Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warganya. Data terbaru menunjukkan terdapat 10 juta kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah, sementara 27 juta KK lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (RTLH).

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah mempercepat implementasi program pembangunan dan renovasi rumah yang merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur yang lebih luas. Hal tersebut diungkapkan oleh Bamsoet usai bertemu Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, hari ini.

"Ketersediaan perumahan yang layak adalah hak dasar setiap individu. Rumah bukan hanya sekadar tempat berlindung, tetapi juga merupakan fondasi stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan 37 juta KK yang terbelit masalah perumahan, jelas bahwa banyak warga Indonesia yang berisiko menghadapi kondisi kehidupan yang tidak sehat dan tidak stabil. Masalah ini dapat berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak, dan produktivitas ekonomi," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (3/2/25).

Bamsoet memaparkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi salah satu solusi mendasar dalam mengatasi krisis perumahan. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aksesibilitas dan konektivitas tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, pembangunan jalan, transportasi umum, serta penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi faktor pendukung yang penting dalam pengembangan permukiman yang layak huni. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dapat memperluas peluang lapangan kerja yang secara langsung berdampak pada kemampuan warga untuk memiliki rumah.

"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan sejumlah program strategis, seperti Program 3 Juta Rumah sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Program ini bertujuan untuk membangun rumah yang layak huni dengan harga terjangkau, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan semakin tersedianya rumah yang layak, diharapkan tingkat kepemilikan rumah akan meningkat dan akan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi," kata Bamsoet.

Dia menjelaskan dengan populasi warga negara Indonesia yang terus bertambah, jumlah kebutuhan rumah pun akan meningkat. Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045. Apabila persoalan perumahan tidak ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih besar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rumah yang tidak layak huni sering kali berkorelasi dengan rendahnya kualitas hidup dan peningkatan risiko kesehatan dan pada gilirannya menghambat perkembangan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, akan membangun masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.

"Sebagai contoh, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan perumahan baru akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Hal ini tidak hanya relevan bagi generasi saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan sehat," tutup Bamsoet.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini