Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono memberikan apresiasi kepada para prajurit TNI, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), yang telah berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis.

"Tidak hanya bergerak untuk memastikan program makan bergizi gratis sampai dirasakan dan berkualitas, tetapi lebih dari itu, lihat bagaimana inovasi dan kreativitasnya memastikan sumber-sumber pangan kita benar-benar bisa lebih modern dan mandiri," kata Ibas, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara "Silaturahmi Kebangsaan: Tinjau MBG dan Silaturahmi Babinsa" sekaligus meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (22/3).

Sama ketika pandemi COVID-19, Ibas mengapresiasi para prajurit TNI yang telah berperan aktif dalam menjalankan operasi militer selain perang guna mendukung program-program pemerintah, termasuk pelaksanaan MBG.

Dia juga mengapresiasi peran Komando Distrik Militer (Kodim) Ngawi dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik.

Ibas pun mengajak semua pihak untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

"Karena dapur-dapur umum pun banyak bekerja sama dengan TNI. Di sudut tanah air ini, ibu-ibu pun banyak terlibat sebagai juru masak, libatkan teman-teman dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Pastikan anak-anak kita dari tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP merasakan dengan kualitas yang baik dan sehat,” ujarnya.

Ibas menambahkan, "Dari 27 sekolah dan 2.800 siswa hari ini yang sudah merasakan program makan bergizi, kami berharap ke depan lebih banyak sasarannya, lebih luas dan tentunya tepat sasaran."

Di sisi lain, Ibas menyinggung soal supremasi sipil dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang menjadi isu aktual saat ini.

"Kami memastikan agar supremasi sipil tetap berlaku di tanah air. Setuju? Dan saya yakin, Presiden Prabowo juga mengerti tentang hal itu," katanya.

Dalam memastikan supremasi sipil, ujarnya lagi, RUU TNI memberikan pembatasan dan penyempurnaan terhadap tugas yang diembannya.

"Agar TNI yang hari ini tugas utamanya adalah mempertahankan kedaulatan NKRI, juga memiliki kesempatan untuk memberikan pengabdiannya dengan penugasan-penugasan yang dibatasi dan disesuaikan dengan keterampilan, kemampuan, dan spesialisasi,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa DPR RI berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan TNI dan Polri beserta keluarganya.

"Memastikan tidak hanya gaji, tunjangan kinerja, uang lauk pauk, uang kemahalan, dan lain sebagainya, mesti terus meningkat dari waktu ke waktu," katanya.

Di akhir sambutannya, Ibas mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di tanah air.

"Mari kita terus perjuangkan merah putih di dada kita. Mari kita terus mempersiapkan diri untuk menjaga NKRI, dan juga terus ramah dan cinta kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, untuk menjawab kemiskinan, pengangguran, dan juga keamanan serta kenyamanan dalam melakukan kegiatan aktivitas yang bermanfaat untuk Kabupaten Ngawi," katanya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang mengembangkan program makan bergizi gratis bagi para pelajar. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelajar Indonesia termasuk para santri sebagai generasi muda.

Hal ini disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat bertemu dengan Sekjen Liga Muslim Dunia Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (21/12/2024). Turut hadir Wakil Ketua MPR Akbar Supratman, Konjen RI Yusron Bahauddin Ambary dan Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah.

"Kami sedang menyiapkan program makan bergizi gratis bagi para pelajar, termasuk para santri. Ini sebuah harapan untuk meyiapkan generasi Indonesia Emas," jelas Muzani.

Muzani menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan upaya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan tentu diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh.

"Kami saat ini berupaya terus menerus untuk menggalang persatuan, karena tidak ada kesejahteraan apabila tidak ada persatuan," jelas Muzani.

"Agama adalah tentang kesejahteraan," tambah Muzani.

Muzani juga mendukung penuh rencana Liga Muslim Dunia untuk membangun Museum Rasulullah di Indonesia dan menyambut baik rencana tersebut. Bahkan hal tersebut sudah disampaikan Muzani kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden menyambut gembira rencana pembangunan museum Rasulullah di Indonesia," ujar Muzani.

Dalam kesempatan tersebut Muzani menyampaikan bahwa Indonesia mengembangkan paham Islam yang toleran, moderat serta Islam yang menghargai perbedaan. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sejak lahir menghargai perbedaan.

"Pendidikan Indonesia melalui pondok pesantren, madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya mengajarkan Islam yang rahmatanlilalamin," lanjut Muzani.

Tidak lupa dalam kesempatan tersebut, Muzani mengajak Sekjen Liga Muslim Dunia berserta tokoh-tokoh Islam dunia datang ke Indonesia untuk melihat secara langsung pengembangan Islam yang rahmatanlilalamin.

"Ini adalah cara kami merawat Islam dengan cara Indonesia," ungkap Muzani.

Menurut Muzani, merawat Indonesia harus juga merawat agama lain di Indonesia. Karena 6 agama yang diakui di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Indonesia.

"Hal ini sejalan dengan tujuan dari pembentukan liga muslim dunia untuk memperjelas pesan agama Islam dan membangun kerja sama yang islami dan berkemanusiaan serta meningkatkan persahabatan antarmanusia," tutup Muzani.

(rfs/dek)

KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengusulkan pemerintah agar penyiapan Makan Bergizi Gratis bagi para santri dikelola langsung oleh pesantren.

Sebab, menurut Hidayat, santri yang ada di pesantren memang sudah memiliki dapur mandiri.

"Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan," kata Hidayat seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/12/2024).

Sebagai informasi, pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu.

Dorong agar pesantren diberikan kepercayaan

Hidayat pun mendorong agar pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.

Mulai dari pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik.

Sehingga program ini benar-benar bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

"Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing," ujarnya.

Selain itu, Hidayat juga meminta Kementerian Agama (Kemenag) agar memastikan 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program Makan Bergizi Gratis tanpa terkecuali.

Mengingat, pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

Dia menambahkan, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

Termasuk untuk santri dan siswa madrasah sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif. Seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru.

Masuk masa uji coba

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menambahkan, program Makan Bergizi Gratis bakal dilakukan uji coba di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Dadan memaparkan uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan program Makan Bergizi Gratis bagi para santri dikelola langsung oleh pesantren. Hal ini lantaran pesantren sudah memiliki dapur mandiri.

“Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan,” kata Hidayat dikutip dari laman Antara, Jumat, 6 Desember 2024.

Pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu dalam menyalurkan Makan Bergizi Gratis. Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu mendorong pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.
Hidayat menyebut mulai dari pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

“Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur pesantren masing-masing,” ujar dia.

Badan Gizi Nasional menargetkan program Makan Bergizi Gratis menyasar 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa lalu diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

Hidayat meminta Kementerian Agama memastikan 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut, tanpa terkecuali. Pasalnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya.

“Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk santri dan siswa madrasah sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru,” kata dia.

(REN)