Pemerintah tengah menyediakan rumah bagi masyarakat, termasuk yang berprofesi sebagai guru. Kabar baiknya, ribuan guru sudah bisa menerima rumah mulai minggu depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan 20 ribu unit rumah akan diserahkan untuk guru-guru. Rumah tersebut berlokasi di Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, Jayapura.

"Kemudian doakan mohon doanya kita tanggal 25 Maret itu akan memulai menyerahkan kunci. Jadi bukan groundbreaking ya, menyerahkan kunci kepada guru-guru," ujar Ara dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/3/2025).

Ara menyebutkan sebanyak 250 rumah akan disalurkan kepada guru pada 25 Maret 2025 mendatang.

"Totalnya kita 20 ribu unit rumah. Dan nanti pada saat penyerahan kunci (secara) simbolis pada tanggal 25 Maret, total itu sekitar 250 rumah," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP pernah mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun rumah untuk guru. Hal ini dilakukan untuk memastikan para guru tinggal di dekat tempatnya mengajar.

Pada Jumat (7/3), Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Mendikdasmen Abdul Mu'ti, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti telah bertemu di Kantor Kementerian PKP untuk berdiskusi terkait rencana pembangunan rumah untuk guru serta konsolidasi data BPS.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR, datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang buat karena Pak Presiden meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran dan rumahnya pun harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Di sisi lain, Abdul Mu'ti menyebutkan target pembangunan rumah untuk guru sebanyak 20.000 unit rumah. Pembangunan rumah tersebut nantinya akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Adapun, tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru adalah untuk memastikan guru dapat tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajar sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal. Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.

"Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," tutur Abdul Mu'ti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebut posisinya adalah mitra dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya pelaksanaan MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebagai mitra, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sebut pihaknya juga menyiapkan beberapa hal. Termasuk ikut menggodok petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

"Nanti kami akan siapkan sebagai bagian dari juklak atau juknis (pelaksanaan MBG) yang ada di sekolah," ungkap Mu'ti dalam acara Taklimat Media di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (31/12/2024) ditulis Rabu (1/1/2025).

Waktu Belajar Siswa Bisa Bertambah

Kemendikdasmen menilai MBG adalah bagian dari penanaman pendidikan karakter di sekolah. Tidak sekedar program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak. Hal ini juga menjadi upaya Kemendikdasmen untuk mendukung program sekolah sehat.

"Karena ada juga program sekolah sehat yang di dalamnya ada berbagai program. Selama ini diselenggarakan oleh kementerian terkait," ucapnya lebih lanjut.

Bersama BGN, Kemendikdasmen berusaha agar program MBG tidak menambah atau mengganggu waktu belajar siswa di sekolah. Sehingga akan ada proses sinkronisasi antara pelaksanaan MBG dan jam pelajaran di sekolah.

Sebelum MBG, siswa makan siang selama waktu istirahat di kantin sekolah. Namun ketika MBG dilaksanakan, proses makan tidak berjalan sendiri-sendiri sesuai kemauan siswa.

"Kalau program Makan Bergizi Gratis ini karena merupakan bagian dari pendidikan karakter, nanti makannya akan diselenggarakan secara bersama-sama," jelas dia.

Karena makan bersama-sama ini memerlukan waktu, Mu'ti sadar hal itu juga akan berpengaruh pada lamanya waktu istirahat. Bertambahnya waktu istirahat akan berjalan lurus terhadap 'pertambahan' lamanya waktu belajar di sekolah.

Faktor pertambahan waktu di sekolah ini akan dibahas Menteri Mu'ti bersama dengan BGN. Ia berharap ada hasil baik dan tidak menimbulkan masalah.

"Inilah yang sedang kami usahakan bersama-sama dengan Badan Gizi Nasional untuk nanti kita menjalankan teknis agar program gizi nasional juga sukses dan pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah," pungkas Mu'ti.

Minta Sekolah Jangan Memberatkan Siswa

Di kesempatan berbeda, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengimbau agar sekolah tak beratkan siswa dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini merupakan buntut viralnya isu pungutan biaya kotak makan di sekolah.

"Kita (Kemendikdasmen) minta sekolah tidak memberatkan siswa. Apalagi terkait program Makan Bergizi Gratis kan difasilitasi langsung oleh pemerintah, oleh Badan Gizi Nasional. Jadi kita minta sekolah tidak memberatkan," kata Fajar dikutip dari arsip detikEdu.

Kemendikdasmen akan melakukan pengecekan kejadian ini dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Karena BGN adalah lembaga yang mengatur teknis MBG termasuk soal peralatan makanan.

Jika di masa mendatang masih ada kejadian serupa, Kemendikdasmen akan mengirim inspektor untuk melakukan pemeriksaan ke pihak sekolah. Ketika inspektor melakukan pemeriksaan, Kemendikdasmen akan memberikan peringatan.

"Mewajibkan siswa untuk membeli alat makan itu tidak boleh, tidak dibenarkan karena memberatkan. Kalau sanksi, pasti inspektorat akan cek ke sekolah. (bila) terjadi indikasi pemaksaan tentu kita akan berikan semacam pengingat," tutupnya.

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

Viral terkait dugaan pungutan biaya untuk membeli wadah makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mewanti-wanti agar sekolah jangan memberatkan siswa dalam program MBG ini!

"Kita (Kemendikdasmen) minta sekolah tidak memberatkan siswa. Apalagi terkait program Makan Bergizi Gratis kan difasilitasi langsung oleh pemerintah, oleh Badan Gizi Nasional. Jadi kita minta sekolah tidak memberatkan," kata Wakil Mendikdasmen Fajar Riza Ul Haq merespons pertanyaan wartawan soal isu pungutan dalam program MBG usai acara Peluncuran Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

Alat Makan Disediakan Badan Gizi Nasional

Sebagai informasi, isu pungutan biaya kotak makan di sekolah untuk program MBG viral di media sosial beberapa waktu ke belakang. Dalam video dijelaskan orang tua wajib membeli kotak makan sebanyak 2 unit per siswa. Harga satu unitnya sebesar Rp 30 ribu. Sehingga masing-masing siswa harus membeli kotak makan seharga Rp 60 ribu agar dapat program MBG.

Mengetahui hal tersebut Fajar menjelaskan sekolah tidak perlu mewajibkan siswa membeli kotak makan. Terlebih bila siswa sudah memilikinya di rumah.

Kemendikdasmen akan melakukan pengecekan kejadian ini dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Karena BGN adalah lembaga yang mengatur teknis MBG termasuk soal peralatan makanan.

Jika di masa mendatang masih ada kejadian serupa, Kemendikdasmen akan mengirim inspektor untuk melakukan pemeriksaan ke pihak sekolah. Ketika inspektor melakukan pemeriksaan, Kemendikdasmen akan memberikan peringatan.

"Mewajibkan siswa untuk membeli alat makan itu tidak boleh, tidak dibenarkan karena memberatkan. Kalau sanksi, pasti inspektorat akan cek ke sekolah. (bila) terjadi indikasi pemaksaan tentu kita akan berikan semacam pengingat," tambahnya.

Respon BGN soal Isu Pungutan Kotak Makan di Sekolah

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RI, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan SIK MM menegaskan jika program Makan Bergizi Gratis sepenuhnya gratis dan tidak ada kewajiban biaya tambahan. Hal ini perlu jadi catatan penting bagi orang tua murid.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses, terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ungkap Kombes Pol Iwan dalam keterangan tertulis dikutip dari Antara.

Ia juga menambahkan bila program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas. Sehingga siswa dan orang tua seharusnya tidak dikucilkan atau diberi beban tambahan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tegas Iwan.

Iwan juga memastikan pihaknya akan terus mengawasi pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia. Sehingga manfaatnya benar-benar diterima dan dirasakan masyarakat tanpa ada hambatan.

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia (RI) gelar acara puncak perayaan Hari Guru Nasional (HGN) 2024. Mengusung tema "Guru Hebat Indonesia Kuat", acara ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, memberikan penghormatan penuh kepada setiap menteri Kabinet Merah Putih yang hadir. Ia menyebutkan satu per satu setiap menteri.

Dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pratikno hingga jajaran Komisi X DPR RI. Menariknya, para guru yang hadir memberikan tepuk tangan yang riuh untuk Menteri Keuangan (Menkeu RI) Sri Mulyani.

"Saya tidak tahu mengapa tepuk tangannya paling meriah untuk Ibu Sri Mulyani," ucap Abdul Mu'ti.

Tidak berhenti di situ, tepuk tangan kembali riuh diberikan untuk Sekretariat Kabinet RI Mayor Teddy. Mendengar hal itu, Mu'ti menyebut, tepuk tangan yang terdengar seperti melebihi tepuk tangan bagi Sri Mulyani.

"Ini tepuk tangannya seperti melebihi untuk yang Ibu Sri Mulyani," sambung Mu'ti.

Perubahan Kebijakan Guru pada 2025

Dalam sambutannya Mu'ti menjelaskan sejumlah perubahan kebijakan guru pada 2025. Salah satunya guru ASN tak hanya bisa mengajar di sekolah negeri, tetapi juga swasta.

Tepuk tangan riuh ini ikut ditanggapi Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan dirinya mengerti mengapa Sri Mulyani mendapat tepuk tangan yang meriah. Karena pemerintah telah memperhatikan Kesejahteraan Guru.

"Kita walau berkuasa satu bulan kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Untuk itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk ibu menteri keuangan bisa sangat keras," tutur Presiden Prabowo.

Program Makan Bergizi Gratis Diapresiasi

Bukan hanya Sri Mulyani dan Mayor Teddy, Program Makan Bergizi Gratis juga diapresiasi para guru. Hal itu terjadi ketika hadirin yang datang diberikan tayangan perjuangan guru Juliyanti dalam mengabdikan dirinya sebagai guru.

Juliyanti merupakan guru SDN 1 Sudagaran Banyumas. Ia menyebutkan makan bergizi gratis diberikan pemerintah dengan gizi seimbang agar anak-anak berprestasi.

Ucapan guru Juliyanti diiringin tepuk tangan riuh dari hadirin yang hadir di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

Video 3 Janji Abdul Mu'ti di Hari Guru 2024

Video 3 Janji Abdul Mu'ti di Hari Guru 2024