JAKARTA, investor.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri setuju pemerintah memberikan makan bergizi gratis (MBG). Megawati mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto itu.

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," papar Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Walau menyatakan dukungannya, putri Presiden Soekarno itu tetap memberikan beberapa catatan terhadap program makan gratis. Salah satu catatan yang diberikan adalah soal anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke-5 ini, anggaran tersebut belum cukup untuk membeli makanan yang kaya gizi, apalagi saat ada kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh Mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," tuturnya.

Megawati menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG sebesar Rp 10.000 per persi hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," bebernya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, namun bukan untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," lanjut Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan.

"Standar komposisi gizi tetap diutamakan," imbuhnya.

Dadan pun mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," kata dia.

Sebelumnya, Dadan telah menegaskan soal anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disahkan sebesar Rp 71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” katanya lagi.

Menurut Dadan, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” tandasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News