Pemerintah resmi memperbolehkan masyarakat bergaji maksimal Rp14 juta membeli rumah bersubsidi. Hal itu dilakukan melalui mengubah aturan kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Perubahan aturan itu dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025. Aturan baru itu ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

"Ketentuan ini digunakan sebagai persyaratan pembelian rumah masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman(Sekjen PKP) Didyk Choiroel membacakan pada jumpa pers di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (24/4).

Peraturan baru itu menyebut MBR dibagi ke dalam empat kategori berdasarkan zona wilayah. Batas maksimal gaji juga dibedakan berdasarkan status perkawinan dan keanggotaan Tapera.

Zona 1 meliputi Pulau Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Batas maksimal gaji MBR di Zona 1 Rp8,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp9 juta untuk lajang dan Rp11 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp10,5 juta untuk lajang dan Rp12 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 4 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

Ada perbedaan maksimal gaji MBR untuk peserta Tapera. Batas maksimal gaji MBR peserta Tapera di Zona 1 Rp10 juta, Zona 2 Rp11 juta, Zona 3 Rp12 juta, dan Zona 4 Rp14 juta.

Batas maksimal gaji MBR sebelumnya diatur Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023. Aturan itu hanya membagi MBR ke dua kategori.

Kategori pertama, meliputi semua daerah kecuali Papua, batas maksimal gaji MBR Rp7 juta untuk lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah. Kategori kedua, meliputi Papua, batas maksimal gaji MBR Rp7,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Batas maksimal gaji untuk peserta Tapera di kategori pertama Rp8 juta dan di kategori kedua Rp10 juta.

Rumah subsidi adalah program pemerintah untuk memberi akses perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ada tiga skema rumah subsidi, yaitu subsidi bantuan uang muka (KPR SBUM), subsidi selisih bunga (KPR SSB), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Beberapa perbedaan rumah subsidi dengan rumah biasa adalah suku bunga tetap 5 persen hingga cicilan berakhir, cicilan KPR maksimal 20 tahun, serta uang muka mulai dari 1 persen dan bebas PPN.

Pemerintah menyediakan kuota rumah subsidi FLPP tahun 2025 220 ribu unit. Menteri PKP Maruarar Sirait pun membuka peluang menambah kuota tersebut karena permintaan tinggi.

Seorang Ketua RT berinisial AY di Perum Greenland Blok A, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi korban penikaman. Pelaku penikaman ialah seorang wanita berinisial AN, warga dan tetangga Ketua RT tersebut.

"Kejadian tadi siang, sekitar pukul 13.00 WIB. Korban berinisial AY menjadi korban penikaman oleh warganya berinisial AN," kata Kapolsek Batam Kota, Kompol Anak Agung Made Winarta, Jumat (11/4/2025).

Kronologi penikaman Ketua RT itu bermula dari korban tengah menyapu di halamannya rumahnya. Tiba-tiba pelaku mendatangi korban membawa pisau dapur dan langsung menikam korban

"Korban saat itu tengah menyapu halaman depan rumahnya. Pelaku yang merupakan tetangga langsung korban. Ia datang membawa pisau dan langsung menikam korban dari belakang," ujarnya.

Akibatnya, korban langsung terjatuh bersimbah darah. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung melarikan ketua RT itu ke rumah sakit.

"Korban mengalami luka robek di bagian paha kaki kiri, pinggang kiri, dan lengan tangan kiri. Korban masih dirawat di rumah sakit," ujarnya.

Polsek Batam Kota yang mendapat laporan itu langsung melakukan penangkapan pelaku AN. Pelaku diamankan di rumahnya oleh polisi.

"Penangkapan terhadap pelaku dilakukan tempat kejadian perkara di dekat rumahnya. Saat ini sudah diamankan di Polsek Batam Kota," Ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara motif penikaman ketua RT itu diduga karena salah paham antara korban dan pelaku. Namun polisi masih mendalami lebih lanjut motif tersebut.

"Sementara motifnya salah paham, namun masih di dalami. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Unit Reskrim Polsek Batam Kota. Nanti perkembangan akan kami sampaikan," ujarnya.

Video: Ketua RT di Makassar Ditangkap Seusai Diduga Cabuli Anak Tetangga

Video: Ketua RT di Makassar Ditangkap Seusai Diduga Cabuli Anak Tetangga

Batam (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menargetkan dapur Sentra Pangan dan Pengelolaan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam dapat beroperasi pada Juni 2025.

“Hari ini groundbreaking (peletakan batu pertama), Insya Allah bulan Juni 2025 bisa beroperasi,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin usai kegiatan peletakan batu pertama pembangunan dapur SPPG di Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu.

Jenderal polisi bintang dua itu menjelaskan pembangunan dapur SPPG tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan Polda Kepri untuk meningkatkan ketersediaan pangan bergizi dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dapur SPPG dibangun di atas lahan seluas 55x20 meter. Total ada dua dapur yang dibangun, dapur pertama dikelola Bhayangkari Polda Kepri dan dapur kedua dikelola Bhayangkari Polresta Barelang.

Setiap dapur memiliki kapasitas produksi hingga 3.000 porsi makanan per hari, sehingga tatal produksi kedua dapur mencapai 6.000 porsi.

“Spesifikasi maupun arahan itu semua dikontrol oleh Badan Gizi Nasional termasuk pembiayaan dicover olehnya, Polda Kepri sebagai pelaksana dalam mendukung kegiatan,” katanya.

Makanan yang diproduksi dapur SPPG didistribusikan langsung ke lokasi penerima manfaat di sekitar Nongsa, dengan pengawasan ketat dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan setiap makanan yang diproduksi memenuhi standar gizi nasional dan terjaga kebersihannya.

Asep menyebut operasional dapur SPPG melibatkan konsultan makan dan beverage dalam mengelola produk dan distribusi untuk memastikan kualitas dan kebersihan makanan tetap terjaga.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam, Polda kebagian kurang lebih 32 sekolah penerima manfaat di seputar Nongsa, jadi dapur ditempatkan pada lokasi dekat sekolah,” katanya.

Selain itu, untuk mendukung program MBG dan suplai bahan pokok dapur SPPG, Polda Kepri menabur 700 ekor benih ikan di 10 kolam bioflok sehingga total 7.000 ekor benih ditambah 1.000 ekor benih ikan mas.

Metode bioflok dipilih karena mampu meningkatkan efisiensi budidaya ikan dengan penggunaan air yang lebih hemat dan ramah lingkungan.

“Budidaya ikan dengan bioflok diharapkan mampu menjadi sumber protein hewani yang berkelanjutan dan menjadi contoh pengelolaan perikanan berbasis teknologi yang bisa diadopsi oleh masyarakat sekitar,” kata Asep.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Teknis pelaksanaan program akan dilakukan oleh satpel yang dibentuk oleh BGN

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menetapkan 71 sekolah di wilayah tersebut, sebagai lokasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Umar Wirahadi Kusuma di Natuna, Kamis, mengatakan 71 sekolah tersebut meliputi 20 kelompok bermain (KB), dua raudhatul athfal (RA), 13 taman kanak-kanak (TK), 17 sekolah dasar (SD), satu madrasah ibtidaiyah (MI), sembilan sekolah menengah pertama (SMP), dua madrasah tsanawiyah (MTs), lima sekolah nenengah atas (SMA), satu sekolah menengah kejuruan (SMK), dan satu sekolah luar biasa (SLB). Jumlah sekolah, disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk penerapan program MBG di Natuna, yaitu sebanyak 4.080 jiwa.

"Sekolah-sekolah ini tersebar di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, dan Bunguran Selatan," ucap dia.

Umar menjelaskan bahwa penyelenggaraan program MBG merupakan kewenangan satuan pelaksana (satpel) yang dibentuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan Pemkab Natuna bertugas menyiapkan data sekolah sebagai lokasi pelaksanaan program.

Penerapan program MBG di 71 sekolah, akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun. Pada 2025, program ini akan diterapkan sebesar 19 persen, kemudian meningkat menjadi 40 persen pada 2026, paa 2027 sebanyak 60, pada 2028 sebanyak 80 persen, dan mencapai 100 persen pada 2029.

"Teknis pelaksanaan program akan dilakukan oleh satpel yang dibentuk oleh BGN. Di Natuna, terdapat dua ahli gizi yang telah dilatih untuk meramu makanan bergizi bagi siswa. Peran kami (Pemkab Natuna) adalah menentukan sekolah mana yang akan menjadi lokasi penerapan program," ujar dia.

Ia menambahkan bahwa total siswa dari tingkat SD hingga SMA di Natuna mencapai 15.674 jiwa, jumlah ini akan bertambah jika termasuk siswa di KB dan TK. Dengan demikian, ada belasan ribu siswa yang belum tersentuh program MBG yang akan dilaksanakan oleh satuan pelaksana.

"Untuk menentukan sekolah yang menjadi lokasi program, kami berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Terkait kapan pelaksanaannya kami belum tahu," ucap dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Longsor yang melanda Perumahan Tiban Koperasi pada Minggu (12/1) dini hari menewaskan empat orang dan melukai lima orang lainnya

Batam (ANTARA) - Belasan warga terdampak longsor tebing di Perumahan Tiban Koperasi, Kota Batam, Kepulauan Riau, diimbau untuk mengungsi sementara di rumah warga yang lebih aman guna menghindari longsor susulan mengingat potensi cuaca ekstrem masih terjadi di wilayah tersebut.

Camat Sekupang Kamarul Azmi di Batam, Selasa, menyebut ada belasan warga yang mengungsi ke rumah tetangganya yang lebih aman.

“Sudah didiskusikan dengan RT dan RW setempat, rumah sederetan yang terkena longsor diimbau mengungsi di depan rumah. Lebih dari 10 rumah itu, kami khawatirkan kejadian lagi, jadi sementara berlindung di tempat yang aman selama masa tanggap darurat,” kata Azmi.

Longsor yang melanda Perumahan Tiban Koperasi pada Minggu (12/1) dini hari menewaskan empat orang dan melukai lima orang lainnya. Lima rumah rusak, di antaranya tiga hancur dan dua rusak berat.

Dari lima rumah tersebut Blok S 30A, Blok S 29A, Blok S 27A, dan Blok S 26A, terdapat delapan orang warga yang terdampak juga ikut mengungsi ke rumah sanak saudara dan rumah warga yang lebih aman.

“Kami ada mendirikan posko bencana, hanya dijadikan tempat dapur umum dan pengecekan kesehatan warga. Untuk tempat pengungsian sementara di rumah warga yang bersedia dijadikan tempat,” katanya.

Adapun terkait penanggulangan pascabencana, kata Azmi, pihak kecamatan hari ini merapatkannya dengan Pemerintah Kota Batam dan kecamatan lainnya yang juga mengalami longsor.

“Penanganan pascabencana untuk teman-teman TNI dan Polri masih siaga sampai hari ini di lokasi. Terkait penanganan longsor maupun rumahnya masih dirapatkan hari ini,” katanya.

Azmi menambahkan empat dari lima warga yang sempat dirawat di rumah sakit usai longsor sudah boleh pulang ke rumahnya. Satu korban atas nama Pranaya Dirga, putra dari pasangan suami istri Doni Aprianto dan Linda Lusiana yang tewas tertimbun masih dirawat di RS Batam.

“Satu masih dirawat atas nama Pranaya Dirga, karena diagnosisnya super special injury,” ujarnya.

Sementara itu, untuk korban meninggal dunia, pasangan suami istri Mujiadi dan Sukarni telah dikebumikan di TPU Tamiang. Sedangkan jenazah Doni Aprianto dan Linda Lusiana diminta ahli waris untuk dikebumikan di kampung halamannya Bangka Belitung.

Berdasarkan data RT 004/RW 07 Perumahan Tiban Koperasi, korban longsor yakni rumah Blok S 30A dihuni oleh Risko, Hesti, Harun dan Salman dalam kondisi selamat. Rumah Blok S 29A dihuni Leni dan Bintang juga selamat dan dirujuk ke RSO Batam.

Rumah blok S 28A dihuni almarhum Doni Aprianto dan Linda Lusiana, sedangkan anaknya Pranaya Dirga selamat. Selanjutnya, rumah blok 27A dihuni Mujiadi dan Sukarni juga meninggal dunia, sementara anaknya Dwi dan Anis selamat.

Kemudian rumah blok S 26A dihuni Army, Wery, Aqila dan Satir juga dinyatakan selamat.

Sebelumnya, Senin (13/1), Wali Kota Batam Terpilih Amsakar Achmad di lokasi bencana mengatakan korban yang selamat menjadi perhatian pemerintah melalui Dinas Sosial untuk ditangani sesuai SOP penanggulangan bencana.

“Ada dapur umum, posko evakuasi, yang didirikan. Masyarakat juga gotong royong membantu, prinsipnya masyarakat siap untuk penanggulangan bencana dan Pemkot mensuplai apa yang dibutuhkan,” ujarnya.

Terkait bantuan, kata dia, akan dibahas dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis seperti Damkar, Dinsos dan BPKAD untuk memastikan berapa yang harus disiapkan oleh pemkot menangani bencana, mulai dari menyelesaikan persoalan longsor sampai bantuan untuk korban terdampak.

“Jadi Pemkot Batam pasti menyiapkan itu,” kata Amsakar.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Sebanyak empat orang meninggal dunia akibat bencana tanah longsor yang terjadi di Perumahan Tiban Koperasi Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Senin dini hari (13/1).

Longsor itu merobohkan 5 rumah warga dan mengakibatkan 9 korban. Dari jumlah itu, 5 orang selamat dan 4 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat tertimbun runtuhan bangunan.

"Iya, 4 korban jiwa sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 5 orang selamat," kata Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kepri, Hendrija dikonfirmasi CNNIndonesia.com pada Senin.

Hendrija mengatakan 5 warga yang selamat sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menurutnya, longsor yang terjadi di Batam, akibat hujan yang terus menerus mengguyur Kota Batam sejak Jum'at (10/1).

Merujuk prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Hendrija mengatakan potensi hujan masih akan terjadi hingga 18 Januari 2025.

"Iya, longsor terjadi akibat hujan non stop seharian di Kepri, termasuk Batam," ujarnya.

BPBD Kepri bersama tim SAR gabungan masih melakukan evakuasi korban yang terdampak longsor. Warga di Perumahan Tiban Koperasi Kota Batam dihimbau untuk selalu waspada karena kondisi hujan masih terjadi.

Menurutnya tim SAR gabungan akan menutup akses jalan di sekitar perumahan, khawatir terjadi longsor susulan.

"Rencananya akses jalan perumahan akan ditutup, karena harus siaga darurat biar tidak ada warga jadi korban lagi," katanya. 

Seorang pria berinisial AH yang berprofesi sebagai satpam di salah satu perumahan di Batam, Kepulauan Riau, ditangkap polisi. Pelaku AH diketahui mencuri sebuah sepeda motor di Bandara Hang Nadim, Batam.

"Seorang pria berinisial AH, Satpam di salah satu perumahan diamankan Unit Reskrim Polsek Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu (5/1). Pelaku AH melakukan pencurian sepeda motor," kata Kapolsek Bandara Batam, Iptu Noval Adimas Senin (6/1/2025).

Kronologi pencurian sepeda motor oleh AH bermula dari korban yang bekerja di Bandara meninggalkan sepeda motor di parkiran. Saat itu korban lupa mengambil kunci di sepeda motor Honda Genio.

"Korban memarkirkan sepeda motor di parkiran Bandara. Saat itu ia lupa mengambil kunci di sepeda motor. Saat korban menyadari kunci tertinggal dan kembali ke parkiran, saat di parkiran motornya telah hilang," ujarnya.

Pelaku AH yang saat itu melihat motor korban kemudian langsung mengambil motor tersebut. Aksi pencurian pelaku AH diketahui bersama dua orang pelaku lainnya dan terekam kamera CCTV.

"Kejadian itu langsung dilaporkan korban ke Polsek Kawasan Bandara Hang Nadim. Dari pemeriksaan CCTV terlihat ada tiga terduga pelaku membawa sepeda motor korban," ujarnya.

Dari laporan korban, Polisi kemudian melakukan penyelidikan laporan tersebut. Hasilnya pelaku berinisial AH ditangkap saat bekerja di salah satu perumahan di Batam.

"Pelaku diamankan saat tengah bekerja sebagai Satpam di perumahan di Batam. Tim juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Honda Genio warna merah hitam dalam keadaan terkunci stang dan plat nomor sudah hilang di tempat kerja pelaku," ujarnya.

Noval mengatakan kasus tersebut saat ini telah dilimpahkan ke Satreskrim Polresta Barelang. Kemudian oleh Satreskrim Polresta Barelang kembali mengamankan dua pelaku lainnya.

"Setelah dilimpahkan ke Reskrim Polresta Barelang, Satreskrim Polresta Barelang kembali mengamankan 2 pelaku lainnya yaitu JAG dan EA," ujarnya.

Pura-pura Jadi Ojol, Komplotan Ini Gasak Puluhan Motor Matic di Batam

Pura-pura Jadi Ojol, Komplotan Ini Gasak Puluhan Motor Matic di Batam

Pemerintah akan menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini berlaku untuk program 3 juta rumah.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan adanya kebijakan itu, masyarakat yang masuk dalam kriteria MBR bisa membeli rumah lebih murah. Tito menyebut dengan dihapusnya kedua biaya tersebut, masyarakat bisa hemat Rp 10,5 juta per rumah.

"Rapat dengan dirjen teknis, dari adanya kebijakan ini, maka potensi BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 Rp 6,250 juta. Kemudian untuk PBG dibebaskan Rp 4.320.0000 Jadi untuk rumah 36, tipe 36, itu sebetulnya bisa dihemat, lebih kurang Rp 10.570.000. Nah, ini yang diuntungkanlah masyarakat," ucapnya.

Penghapusan PBG dan BPHTB disebut mulai berlaku Desember 2024. Aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Kepala Daerah.

Tito mewanti-wanti agar kebijakan ini tepat sasaran karena akan berpengaruh terhadap PAD. Maka, pemda diminta tidak memberikan insentif ini kepada pengembang, masyarakat berpenghasilan menengah atau tinggi.

"Harus dipelajari betul. Jangan sampai salah kongkalikong dengan pengembang, itu rumah bagi masyarakat menengah bukan rendah, atau berpenghasilan tinggi tetapi kemudian seolah olah berpenghasilan rendah supaya bea nol," tegasnya.

Dikutip dari detikpropeti, adapun kriteria rumah MBR yang bisa bebas PBG dan BPHTB sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya atau bedah rumah.

Dalam aturan itu, besaran rumah yang bisa mendapatkan insetif itu adalah rumah tapak dan rumah susun maksimal luasnya 36 meter persegi (m2). Sementara itu, untuk rumah swadaya maksimal luasnya 48 m2.

Besaran penghasilan MBR untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.000.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan.

Bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.500.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 10.000.000 dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 10.000.000.

Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) resmi dilakukan. Ada kriteria rumah MBR agar bisa menerapkan kebijakan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kriteria rumah MBR yang bisa bebas PBG dan BPHTB sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya atau bedah rumah.

Untuk rumah tapak dan rumah susun maksimal luasnya 36 meter persegi (m2). Sementara itu, untuk rumah swadaya maksimal luasnya 48 m2.

Ada juga kriteria MBR dalam hal penghasilan. Besaran penghasilan MBR untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.000.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan.

Bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.500.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 10.000.000 dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 10.000.000.

"Mereka-mereka yang punya gaji di wilayah itu dan kemudian luas lantainya untuk mereka yang dibuat (rumah) umum 36 m2, rusun 36 m2 maksimal, dan swadaya dibangun 48 m2 maka mereka ini dibebaskan untuk ditarik retribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB itu dibebaskan. Yang kedua di SKB ini juga akan dibebaskan untuk retribusi PBG," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Sebagai infotmasi, hari ini telah berlangsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR