Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji sepakat mengalokasikan 3.000 rumah subsidi bagi tim pendamping keluarga (TPK) dan P3K penyuluh di lapangan.

"Malam ini, saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP terus mendorong penyediaan rumah layak huni berkualitas bagi masyarakat.

Ara siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat semua lapisan semakin mudah mengakses rumah subsidi termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN.

"Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya, para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah. Selanjutnya, doakan semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait penyediaan rumah subsidi.

Ara berharap melalui alokasi rumah subsidi ini para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak dengan memanfaatkan KPR FLPP yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," katanya.

Sementara itu, Wihaji mengaku mendukung program 3 juta rumah Kementerian PKP.

Menurutnya, dengan memiliki rumah layak huni, para TPK dan penyuluh bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kami siap menyukseskan program 3 juta rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP, akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," kata Wihaji.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Persoalan perbaikan gizi masyarakat tengah digalakkan pemerintah. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) jadi ujung tombaknya. Bagaimana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berperan dalam langkah besar tersebut? Republika mewawancarai Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji terkait hal tersebut di kantornya pekan lalu. Berikut petikannya.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Indonesia Emas, Pak?

Kita merdeka pada 1945. 2045 berarti kita merdeka 100 tahun. Tentu capaiannya ada indikator yang harapannya bisa perkuat dan lanjutkan dan tumbuh untuk isi kemerdekaan selama 100 tahun. Dibilang pemerintah emas kalau bersih, demokratis, berwibawa. Sumber daya alam kalau Indonesia emas harus sustainable dan berkelanjutan. Indikator itu jadi variabel penting Indonesia Emas 2045. 15 tahun lagi harus dipastikan untuk itu. Ketahanan pangan terintegrasi, sumber daya alam yang penting untuk sustainable. Maka Pak Prabowo ada Asta Cita yang fokus untuk ketahanan energi, pangan, hilirisasi dan gizi semua dalam rangka Indonesia emas 2045.

Yang hangat ini soal Makan Bergizi Gratis (MBG)? Perannya Kemendukbangga dalam hal ini bagaimana Pak?

Pertama, sebelum bicara soal MBG, ini kementerian baru. Bahwa Kemendukbangga ini kementerian negara maju karena kerja sudah nggak urus infrastruktur tapi SDM. Maka saya istilahkan kementerian negara maju.

MBG dulu namanya BKKBN yang salah satu programnya stunting dan KB, KB kan istilah dalam tanda kutip alat kontrasepsi, itu ada indikator dan prasyaratnya. Termasuk asupan gizi ibu hamil dan balita.

Positioning kita bagaimana? Ada BGN (Badan Gizi Nasional), di sana yang tangani. Tapi apa yang diperintahkan Presiden kita sinergi antar kementerian lembaga. Kita akan MoU MBG khusus bumil dan balita. Rencananya Januari ini.

Kita tugasnya mencegah dan menggerakan, gizi itu intervensi. Kementerian Lembaga kita punya pasukan tapi belum punya kemampuan. Yang punya kemampuan BGN, kita perlu kolaborasi. Duit dari BGN, pasukan dari kita Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertugas dalam program kita. Leading sector tetap BGN, kita supporting.

Ibu hamil, ibu menyusui dan balita kelompok mana yang akan dapat MBG? Apakah semuanya atau dipilih lagi?

Semangat Presiden memerintahkan BGN untuk melaksanakan MBG untuk semuanya. Kalau untuk anak sekolah semuanya maka yang lain juga semuanya. Tapi ada caranya. Kalau sekolah ada forumnya mereka di satuan pendidikan.

Ibu hamil nggak tiap hari berkelompok dia masa datang jauh naik ojek. Kita lagi rumuskan cara distribusinya. Kalau mau kerjasama di Posyandu sekalian nimbang , cek berat badan, sekalian kasih (MBG) ke ibu hamil, balita, batita. Ini secara umum peresmiannya dikerjakan antara kami dan BGN.

Soal data bagaimana Pak supaya tepat sasaran?

Saya alirannya optimisme. Negara itu dibangun dan berkelanjutan kalau kita optimis. Saya nggak mau dicekoki negatif. Ini inspirasi untuk kita bekerja untuk masyarakat Indonesia dengan menjalankan program. Sulit nggak? Pasti ada tantangan. Tiap program ada monitoring dan evaluasi biar nggak gagal.

Maka kekuatannya data karena ini yang selama ini peristiwa sifatnya insentif kalau nggak hati-hati bisa masalah. Persoalan ada kekurangan bisa ditambah. Insya Allah kita bantu. Kita punya data siapa punya ibu hamil dan balita. Bisa juga inisiatif dengan pemda yang ada puskesmas. Prinsipnya pasti ada masalah tapi bisa ada solusinya. Kita bangun negara dengan optimisme.

Kita akan baik-baik saja dan berdaya saing. Kita harap Indonesia punya SDM berkualitas dimana ini berkaitan dengan tugas Kemendukbangga.

Dengan adanya kegiatan ini jadi momen saling peduli antar warga? Kita jadi makin rukun lagi?

Karena kita ada TPK, penyuluh KB yang tiap hari bersama warga. Secara kerja tugasnya mereka beri laporan ke kita. Paling penting apa yang akan kita kerjakan manfaat untuk mereka. Kalau suka duka pasti ada. Yang penting adalah kalau dibilang guyub, rukun, Indonesia akan baik-baik saja.

Indonesia negara nomor satu yang paling dermawan di dunia. Dan 62 persen suka membantu. Itu survei resmi bisa dicek. Kalau dibilang peduli itu karakter Indonesia. I love my country dengan segala dinamikanya. Nanti kalau ada masalah, masalahnya apa diperbaiki apa? administrasi, orangnya, masakannya?.

Berapa anak yang akan dibantu Kemendukbangga dalam program ini? Dan mereka dapat apa?

Hampir sebulan lebih sedikit launching di Karawang gerakan orang tua asuh stunting libatkan masyarakat tanpa ganggu APBN. Kenapa? Karena saya yakin kedermawanan. Saya buat langkah tak ganggu APBN tapi jangan jadi masalah baru di kemendukbangga. Saya siapkan empat langkah pertemukan orang tua asuh dan keluarga risiko stunting (KRS) dengan indikator MCK nggak ada, alamat dimana foto ada rumahnya tidak layak.

Jadi pertama nanti tolong dibantu nutrisi ibu hamil atau seribu hari pertama hidup asupan gizi kepada sasaran penerima manfaat. Kira-kira sehari 15 ribu (nilai makanannya) ke satu orang itu. Tanpa sumbangan itu lewat kementerian jadi langsung ya antara pemberi dan penerima. Jangan sampai kita gratifikasi. Kita hanya fasilitasi saja.

Kedua. Bantuan Air bersih. Salah satu sebab stunting karena nggak ada akses air bersih. Itu boleh oleh korporasi.

Ketiga. Rumah layak huni dan MCK karena salah satu sebab stunting rumah masih tanah belum keramik, tidak punya MCK. Keempat. Edukasi. Kalau kampus mau beri sumbangsih tapi tidak punya dana.

Nanti monitoring dan evaluasi. Kita buat juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan)-nya. Tentu sesuaikan dengan local wisdom karena beda-beda.

Targetnya berapa anak Pak? Dan kapan terealisasi Pak?

Targetnya satu juta. Lebih cepat lebih baik. Tapi jangan terpengaruh dengan target jumlah. Kita ini lahir nggak bisa milih. Tiba-tiba ada yang KRS (Keluarga Rawan Stunting). Menolong satu manusia lebih penting. Ini kita selamatkan satu generasi. Siapa tahu ada yang jadi Presiden, kita kerja dengan hati selamatkan generasi Indonesia apapun daerah, asal, sukunya. Kita libatkan pengusaha yang sudah keruk hasil bumi indonesia. Walau mereka bilang sudah bayar pajak tapi nggak salah dong kalian punya CSR bantu warga. Kalau perlu alamat dan datanya kami ada.

Masyarakat biasa kalau mau sumbang silakan. Jangan cuma tiga bulan. Minimal dua tahun. Ada syarat yang memang target. Bisa juga 30 orang selamatkan satu orang. Kalau kurang mencukupi satu orang bantu satu orang.

Pak, bagaimana pesan Anda untuk anak muda?

Negara kita negara besar dengan penduduk 288 juta artinya umur 100 tahun merdeka dengan penduduk 288 juta yang tahun 2045 bisa jadi 300 jutaan mesti disiapkan matang. Jangan pesimis, kita ini negara hebat. 100 tahun akan baik-baik saja. Kita pernah diuji 1908,1928,1945,1965,1998. Yang penting kita guyub dan rukun

Dan SDM penting penting. Itu kekuatan di negara manapun. Jadi perlu disiapkan dan direncanakan. Presiden Prabowo bentuk kementerian ini bukan tanpa sebab. Beliau serius tangani masalah kependudukan dan pembangunan keluarga. Ini akan menata masa depan dengan penduduk terkendali.

Negara ini akan baik-baik saja dengan ketahanan keluarga. Keluarga yang baik-baik saja yang terencana. Bukan berarti alat kontrasepsi saja tapi direncanakan dari calon pengantin umur cukup, jangan nikah dini, pastikan reproduksi sehat.

Jangan salahkan anak ngobrol sama medsos, AI karena orang tua sibuk cari duit. Ini harus disiapkan dengan baik. Para remaja ini jadi generasi emas kita. Salah satunya ngobrol sama anak, suami, ibunya. Cari duit nggak ada habisnya, luangkan waktu untuk keluarga. Ini sederhana tapi dasar karena cikal bakal masalahnya di sini.

Ada AI diselesaikan (masalah) dengan AI. Sehingga jangan sampai algoritma pikiran kita dipengaruhi scroll. Saya tidak anti medsos tapi diiringi dengan hal mengarah solusi karena ini tantangan dan keharusan setuju nggak setuju harus dihadapi.

Kami juga ada sekolah lansia healing. Mereka senam, yang penting bahagia. Kebahagian jadi bagian indikator pembangunan keluarga.

Untuk balita ada program daycare supaya jangan childfree. Untuk balita daycare ada lima kementerian lembaga membantu, lansia ada program lansia berdaya, insya Allah dalam kerangka saya pembantu Presiden dengan quick wins ini.

Kalau itu sudah diputuskan, kita selaku menteri wajib ikut, kalau itu kan sudah (keputusan) negara. Kalau negara, apapun keputusan pemerintah pusat kita jalan

Karawang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji mengaku optimistis anggaran rata-rata Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp10 ribu per porsi cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Optimis pasti optimis," kata Wihaji saat ditemui usai acara peluncuran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Nantinya apabila besaran harga rata-rata per porsi telah ditetapkan, pihaknya akan mendukung serta menjalankan program tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

Diketahui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10 ribu per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Menurutnya, implementasi anggaran Rp10 ribu per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024