Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara berjanji menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi untuk wartawan.

Subsidi itu berbentuk dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Ara sengaja membagi-bagi peruntukkan rumah subsidi tersebut, mulai dari guru, tenaga kesehatan (nakes), buruh migran, sampai wartawan.

"Saya juga terus terang lagi berpikir bagaimana membuat program (rumah subsidi) buat wartawan. Nanti pada waktunya (akan diumumkan). Wartawan itu juga perlu (rumah). Bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan, pilar demokrasi keempat," bebernya dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3) kemarin.

"Doakan nanti pada waktunya (diumumkan). Tolong Pak (Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho) dicadangkan buat wartawan ya, pak, ya! Dialokasikan, pertama, saya minta 1.000 (rumah) dulu ya, pak. Nanti langsung dengan wartawan, 1.000," janji Ara.

Sebelum mengumbar janji kepada wartawan, Ara menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk dukungan 30 ribu rumah subsidi. Ini bakal diberikan kepada 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, serta 5.000 tenaga kesehatan (nakes) lain yang memenuhi syarat.

Ia menegaskan memang ingin memberikan kepastian kepada masyarakat yang dianggap berhak mendapatkan bantuan. Di lain sisi, Ara mau menyenangkan masyarakat.

"Alasannya membuat mereka senang dan membuat jelas dari awal. Hidup ini kan kita buat jelas. Kalau bicara peta jalan, di mana baginya? Ini peta jalannya, dari awal kita sudah bagi. Sebelumnya tidak pernah terjadi begitu. Kita lakukan perubahan. Kenapa takut berubah untuk hal yang lebih baik?" jelasnya.

Di lain sisi, ia percaya diri dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut merupakan penyatuan dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan bakal dipakai untuk seluruh program bantuan pemerintah.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga senang dengan pemutakhiran data tunggal per tiga bulan.

"Kenapa bisa (ditentukan dari awal kelompok penerima rumah subsidi FLPP)? Ya karena semuanya mendukung. Datanya di-update tiap tiga bulan. Berarti setahun di-update empat kali," tutupnya.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah subsidi untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) akan segera dilakukan. Groundbreaking tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Minggu (9/3/2025) mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam. Ia mengungkapkan akan ada sekitar 5.400 rumah subsidi yang akan dibangun untuk TNI AD.

"Hari Minggu, 4 hari lagi, nanti bersama Bapak KSAD Jenderal Maruli, saya akan groundbreaking perumahan buat TNI Angkatan Darat di Serang, sekitar 5.400 rumah," katanya di lokasi.

Pembangunan rumah subsidi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero). Tak hanya TNI AD saja, nantinya juga akan pembangunan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan juga TNI Angkatan Udara (AU).

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), TNI AD, dan juga PT Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi. Kerja sama tersebut ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman antara BP Tapera dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero).

Ara menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," ungkap Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/2/2025).

Video: Kala Rudal Canggih Arhanud TNI AD Hancurkan 'Pesawat Musuh'

Video: Kala Rudal Canggih Arhanud TNI AD Hancurkan 'Pesawat Musuh'

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan penggunaan dana zakat untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG). Usulan ini menuai tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk ormas Islam.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai usulan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis perlu dibicarakan dengan pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah. Pembicaraan ini penting lantaran zakat memiliki unsur syar'i terkait golongan yang berhak menerimanya.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas," kata Haedar di sela-sela forum Tanwir Aisyiah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1/2025), dikutip dari CNN Indonesia.

Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut selama untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, kata dia, perlu pembicaraan lebih jauh terkait manajemen dan capaiannya jika usulan itu mau ditindaklanjuti.

"Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan. Karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Nah itu yang harus dibicarakan," kata dia.

Tanggapan PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf turut merespons usulan pendanaan makan bergizi gratis dengan uang zakat. Menurutnya, hal ini perlu kajian lanjut karena penerima zakat sudah ada aturannya dalam syariat.

"Zakat harus dikaji lagi yang nerima siapa dulu nih? Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin itu bisa, kalau umum dan untuk semua orang nah ini untuk zakat ini harus lebih hati-hati," katanya usai jumpa pers penandatanganan nota kesepahaman pendirian Pusat Komunitas Tangguh dan Kewirausahaan Sosial di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (13/1/2025), dilansir NU Online.

Gus Yahya, sapaannya, memandang pemerintah perlu mengkaji secara serius target penerima manfaat dari lembaga zakat, infak, dan sedekah untuk program makan bergizi gratis.

"Ini harus diterima oleh kelompok-kelompok spesifik yang di dalam wacana MBG sebagai asnaf (penerima zakat) yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat," jelasnya.

Selain zakat, Gus Yahya melihat adanya potensi penggunaan infak dan sedekah untuk membiayai program tersebut, mengingat aturan infak dan sedekah lebih longgar ketimbang zakat.

Pihaknya sendiri telah menginstruksikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak, dan Shodaqoh NU (LAZISNU) untuk ikut serta mengembangkan program pemanfaatan dana yang tujuannya kurang lebih seperti makan bergizi gratis.

Terkait kerja sama, Gus Yahya mengaku masih menjalin komunikasi intens dengan pihak penyedia makan bergizi gratis, seperti Badan Gizi Nasional dan pihak pemerintah terkait.

"Nanti ada dua area kerja yang bisa kita tangani, tentu pengadaan makan gratis itu sendiri, artinya masaknya (dan) membaginya kepada siswa dan santri. Dan juga (Penyediaan) mulai dari bahan-bahannya yang melibatkan UKM di lingkungan NU," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025), dilansir detikNews.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," katanya.

Video: Respons PBNU soal Usulan Zakat, Infaq, Sedekah Dipakai untuk MBG

Video: Respons PBNU soal Usulan Zakat, Infaq, Sedekah Dipakai untuk MBG

Kementerian Desa PDT berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan ekonomi biru di desa. Menteri Desa PDT Yandri Susanto optimistis kolaborasi lewat penandatanganan MoU ini dapat membantu desa memenuhi bahan baku protein untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa. Kita punya dana desa 20 persennya untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai tapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa untuk mengelola persiapan bahan baku makan siang bergizi, salah satunya sumber protein," kata Yandri setelah penandatanganan Mou di Gedung Mina Bahari IV Jakarta, Senin (25/11/2024), seperti dalam keterangan tertulis.

Nota kesepahaman bersama demi sinergi dan kolaborasi mewujudkan ekonomi biru yang Inklusif dan berkelanjutan di desa ini akan memanfaatkan badan usaha bersama (BUMDesa) sebagai tonggak penggerak ekonomi desa. Diharapkan ini dapat menjadi ruang dalam memproduksi dan memastikan terpenuhinya kebutuhan bahan baku makan bergizi gratis, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mendorong BUMDesa yang akan nanti jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya. Nanti ada desa tomat, desa cabai, desa bawang, desa nila, desa patin kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," tutur Mendes Yandri.

Mendes Yandri juga sudah melakukan berbagai kunjungan untuk melihat potensi desa sehingga desa tematik di seluruh Indonesia dapat diwujudkan. Sektor yang meliputi di antaranya perkebunan hingga perikanan.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis keberadaan desa tematik akan memperbesar peluang masyarakat untuk berkontribusi dalam menyediakan bahan pokok yang dibutuhkan.

"Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin. Beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana saya pikir kami juga harus ikut. Karena begini ketika makan bergizi gratis jalan dan itu ada di setiap desa lebih dari 75 ribu desa kalau di sana bisa jadi pusat produksi seluruh bahan untuk makan bergizi gratis, maka ekonomi yang bergerak bisa 4 sampai 5 kali lipat," ujar Menteri Sakti.

Simak juga Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]