Sejumlah pengembang perumahan mengeluhkan beberapa hal terkait pembangunan rumah subsidi kepada Komisi V DPR RI. Hal itu dilakukan saat mereka melakukan rapat dengar pendapat umum antara Komisi V dengan pengembang perumahan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali Pratna mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi ketika ingin membeli rumah subsidi adalah batas maksimal cicilan yang bisa dilakukan dari perbankan yaitu hanya 30% dari penghasilan. Hal ini cukup menyulitkan apabila penghasilan di suatu daerah rendah.

Ia mencontohkan, jika seseorang memiliki penghasilan Rp 6 juta per bulan, maka untuk mencicil rumah subsidi masih bisa dilakukan karena 30% dari Rp 6 juta adalah Rp 2 juta, sementara cicilan rumah subsidi minimal Rp 1,05 juta per bulan.

"Bagaimana dengan yang di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu UMR-nya Rp 2,4 juta. Sementara scoring yang ditetapkan oleh perbankan masih 30 persen, bahkan kita bersuara jadi 40 persen. Artinya, itu masih di angka Rp 800-900 ribu Pak. Sementara harga subsidi yang ditetapkan pemerintah itu minimal Rp 1,050,000. At least, ini tidak akan ketemu di Jawa Tengah untuk mencapai kebutuhan tersebut," katanya saat rapat dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Masalah selanjutnya yaitu masih ada daerah yang belum menjalankan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri. Salah satunya terkait pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Contoh, BPHTB yang gratis disampaikan Pak Menteri, ketiga menteri tersebut, ternyata di daerah Pak, kepala daerah itu tidak menjalankan. Saya tanya anggota saya kenapa? Ada saja alasannya kurang ini, kurang itu. Padahal semua syarat sudah ditetapkan Pak. Itu salah satu yang harus kita luruskan Pak," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhamad mengungkapkan masih ditemukan adanya pungutan liar (pungli) saat mengurus perizinan ke badan pertanahan nasional (BPN), padahal menurutnya sudah jelas-jelas ada tulisan 'dilarang memungut'. Hal ini dialaminya sendiri saat membangun perumahan subsidi di kawasan Serang, Banten dan Penajam, Kalimantan Timur.

"Wah itu luar biasa sekali. Pungutan yang merajalela di sana itu kalau kita buatkan jalan masuk, itu mewah pasti jalan yang masuk ke rumah subsidi," katanya.

Masalah lainnya yaitu terkait dengan SLIK OJK. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman online atau paylater dan kesulitan untuk mencicil rumah karena SLIK OJK-nya kurang baik.

"Maksud saya, apa salahnya sih? MBR yang, ya tentunya sekarang ini kan banyak pinjol ya Pak ya, Rp 1 juta, Rp 2 juta, Rp 500 (ribu) itu orang nggak bisa ambil rumah Pak. Kami mengusulkan, dari Apernas Jaya waktu itu di Komisi 5 tahun lalu kalau nggak salah ya, kami mengusulkan Rp 2 juta itu dihilangkan Pak," tuturnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah menuturkan, sebaiknya tidak 'menghukum' masyarakat yang memang meminjam uang melalui pinjaman online.

"Contoh yang tadi disebutkan teman-teman terkait pinjol yang hanya Rp 100 ribu tapi menghukum masa depannya Pak, tidak bisa mendapat fasilitas KPR, tidak bisa untuk berusaha mendapat fasilitas perbankan karena hanya Rp 100 ribu anak-anak sekarang paylater beli barang nunggak tapi hukumannya sampai ke masa depan Pak sulit dapat rumah," ujarnya.

Menurutnya, perlu ada gebrakan dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Hal itu supaya setiap masyarakat dapat membeli rumah subsidi dan juga mengejar target Program 3 Juta Rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Anggota DPR Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berjanji menyiapkan 3 juta rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) setiap tahun. Ara pun menepis tudingan itu dan meminta bukti.

"Tolong Ibu (Yasti) tadi sampaikan saya pernah bicara menyampaikan berjanji membangun 3 juta rumah MBR gratis per tahun. Betul ya Bu ya? Tolong Ibu cari buktinya ya, tolong ya please katanya Ibu saya ngomong di sini ya, tolong ya. Temen-temen ada di sini semua dan tolong jujur pernah nggak saya ngomong begitu," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PKP. Kegiatan tersebut membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah.

Lebih lanjut, dirinya meminta maaf apabila benar pernah mengatakan hal tersebut. Berarti ia pernah berbicara sesuatu yang tidak diingatnya.

"Menurut saya, saya nggak pernah, menurut ibu pernah, kan nggak bisa diskusi lagi kan berarti masuk wilayah bukti aja," imbuhnya.

Apabila Ara terbukti mengucapkan, ia berjanji akan meminta maaf secara terbuka. Ia juga meminta agar Yasti juga meminta maaf bila salah membuat tudingan.

"Nanti kita jawab dengan bukti aja ya Bu ya jadi kita nggak mau berdebat terlalu panjang. Tolong nanti Ibu di tempat ini ya, tapi jangan potongan-potongan video," katanya.

Ara menjelaskan dirinya seorang politisi yang memiliki banyak lawan. Ia mengaku kerap diadu domba dengan potongan video, salah satunya bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

"Itu pernah saya salaman begini, jadi teman-teman pernah lihat viral kan? Banyak kita diadu domba supaya orang juga nggak senang saya dan Pak Hashim kompak. Kita berdua padahal kompak dari dulu sampai sekarang," ucapnya.

Ia pun menjelaskan rumah gratis untuk masyarakat merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR), yakni salah satu upaya dalam Program 3 Juta Rumah. Ia mencontohkan perumahan yang sedang dibangun di Tangerang.

Perumahan tersebut dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare milik perusahaannya. Lalu, rumah-rumah dibangun oleh Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) sebagai bentuk CSR.

"Tanah dari saya, yang bangun Agung Sedayu, nanti diserahkan kepada masyarakat Pak. Adaro (PT Adaro Energy Indonesia) juga itu Pak Boy Thohir (Presiden Direktur Utama Adaro) itu grupnya bangun 500 (rumah) di Kalimantan Selatan, itu gratis juga Pak," jelasnya.

Dalam kegiatan itu, Yasti mengingatkan tentang Ara akan menyediakan 3 juta rumah gratis setiap tahun untuk MBR. Menurutnya, janji tersebut perlu diingatkan kembali agar tidak ada bias.

"Saya ingin me-refresh apa yang sudah disampaikan Pak Menteri pada saat awal kita pertemuan di ruang Komisi V ini bahwasannya program Kementerian PKP setiap tahun ini 3 juta rumah MBR gratis setiap tahun. Jadi kita harus ingatkan lagi, ini adalah program tiap tahun pemerintah menyiapkan 3 juta rumah untuk MBR gratis," ucap Yasti.

Menurutnya, program awal pemerintah tersebut perlu ditekankan. Sebab, menurutnya Ara menyampaikan ucapan tersebut berulang kali di setiap kesempatan.

Yasti kemudian mempertanyakan kendala apabila program sampai tidak tercapai. Lalu, apa masalahnya kalau program itu menjadi berbayar.

"Saya kasih videonya (bukti) Pak. Tidak potongan (video)," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Menteri Ara Siap Direshuffle Jika Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai

Video Menteri Ara Siap Direshuffle Jika Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai

Banjir melanda permukiman warga Desa Ketitang Wetan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati pagi ini. Banjir disebabkan karena tanggul Sungai Widodaren jebol lantaran tidak kuat menampung derasnya air.

Warga setempat, Wagiyo, mengatakan banjir datang dini hari tadi. Banjir karena tanggul Sungai Widodaren yang berada tidak jauh dari permukiman warga jebol. Terlebih intensif curah hujan sangat deras sejak Senin (19/5) sore sampai malam.

"Karena tanggul jebol. Tanggul tidak bisa nahan debit air sungai. Akhirnya meluap ini," jelasnya, saat dihubungi detikJateng, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya akibat banjir ini permukiman warga satu desa terdampak hingga pagi ini pukul 06.30 WIB. Banjir kali ini cukup besar dibandingkan dengan banjir sebelumnya yang sempat merendam permukiman warga.

"Ini banyak. Sekitar satu desa kena dampaknya. Karena banjir cukup besar," jelasnya.

"Besar ini tambah terus selama air sungai tidak surut," dia melanjutkan.

Warga lainnya, Salahudin, mengatakan banjir kali ini cukup besar karena curah hujan tinggi dan menyebabkan tanggul Sungai Widodaren jebol. Dia berharap agar pemerintah daerah memperhatikan nasib yang sering dilanda banjir.

"Biasanya 10 sentimeter ini ada kalau 30 sentimeter," ujarnya.

Sebagai informasi, cuaca hujan masih terjadi di wilayah Pati sampai pagi ini.

Kalaksa BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya, mengatakan hujan lebat sejak Senin kemarin menyebabkan beberapa desa terdampak banjir. Akan tetapi jumlah desa pastinya masih dalam data BPBD Pati.

"Ya benar telah terjadi hujan lebat sejak sengaja kemarin yang mengakibatkan beberapa desa terdampak," jelasnya saat dihubungi.

Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur

Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur

Pemerintah tengah membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur. Selain rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam), pemerintah akan menyediakan hunian bagi masyarakat di sana.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah meninjau sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan mengambil langkah progresif untuk menyediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN.

"Kunjungan Pak Menteri PKP membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat," ujar Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (18/5/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan bahwa kebijakan pembangunan hunian harus mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan," ucap Ara.

Kegiatan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial. Hal itu dengan memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ikut menggenjot program penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemprov memberikan beberapa relaksasi bagi pengembang maupun konsumen.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, pemprov diberikan mandat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk ikut mempercepat penyediaan rumah yang sejalan dengan program 3 juta rumah. Seno mengatakan, pemprov menyiapkan insentif agar pengembang mau membangun rumah di Kaltim.

'Insentif relaksasi pajak kita lakukan, BPHTB. Kemudian untuk para pembelinya kita gratiskan biaya administrasinya. Terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Seno saat bertemu pengembang di sela acara HUT ke-53 Real Estat Indonesia di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/5/2025).

Seno menambahkan, pemprov Kaltim juga sudah berkirim surat ke semua wali kota dan bupati se-Kaltim agar membuat kebijakan yang selaras dengan program ini, seperti mempermudah pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga menggratiskan BPHTB.

Seno menambahkan, sejalan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi Kaltim mengajak pengembang untuk berinvestasi dalam menyediakan hunian di Kaltim. Dia mengatakan, potensi penyediaan hunian di Kaltim sangat besar.

Saat ini, katanya, jumlah penduduk Kaltim saat ini mencapai 4 juta jiwa. Jumlah populasi ini akan terus bertambah apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara yang diproyeksi akan menambah populasi sebanyak 650 ribu sampai 1 juta jiwa. Pada 2045 populasi Kaltim diramal akan mencapai 6,5 juta jiwa.

"Artinya, kita bisa membayangkan kebutuhan rumah yang sangat tinggi di Kalimantan Timur," ujarnya.

Menurut data, angka backlog atau kurang pasok rumah di Kalimantan Timur pada 2023 lalu mencapai 301 ribu unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Para pengembang yang tergabung dalam asosiasi Real Estat Indonesia (REI) berkumpul di Samarinda, Kalimantan Timur. Sekitar 1.000 orang anggota dan pengurus REI se-Indonesia berkumpul di perayaan ulang tahun ke-53 ini.

Ketua Umum REI Joko Suranto mengatakan, para undangan yang hadir berasal dari 38 dewan pengurus daerah (DPD) REI se-Indonesia. Puncak HUT REI ke-53 mengusung tema "Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah".

"REI siap dan selalu ada dalam mendukung program pemerintah, tidak hanya membangun rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program 3 Juta Rumah, tetapi juga dalam pengembangan kawasan baik kota baru (township), kawasan industri, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK) termasuk kawasan penunjang pariwisata," kata Joko Suranto saat acara ramah tamah Pemerintah Provinsi Kaltim dengan REI di kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/5/2025).

Pada kesempatan itu, Joko juga menyinggung soal tema Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah. Tema ini sekaligus menegaskan bahwa REI kapan saja siap digerakkan untuk memacu percepatan pencapaian Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. REI bahkan sudah menyiapkan pola pendekatannya melalui paradigma Propertinomic.

"Propertinomic telah kami presentasikan di hadapan Bapak Prabowo Subianto pada November 2023 dan Februari 2024. Saat ini, Propertinomic telah terakomodir dalam kebijakan yang disusun Satgas Perumahan dan Kementerian dan Perumahan Kawasan dan Permukiman (PKP)," ujar Joko.

Propertinomic adalah pendekatan yang menjadikan sektor properti termasuk di dalam perumahan sebagai pengungkit bagi perekonomian nasional. Keberpihakan terhadap sektor properti terutama perumahan diyakini akan membangkitkan "raksasa tidur" bernama properti yang tidak hanya padat karya tetapi juga bertautan erat dengan 185 industri lainnya di sektor riil.

Joko Suranto menjelaskan selama ini sektor properti telah memberi kontribusi besar pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9 persen, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang. Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen, serta menekan stunting seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

"Itu tanpa adanya kementerian. Tetapi sekarang dengan adanya Kementerian PKP, seharusnya kontribusi sektor properti bisa naik berlipat ganda dan memberi dampak besar terhadap perekonomian nasional," paparnya.

Lebih lanjut Joko Suranto menambahkan dirinya sangat mengapresiasi dan salut terhadap semangat anggota REI dari seluruh daerah yang hadir di Kalimantan Timur. Menurutnya, kehadiran ini menunjukkan REI tetap solid dan guyub seperti yang diharapkan para pendiri REI dulu.

"Kita semua adalah saudara meski tak sedarah. Mari kita besarkan REI agar semakin kuat, dan jika ada kekurangan ayo bersama-sama kita komunikasikan dan selesaikan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji berharap para pengembang ini mau berinvestasi membangun perumahan di Kalimantan Timur. Diketahui Ibu Kota Nusantara terletak di Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Rumah di Pondok Indah Diprotes Warga Gegara Jadi Tempat Usaha

Video Rumah di Pondok Indah Diprotes Warga Gegara Jadi Tempat Usaha

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG). Saat ini, jumlah SPPG di Banten masih perlu penambahan dibandingkan jumlah idealnya.

Gubernur Banten, Andra Soni, telah melangsungkan rapat koordinasi pembangunan SPPG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan seluruh kepala daerah se-Banten, di Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (12/5).

"Rakor ini menindaklanjuti upaya percepatan pembangunan SPPG di Banten. Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti SE Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG," ujar Andra Soni, dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Pemprov dan BGN juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergi dan kerja sama dalam pelaksanaan Program MBG. Selain itu, dilakukan penandatanganan perjanjian pinjam pakai antara Pemprov Banten dan BGN mengenai pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, hari ini kami bersama-sama menandatangani MoU dengan Kepala BGN. Ditargetkan ada 24 SPPG yang akan dibangun menggunakan APBN di atas lahan yang disediakan oleh Pemda," jelasnya.

Andra Soni mengungkapkan bahwa pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dijadikan lokasi pembangunan SPPG. Aset-aset tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan.

"Termasuk kami sampaikan, ada 33 SMK Tata Boga yang juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG," imbuhnya.

"Nanti, lahan-lahan tersebut akan diverifikasi oleh BGN. Prinsipnya, semua daerah sudah menyampaikan kesanggupannya, dan kita akan terus bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Banten serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten atas respons dan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis.

"Di Banten ini termasuk yang besar. Target kami adalah melayani 2,9 juta siswa, belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Sehingga dibutuhkan sekitar 1.388 SPPG," ujarnya.

Saat ini, kata Dadan, di wilayah Provinsi Banten baru terdapat 35 SPPG. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif yang lebih masif.

"Tapi, dengan semangat dari Pak Gubernur dan seluruh bupati/wali kota yang proaktif menyiapkan lahan, serta kemungkinan adanya kontribusi koordinatif dari berbagai mitra, saya kira Banten akan lebih cepat memenuhi target," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Seekor orangutan yang muncul di permukiman warga di Ketapang ditranslokasi ke hutan lindung. Hal ini untuk mengantisipasi konflik antara manusia dan orangutan serta menjaga keamanan orangutan itu sendiri dari potensi kecelakaan di jalan lintas Ketapang-Pontianak.

Diketahui seekor orangutan jantan dewasa sempat masuk ke pemukiman warga di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Ketapang. Warga setempat mengaku sempat panik saat melihat orangutan tersebut muncul di pekarangan rumah mereka.

Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah I Ketapang dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang Selatan mengambil langkah translokasi orangutan tersebut.

"Jadi, kita melakukan translokasi satu individu orangutan jantan dewasa di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan ke habitat yang lebih aman. Keputusan ini merupakan langkah paling masuk akal dan menguntungkan semua pihak," ujar Ketua Umum YIARI Silverius Oscar Unggul, Senin (12/5/2025).

Ia menjelaskan, proses translokasi ini dimulai sejak tim gabungan bergerak ke lokasi. Evakuasi dilakukan mulai dari lokasi munculnya orangutan tersebut pada 8 Mei 2025, sekitar pukul 04.30 WIB.

Tim YIARI menggunakan senjata bius untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan, baik bagi satwa maupun tim di lapangan. Dosis obat bius dihitung secara cermat oleh dokter hewan YIARI berdasarkan ukuran dan perkiraan berat badan orangutan.

"Proses penembakan bius ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan dilakukan oleh petugas yang telah memiliki surat izin resmi untuk menggunakan senjata bius dalam penanganan satwa liar. Setelah orangutan terbius dan jatuh ke jaring, tim medis melakukan pemeriksaan kondisi fisik orangutan ini," jelas Silverius.

Kondisi Orangutan

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa orangutan yang memiliki berat badan sekitar 60-65 kilogram ini mempunyai luka lama di punggung tangan kiri yang sudah membentuk jaringan ikat namun masih mengeluarkan sedikit nanah dan darah. Luka tersebut telah dibersihkan dan di-flushing.

Pemeriksaan gigi juga menunjukkan adanya beberapa kerusakan, seperti gigi fraktur, lubang, dan gigi yang hilang. Kondisi ini diperkirakan terjadi karena usia orangutan yang sudah cukup tua. Meskipun demikian, kondisi umum orangutan cukup baik untuk kembali ke alam.

"Setelah melakukan pemeriksaan, tim langsung berangkat menuju kawasan Hutan Lindung Gunung Tarak untuk proses translokasi. Lokasi tersebut telah melalui survei kelayakan dan dinyatakan cocok sebagai habitat baru," bebernya.

Setelah menempuh perjalanan sekitar 7 jam, orangutan ini berhasil ditranslokasikan di dalam kawasan dengan melibatkan masyarakat setempat untuk membantu membawa orangutan masuk lebih jauh ke dalam hutan.

Ketika dilepaskan, orangutan ini menunjukkan respons positif, bergegas bergerak menjauh, dan menunjukkan perilaku liar, menandakan kesiapannya untuk kembali hidup bebas di alam. Hutan Lindung Gunung Tarak dipilih sebagai lokasi translokasi karena memiliki kondisi ekologi yang sangat mendukung bagi kelangsungan hidup orangutan.

"Berdasarkan hasil survei, populasi orangutan di kawasan ini masih relatif rendah, sehingga kehadiran individu baru tidak akan memicu kompetisi berlebih," kata Silverius.

Ia menegaskan pelepasliaran ini merupakan bukti nyata pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga konservasi dalam menjaga kelangsungan hidup satwa liar, khususnya orangutan.

"Kami mengapresiasi keterlibatan aktif masyarakat yang membantu proses pelepasan hingga ke dalam kawasan hutan. Ini adalah langkah kecil yang membawa dampak besar bagi pelestarian hutan dan masa depan keanekaragaman hayati Indonesia," ujar Silverius.

Hutan yang menjadi tempat translokasi ini berada di bawah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang Selatan dan secara lanskap masih terhubung langsung dengan Taman Nasional Gunung Palung, yang merupakan salah satu habitat orangutan terpenting di Kalimantan. Di dalam kawasan ini juga terdapat stasiun monitoring yang berfungsi untuk mengamati perilaku orangutan dan menjaga kondisi hutan tetap lestari.

"Dari sinilah tim YIARI bersama KPH Ketapang Selatan secara rutin melakukan pemantauan kawasan," sambung Silverius.

Kepala KPH Ketapang Selatan Kuswadi menyampaikan terima kasih kepada BKSDA Kalbar, YIARI dan masyarakat Dusun Sumber Priangan atas kolaborasi dan kepedulian terhadap translokasi orangutan ini. Hutan Lindung Gunung Tarak yang menjadi lokasi translokasi ini merupakan wilayah kelola UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan seluas kurang lebih 21 ribu hektare.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Tarak untuk terus berperan aktif menjaga kelestariannya agar fungsi lindung sebagai sumber air, oksigen, plasma nutfah, dan habitat satwa langka tetap terjaga," imbaunya.

Kepala Balai KSDA Kalbar Murlan Dameria Pane menambahkan bahwa translokasi ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam merespon cepat setiap potensi konflik antara satwa liar dan manusia.

"Ini juga sejalan dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Kalimantan Barat. Kami mengajak semua pihak untuk terus menjaga habitat alami agar tidak ada lagi satwa yang kehilangan tempat hidupnya," pesannya.

Video: Megawati, Pramono-Rano hingga CT Tanam Mangrove di Hutan Lindung Kapuk

Video: Megawati, Pramono-Rano hingga CT Tanam Mangrove di Hutan Lindung Kapuk

Orangutan muncul di permukiman warga di beberapa wilayah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar). Keberadaan orangutan di permukiman ini sempat menimbulkan keresahan, karena dikhawatirkan terjadi konflik antara manusia dan orangutan.

Terakhir, ada orangutan jantan dewasa yang masuk ke pemukiman warga di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Ketapang. Warga setempat mengaku sempat panik saat melihat orangutan tersebut muncul di pekarangan rumah mereka.

"Awalnya kami kira hanya monyet biasa. Tapi setelah dilihat lebih dekat, ternyata orangutan," ujar Bude Marti, salah satu warga, kepada detikKalimantan beberapa waktu lalu.

Orangutan ini sebelumnya beberapa kali dilaporkan memasuki area perkebunan warga dan memakan buah-buahan seperti jambu, kelapa, nanas.

"Kami takut, tapi juga kasihan. Mungkin dia tersesat atau habitatnya terganggu," tambah warga lainnya bernama Desi.

Orangutan yang ditakutkan warga ini pertama kali terlihat berjalan di antara pepohonan dekat pemukiman, sebelum akhirnya mendekati rumah warga. Video orangutan di permukiman ini juga sempat viral di media sosial lokal.

Lokasi kemunculan orangutan berada sangat dekat dengan jalan raya utama yang menghubungkan Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak. Hal ini bisa memicu kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan bahaya bagi manusia dan satwa.

Penyebab Orangutan ke Permukiman Warga

Menindaklanjuti situasi genting ini, tim Orangutan Protection Unit (OPU) Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) segera melakukan verifikasi lapangan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa konflik manusia-orangutan di lokasi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan serius antara manusia dan satwa liar.

Selain itu, hasil pengamatan tim menunjukkan bahwa kawasan asli orangutan ini sudah mengalami degradasi dan fragmentasi habitat yang parah akibat konversi lahan hutan ke kebun sawit dan encroachment di kawasan hutan. Akibatnya tidak ada lagi hutan yang cukup luas dan layak sebagai tempat hidup orangutan tersebut.

Upaya Translokasi

YIARI bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah I Ketapang dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang Selatan mengambil langkah translokasi orangutan tersebut.

"Jadi, kita melakukan translokasi satu individu orangutan jantan dewasa di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan ke habitat yang lebih aman. Keputusan ini merupakan langkah paling masuk akal dan menguntungkan semua pihak," ujar Ketua Umum YIARI, Silverius Oscar Unggul, Senin (12/5/2025).

Proses translokasi ini dimulai dari tim gabungan bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi sejak dini hari dan tiba lokasi munculnya orangutan pada 8 Mei 2025, sekitar pukul 04.30 WIB.

Tim YIARI menggunakan senjata bius untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan, baik bagi satwa maupun tim di lapangan. Dosis obat bius dihitung secara cermat oleh dokter hewan YIARI berdasarkan ukuran dan perkiraan berat badan orangutan.

"Proses penembakan bius ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan dilakukan oleh petugas yang telah memiliki surat izin resmi untuk menggunakan senjata bius dalam penanganan satwa liar. Setelah orangutan terbius dan jatuh ke jaring, tim medis melakukan pemeriksaan kondisi fisik orangutan ini," jelas Silverius.

Video: Arus Balik Lebaran di Pelabuhan Ketapang Menuju Bali Masih Ramai

Video: Arus Balik Lebaran di Pelabuhan Ketapang Menuju Bali Masih Ramai

Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), kerap menjadi langganan banjir saat hujan deras. Ketua RT mengatakan posisi perumahan berada di samping aliran kali.

