Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo membeberkan bahwa Uni Emirat Arab (UAE) akan membangun satu juta unit rumah di perkotaan. Niatan UAE itu setelah sebelumnya ada Qatar yang sudah berkomitmen untuk melakukan hal itu.

Rencananya akhir bulan ini akan ditandatangani kesepakatan kerja sama terkait pembangunan proyek hunian tersebut.

"Nanti tanggal 31 Januari insyaallah nanti disaksikan Presiden di istana, itu nanti dari Uni Emirat Arab. Berarti dari Abu Dhabi nanti 1 juta rumah," kata Hashim di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Hashim juga menuturkan, Pemerintah Qatar juga sudah menyatakan ingin membantu pembangunan 3-5 juta unit rumah dan apartemen. Dengan demikian, Qatar akan membantu membangun 4-6 juta unit rumah dan apartemen, baik di perdesaan maupun di perkotaan.

"Itu nanti Insyaallah diserahkan, Pak Prabowo sudah setuju. Berarti itu 5-7 juta itu sudah hanya dari dua negara (Qatar dan UEA)," ungkap Hashim.

Tak hanya itu, Hashim juga mengungkapkan bahwa Turki dan Singapura turut berminat untuk membangun rumah di Indonesia.Masing-masing negara akan membangun sekitar 50 ribu sampai 100 ribu unit rumah.

"Saya bisa katakan juga, dari Turki ada investor 50 ribu unit (dari) swasta. Dari Singapore ada 100 ribu. Saya kira ini cepat. Jadi cepat dalam 3 bulan kita sudah dapat komitmen untuk total 7 juta lebih (unit rumah)," bebernya.

Sebelumnya, pada Rabu (8/1/2025), Indonesia resmi menandatangani MoU dengan Qatar untuk pembangunan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada dua negara yang siap membiayai sektor perumahan dalam Program 3 Juta Rumah. Kedua negara tersebut yaitu Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA).

Ia mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

Beberapa waktu lalu, Hashim juga sempat mengatakan bahwa perusahaan asal China yang menyatakan minat untuk turut andil membangun 1 juta unit hunian di perkotaan dalam Program 3 Juta Rumah. Perusahaan tersebut, kata Hashim, adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar di dunia yaitu China State Construction Engineering Corporation.

"China State Construction Engineering Corporation, terbesar, karyawan 380.000, one of the big 10 companies, number 14 companies di Fortune 500 di dunia, datang ke saya 13 orang. Mereka sudah menyatakan mereka sanggup. 'tahun lalu kami sudah bangun 880.000 unit apartemen, tahun lalu'. Dengan kata lain, kalau diminta, mereka bisa bikin seluruhnya 1 juta (hunian)," bebernya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024) lalu.

Walau demikian, Hashim mengatakan tidak akan memberikan seluruh proyek pembangunan 1 juta hunian kepada 1 perusahaan saja, namun akan diberikan ke perusahaan lain juga.

"Spread the cake, spread the pie. Kontraktor nasional banyak yang mampu, silakan. Kriteria-kriterianya jelas, tertib, silakan. Dari China silakan, dari Turki silakan, dari mana-mana, dari Qatar silakan," tuturnya.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo buka suara soal program penyediaan rumah. Menurut Hashim hampir 11 juta keluarga yang antre mendapat rumah layak.

"Menurut statistik pemerintah, kurang lebih ada hampir 11 juta keluarga yang antrean dapat rumah yang layak, hampir 11 juta," kata Hashim di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Berdasarkan sumber yang sama, Hashim juga menyebut ada sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Dengan kata lain, mereka tinggal di rumah-rumah berupa gubuk dan sebagainya," ujar adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

Kondisi rumah yang tidak layak huni rentan menimbulkan persoalan stunting. Rumah yang tidak layak huni, tutur Hashim, memiliki tingkat kesehatan yang rendah.

"Dengan lantai yang berupa tanah, dapat air yang tidak bersih, air yang penuh dengan kuman, dengan bakteri, dengan virus, dan sebagainya itu yang menyebabkan stunting juga," terang Hashim yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi.

Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, seiring dengan membangun 3 juta rumah layak huni, Prabowo juga ingin mengentaskan stunting.

Hashim pun menambahkan sekitar 25% anak Indonesia mengalami stunting.

"Itu menurut pemerintah, ya, 25%. Kita perlu pendekatan approach holistik, holistik. Gizi makanan penting dan perlu, tapi lingkungan hidup yang layak dan bersih juga perlu, sehingga Pak Prabowo putuskan program perumahan masif," tutupnya

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan program 3 juta rumah dilakukan per tahun, bukan dalam satu periode kepemimpinan Prabowo. Hal ini bisa saja membuat Menteri Perumahan memiliki tugas yang berat untuk mewujudkan program tersebut.

Pada paparan acara Propertinomics, Hashim awalnya membahas program perumahan Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah dalam setahun. Hashim menegaskan itu adalah program tahunan bukan periode.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," tutur Hashim di acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Kemudian, Hashim tiba-tiba menyebut nama Fahri Hamzah. Dia bilang, karena program ini Fahri Hamzah akan punya tugas berat.

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, untuk membantu mereka. Untuk sukseskan program. Satu periode 5 juta (rumah). Insya Allah. Prabowo 2 kali. Bisa 10 tahun, 30 juta yang mau dibangun," ujarnya.

Usai paparan, Hashim menyebut sudah memiliki nama calon Menteri Perumahan. Namun dirinya mengatakan nama itu masih bisa berubah kapan saja.

"Saya paham dan menghayati. Saya sudah tahu pak namanya. Tapi saya sudah komit untuk tidak bocor sampai tanggal 20. Kita di tim transisi sudah diwanti-wanti nama itu bisa berubah dalam 5 menit terakhir," katanya.

Ia menilai, calon Menteri Perumahan sebaiknya bukan hanya seorang akademisi yang sering bekerja di balik meja, melainkan juga seseorang yang sering turun ke lapangan untuk bertemu dengan para pelaku usaha.

"Saya agree with you, harus ada pendobrak jangan akademisi yang on chair, harus sering ke lapangan sering ketemu dengan pelaku-pelaku, harus terbuka. Saya kira orang yang disebut itu terbuka. Tapi yang penting juga wakil menterinya," ungkapnya.

Respons Fahri Hamzah

Terpisah, ketika ditemui selepas acara, Fahri Hamzah yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora enggan bicara banyak ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjadi Menteri Perumahan.

"Ya tanya Pak Hashim dong," jawabnya singkat.

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo berharap sosok menteri perumahan rakyat yang akan dipilih oleh Prabowo Subianto dalam pemerintahan baru merupakan sosok yang terbuka, terjun langsung ke lapangan, dekat dengan para pelaku dan ekosistem properti.

"Harus sering ke lapangan, sering bertemu dengan para pelaku (properti), harus terbuka," ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

Dirinya mengungkapkan sudah tahu nama yang akan mengisi posisi menteri perumahan rakyat, namun dirinya dan tim transisi sudah berkomitmen untuk tidak membocorkannya sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden baru pada 20 Oktober.

"Saya sebenarnya sudah tahu namanya, tapi saya sudah janji untuk tidak membocorkannya sebelum tanggal 20 Oktober nanti. Sudah diwanti-wanti bahwa nama itu bisa saja dirombak bahkan 5 menit sebelum kabinet diumumkan,” kata Hashim.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendukung wacana calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto yang akan menjadikan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai kementerian tersendiri, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut dia, upaya itu bisa membuat pemerintah fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi berbagai kalangan masyarakat, sekaligus menggerakkan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan kepemimpinan Prabowo Subianto, dia yakin stabilitas politik dan kemitraan yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah akan tetap terjalin dengan baik, sebagaimana telah terjalin selama ini dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam menyambut pemerintahan Prabowo, kata Bamsoet, dunia usaha juga harus mempersiapkan diri. Apalagi, Prabowo merupakan sosok yang dikenal dengan ketegasan dan kecintaannya pada Indonesia sehingga pelaku usaha swasta juga harus mengikutinya dengan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap langkah usaha yang mereka jalankan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Muncul wacana pembentukan Kementerian Perumahan di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dengan demikian, persoalan perumahan akan terpisah dari Kementerian PUPR.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan, persoalan pemisahan kementerian belum terlalu banyak dibahas di lingkup Kementerian PUPR. Dalam masa transisi ini Prabowo sendiri telah menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo, sebagai Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih.

"Saya belum tau. Mungkin dengan pimpinan yang lain (sudah ada diskusi)," kata Zainal, ditemui usai RDP bersama Komisi V di Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Meski begitu, sudah ada skenario terkait dengan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Perumahan. Pemerintah sendiri nantinya juga akan merancang Rencana Strategis (Renstra) sebagai desain pembangunan untuk pemerintahan satu periode.

"Karena kan bagian pembangunan perumahan apa saja intervensinya, ada intervensi fisik membangun, ada pembiayaan. Karena tadi kan salah satu problem besar akses pembiayaan," ujarnya.

Di tengah isu pemisahan ini, anggaran Kementerian PUPR untuk 2025 turun menjadi Rp 75,63 triliun, dari Rp 140 triliun pada tahun 2024 ini. Zainal mengaku tidak tahu menahu apakah alasan penurunan anggaran ini ada hubungannya dengan rencana pemisahan kementerian atau tidak.

"Kita nggak tahu (ada hubungan atau tidak). Tapi seperti yang disampaikan Pak Menteri (Basuki) dulu, waktu kabinet baru 2014, angkanya kira-kira seperti itu. Tapi umumnya, biasanya, anggaran itu minimal. Pimpinan komisi 5 juga sama karena juga disiapkan untuk pemerintahan berikutnya, karena prioritasnya beda. Menurut saya ini mekanisme tata Kelola anggaran yang diperlukan," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, wacana pembentukan Kementerian Perumahan ini disinggung kembali oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, Prabowo sudah menyetujui Langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim, dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot pembangunan. Dalam rencana besarnya, pemerintahan berikutnya telah menyiapkan program 3 juta hunian per tahun. Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!," ujarnya.

Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.

"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," katanya.

Hashim Djojohadikusumo mengungkap bawaha presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo itu mengatakan, rencana pemisahan tersebut dimaksudkan agar program pembangunan perumahan bisa lebih fokus. Dengan demikian, Kementerian Perumahan akan berdiri sendiri seperti sebelumnya sebelum digabung ke Kementerian PUPR.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024) kemarin.

Langkah ini juga sejalan dengan rencana Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka untuk menggeber program 3 juta rumah yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan kawasan 3 T, serta 1 juta rumah di kawasan perkotaan.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!" tegasnya.

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain