Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pantauan detikjatim, Heri Jerman tiba di Kejaksaan Tinggi Sumenep pada pukul 09.40 pagi. Ia didampingi sejumlah stafnya akan menemui kepala kejaksaan negeri Sumenep, Sigit Waseso.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Setiap kepala keluarga dapat bantuan sekitar Rp 20 juta dalam bentuk material bangunan.

Diketahui bahwa anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai 109 Miliar. Namun saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, Ia masih belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Nanti setelah acara penyerahan kami akan konferensi pers ya. Sabar dulu, ya," katanya.

Meski demikian dalam keterangan singkat saat ditemui wartawan Heri membenarkan bahwa kasus BSPS yang dia laporkan terkait dengan dugaan korupsi.

"iya insyaallah (dugaan korupsi). Oke ya, makasih ya," tutupnya.

Dari seorang sumber diketahui bahwa Irjen PKP sudah berada di Madura sejak Jumat (18/4). Dia berkeliling Sumenep hingga ke Pulau Kangean untuk meninjau para penerima BSPS.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) bersinergi guna menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo terkait target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.

Kerja sama di antara ketiga lembaga akan fokus pada penyediaan rumah layak huni dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagai awalan, dilakukan sinkronisasi data dan program.

"Pak Ara (Maruarar Sirait) juga punya program yang beririsan dengan kami (Kemensos)," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

Selain Gus Ipul dan Menteri PKP Maruarar Sirait, pertemuan ini juga dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Program Kementerian PKP yang dimaksud Gus Ipul beririsan dengan Kemensos adalah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS). Gus Ipul mengatakan, program penyediaan rumah layak huni memiliki kaitan erat dengan kerja-kerja Kemensos serta DTSEN.

"Kami bersyukur sekali melihat perencanaan yang telah dibuat dan dipertemukan dengan program ini. Hal ini membuat penyasaran kita tentu lebih mudah dibanding data-data sebelumnya," ujarnya.

Ihwal kelengkapan, Gus Ipul menjamin data kemiskinan di DTSEN perangkingannya lebih jelas mulai dari desil 1,2,3 dan seterusnya sehingga layak dijadikan acuan.

Hal ini diamini oleh Kepala BPS Amalia Adininggar. Ia menjelaskan terkait perangkingan desil di DTSEN. Desil 1 mencakup data warga miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp 400 ribu. Desil 2 dengan pendapatan di bawah Rp 600 ribu dan desil 3 di bawah Rp 900 ribu.

"Untuk selanjutnya kriteria setiap desil berbeda-beda setiap provinsinya," jelasnya.

Terkait prioritas dari sasaran program pengentasan kemiskinan, Gus Ipul menjelaskan ada di desil 1, desil 2 dan desil 3. Itu juga termasuk sebagian di antaranya keluarga rentan yang perlu didukung dan difasilitasi agar naik kelas, bukan malah turun kelas.

"Fokusnya kepada miskin ekstrem, kemudian yang miskin, di atasnya yang miskin ada yang rentan," ucapnya.

Gus Ipul mengatakan untuk efektivitas program, akurasi data sangat penting. Meskipun DTSEN bersifat dinamis karena ada yang wafat dan berpindah tempat tinggal setiap harinya, namun ada mekanisme pemutakhiran data.

"Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali. Kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat," ujarnya.

Ia menambahkan DTSEN saat ini sudah pada tahap uji petik. Targetnya tahapan ini akan secepatnya diselesaikan sehingga DTSEN sudah bisa dipakai pada penyaluran bantuan sosial triwulan kedua.

Mendapat penjelasan ini, Menteri PKP Maruar Sirait mengatakan akan berpegang pada DTSEN dalam menjalankan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya. Dia menjelaskan program ini mengusahakan kualitas rumah masyarakat sehingga memenuhi persyaratan dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih, dan kekuatan bangunan. Program BSPS ini juga menyasar masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan.

Simak juga Video: Menag Pastikan Dana Zakat akan Tepat Sasaran Lewat DTSEN

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, investor.id – DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk berinovasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat pencapaian target 3 juta rumah per tahun.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti beberapa tantangan utama dalam mencapai target tiga juta rumah per tahun. Selain kompleksitas prosedur administratif, ketersediaan lahan yang terbatas dan persoalan kepemilikan tanah menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) telah resmi dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto, terpisah dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Pengembang Realestat Indonesia (REI) menyambut baik hadirnya Kementerian PKP dan menyebut ini sebagai perhatian yang positif dari pemerintah terhadap sektor perumahan di Indonesia.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan kehadiran kementerian yang mengurusi sektor perumahan merupakan bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat dari kota hingga desa, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perumahan.

"Adanya kementerian sendiri ini patut kita syukuri, karena berarti ada keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap industri perumahan nasional setelah melihat bahwa sektor perumahan ternyata memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap banyak tenaga kerja, menekan stunting pada anak dan efektif mendukung pengentasan kemiskinan. Itu semua inline dengan semangat propertinomic REI," kata Joko seperti yang dikutip pada Jumat (24/10/2024).

Menurut Joko, adanya kementerian khusus perumahan mendorong akselerasi pembiayaan dan perbaikan regulasi menjadi lebih baik. Termasuk ada kepastian mengenai prosedur perizinan yang mudah dan cepat.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya agar hasil yang dicapai dapat berbeda. Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah," ungkapnya.

Untuk itu, dibutuhkan pula peran dari anggota Satgas Perumahan untuk mendorong kementerian yang saat ini telah terbentuk menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif. Ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, dilakukan simplifikasi, dan diharmonisasi.

Nantinya REI berencana ingin mengatur agenda duduk bersama dengan setidaknya 5 kementerian yang berhubungan dengan sektor perumahan. Kelima kementerian itu antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai pengelola Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu," ujar Joko Suranto.

Selain itu, REI juga akan memberikan program coaching dan mentoring sebagai bentuk partisipasi dalam realisasi program 3 juta rumah. Lewat program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok komunitas desa dalam membangun rumah sesuai standar pemerintah.

Sebelumnya, Satgas Perumahan sempat mengungkapkan pembangunan rumah di pedesaan akan diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi belum bisa membangun. Nantinya akan ada mekanisme subsidi angsuran dari pemerintah termasuk untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal (berpenghasilan tidak tetap). Selain itu, program ini akan menyasar pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang menurut data mencapai 26 juta rumah.

REI juga akan mendukung pembangunan 1 juta rumah di perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal (high rise). Rencananya pembangunan apartemen ini akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah, BUMN maupun BUMD yang sudah diinventarisasi.

"Data Satgas Perumahan, di DKI Jakarta saja ada 140-an pasar yang di atas lahan tersebut bisa didorong untuk lahan pembangunan hunian. Tanah sitaan dari Kejaksaan Agung pun memungkinkan, namun legalitasnya harus sudah clear and clean dulu," jelas Joko Suranto.

Permintaan hunian di perkotaan dinilai sangat besar. Pasalnya, ke depan hampir 70% masyarakat Indonesia akan tinggal di perkotaan, namun lahannya semakin terbatas. Oleh karena itu, arah pembangunan hunian harus tegas diarahkan ke penyediaan apartemen terjangkau agar masyarakat lebih dekat ke lokasi bekerja.

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait menyebut bahwa ia akan memanfaatkan lahan sitaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mempercepat pengadaan perumahan rakyat. Selain itu, pria yang akrab disapa Ara itu juga mengaku akan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengadaan lahan memanfaatkan lahan yang tak terpakai.

“Misalnya yang dimiliki (negara), saya sudah koordinasi dengan bapak Jaksa Agung ada banyak (lahan) sitaan, bagaimana itu bisa dimanfaatkan,” ujar Ara, usai secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia juga menuturkan untuk memanfaatkan lahan dari BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang bisa dipakai untuk membangun perumahan rakyat. Namun demikian, Ara juga menyadari bahwa rencana ini akan sangat menantang karena membangun kerjasama lintas sektoral perlu landasan hukum yang kuat.

“Kita mesti membangun sistem secara utuh ya. Nomor satu, landasan hukumnya mesti kuat. Kita mesti membuat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua stakeholder untuk mencapai tujuan itu,” tegasnya.

Ara belum menjelaskan secara detail program kerjanya. Kendati begitu, ia menyebut perumahan bagi TNI menjadi salah satu prioritas. Pembangunan perumahan untuk rakyat juga akan dilakukan baik di desa maupun kota. “Kita juga akan mengutamakan rumah bagi prajurit TNI, bagaimana itu bisa dicapai dan tentu kita berupaya juga membangun di desa dan di kota,” ujar dia.

Lebih lanjut, untuk mensukseskan rencana-rencana yang dimaksud, Ara akan menggandeng unsur swasta, baik pengusaha di bidang pengembangan kawasan (developer) maupun pengusaha di bidang lainnya.

“Jadi, intinya kita dengan bekerjasama dengan semua pihak, kita yakin dan juga saya mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, para pengusaha di bidang lainnya,” pungkas dia.

Ara menjadi salah satu diantara 53 menteri dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang dilantik di Istana Negara, Senin, (21/10/2024). Dalam mengemban tugasnya, Ara bakal didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah. 

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News