Ketua RT 002 RW 005 Kompleks Sinabung, Widianingtias (43), mengatakan sungai di dekat perumahan itu terakhir kali dikeruk saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat gubernur. Perumahan tersebut juga dihuni musisi Katon Bagaskara.

"Setiap hujan, banjir ya. Kalau umumnya, rumah saya setiap hujan pasti banjir, karena saya persis di samping kali. Setiap hujan pasti banjir," tutur Widianingtias (43), saat ditemui Jumat (9/5/2025).

Meski begitu, Widia mengatakan banjir di perumahan itu cepat surut. Dalam waktu kurang dari 2 jam, banjir biasanya sudah surut.

"Cepat surut sih, maksudnya nggak sampai 6 jam gitu, paling 1-2 jam terus udah surut," kata Widia.

Widia menyebut banjir cepat surut berkat bantuan pompa air yang dimiliki secara mandiri oleh warga kompleks. Berkat pompa tersebut, air banjir bisa cepat dibuang.

"Nah, kebetulan kita punya pompa tuh. Kita pompa, buang. Pompanya ada di ujung sana, jadi airnya dibuang ke Kali Grogol," kata Widia.

Pompa tersebut kerap digunakan untuk mengurangi debit air yang menggenang di Kompleks Sinabung. Pompa akan difungsikan ketika air banjir mulai naik dan luapan Kali Grogol sudah mulai surut.

"Biasanya kan langsung disedot, dibuang gitu. Tapi kan tetap, maksudnya air masih mengalir masuk ke kompleks, tapi ada pembuangannya juga. Kali juga kan meluap ya, jadi debit air banjirnya nggak terlalu banyak," jelas Widia.

Sebelumnya, penyanyi Katon Bagaskara juga menjadi salah satu korban banjir tersebut. Katon sempat membagikan video kondisi banjir di rumahnya melalui unggahan Instagram pada (7/5).

Meski kini banjir sudah surut, Katon mengatakan dirinya belum merasa tenang. Ia khawatir jika hujan deras kembali turun dalam waktu lama, rumahnya akan kembali kebanjiran.

"Saat ini sudah surut airnya, tapi masih deg-degan kalau hujannya turun deras dan lama," kata Katon Bagaskara melalui pesan singkat kepada detikcom, Kamis (8/5/2025) malam.

Simak juga Video 'Tom Lembong soal Hakim Vonis Lepas Kasus Ekspor CPO: Patut Disesalkan':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), kerap menjadi langganan banjir saat hujan deras. Warga berharap dua kali dekat perumahan tersebut dikeruk agar tidak terus-menerus kebanjiran.

Ketua RT 002 RW 005 Kompleks Sinabung, Widianingtias (43), mengatakan kali di dekat perumahan itu terakhir dikeruk saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat gubernur. Perumahan tersebut juga dihuni musisi Katon Bagaskara.

"Jadi sebenarnya kita ingin kali itu dikeruk. Itu saja, karena terakhir dikeruk itu waktu zamannya Gubernur Ahok. Itu benar-benar dikeruk," kata Widianingtias saat ditemui detikcom, Jumat (9/5/2025).

Dia menjelaskan, perumahan tersebut berada di antara Kali Grogol dan Kali Jelawe. Dia mengatakan debit air akan menggenangi perumahan tersebut setelah hujan deras.

Widia mengatakan sejak masa kepemimpinan Gubernur Ahok berakhir, Kali Grogol di belakang rumahnya belum pernah dikeruk lagi. Banjir besar terakhir melanda kompleks rumahnya pada tahun 2020.

"Tidak banjir sejak zaman Ahok, lalu banjir bandang terjadi lagi pada tahun 2020," ujarnya.

Dia mengatakan perumahan akan tergenang banjir beberapa jam setelah hujan deras. Air baru akan surut setelah tinggi muka air (TMA) di Kali Grogol dan Kali Jelawe menurun.

"Setiap hujan ya banjir. Kalau rumah saya, setiap hujan pasti banjir karena posisinya persis di samping kali. Setiap hujan pasti kena banjir," lanjut Widia.

"(Genangan banjir) Nggak sampai enam jam, paling satu jam atau dua jam sudah surut," tambahnya.

Harapan Katon Bagaskara

Penyanyi Katon Bagaskara juga menjadi salah satu korban banjir tersebut. Katon sempat membagikan video kondisi banjir di rumahnya melalui unggahan Instagram pada Rabu (7/5).

Katon memperlihatkan bagian dalam rumahnya yang mulai dimasuki air. Lantai kamarnya tergenang air karena rembesan dari bagian bawah lantai. Jalanan depan dan halaman rumah Katon juga terendam banjir.

Katon meminta bantuan dan solusi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Katon memberikan masukkan agar Pemda DKI Jakarta menyiapkan pompa air seperti yang disediakan di Pluit.

"Mestinya Pemda DKI bisa siapin pompa-pompa air yang besar untuk sedot air di Kompleks Sinabung dan dibuang ke Kali Terusan Jelawe yang merupakan Kali lanjutan sesudah Kali Grogol," kata Katon, dilansir detikHot, Kamis (8/5).

Katon mengatakan kondisi cuaca yang sedang tak menentu dan hujan besar yang bisa datang kapan saja membuatnya waswas. Ia khawatir banjir akan kembali terjadi.

"Kalau hujan deras banget dan lama, pasti deg-degan karena takut air merembes lagi dari bawah lantai. Belum lagi air bisa masuk melampaui tanggul pintu kalau hujan nggak berhenti," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), kerap menjadi langganan banjir saat hujan deras. Warga membeli pompa secara mandiri untuk mengurangi debit banjir di kompleks mereka.

"Kebetulan kita punya pompa. Kita pompa, buang. Pompanya ada di ujung sana, jadi airnya dibuang ke Kali Grogol," tutur Ketua RT 002 RW 005 Kompleks Sinabung, Widianingtias (43), saat ditemui, Jumat (9/5/2025).

Pompa tersebut akan dinyalakan untuk menguras banjir yang menggenangi Kompleks Sinabung. Pompa akan difungsikan ketika air banjir mulai naik dan tinggi muka air (TMA) Kali Grogol sudah mulai surut.

"Biasanya kan langsung disedot, dibuang gitu. Tapi kan tetap, maksudnya air masih mengalir masuk ke kompleks, tapi ada pembuangannya juga. Kali juga kan meluap ya, jadi debit air banjirnya nggak terlalu banyak," jelas Widia.

Widia mengatakan perumahan yang juga ditinggali musisi Katon Bagaskara itu hampir selalu kebanjiran setiap kali hujan deras. Dia mengatakan banjir surut dalam waktu sekitar dua jam.

"Setiap hujan ya banjir. Kalau rumah saya, setiap hujan pasti banjir karena posisinya persis di samping kali. Setiap hujan pasti kena banjir," lanjutnya.

"(Genangan) Nggak sampai enam jam, paling satu jam atau dua jam sudah surut," tambah Widia.

Katon Harap Solusi Pemprov

Penyanyi Katon Bagaskara menjadi salah satu korban banjir di perumahan di Kebayoran Baru. Katon sempat membagikan video kondisi banjir di rumahnya melalui unggahan Instagram pada Rabu (7/5).

Katon memperlihatkan bagian dalam rumahnya yang dimasuki air. Lantai kamarnya tergenang banjir karena rembesan dari bagian bawah lantai. Jalanan depan dan halaman rumah Katon juga terendam banjir.

Katon meminta bantuan dan solusi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Katon memberikan masukkan agar Pemda DKI Jakarta menyiapkan pompa air seperti yang disediakan di Pluit.

"Mestinya Pemda DKI bisa siapin pompa-pompa air yang besar untuk sedot air di Kompleks Sinabung dan dibuang ke Kali Terusan Jelawe yang merupakan Kali lanjutan sesudah Kali Grogol," kata Katon, dilansir detikHot, Kamis (8/5).

Katon mengatakan kondisi cuaca yang sedang tak menentu dan hujan besar yang bisa datang kapan saja membuatnya waswas. Ia khawatir banjir akan kembali terjadi.

"Kalau hujan deras banget dan lama, pasti deg-degan karena takut air merembes lagi dari bawah lantai. Belum lagi air bisa masuk melampaui tanggul pintu kalau hujan nggak berhenti," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya