REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bupati Bandung Dadang Supriatna menyayangkan lambannya realisasi penentuan lokus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mensukseskan pogram Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

Bupati juga menyampaikan aspirasinya agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera menentukan SPPG di Kabupaten Bandung yang hingga saat ini realisasinya masih sangat minim.

Aspirasi tersebut Bupati sampaikan saat Halal bi Halal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung dan Sosialisasi Program MBG dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung serta Badan Gizi Nasional (BGN), di Gedung Mochammad Toha Soreang, Kamis 24 April 2025.

"Mumpung ada BGN di sini, saya ingin menyampaikan aspirasi. Dari kuota Kabupaten Bandung sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15 titik lokus SPPG. Satu titik lokus SPPG untuk melayani 3.500 jiwa," ungkap Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Padahal, kata Kang DS, masyarakat Kabupaten Bandung menyambut baik, sangat antusias mendukung program MBG ini. "Jadi, ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?" tanya dia.

Karena menurutnya semua pihak sudah siap membantu. Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM siap membantu pembiayaan dari dana APBD untuk pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan, termasuk Bank Bjb juga siap membantu.

"Termasuk para pengelola pondok pesantren sudah hampir 60 pesantren juga menyatakan siap menjadi SPPG. Dari PCNU Kabupaten Bandung juga siap membantu berperan aktif, tidak hanya mau jadi penonton," imbuh Kang DS.

Terlebih MBG merupakan program yang tak bisa ditawar-tawar lagi yang harus terealisasi 2025 sampai 2030 karena sudah menjadi fokus Presiden Prabowo akan janji politiknya. Bahkan akhir Desember 2025 ditargetkan bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia.

"Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren. Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG. Kepada Yang Terhormat Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Asep Romny Romaya kami juga mohon dorongannya, demi kemajuan bangsa," ucap Kang DS.

Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin mengatakan, Sosialisasi Program MBG dan Pembentukan Koperasi Merah Putih akan sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi dari seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat ranting PARNU dan PRNU, termasuk MWC sampai PCNU.

"Kami mensosialisasikan konsep pendirian Koperasi Merah Putih, sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2025 yang koperasinya didesain untuk mensukseskan program MBG," jelas Dindin yang dikutip Jumat (25/4/2025).

Tekait aspirasi Bupati Bandung, Dindin mengakui karena memang Kabupaten Bandung sudah melakukan beberapa langkah cepat terkait dengan inpres.

"Pak Bupati sangat cepat merespon Inpres ini dengan menggratiskan biaya pendirian Koperasi di 280 desa dan kelurahan," ujar Dindin.

Pihaknya menargetkan, sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025, sudah terbentuk semua KMP di 280 desa/kelurahan.

"Secara bertahap sesuai arahan Pak Bupati di beberapa desa yang sudah terbentuk KMP, akan kita dorong untuk percepatan untuk segera djadikan SPPG," pungkas Dindin.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bupati Bandung Dadang Supriatna menyayangkan lambannya realisasi penentuan lokus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mensukseskan pogram Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

Bupati juga menyampaikan aspirasinya agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera menentukan SPPG di Kabupaten Bandung yang hingga saat ini realisasinya masih sangat minim.

Aspirasi tersebut Bupati sampaikan saat Halal bi Halal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung dan Sosialisasi Program MBG dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung serta Badan Gizi Nasional (BGN), di Gedung Mochammad Toha Soreang, Kamis 24 April 2025.

"Mumpung ada BGN di sini, saya ingin menyampaikan aspirasi. Dari kuota Kabupaten Bandung sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15 titik lokus SPPG. Satu titik lokus SPPG untuk melayani 3.500 jiwa," ungkap Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Padahal, kata Kang DS, masyarakat Kabupaten Bandung menyambut baik, sangat antusias mendukung program MBG ini. "Jadi, ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?" tanya dia.

Karena menurutnya semua pihak sudah siap membantu. Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM siap membantu pembiayaan dari dana APBD untuk pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan, termasuk Bank Bjb juga siap membantu.

"Termasuk para pengelola pondok pesantren sudah hampir 60 pesantren juga menyatakan siap menjadi SPPG. Dari PCNU Kabupaten Bandung juga siap membantu berperan aktif, tidak hanya mau jadi penonton," imbuh Kang DS.

Terlebih MBG merupakan program yang tak bisa ditawar-tawar lagi yang harus terealisasi 2025 sampai 2030 karena sudah menjadi fokus Presiden Prabowo akan janji politiknya. Bahkan akhir Desember 2025 ditargetkan bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia.

"Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren. Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG. Kepada Yang Terhormat Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Asep Romny Romaya kami juga mohon dorongannya, demi kemajuan bangsa," ucap Kang DS.

Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin mengatakan, Sosialisasi Program MBG dan Pembentukan Koperasi Merah Putih akan sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi dari seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat ranting PARNU dan PRNU, termasuk MWC sampai PCNU.

"Kami mensosialisasikan konsep pendirian Koperasi Merah Putih, sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2025 yang koperasinya didesain untuk mensukseskan program MBG," jelas Dindin yang dikutip Jumat (25/4/2025).

Tekait aspirasi Bupati Bandung, Dindin mengakui karena memang Kabupaten Bandung sudah melakukan beberapa langkah cepat terkait dengan inpres.

"Pak Bupati sangat cepat merespon Inpres ini dengan menggratiskan biaya pendirian Koperasi di 280 desa dan kelurahan," ujar Dindin.

Pihaknya menargetkan, sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025, sudah terbentuk semua KMP di 280 desa/kelurahan.

"Secara bertahap sesuai arahan Pak Bupati di beberapa desa yang sudah terbentuk KMP, akan kita dorong untuk percepatan untuk segera djadikan SPPG," pungkas Dindin.