Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi hingga tersisa Rp 1,6 triliun. Kendati demikian, Kadin Indonesia ingin berkolaborasi dengan Kementerian PKP untuk membantu wujudkan Program 3 Juta Rumah.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie meyakini target 3 juta rumah dapat tercapai dengan adanya kolaborasi. Ia menyebut akan ada program unggulan Kadin dengan pengusaha pemula dan menengah untuk mendukung program tersebut.

"Tentu tidak mudah angkanya sangat besar 3 juta, tapi di sinilah Kadin sebagai kamar dagang dan industri mesti memikirkan untuk kepentingan masyarakat luas. Tentu dengan memikirkan negara tetapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga," ujar Anin usai forum diskusi di Menara Kadin Indonesia, Kamis (7/2/2025).

Menurutnya, menyediakan akses perumahan untuk masyarakat adalah yang terpenting dari segi korporasi. Hal itu juga akan sangat baik bila dapat dibarengi dengan memperhatikan dari segi environmental, social and governance (ESG).

Anin menambahkan yang paling penting dalam mewujudkan program ini adalah berinovasi dari sisi pendanaan dari sisi pembiayaan dan lahan. Begitu juga dengan mengurangi proses birokrasi.

"Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian PKP Pak Ara supaya kita bisa memberikan masukan, tapi yang paling penting masukan yang bisa diimplementasi," ucapnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pembangunan Program 3 Juta rumah memiliki tantangan dari segi lahan dan pembiayaan. Ia mengungkapkan terdapat banyak lahan tersedia dari lembaga-lembaga pemerintah.

Ara menyebutkan terdapat lahan milik Kementerian Sekretariat Negara di Kemayoran, sekitar Senayan, dan Kalimantan. Kemudian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki 77 hektare lahan yang bisa digunakan. Lalu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mempresentasikan potensi tanah.

"Ada dari BUMN, saya akan undang teman-teman dari Kadin, karena menurut saya BUMN juga harus mendorong teman-teman pengusaha dari Kadin untuk berperan serta. Jadi presentasi untuk acara, mempresentasikan potensi-potensi tanah BUMN supaya bisa bekerja dengan swasta," katanya.

Sebelumnya, Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5.274.391.058 menjadi Rp Rp 1.613.296.058. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.613.296.058.000," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas, Gedung DPR, Jakarta.

Lasarus mengatakan, pembahasan terkait program kementerian yang akan dilaksanakan setelah adanya efisiensi anggaran akan dilakukan dalam rapat mendatang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah