Tiga tower Wisma Atlet di Blok C2 Pademangan sudah selesai direnovasi dan siap huni. Rumah susun (rusun) ini rencananya akan menjadi hunian bagi aparat sipil negara (ASN).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mengusulkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) agar ada porsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun porsi penghuni maupun harga sewa pun diserahkan kepada wewenang kementerian tersebut.

Ketika ditanyakan terkait harga sewa sebesar Rp 1,2 juta per bulan, Ara membenarkan nominal tersebut menjadi pertimbangan dalam diskusi sengan Kemensetneg. Namun, ia meminta agar MBR bisa mendapat harga yang lebih terjangkau.

"(Harga sewa Rp 1,2 juta?) Dalam pembicaraan begitu, tapi buat yang rakyat kita turunkan ya, karena buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kita rencanakan nanti diumumkan lah. Tapi buat rakyat tentu kalau bisa, kami perlukan lebih di bawah daripada ASN," ujar Ara di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (2/3/2025).

Hal itu disampaikan usai meninjau kembali Wisma Atlet, tepatnya di Tower 10. Ara turut ditemani Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, dan Direktur Pembangunan Perkotaan Ditjen Perumahan Perkotaan Aswin Grandiarto Sukahar dalam kunjungan itu.

Ia menyebutkan tiga tower yakni, 8, 9, dan 10 sudah selesai direvitalisasi sejak akhir Januari lalu. Sementara sisa tujuh tower di Kemayoran bisa selesai pada 15 April 2025 mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serah terimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

Lalu, ia menyebut Wisma Atlet dapat dimanfaatkan secara bertahap. Ia berharap tiga tower yang sudah siap huni tersebut bisa diserahterimakan pada Maret ini.

Untuk diketahui, wisma atlet terdiri dari sepuluh tower dengan total 7.426 unit hunian. Tiga tower di antaranya ada di Blok C2 sebanyak 1.932 unit yang sudah siap huni.

Setiap unit berukuran 36 meter persegi dengan dari 2 kamar tidur dan satu kamar mandi. Rusunnya sudah dilengkapi dengan furniture, mulai tempat tidur, sofa, lemari, hingga meja nakas.

Sebelumnya diberitakan tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung itu nantinya bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah meneken kerja sama investasi pembangunan rumah rakyat 1 juta unit dengan investor Qatar. MoU investasi baru saja diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait dengan investor Syekh Abdul Aziz al-Thani dari Qatar.

Penandatanganan MoU dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hadir juga Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Maruarar mengatakan, usai penandatanganan kerja sama, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah. Lahan yang digunakan merupakan milik negara, yaitu lahan dari BUMN hingga lahan yang dimiliki Kementerian Sekretariat Negara dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

"Tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari PT PP, KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," beber Maruarar, Rabu (8/1/2025).

Setelah ini pemerintah akan mengajak pihak Qatar untuk melakukan survei ke lahan-lahan yang disiapkan dalam waktu dekat.

"Kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia. Kemudian juga bisa melakukan survei ke lapangan langsung karena, arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja cepat aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung di cek," beber Maruarar.

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Sementara masih Rp71 triliun

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional memperoleh alokasi anggaran untuk program kerja tahun 2025 senilai Rp71 triliun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, menyebut bahwa anggaran tersebut bertujuan untuk mendukung pencapaian target generasi emas hingga menangani masalah stunting.

"Sementara masih Rp71 triliun," kata Dadan Hindayana saat ditanya alokasi dana untuk Badan Gizi Nasional.

Ketika ditanya mengenai capaian target stunting, Dadan memastikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan strategi agar tujuan tersebut dapat terwujud.

Meskipun ada pertanyaan mengenai perubahan anggaran, ia menyatakan bahwa jumlah anggaran saat ini tetap sebesar Rp71 triliun.

Untuk operasional, Dadan menegaskan bahwa semua aspek operasional juga akan mendapatkan perhatian dari anggaran yang ada, namun ia enggan merinci lebih lanjut mengenai anggaran operasional spesifik.

Ia juga menambahkan bahwa target dan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) akan dilakukan segera.

Selain itu, terkait dengan struktur organisasi, Dadan menginformasikan bahwa rencana penggabungan struktur kedeputian akan diselesaikan dalam waktu dekat.

Dengan alokasi anggaran yang signifikan ini, diharapkan Badan Gizi Nasional dapat menjalankan program-programnya secara efektif dan mencapai target-target yang telah ditetapkan untuk mendukung kesehatan gizi masyarakat Indonesia, katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Badan Gizi Nasional dipimpin seorang kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Selain itu juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Selain itu juga kepada anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024