Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Gerindra yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menuntut aparat penegak hukum memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

Menurut Maruarar, Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh aparat penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengerti tugas mereka masing-masing dalam mengusut dugaan tindak pidana, termasuk korupsi.

“Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara, panggilan populer Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, merespons tuntutan Hasto.

Maruarar, dalam kesempatan yang sama, juga menekankan tidak boleh ada intervensi terhadap seluruh proses hukum yang berjalan. Dia menekankan sudah ada lembaga yang memiliki tugas masing-masing baik di pemerintahan, legislatif, serta penegak hukum.

"Kita sudah membagi hak kewajiban, check and balance dengan baik. Jadi, jangan ada intervensi. Dari mana pun, ke mana masing-masing, punya kewenangan masing-masing,” kata Maruarar.

KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2) malam, atas perannya dalam dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang saat ini buron. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024.

Di KPK, Hasto, yang mengenakan rompi oranye, menyebut penahanan dia merupakan momentum bagi komisi antirasuah untuk memeriksa keluarga Jokowi.

“Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” kata Hasto kepada wartawan di KPK, Jakarta, Kamis malam.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden ke-7 Joko Widodo mempersilakan KPK memeriksa keluarganya manakala ada bukti dan fakta hukum yang kuat.

“Kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan (diperiksa),” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di kediamannya, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Gerindra yang merupakan mantan kader PDI-P, Maruarar Sirait (Ara), berkomentar soal Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang meminta KPK memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

Ara mengingatkan, Indonesia merupakan negara hukum.

"Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum," ujar Ara di Istana, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengatakan, aparat kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga KPK pasti sudah mengerti tugasnya masing-masing.

Selain penegak hukum, kata dia, masih ada pemerintah dan DPR yang juga memiliki kewajibannya masing-masing.

"Kita sudah membagi hak kewajiban check and balance dengan baik. Jadi jangan ada intervensi dari mana pun, masing-masing punya kewenangan masing-masing," katanya.

Sementara itu, saat ditanya perihal Hasto yang ditahan KPK dalam kasus Harun Masiku, Ara hanya menyebut bahwa dia harus mengikuti proses hukum yang ada.

"Ya kita semua negara hukum wajib mengikuti proses hukum yang ada," imbuh Ara.

Jokowi sendiri telah memberikan tanggapan terkait penahanan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa jika terdapat bukti hukum yang kuat, pihak mana pun, termasuk keluarganya, dapat diperiksa.

"Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum. Ya silakan," kata Jokowi saat menghadiri acara di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi kader PDI Perjuangan. Terkait dengan hal itu, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut biasanya yang tak taat keputusan partai dianggap bukan kader.

"(Pernyataan Pak Hasto soal Pak Jokowi bukan kader PDIP lagi?) Ya biasanya di PDI Perjuangan kalau tidak mengikuti keputusan partai, ya dianggap sudah tidak. Memang PDI Perjuangan perlu memberikan sebuah surat keputusan (SK) resmi itu aja," kata Ganjar saat berada di Museum dan Kampung Seni Borobudur usai mengikuti event Tour de Borobudur XXIV 2024, Sabtu (7/12/2024).

Ganjar kemudian membandingkan dengan Maruarar Sirait atau Ara yang dinilai bersikap gentle karena mundur dan secara resmi mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

"Itu bagus (Ara mengembalikan KTA). Menurut saya mengembalikan (KTA) itu cara paling gentle. Saya datang, saya mengundurkan diri, Ara itu bagus," kata Ganjar.

Karena itu, dia menilai partainya harus segera bersikap terkait keanggotaan PDIP. Dia mengatakan hal itu juga pernah dia sampaikan kepada publik.

"Tapi karena ini (keluarga Jokowi) tidak ada yang mengembalikan dan sebagainya, menurut saya partai harus bersikap sesegera mungkin. Dan ini pernah saya sampaikan dengan (salah satu podcast) waktu itu. Bisa meminta untuk diberhentikan dengan hormat, apapun beliau (Jokowi) pernah punya jasa sama kita," ujar Ganjar yang juga mantan Gubernur Jateng itu.

Menurut Ganjar, masalah keanggotaan PDIP baru terjadi belakangan ini.

"Problemnya kan di terakhir-terakhir ini saja, dulu kan tidak banyak problem sebenarnya. Jadi, kita menghormati, maka dengan hormat, kecuali beliau tidak mau (diberhentikan dengan hormat) dan kita bisa mengambil keputusan lebih dari itu," pungkasnya.

Dilansir detikNews sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal status keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hasto menegaskan Jokowi sudah bukan lagi merupakan kader PDI Perjuangan.

Hal itu disampaikan Hasto dalam jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasto menyebut keluarga Jokowi pun sudah bukan lagi bagian dari partainya.

"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto, Rabu (4/12/2024)

Hasto lantas menjelaskan alasan di balik penegasan itu. Dia menyebut apa yang dilakukan Jokowi sudah tidak senada dengan cita-cita partai berlogo banteng itu.

"Karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun republik ini, sudah tidak lagi sejalan di dalam pembicaraan dan praktik-praktik politiknya," ungkap Hasto.

"Sehingga itulah yang terjadi dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," lanjut Hasto.

Meski begitu, Hasto mengatakan, pihaknya tak akan kehilangan gagasan-gagasan ideal bahwa seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Dia mengaku pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat mengenai hal itu.

"Kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan mengubahkan cita-cita yang membentuknya," imbuh Hasto.

Jokowi telah merespons pernyataan Hasto. Namun, ia hanya berujar singkat dengan mengatakan "partai perorangan". Dia mengulang pernyataan itu sebanyak 4 kali.

"Ya berarti partainya perorangan," kata Jokowi saat diminta tanggapannya oleh wartawan di salah satu rumah makan di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (5/12) lalu.

Lihat Video: Kata Jokowi 'Partai Perorangan', Kala Disebut Bukan Bagian PDIP Lagi

[Gambas:Video 20detik]