalanan yang aman dan nyaman, tetapi juga ingin berkontribusi dalam hal-hal positif bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami mendukung upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi yang baik bagi generasi muda,” ujar Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi dalam siaran pers, Jumat (30/1/2025).

Edutrain LRT Jabodebek adalah program edukasi yang bertujuan mengenalkan manfaat serta tata cara menggunakan transportasi publik kepada anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan.

Program ini memberikan pengalaman langsung menggunakan LRT Jabodebek, didampingi oleh tim edukasi yang menjelaskan keselamatan dan kenyamanan dalam transportasi publik.

Sekolah atau lembaga pendidikan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti program Edutrain LRT Jabodebek.

“Selain mengenalkan transportasi publik, Edutrain juga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak tentang berbagai hal, termasuk kesadaran akan gaya hidup sehat. Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta mendapatkan manfaat lebih dari sekadar perjalanan,” jelas Purnomosidi.

KAI melalui LRT Jabodebek terus berupaya memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.

Peringatan Hari Gizi Nasional ini diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan makan sehat sejak dini sekaligus mengajak lebih banyak orang untuk beralih ke transportasi publik yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Di Kota Medan, banyak sekali bangunan peninggalan Belanda yang masih bisa dikunjungi hingga saat ini. Salah satunya adalah perumahan elite karyawan kereta api di Jalan Bundaran, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Namun, saat ini perumahan tersebut jauh dari kata mewah, apalagi modern. Bahkan perumahan ini terkesan mencekam dan horor. Dilansir detikSumut, akses menuju ke lokasi tidak beraspal, becek, dan banyak semak belukar. Bahkan untuk dilalui kendaraan cukup sulit.

Kamu bisa memasuki perumahan elite karyawan kereta api ini dengan berjalan kaki. Di sana kamu dapat melihat beberapa bangunan termasuk perumahan yang dimaksud.

Terdapat sejumlah rumah besar berlantai 2 di area Jalan Bundar. Rumah-rumah tersebut seperti rumah pada masa kolonial Belanda. Sayangnya pada bagian fasad terlihat kusam dan tidak terawat.

Ada pula rumah-rumah yang berukuran kecil. Rumah-rumah ini tersusun seperti komplek perumahan yang jumlah membentuk satu blok. Sayangnya, kondisinya sama dengan rumah tadi, tidak terawat dan berjamur.

Meskipun kebanyakan bangunan bekas kolonial Belanda di area tersebut sudah tidak terurus, tapi masih ada kehidupan di sana. PT KAI masih memelihara salah satu bangunan di lokasi tersebut yang diberi Mes Bundar. Mes itu berada di antara Jalan Bundar dengan Jalan Bengkel.

Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom) Foto: Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

Tidak jauh dari sana, terdapat menara air yang cukup besar. Dahulunya, menara tersebut berfungsi sebagai penampungan air bagi perumahan karyawan bengkel kereta api. Saat ini, menara tersebut dipertahankan dan ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Bangunan-bangunan bersejarah ini bisa kamu temukan di Jalan Bundar. Ngomong-ngomong soal Jalan Bundar, ternyata seperti namanya, jalanan ini berbentuk bundar lho. Jika ingin menyusuri semua sisi, kamu bisa masuk dari Jalan Pertahanan atau dari Jalan Bengkel/Jalan Lampu.

Lantas, apakah bangunan bekas kolonial di Jalan Bundar masih ditempati?

Menurut salah satu warga, Yusuf (63), banyak rumah di lokasi tersebut yang sudah tidak ditempati lagi. Ia sendiri tinggal di dekat Jalan Bundar selama 40 tahun.

Yusuf tidak tahu pasti berapa jumlah rumah peninggalan kolonial Belanda di area tersebut, tetapi kondisinya memang sudah tak layak. Banyak yang sudah lapuk dan beberapa ambruk.

"Iya hancur, lapuk tumbang," kata Yusuf saat ditemui, seperti yang dikutip Senin (27/1/2025).

Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom) Foto: Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

Sejarah Perumahan Elit di Jalan Bundar

Menurut Sejarawan Universitas Sumatera Utara (USU) M Azis Rizky Lubis keberadaan perumahan elit itu awalnya dibangun sebagai tempat tinggal bagi karyawan bengkel kereta api yang ada di sekitar lokasi pada masa kolonial Belanda.

Komplek ini dibangun pada 1919, jauh setelah werkplaats atau bengkel kereta api di sekitar lokasi dibangun.

"Sehingga perumahan itu dibangun untuk karyawan-karyawan termasuk juga mess bagi sekolah perkeretaapian yang mau berkunjung ke situ," kata M Azis Rizky Lubis, Kamis (23/1/2025) lalu.

Bengkel ini dibangun untuk mendukung perusahaan kereta Deli Spoorweg Matschappij yang dibentuk pada 1886. Hingga saat ini, bengkel kereta api tersebut hingga saat ini masih beroperasi dan diberi nama Balai Yasa KAI Pulubrayan.

"Jadi memang keberadaan komplek perumahan itu tidak terlepas dari pembangunan kereta api di Kota Medan, tetapi bukan berarti ketika saat Deli Maatschappij kemudian membentuk anak perusahaan namanya Deli Spoorweg Matschappij itu (perumahan) langsung di bangun," ujarnya.

Aziz menambahkan, di sekitar komplek perumahan tersebut dulunya juga terdapat beberapa komplek elit bagi orang Eropa. Sebab daerah itu disebut berdekatan dengan perkebunan Helvetia.

"Di sekeliling itu juga ada komplek-komplek perumahan lain yang pada umumnya didiami oleh orang Eropa, sehingga dapat dikatakan jugalah Brayan itu termasuk kawasan yang cukup elit, karena tidak jauh dari situ kan ada perkebunan Helvetia," ujarnya.

Kemudian, pada saat Jepang menduduki Indonesia, area perumahan itu dijadikan sebagai camp pengungsian oleh orang-orang Eropa. Alasannya selain karena dekat dengan perumahan mereka, lokasinya juga dekat dengan pelabuhan di Belawan.

"Kenapa mereka memilih basecamp-nya di situ karena di situ memang salah satu populasi orang Eropa selain yang di Polonia, karena aksesnya juga lebih dekat ke Belawan," tuturnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Perumnas terus mengembangkan konsep hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD). Salah satunya adalah perumahan di Samesta Parayasa Parung Panjang yang disebut sebagai hunian landed berkonsep TOD pertama di Indonesia yang berkonsep hijau.

Biasanya rumah berbasis TOD bentuknya hunian vertikal seperti apartemen atau rusun. Namun, Perumnas menghadirkan rumah tapak yang dekat dengan transportasi massal yakni Stasiun Lumpang.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan value added dan aksesibilitas kawasan perumahan di Parung Panjang, Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan ground breaking Stasiun Lumpang pada Kuartal I tahun 2025.

"Kami siap mendukung inisiasi pembangunan Stasiun Lumpang karena manfaat dari stasiun ini lah yang ditunggu masyarakat. Jadi perlu dipercepat proses pembangunan dari stasiun ini," kata Wakil Menteri Perhubungan Suntana seperti yang dikutip dari keterangan, Kamis (23/1/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Djoko Wibowo. Ia melihat dengan adanya pembangunan Stasiun Lumpang, masyarakat sekitarnya akan terbantu dengan transportasi massal ini.

"Kami melihat ini satu bentuk sinergi yang sangat bagus, yang mana secara fungsi ini memang kita lihat ada kebutuhan untuk pembangunan stasiun. Tidak hanya untuk Perumnas, tetapi bagi masyarakat yang ada di sini. Sepertinya akan banyak terbantu dengan adanya eksistensi dari stasiun ini," ujar Djoko.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro menuturkan bukan hanya perumahan yang akan berkonsep hijau, melainkan Stasiun Lumpang Parayasa pun demikian.

"Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa," ungkap Budi.

Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

Budi pun menambahkan bahwa ke depannya pengembangan Kawasan Samesta Parayasa tentu memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah. Tidak hanya dalam pembangunan dan pengembangan stasiun, namun juga sarana pendukung lainnya. Sehingga dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diapresiasi.