BEKASI, KOMPAS.com - Mobil bak yang membuang sampah di bantaran Kali Bekasi, Kelurahan Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi, diduga berasal dari salah satu perumahan di Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga, Amin (78), yang kerap mencari barang bekas di tumpukan sampah bantaran Kali Bekasi.

"Itu dari perumahan," kata Amin saat berbincang dengan Kompas.com di lokasi, Rabu (23/4/2025).

Amin mengungkapkan, pembuangan sampah di lokasi tersebut sudah berlangsung sekitar 10 tahun.

Sampah yang menggunung itu baru steril apabila air Kali Bekasi meluap lantaran terbawa arus sungai hingga ke laut lepas di pesisir utara Bekasi.

"Sampahnya kendang (hanyut) ke sono (arah laut lepas)," kata Amin.

Sementara itu, Lurah Kebalen, Andika, membenarkan bahwa sampah yang dibuang mobil bak di bantaran kali di wilayahnya berasal dari Kota Bekasi.

Menindaklanjuti peristiwa ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi untuk melayangkan surat keberatan ke Kota Bekasi.

"Nanti koordinasinya bareng-bareng sama DLH juga, kita bersurat," kata Andika saat menginspeksi ke lokasi.

Andika juga mengaku warganya beberapa kali menangkap basah warga Kota Bekasi membuang sampah sembarangan di bantaran kali di wilayahnya.

"Kalau untuk dari kota memang ada beberapa kali saya nangkap, bukan orang kita sendiri, bahkan orang luar yang buang sampah di sini," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, video yang menampilkan mobil bak membuang sampah di bantaran Kali Bekasi, Kabelan, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah akun Youtube J2P Channel menunjukkan, empat orang terlihat tengah menurunkan sampah dari mobil bak.

Sampah tersebut kemudian dikumpulkan di bantaran bagian atas Kali Bekasi, sebagian lainnya dibuang di bantaran bagian bawah.

BEKASI, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi diminta bertanggung jawab membuatkan jembatan baru bagi warga penghuni Perumahan Bintang Sriamur Residence, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hal ini disampaikan pengembang Perumahan Bintang Sriamur Residence, Andri Jana, merespons polemik rencana pembongkaran jembatan yang mengancam penghuni terisolir.

"Iya Pak Gubernur yang (harusnya) bertanggung jawab. Dia yang menyuruh, merusak, dan harusnya memperbaiki," kata Andri di Kantor Desa Sriamur, Senin (21/4/2025).

Adapun jembatan Perumahan Bintang Sriamur Residence berdiri di atas sebuah saluran air di Jalan Kong Isah yang tengah dinormalisasi oleh Dedi Mulyadi.

Jembatan tersebut bakal dibongkar karena diduga spesifikasi bangunannya melanggar.

Sebagai perbandingan, lebar saluran air sekitar 15 meter, sementara lebar gorong-gorong jembatan tersebut tak sampai dua meter.

Andri menyatakan, program normalisasi dicetuskan oleh Dedi Mulyadi, sehingga menurutnya, Pemprov Jawa Barat yang harus bertanggung jawab.

Dia menekankan, program normalisasi tersebut jangan sampai merugikan hak masyarakat.

"Itu program baik, tapi jangan sampai merugikan hak-hak masyarakat umum. Kenapa? Itu akses masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Teknik Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat, Aan Heryadi menyatakan, pihak pengembang yang seharusnya bertanggung jawab atas pembangunan jembatan baru.

"Untuk pembangunan jembatan baru diserahkan kepada developer, karena developer kan pengakuannya dulu juga membangun jembatan tersebut," tegas Aan di Kantor Desa Sriamur.

Aan mengungkapkan, total terdapat 10 jembatan di Jalan Kong Isah yang segera dibongkar.

Dari seluruh bangunan, hanya jembatan Perumahan Bintang Sriamur Residence yang masih tarik ulur. Penyebabnya, jembatan tersebut menjadi akses utama bagi warga setempat.

"Kalau dibongkar sekarang kelihatannya masyarakat sudah tidak bisa akan melaksanakan kegiatan sehari-hari, ke sekolah, ke kantor dan sebagainya," kata Aan.

Aan pun berjanji akan melaporkan persoalan ini ke pimpinannya, dengan tembusan ke Dedi Mulyadi.

"Ini jadi pertimbangan utama kami, nanti bagaimana solusinya dari Pak Gubernur, apakah nanti ada kebijakan dari beliau atau memang tetap harus dibongkar," imbuh dia.

Sebelumnya, 38 keluarga penghuni Perumahan Bintang Sriamur Residence terancam terisolir.

Penyebabnya, jembatan yang menjadi akses utama keluar-masuk warga bakal dibongkar Dinas SDA Jawa Barat dalam rangka normalisasi saluran air depan perumahan.

Ketua RT 08/RW 03 Sriamur, Dedi Beben mengatakan bahwa warga dilema lantaran pihak developer lepas tangan.

"Di perumahan ini developer sudah lepas tangan dengan alasan unit sudah terjual semua," ujar Beben kepada Kompas.com di Perumahan Bintang Sriamur Residence, Jumat (18/4/2025).

Beben mengatakan, mobilitas warga sangat terganggu apabila jembatan dibongkar. Karena itu, warga meminta SDA Jawa Barat membongkar jembatan sepanjang di jalur saluran air Jalan Kong Isah secara bertahap.

Tujuannya tak lain agar warga bisa mengakses jembatan perumahan terdekat seraya menunggu proses pembangunan.

"Kita berharap pembongkaran jembatan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu mobilitas, kita bisa ke perumahan sebelah, jangan serempak," jelasnya.

Beben juga berharap Gubernur Jawa Barat mempertimbangkan lagi waktu pembongkaran jembatan. Hal ini menyusul warga masih kesulitan mengumpulkan dana swadaya untuk pembangunan jembatan baru.

Sebaliknya, warga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila jembatan tetap dibongkar besok.

"Kami akan menggelar demo, kami bukan tidak mendukung normalisasi, itu bagus. Tapi, mohon kebijakannya untuk mengulur waktu," tegas dia.

Pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap kasus 32 situ di kawasan Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, yang menghilang. Sebagian di antaranya kini sudah berubah menjadi perumahan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, saat ini kondisi 32 situ tersebut cukup beragam. Beberapa di antaranya ada yang berubah menjadi perumahan.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain. Karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan, pada mulanya kondisi 32 situ yang lenyap ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya membandingkan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang eksisting.

Hingga saat ini, kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

"Itu kan sesuatu yang lagi kita bahas terus-terusan sama Menteri ATR, sama gubernur, kemarin kan sama Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung), Gubernur Jawa Barat (Dedk Mulyadi), sekarang sama Gubernur Banten Andra Soni banten hari ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid juga sempat menyinggung tentang hilangnya 32 situ tersebut. Data itu dibahas bersama saat Rapat Koordinasi (Rakor) tanah dan pengendalian banjir beberapa waktu lalu.

"Kemarin sudah ada 32 situ di kawasan Jawa Barat, Wetan Jakarta ini, Timur Jakarta Yang hilang," kata Nusron, dalam media gathering di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Nusron mengaku belum mengetahui secara detail penyebab dari hilangnya situ-situ tersebut karena belum melakukan pengecekan satu per satu. Dalam waktu dekat, ia akan kembali melangsungkan rapat bersama Gubernur Banten dalam rangka pengecekan.

"Hari Jumat nanti saya rapat dengan Gubernur Banten (Andra Soni), saya mau hitung lagi yang Banten ada berapa, baru kita lihat detailnya satu per satu," ujar dia.

"Ya kan lokasinya, karena situnya udah nggak ada, kita nggak tahu dulunya di mana. Saya kan baru juga di sini. Nanti akan saya tanya ini dulu di mana sih letak situnya, sekarang jadi apa. Nanti akan saya pelajari satu per satu," sambungnya.

Ia juga belum dapat memastikan bagaimana alih fungsi lahan di kawasan tersebut sehingga situ-situ tersebut bisa menghilang. Sebab dalam rapat kemarin, pihaknya berfokus pada persoalan sungai dan sempadan sungai di kawasan Kali Bekasi.

Sejumlah perumahan di Kota Bekasi, Jawa Barat tergenang air banjir. Bahkan ada perumahan yang tergenang air setinggi tiga meter.

Salah satu yang tergenang yakni akses jalan menuju Pondok Gede Permai (PGP) di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tinggi genangan mencapai 80 cm sehingga kendaraan tidka bisa melintas.

"Ketinggian air pada jalan utama menuju Perumahan PGP mencapai 80 centimeter. Kendaraan sudah tidak dapat melintasi," kata Camat Jatiasih Ashari dilansir Antara, Selasa (4/3/2025).

Dia mengaku kondisi itu mengakibatkan sejumlah kendaraan milik warga terendam banjir. Meskipun begitu, ada warga yang sudah mengantisipasi dengan memarkir kendaraan di lokasi aman serta jauh dari pusat banjir.

"Pemilik kendaraan roda empat itu hanya bisa pasrah karena kendaraannya turut terendam banjir dan sudah tidak dapat lagi dipindahkan," ucapnya.

Petugas gabungan saat ini terus melakukan proses evakuasi warga korban banjir meski terkendala persoalan teknis yakni genangan air telah merendam fasilitas kabel yang menghambat laju perahu karet.

"Untuk evakuasi kita sudah lakukan di wilayah Jatirasa yaitu ada satu keluarga ibu hamil dan anak-anak. Kemudian ada beberapa lansia, mungkin di atas 10 orang sudah dilakukan," katanya.

Dia juga mengatakan deras arus Kali Bekasi yang memasuki wilayah permukiman turut menyebabkan tim evakuasi menunda sesaat demi keselamatan.

"Tapi yang jadi masalah memang arus Kali Bekasi cukup deras sehingga belum dimungkinkan untuk dilakukan secara manual," katanya.

Perumahan PGP, titik banjir terparah lain mencakup Via Jatirasa, Pondok Mitra Lestari dan Kemang Ifi dengan ketinggian air sudah mencapai lebih dari tiga meter.

"Di Kemang IfI di atas semeter. Tapi untuk PGP, Villa Jatirasa dan Pondok Mitra Lestari itu ketinggian rata-rata di atas tiga meter," katanya.

Musibah ini mengakibatkan lebih dari 10 ribu kepala keluarga (KK) terdampak yang akan dievakuasi seluruhnya ke tempat yang lebih tinggi seperti gedung BNPB dan masjid.

"Ada 11 RW, dengan posisi di atas 10 ribu KK yang terdampak. Mungkin dievakuasi di daerah terdekat yang tidak tergenang kemudian dalam posisi luas, kita koordinasikan ke lingkungan, masjid-masjid dibuka, kemudian kita punya gedung BNPB dipastikan itu juga dimanfaatkan," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini