JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan biaya pengobatan korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) ditanggung oleh pemerintah.

Namun, Dadan enggan mengungkapkan berapa rincian biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggung biaya pengobatan setiap korban.

"Untuk sementara ini kan kami handle, pemerintah yang meng-handle terkait biaya pengobatan. Secara personal sudah dilakukan, cuma saya tidak enaklah mengungkapkannya," kata Dadan, kepada awak media di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan menuturkan, ia juga sempat menjenguk beberapa korban keracunan MBG yang dirawat di rumah sakit.

"Jadi, ada beberapa pasien yang kami datangi, bukan dari BGN, sementara ini dari personal ya," kata dia.

Dadan mengaku tidak pernah terpikirkan akan terjadi insiden keracunan.

Karena itu, belum ada pembahasan terkait kompensasi korban.

Saat ini, pemerintah masih mencari mekanisme pemberian kompensasi untuk anak-anak yang menjadi korban keracunan MBG.

"Kami sedang mencari mekanisme bagaimana kompensasi untuk hal-hal yang seperti ini, karena tidak pernah terpikirkan, kami kan tidak menginginkan hal ini terjadi," ucap dia.

Namun, kata Dadan, secara personal ia memberikan bantuan kepada keluarga korban.

"Contoh misalnya seperti yang di Cianjur, ada misalnya salah satu orangtuanya penjual bubur, dua hari di rumah sakit tidak jualan, secara diam-diam kami berikan kompensasi," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban keracunan MBG mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E. coli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya memutuskan untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani.

Hal ini menyusul adanya temuan ratusan anak keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Bogor karena kontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella.

"Sementara ini untuk di Bina Insani kita setop dulu, kita akan lakukan evaluasi mendasar, inspeksi sudah dilakukan," ujar Dadan, kepada awak media di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan mengatakan, evaluasi dan inspeksi dilakukan untuk meningkatkan aspek higienis pada satuan pelayanan di SPPG tersebut.

"Meski kami sudah lihat bahwa itu salah satu kantin yang paling bagus lah di Bogor, tetap harus dinaikkan kelasnya dengan mengikuti standar badan gizi," ujar dia.

Selama belum memenuhi standar BGN, kata Dadan, SPPG tersebut belum diizinkan untuk beroperasional kembali.

"Kami akan melihat seberapa lama itu akan bisa dipenuhi (sesuai standar) dan selama itu masih belum terpenuhi, mungkin kami akan tutup sementara sampai akhirnya yakin bisa berjalan lebih baik," ujar dia.

Sebagai informasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E. coli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah mengeklaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai 99,99 persen.

Klaim keberhasilan tersebut disampaikannya dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).

Dalam rapat tersebut, ia juga menyinggung kasus keracunan MBG yang terjadi hanya sekitar 0,005 persen atau sekitar 200 siswa.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Kendati mengeklaim keberhasilan MBG, ia tetap menyoroti kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah.

Ia menargetkan tidak boleh lagi ada kasus keracunan MBG atau zero accident ke depannya. Target tersebut juga sejalan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang ia sampaikan dalam beberapa kesempatan.

"Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, 'Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan'. Dan kita mengerti tidak gampang di dapur itu yang kerja 50 orang, satu dapur yang kerja 50 orang," ujar Prabowo.

223 Siswa di Bogor Keracunan MBG

Seminggu setelah pernyataan Prabowo targetnya tersebut, sebanyak 223 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi korban keracunan MBG.

Bahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) mengingat jumlah korban yang ada.

Berdasarkan hasil uji sampel Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor, menunjukkan adanya kandungan bakteri E.coli dan bakteri Salmonella di paket menu MBG yang disediakan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina insani.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, kedua bakteri itu ditemukan di dua jenis makanan yaitu ceplok telur yang dicampur bumbu barbeque serta tumis tahu dan tauge.

Teguran Keras ke SPPG

Menanggapi kasus keracunan di Bogor, BGN akan memberi teguran keras kepada SPPG jika ditemukan kelalaian dalam kasus keracunan MBG yang menimpa 223 siswa di Bogor, Jawa Barat.

SPPG akan menerima teguran keras jika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa keracunan massal terjadi karena kualitas makanan.

"Jika terjadi seperti ini, kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan," ujar Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan dalam keterangan resmi, Selasa (10/5/2025).

"Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," sambungnya.

Setelah kasus keracunan MBG terulang, BGN akan memberikan pelatihan kepada SPPG agar kejadian serupa tak kembali terjadi.

BGN juga akan menyetop pasokan bahan makanan apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya yang menyebabkan keracunan.

"Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan, kita setop supplier tersebut," ujar Tigor.

Saat ini, uji lab tengah terhadap makanan yang menjadi penyebab keracunan MBG terjadi di Bogor. BGN juga memastikan akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan terkait masalah keracunan MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pemilihan bahan baku untuk menu makan bergizi gratis (MBG) akan lebih diselektif.

Hal ini menyusul adanya temuan ratusan anak keracunan MBG yang terkontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella, di Bogor, Jawa Barat.

"Kami menetapkan beberapa langkah, pertama lebih selektif dalam penilihan bahan baku dan memendekan waktu antara penyiapan dan pemrosesan, termasuk penyiapan untuk pengiriman," kata Dadan, di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Dadan menyampaikan, BGN juga bakal memperketat waktu pengiriman MBG sampai ke sekolah dengan waktu konsumsi.

"Karena ada kejadian, pengirimannya tepat waktu, tapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat. Makanan itu terlalu lama disimpan," kata dia.

Menurut Dadan, SPPG membutuhkan penyegaran setiap dua sampai tiga bulan sekali agar tetap menjaga kualitas MBG.

"Standar kualitas tetap dijaga supaya tidak membiuskan mereka, kelancaran yang sama ini juga tidak membuat mereka ternina-bobokan," imbuh dia.

Sebagai informasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis tauge dan tahu yang terindikasi mengandung Salmonella.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberi teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jika ditemukan kelalaian dalam kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 223 siswa di Bogor, Jawa Barat.

SPPG akan menerima teguran keras jika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa keracunan massal terjadi akibat kualitas makanan.

"Jika terjadi seperti ini, kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan," ujar Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan dalam keterangan resmi, Selasa (10/5/2025).

"Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," sambungnya.

Setelah kasus keracunan MBG terulang, BGN akan memberikan pelatihan kepada SPPG agar kejadian serupa tak kembali terjadi.

BGN juga akan menyetop pasokan bahan makanan apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya yang menyebabkan keracunan.

“Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan, kita setop supplier tersebut," ujar Tigor.

Saat ini, uji lab tengah terhadap makanan yang menjadi penyebab keracunan MBG terjadi di Bogor. BGN juga memastikan akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan terkait masalah keracunan MBG.

"Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ujar Tigor.

Sebelumnya, hasil uji sampel Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor menunjukkan adanya kandungan bakteri E.coli dan bakteri Salmonella di paket menu MBG yang disediakan oleh dapur SPPG Bosowa Bina insani.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, kedua bakteri itu ditemukan di dua jenis makanan yaitu ceplok telur yang dicampur bumbu barbeque serta tumis tahu dan tauge.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sendiri telah menetapkan kasus keracunan MBG tersebut sebagai kejadian luar biasa (KLB), setelah 223 siswa menjadi korban.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan siswa dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap menu program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor pada pekan lalu. Berdasarkan data hingga Sabtu (10/5/2025), terdapat 214 siswa yang mengalami keracunan.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan, timnya langsung melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak setelah menerima laporan tersebut. Selain itu, BGN juga memberikan teguran peringatan kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

"Jika terjadi seperti ini, kami biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak?" kata dia melalui keterangannya, Senin (12/5/2025).

Setelah didapati ada sampel makanan yang kurang baik, BGN kemudian memberikan teguran kepada SPPG. Sebab, hal semacam itu semestinya tidak boleh terjadi.

"Maka kami melakukan teguran keras itu kepada satuan pelayanan jika melakukan hal tersebut," ujar dia.

Selain memberikan teguran, BGN juga akan kembali memberikan pelatihan kepada SPPG yang bersangkutan, terutama bagian penjamah makanan. Hal itu dilakukan untuk mencegah tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG.

Ia menambahkan, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya. "Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal suppliernya. Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita setop supplier tersebut," kata Tigor.

Tigor memastikan, BGN tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan dan pembiayaan medis para siswa yang mengalami keracunan. Para korban juga akan diberikan asuransi.

"Kami bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," kata dia.