JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah mengeklaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai 99,99 persen.
Klaim keberhasilan tersebut disampaikannya dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).
Dalam rapat tersebut, ia juga menyinggung kasus keracunan MBG yang terjadi hanya sekitar 0,005 persen atau sekitar 200 siswa.
"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Kendati mengeklaim keberhasilan MBG, ia tetap menyoroti kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah.
Ia menargetkan tidak boleh lagi ada kasus keracunan MBG atau zero accident ke depannya. Target tersebut juga sejalan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang ia sampaikan dalam beberapa kesempatan.
"Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, 'Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan'. Dan kita mengerti tidak gampang di dapur itu yang kerja 50 orang, satu dapur yang kerja 50 orang," ujar Prabowo.
223 Siswa di Bogor Keracunan MBG
Seminggu setelah pernyataan Prabowo targetnya tersebut, sebanyak 223 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi korban keracunan MBG.
Bahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) mengingat jumlah korban yang ada.
Berdasarkan hasil uji sampel Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor, menunjukkan adanya kandungan bakteri E.coli dan bakteri Salmonella di paket menu MBG yang disediakan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina insani.
Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, kedua bakteri itu ditemukan di dua jenis makanan yaitu ceplok telur yang dicampur bumbu barbeque serta tumis tahu dan tauge.
Teguran Keras ke SPPG
Menanggapi kasus keracunan di Bogor, BGN akan memberi teguran keras kepada SPPG jika ditemukan kelalaian dalam kasus keracunan MBG yang menimpa 223 siswa di Bogor, Jawa Barat.
SPPG akan menerima teguran keras jika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa keracunan massal terjadi karena kualitas makanan.
"Jika terjadi seperti ini, kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan," ujar Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan dalam keterangan resmi, Selasa (10/5/2025).
"Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," sambungnya.
Setelah kasus keracunan MBG terulang, BGN akan memberikan pelatihan kepada SPPG agar kejadian serupa tak kembali terjadi.
BGN juga akan menyetop pasokan bahan makanan apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya yang menyebabkan keracunan.
"Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan, kita setop supplier tersebut," ujar Tigor.
Saat ini, uji lab tengah terhadap makanan yang menjadi penyebab keracunan MBG terjadi di Bogor. BGN juga memastikan akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan terkait masalah keracunan MBG.