Gaji serta tunjangan kinerja (tukin) pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Aturan tersebut saat ini masih digodok oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan aturan tersebut akan mengatur terkait hak keuangan BGN, hingga tentang pegawai BGN termasuk gaji dan tunjangan kinerja (tukin).

"Sudah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg. Bukan (hanya) gaji, tapi itu Perpres Hak Keuangan," kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Saat ditanya lebih lanjut perihal gaji pegawai BGN sudah cair atau belum, Dadan menerangkan harus menunggu Perpres terbit. Apabila Perpres terbit, baru bisa cair.

"Perpres-nya dulu. Perpres selesai, baru tukinnya. Nanti tanya Pak Mensesneg," terang Dadan.

Sebelumnya, Dadan menyebut bahwa para pegawai BGN belum menerima gaji dan tukin sejak awal bertugas. Kondisi ini membuat penyerapan anggaran belanja pegawai masih rendah.

Mulanya, Dadan menjelaskan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini realisasinya baru Rp 2,38 triliun atau 3,36%.

Jumlah ini terdiri atas penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 triliun. Dadan mengatakan, salah satu penyebab dari penyerapan yang masih rendah ini karena pegawai BGN belum menerima gaji.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu ibu/bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Gaji serta tunjangan kinerja (tukin) pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Aturan tersebut saat ini masih digodok oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan aturan tersebut akan mengatur terkait hak keuangan BGN, hingga tentang pegawai BGN termasuk gaji dan tunjangan kinerja (tukin).

"Sudah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg. Bukan (hanya) gaji, tapi itu Perpres Hak Keuangan," kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Saat ditanya lebih lanjut perihal gaji pegawai BGN sudah cair atau belum, Dadan menerangkan harus menunggu Perpres terbit. Apabila Perpres terbit, baru bisa cair.

"Perpres-nya dulu. Perpres selesai, baru tukinnya. Nanti tanya Pak Mensesneg," terang Dadan.

Sebelumnya, Dadan menyebut bahwa para pegawai BGN belum menerima gaji dan tukin sejak awal bertugas. Kondisi ini membuat penyerapan anggaran belanja pegawai masih rendah.

Mulanya, Dadan menjelaskan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini realisasinya baru Rp 2,38 triliun atau 3,36%.

Jumlah ini terdiri atas penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 triliun. Dadan mengatakan, salah satu penyebab dari penyerapan yang masih rendah ini karena pegawai BGN belum menerima gaji.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu ibu/bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Gaji serta tunjangan kinerja (tukin) pegawai yang bekerja di Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Dadan menerangkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) tengah merampungkan aturan tersebut. Aturan tersebut akan mengatur terkait hak-hak keuangan pegawai BGN.

"Udah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg. Bukan gaji, tapi itu Perpres Hak Keuangan," kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Saat ditanya lebih lanjut perihal gaji pegawai BGN apakah sudah turun apa belum, Dadan menerangkan harus menunggu Perpres terbit. Apabila Perpres terbit, baru tukin pegawai dapat cair.

"(Gajinya sudah turun?) Perpes-nya dulu. Perpes selesai, baru tukinnya. Nanti tanya Pak Mensesneg," terang Dadan.

Sebelumnya, Dadan menyebut bahwa para pegawai BGN belum menerima gaji dan tukin sejak awal bertugas. Kondisi ini membuat penyerapan anggaran belanja pegawai masih rendah.

Mulanya, Dadan menjelaskan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini realisasinya baru Rp 2,38 triliun atau 3,36%.

Jumlah ini terdiri atas penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 triliun. Dadan mengatakan, salah satu penyebab dari penyerapan yang masih rendah ini karena pegawai BGN belum menerima gaji.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu ibu/bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Simak juga Video BGN soal Pencairan Tukin: Perpresnya Sudah Ada di Meja Mensesneg

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ditugaskan untuk menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran yang ditargetkan rampung pada April 2025 mendatang. Bangunan tersebut bakal menjadi hunian untuk aparat sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sedangkan merupakan kewenangan Mensesneg dalam menentukan kejelasan peruntukkan penggunaannya serta harus melakukan apa dalam pemanfaatan rusun tersebut," kata Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (9/1/2025).

Hal itu diungkapkan usai Ara bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Rabu (8/1). Ara mengatakan Kementerian PKP ditugaskan melakukan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran bersama Abipraya-Wika, KSO selalu kontraktor.

Ia mengatakan dari hasil kesepakatan sementara pada rapat tersebut, akan dilakukan tinjauan ulang terhadap harga sewa rusun guna mendapatkan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan ASN.

"Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni rusun. Sebagai tindak lanjut pada Senin, 13 Januari 2025 nanti rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Wisma Atlet bersama Kepala BPKP dan Mensesneg," ujarnya.

Ara pun menyampaikan terima kasih kepada Mensesneg dan Kepala BPKP atas kesediaannya melaksanakan rapat koordinasi terkait rencana pemanfaatan Wisma Atlet.

"Terima kasih bisa rapat koordinasi dengan Mensesneg dan Kepala BPKP untuk tata kelola lebih baik dan semoga bermanfaat untuk bangsa Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma atlet sebanyak 50% digunakan untuk MBR dan 50% untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025. Nilai kontrak untuk revitalisasi sebesar Rp 367 miliar.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Pemerintah meneken kerja sama investasi pembangunan rumah rakyat 1 juta unit dengan investor Qatar. MoU investasi baru saja diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait dengan investor Syekh Abdul Aziz al-Thani dari Qatar.

Penandatanganan MoU dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hadir juga Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Maruarar mengatakan, usai penandatanganan kerja sama, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah. Lahan yang digunakan merupakan milik negara, yaitu lahan dari BUMN hingga lahan yang dimiliki Kementerian Sekretariat Negara dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

"Tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari PT PP, KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," beber Maruarar, Rabu (8/1/2025).

Setelah ini pemerintah akan mengajak pihak Qatar untuk melakukan survei ke lahan-lahan yang disiapkan dalam waktu dekat.

"Kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia. Kemudian juga bisa melakukan survei ke lapangan langsung karena, arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja cepat aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung di cek," beber Maruarar.

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR