...Evaluasi berkala perlu dilakukan agar program ini benar-benar efektif menekan angka gizi buruk

Pontianak (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah termasuk di Kota Pontianak, untuk memastikan program strategis nasional tersebut terlaksana dengan baik.

"Sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan program tersebut terus kita lakukan di semua daerah, tidak terkecuali di Pontianak. Hal ini kita lakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas dan ketepatan sasaran program," kata Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan pada kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis bersama mitra kerja di Pontianak, Rabu.

Kegiatan sosialisasi berlangsung di Kecamatan Pontianak Selatan dihadiri sekitar 300 peserta. Hadir pula Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Gunalan, Staf Promosi dan Edukasi Gizi Rahma Dewi Auliyasari, serta Anggota DPRD Kalbar Arif Joni Prasetyo.

Gunalan, menegaskan pentingnya pengawasan terpadu terhadap program MBG. Menurutnya, BGN memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi seimbang, aman, serta menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"BGN tidak hanya bertugas menyusun pedoman gizi, tapi juga aktif memonitor implementasi di lapangan. Pengawasan kami lakukan secara menyeluruh agar program ini benar-benar menyentuh sasaran utama, yakni anak-anak, ibu hamil, dan lansia," katanya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif dengan DPR RI dan pemerintah daerah menjadi kunci suksesnya program MBG, terutama dalam mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat dan sadar gizi.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengapresiasi peran aktif BGN dalam menyukseskan program ini. Ia juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan dari DPR RI agar program MBG tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi menjadi fondasi dalam membentuk generasi Indonesia yang lebih kuat dan cerdas.

"Kami menekankan agar pelaksanaan program ini terus diawasi dengan baik, termasuk kualitas bahan pangan yang digunakan. Evaluasi berkala perlu dilakukan agar program ini benar-benar efektif menekan angka gizi buruk," kata Alifudin.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, program MBG diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan sumber daya manusia unggul dan produktif.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional tersebut.

"Program MBG yang dirancang sebagai salah satu Program Strategis Nasional, bertujuan untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat melalui pemenuhan gizi yang baik, terutama untuk kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil," kata Alifudin di Pontianak, Rabu.

Dia menjelaskan sosialisasi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan, Staf Promosi dan Edukasi Gizi, Rahma Dewi Auliyasari, serta Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Fatahillah Abrar.

Alifudin menyampaikan bahwa pemenuhan gizi yang baik merupakan hak setiap warga negara dan menekankan pentingnya keberlanjutan serta kualitas bahan makanan yang disalurkan dalam program ini.

"Pemenuhan gizi yang baik adalah hak setiap warga negara, terutama bagi mereka yang kurang mampu mengakses makanan bergizi. Kami berharap program ini tidak hanya mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat," katanya.

Dia menjelaskan Program MBG yang akan dilaksanakan selama lima tahun ini juga mendukung visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi unggul yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju.

Untuk itu, Alifudin mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberhasilan program ini.

"Kami akan terus memantau pelaksanaan program ini agar dapat memenuhi standar gizi yang seimbang dan tepat sasaran. Pengawasan yang ketat akan dilakukan untuk memastikan program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Alifudin.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

kami berharap program ini dapat terus berlanjut

Bengkayang (ANTARA) - Sebanyak 79 siswa-siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bengkayang, Kalimantan Barat menikmati program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai sejak 17 Februari 2025.

Menurut Kepala Sekolah SLBN Bengkayang, Rapiah mengatakan program ini ditujukan untuk memastikan semua siswa mendapatkan asupan gizi yang baik, meskipun kehadiran siswa menjadi kriteria penting dalam pelaksanaannya.

"Sampai saat ini program MBG di sekolah kita berjalan dengan lancar dan sangat membantu siswa kita terutama untuk pengurangan jajan," ujarnya di Bengkayang, Selasa.

Dia menjelaskan, sebelum program berjalan pihaknya telah berkomunikasi dengan orang tua sejak awal untuk mendata anak-anak yang memiliki alergi makanan sehingga menu makanannya akan dibedakan.

"Ini penting agar kami bisa mengantisipasi dan memberikan menu yang sesuai," ujarnya.

Menurut dia, setiap hari menu MBG berganti, dan anak-anak sangat menyukainya.

"Mereka terlihat senang dan antusias saat menikmati makanan yang disediakan. Orang tua siswa juga diingatkan untuk segera melaporkan jika ada anak yang memiliki alergi makanan, sehingga pihak sekolah dapat mengambil langkah yang tepat," katanya.

Program MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga meningkatkan kebersamaan dan semangat belajar siswa di SLBN Bengkayang. Dengan adanya perhatian khusus terhadap kebutuhan gizi anak, diharapkan perkembangan mereka semakin optimal.

Dia berharap bahwa program MBG dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang besar bagi siswa-siswi di sekolahnya. Sejauh ini katanya, program MBG sudah berjalan sangat baik di sekolahnya.

"Kami berharap program ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang besar bagi siswa-siswi di sekolah kami," ujarnya.

Program MBG ini juga merupakan salah satu contoh perhatian pemerintah terhadap kebutuhan gizi anak-anak di sekolah. Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dalam jangka panjang, program MBG diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SLBN Bengkayang dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan partisipasi dari semua pihak untuk memastikan kesuksesan program ini.

Pewarta: Narwati
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama mitra kerjanya yakni Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Barat, salah satu lokasinya di Kota Pontianak dan mendapat antusiasme ratusan warga.

"Dalam sosialisasi yang sukses digelar ini diikuti 300 peserta. Sosialisasi MBG merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan gizi dan mengatasi kasus stunting di Indonesia," ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin di Pontianak, Selasa.

Ia mengatakan bahwa MBG langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

“Program ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan gizi masyarakat yang terkadang terbatas aksesnya,” kata dia.

Ia berharap pemerintah memastikan bahan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi yang seimbang, serta dilakukan secara tepat sasaran.

"Evaluasi dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar program ini benar-benar dapat mengatasi masalah gizi buruk,” katanya.

Bukan sekadar meningkatkan gizi saja, Program MBG juga dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal, mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan semangat anak-anak untuk pergi ke sekolah.

“Kami mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program ini.Semoga program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat,” ucap Alifudin

Ia menegaskan akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

“BGN telah mempercayakan kami untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi program MBG di Kalbar sebagai proyek percontohan perdana se-Indonesia. Hal itu bentuk secara bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia,” kata dia.

Sebelumnya sosialisasi serupa terlebih dahulu dilakukan di Mempawah Sabtu (8/3). Kegiatan sosialisasi Program MBG ini dilaksanakan di Gedung Mempawah Convention Center yang dihadiri oleh 30 an peserta yang merupakan warga sekitar.

Pewarta: Dedi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Permintaan rumah layak huni setiap tahunnya di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk di Provinsi Kalbar pada 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 6,55 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,28 persen per tahun. Sementara berdasarkan data Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, hingga saat ini backlog rumah atau rumah yang harusnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan sudah mencapai 13.000 unit untuk 14 kabupaten atau kota di Provinsi Kalbar.

Kebutuhan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Kalbar didominasi di kawasan perkotaan karena ada perpindahan penduduk untuk bekerja, belajar, berusaha serta lainnya.

Terjadinya backlog 13.000 perumahan di Provinsi Kalbar tersebut bukan hanya terjadi karena ketidakmampuan pengembang dalam membangun rumah, namun karena kuota program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang masih terbatas. Pada sisi lainn, permintaan rumah tertinggi masih didominasi rumah subsidi.

Dengan persoalan yang ada, program tiga juta rumah yang tengah digalakkan pemerintah sebagai wujud dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, diharapkan dapat menjadi jawaban adanya rumah murah dan layak huni bagi masyarakat.

Hadirnya program tersebut juga bisa menjadi langkah signifikan dalam mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah serta memperbaiki kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Program tiga juta rumah menyasar individu yang sudah berkeluarga namun berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp7 juta per bulan untuk yang belum berkeluarga. Selain itu, calon penerima KPR subsidi merupakan orang yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Dengan kuota rumah subsidi yang semakin besar, tenor kredit mencapai 20 tahun dan kemudahan dalam banyak hal, program KPR subsidi tiga juta rumah dapat menjadi angin segar bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni.

Mimpi pasangan muda

Memiliki rumah sendiri adalah impian dari setiap pasangan muda untuk membangun bahtera rumah tangga yang mandiri dan berdikari.

Impian tersebut bagi sebagian atau bahkan mayoritas pasangan muda tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka baru merintis kerja atau usaha.

Pasangan Rara - Ridwan contohnya. Sebelum memiliki rumah impian harus menguatkan tekad dan mimpi.

Dengan hadirnya program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang digelontorkan pemerintah dan lebih progresif dari sejuta rumah kini menjadi program tiga juta rumah, membuat pasangan muda bisa mengakses kepemilikan rumah subsidi tersebut.

Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi di antara penyalur KPR subsidi dengan kemudahan layanan dan jaringan yang luas. Melalui KPR BTN akhirnya Rara - Ridwan bisa memiliki rumah impian.

Ridwan menceritakan dengan uang muka Rp5 juta dan tenor kredit bisa mencapai 20 tahun dari KPR BTN membuatnya mampu dan berani untuk membeli rumah tipe 36 di Parit Gaduh, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Menurutnya, tanpa ada KPR subsidi dari pemerintah sulit baginya memiliki rumah bagi pasangan muda seperti dia. Tanpa KPR subsidi bisa jadi dia harus mengontrak rumah, sewa rumah, atau bahkan menumpang di rumah orang tua atau mertua, karena pendapatan yang pas - pasan.

"Tanpa KPR BTN, mungkin mimpi memiliki rumah hanya sekadar impian. Namun, alhamdulillah ada program subsidi rumah dari pemerintah, kami dan mungkin pasangan muda lainnya bisa memiliki rumah yang layak huni untuk merintis rumah tangga," ujarnya saat ditemui Kubu Raya

Mengambil rumah melalui skema KPR subsidi BTN oleh Rara dan Ridwan menjadi langkah awal pasangan muda tersebut untuk mengarungi hidup lebih baik karena kebutuhan dasar yakni papan sudah terpenuhi.

Semangat membangun

Pengembang perumahan Kota Raya, Mansur mengaku dengan adanya program tiga juta rumah menjadi lebih semangat untuk membangun rumah subsidi, karena banyak dukungan dan kemudahan perizinan, restribusi serta lainnya. Bahkan ada yang gratis untuk percepatan realisasi program tersebut.

Menurut dia, program yang dicanangkan menjadi langkah baik untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 12 juta di Indonesia dan 13.000 di Kalbar. Pada 2024 kuota rumah subsidi di Kalbar hanya 166.000 unit. Kuota tersebut ludes hingga Juni 2024. Sedangkan pada 2025 kuota rumah subsidi di Kalbar 220.000 unit dan diprediksikan habis hingga Oktober 2025.

Selaku pengembang dia menilai perlu komitmen bersama dan kolaborasi agar sejumlah tantangan program tiga juta rumah di Kalbar bisa diselesaikan. Tantangan itu di antaranya pasokan listrik, perizinan dan kemudahan dalam layanan perbankan.

"Tapi kami yakin dengan ambisi pemerintah untuk memulai program tiga juta rumah suatu langkah yang perlu diapresiasi demi keberlangsungan layak hidup masyarakat banyak yang lebih baik. Pengembang mendukung ini dan siap berkolaborasi," ucapnya

REI Kalbar mendukung

Pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Kalbar siap menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah subsidi untuk MBR.

Dukungan yang ada sejalan dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang program tiga juta rumah. Adanya SKB tiga menteri tersebut sebagai upaya pemerintah yang melibatkan pengembang properti untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui skema rumah subsidi.

"DPD REI Kalbar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merealisasikan target tersebut, khususnya di wilayah Kalbar," ujar Ketua REI Kalbar, Baharudin.

Dalam SKB tiga menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri menjelaskan tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Kemudian, ada pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk MBR dan percepatan penerbitan PBG untuk perumahan subsidi khusus untuk MBR .

Program tiga juta rumah kali ini benar- benar memberikan kemudahan MBR dalam memiliki rumah yang layak huni.

Dengan SK tiga menteri tersebut diharapkan kuota rumah subsidi untuk Kalbar bertambah. Pada 2023 , untuk REI Kalbar ada 6.000-an unit dan 2024 turun menjadi 5.000-an unit.

Saat ini ada 2.000 calon pembeli dari MBR yang tidak bisa akad karena kuota subsidi sudah habis. Untuk program tiga juta rumah ini, harapannya kuota bertambah.

Tidak kalah penting, perlu perubahan aturan syarat MBR yang bisa membeli rumah subsidi di mana sebelumnya gaji di bawah Rp8 juta.

"Kita harap bisa dinaikkan batas gaji maksimal MBR yakni antara Rp12 juta hingga Rp15 juta. Kalau batas maksimal Rp8 juta suami istri itu terlalu kecil," ucapnya.

KPR BTN

BTN selaku bank penyalur kredit perumahan bersubsidi berkomitmen untuk menyukseskan program yang sangat membantu MBR tersebut.

BTN memiliki peran sentral dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. BTN berkomitmen penuh untuk menyediakan akses KPR subsidi bagi MBR termasuk kelompok pekerja informal.

Sebagai bank yang memiliki fokus utama pada pembiayaan perumahan, BTN terus berupaya memastikan bahwa program ini dapat diakses secara merata dan tepat sasaran sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait langkah atau kemudahan bagi MBR untuk KPR, BTN telah menyiapkan berbagai strategis seperti proses pengajuan kredit yang lebih cepat dan sederhana dengan persyaratan yang mudah dipenuhi. Kemudian ada layanan khusus melalui Web BTN Properti dan BTN Mobile atau yang saat ini disebut Bale by btn untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan mengajukan KPR.

Selanjutnya, ada inovasi layanan digital seperti BTN Property Online dan BTN Mobile Apps yang memungkinkan nasabah melakukan pengajuan KPR secara mandiri. Tidak kalah penting program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat KPR subsidi digalakkan.

"BTN juga terus berinovasi dengan menyediakan produk-produk KPR yang disesuaikan dengan kebutuhan MBR, termasuk fleksibilitas dalam pembayaran dan suku bunga yang terjangkau," kata Deputi Bisnis BTN Area Kalbar, Dafit Prabowo.

Terkait target penyaluran KPR subsidi di Kalbar pada 2025, BTN menargetkan penyaluran KPR sebesar 5.500 unit. Target itu sejalan dengan komitmen BTN untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kalbar.

Pada tahun sebelumnya yakni 2024, BTN telah berhasil merealisasikan penyaluran KPR subsidi di Kalbar sebesar 3.550 unit. Kembali, capaian tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen BTN dalam mendukung program tiga juta rumah serta meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kolaborasi BTN dengan mitra untuk untuk percepatan realisasi program tiga juta rumah di Kalbar menjadi kunci. Untuk itu lah

BTN terus menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, termasuk pengembang perumahan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, untuk mempercepat realisasi program tersebut. Beberapa bentuk kolaborasi yang dilakukan antara lain kerjasama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria KPR subsidi.

Selanjutnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal sosialisasi dan pendataan calon penerima KPR subsidi dan pelibatan lembaga keuangan non-bank dan asosiasi properti maupun asosiasi lainnya untuk memperluas jangkauan program.

BTN berupaya memastikan bahwa program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kalbar. BTN berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan program perumahan yang inklusif dan berkelanjutan,.

Hapus BPHTB

Untuk mendukung program perumahan ini, Pemerintah Kota Pontianak menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah bersubsidi.

Pemkot Kalbar siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat untuk menghapus BPHTB dan PBG bagi MBR. Langkah itu diambil untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan kebijakan pusat berjalan dengan baik di tingkat daerah.

Penghapusan atas kebijakan diberlakukan yang ada khusus untuk rumah bersubsidi. Sementara itu untuk rumah mewah dan menengah ke atas tetap harus membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan penghapusan BPHTB dan PBG bagi rumah bersubsidi ini, Pemkot Pontianak berharap dapat mendukung program perumahan subsidi yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat.

Semoga ribuan atau bahkan jutaan pasangan muda, MBR atau masyarakat lainnya di seluruh pelosok negeri, dapat menikmati program pengadaan tiga juta rumah ini.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Dengan asupan gizi yang baik, kami yakin anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi unggul

Pontianak (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi seluruh siswa di Kalimantan Barat.

"Kami ingin lebih banyak siswa yang segera merasakan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis ini. Namun, ada beberapa kendala teknis, seperti penyediaan ompreng makan berbahan stainless steel yang harus diimpor dari China di mana hal ini membuat pelaksanaan program dilakukan secara bertahap," kata Harisson di Pontianak, Senin.

Harisson menjelaskan, program ini telah disetujui oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan saat ini berlangsung di dua lokasi, yaitu Kota Pontianak dan Ngabang, Kabupaten Landak. Di Kota Pontianak, mitra pelaksana yang ditunjuk adalah PT Borneo Catering Service, yang bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi untuk 2.961 siswa tahap pertama dan di Ngabang, mitra lokal melayani 1.079 siswa di tahap awal.

Menu makanan yang disiapkan mencakup nasi, ayam teriyaki, capcay, buah pisang, dan puding, yang telah dirancang memenuhi 35 persen kebutuhan gizi harian siswa.

"Kami optimis ke depannya lebih banyak mitra yang bergabung, karena total kebutuhan program ini mencakup sekitar 1,132 juta siswa, termasuk siswa di pesantren dan sekolah agama lainnya," kata Harisson.

Harisson menjelaskan bahwa dapur-dapur penyedia makanan dikelola oleh mitra swasta dan pemerintah provinsi. Pemerintah juga sedang menyiapkan dapur percontohan untuk memberikan panduan kepada mitra lainnya. "Kami berharap program ini menjadi model yang dapat diadopsi secara nasional," ujarnya.

Sebagai Pj Gubernur, dirinya optimisme bahwa program Makan Bergizi Gratis ini akan memberikan dampak besar bagi pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Barat.

"Dengan asupan gizi yang baik, kami yakin anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi unggul yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Program makan bergizi gratis ini tidak hanya menjadi langkah nyata Kalimantan Barat dalam mendukung pembangunan manusia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengikuti jejak serupa demi masa depan Indonesia yang lebih baik," kata Harisson.

Di tempat yang sama, Kepala BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menyatakan komitmennya untuk mendukung keberhasilan program ini.

"Kami telah menurunkan tim sejak tahap uji coba hingga pelaksanaan penuh untuk memastikan program berjalan sesuai standar. Pengawasan meliputi proses memasak di dapur hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah," ujar Rudy.

BPKP juga berperan dalam mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan agar program berjalan optimal. "Program ini adalah salah satu prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, sehingga pelaksanaannya harus maksimal," kata Rudy.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Provinsi Kalimantan Barat, secara resmi melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai serentak di Kota Pontianak dan Kabupaten Landak, Senin.

"Hari ini, kami bersama Forkopimda, Panglima Kodam XII/Tpr, perwakilan Kapolda Kalbar, dan Kepala BPKP meninjau langsung pelaksanaan program ini di beberapa lokasi. Program ini telah disetujui oleh Badan Gizi Nasional dan dimulai di dua titik, yaitu Kota Pontianak dan Ngabang, Kabupaten Landak," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson di Pontianak, Senin.

Dia menjelaskan, program ini bertujuan untuk mendukung terciptanya generasi muda yang cerdas, sehat, dan unggul sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2025.

Di Kota Pontianak, mitra pelaksana yang ditunjuk adalah PT Borneo Catering Service. Mereka bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi untuk 2.961 siswa tahap pertama.

Sementara itu, di Ngabang, Kabupaten Landak, program ini melibatkan mitra lokal yang melayani 1.079 siswa di tahap awal. Sekolah yang telah menjadi lokasi pelaksanaan adalah SD Negeri 29 dan SMP Negeri 9 Pontianak.

"Program ini akan berlangsung setiap hari selama satu tahun penuh dan kemungkinan besar akan diperpanjang. Ini bukan uji coba lagi, tetapi sudah merupakan peluncuran resmi yang akan terus berlanjut, di mana target kami adalah menjangkau seluruh siswa di Kalimantan Barat, yang jumlahnya mencapai sekitar 1,132 juta siswa, termasuk siswa di pesantren dan sekolah agama lainnya," tuturnya.

Dia menambahkan, program ini dikoordinasikan oleh Satuan Pelaksana Gizi dan Berkelanjutan (SPBG) di Kalimantan Barat, yang bekerja sama dengan berbagai mitra.

Harisson optimistis bahwa jumlah mitra yang terlibat akan terus bertambah seiring dengan peningkatan kebutuhan logistik dan cakupan program.

"Ini adalah langkah nyata pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus yang siap menyongsong tantangan masa depan. Dengan memastikan asupan gizi yang baik, kami berharap anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan produktif," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi salah satu upaya nyata Kalimantan Barat dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, sekaligus menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.

Di tempat yang sama, Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Jamalulael, menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis ini.

"Kami siap memberikan dukungan penuh, baik melalui personel maupun fasilitas yang kami miliki. Kami memahami bahwa ini adalah program baru yang mungkin masih memiliki kekurangan, tetapi kami berkomitmen untuk membantu pelaksanaannya agar berjalan dengan lancar," kata Jamalulael.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada Selasa (6/1) belum dapat dinikmati oleh masyarakat di Kalimantan Barat karena harus ditunda akibat sejumlah kendala teknis, seperti verifikasi data penerima manfaat dan kesiapan mitra penyelenggara di Kalbar.

"Pelaksanaan Program MBG di Kalbar masih berada dalam tahap persiapan. Kami memperkirakan program ini baru dapat diluncurkan di Kalbar pada 13 sampai 20 Januari 2024," kata Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalimantan Barat, Firman Fahrozi, di Pontianak, Senin.

Firman menambahkan bahwa pihaknya bersama Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah memverifikasi data penerima manfaat yang meliputi balita, ibu hamil, dan anak-anak sekolah dari tingkat TK hingga SMA sederajat. Selain itu, persiapan dapur sehat dan peralatan makan berbahan ramah lingkungan menjadi prioritas utama.

"Mitra-mitra kami sedang mempersiapkan alat makan yang bisa digunakan ulang, seperti dari bahan stainless steel," tuturnya.

Firman menyebut bahwa peluncuran awal Program MBG di Kalbar akan dilakukan secara bertahap dengan cakupan beberapa sekolah terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah dapur sehat dan mitra penyelenggara yang tersedia saat ini.

"Namun, targetnya, seluruh penerima manfaat di Indonesia, terutama anak-anak sekolah, akan mendapatkan program ini secara merata," katanya.

Sejauh ini, satu dapur sehat telah siap untuk mendukung pelaksanaan Program MBG di Kalbar. Dapur sehat tersebut berada di Kantor Babinsa Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya.

Firman juga mengungkapkan rencana pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk membangun dapur sehat tambahan guna mengatasi kendala yang ada dan mempercepat implementasi Program MBG di wilayah tersebut.

"Pemkab Kubu Raya bahkan ikut membantu mengatasi kendala di dapur sehat Rasau Jaya serta berencana membangun dapur sehat lainnya untuk mendukung keberhasilan program ini," katanya.

Firman menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memenuhi setidaknya 35 persen kebutuhan gizi harian setiap penerima manfaat. Pengawasan terhadap kandungan gizi makanan akan dilakukan oleh ahli gizi di setiap dapur yang berpartisipasi.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Rita Hastarita, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung implementasi Program MBG sesuai dengan tugas dan fungsi, termasuk penyediaan data siswa dan lokasi pelaksanaan kegiatan.

"Sebagai penerima manfaat, kami siap mensukseskan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi berupa data siswa dan lokasi kegiatan," tuturnya.

Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga prasejahtera, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan dan pendidikan di Kalimantan Barat.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025