SUKABUMI - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kecukupan gizi masyarakat, Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Modern Assalam, Cibodas, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (27/4/2025).

Kegiatan yang mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia ini diikuti oleh sekitar 300 peserta dan dimulai pada pukul 13.00 WIB. Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan asupan gizi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyampaikan bahwa Program MBG tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

"Tujuan utama dari Program MBG adalah meningkatkan kecukupan dan keseimbangan gizi, tidak hanya untuk peserta didik, tetapi juga untuk kelompok lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Lebih dari itu, program ini juga menciptakan lapangan kerja di sekitar dapur atau SPPG," kata Zainul Munasichin dalam keterangannya dikutip, Selasa (29/4/2025).

Sementara itu, Direktur Dialur Wilayah III BGN, Enny Indarty, menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan program, mulai dari latar belakang, target penerima manfaat, hingga peran strategis dapur sehat MBG dalam pertumbuhan ekonomi lokal.

"Dapur SPPG tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi makanan bergizi, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi ibu-ibu dan bapak-bapak di sekitar lokasi dapur," kata Enny.

"Masyarakat yang berminat menjadi mitra dapat mendaftar melalui portal resmi BGN di situs resmi BGN. Pendaftaran ini bersifat gratis," katanya.

Setiap Dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN dan didukung oleh tim yang terdiri dari ahli gizi dan akuntan. Dapur-dapur ini akan dioperasikan oleh 45 hingga 50 petugas yang bekerja setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, untuk menjamin kualitas gizi dan kelancaran distribusi.

Dengan diluncurkannya Program MBG ini, DPR dan BGN berharap masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan peningkatan gizi nasional sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan sejahtera.

JAKARTA - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Sabtu (26/4/2025). Melalui kegiatan ini, warga Kayong Utara diedukasi mengenai asupan gizi yang terpenuhi.

Staf Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Riza Affandi menjelaskan, program MBG menyediakan makanan yang mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

?Program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak dan mencegah kasus gagal ginjal yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak sehat di masyarakat,? kata Riza Affandi dalam keterangannya dikutip, Senin (28/4/2025).



Anggota Komisi IX DPR Alifudin yang hadir dalam sosialisasi menyampaikan komitmennya untuk terus membawa program-program bermanfaat bagi masyarakat Kayong Utara.

?Program Makan Bergizi Gratis merupakan wujud dukungan program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas di masa medatang,? katanya.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program MBG juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Ia berharap.sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat Kayong Utara mengenai program MBG, sehingga dapat mendukung implementasinya secara optimal.

Selain Riza dan Alifuddin, hadir dalam sosialisasi Tenaga Ahli Komisi IX DPR Marwan Hadi, Tenaga Ahli DPR Rahma Dewi Aulia Sari, Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Yusman, serta tokoh pemuda, dan masyarakat Kabupaten Kayong Utara.

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi persoalan kasus kekurangan gizi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil, serta membantu menanggulangi stunting,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya di Kabupaten Bandung, Senin.

Menurut Asep, selain berfokus pada pemenuhan gizi, program MBG juga membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Pasokan bahan baku untuk dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menggandeng petani, peternak, dan nelayan dari wilayah sekitar.

“Program MBG akan membantu sektor perekonomian lokal dengan membeli bahan makanan dari pengusaha lokal maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma BGN, Wira Manggala menyatakan bahwa pemenuhan gizi merupakan langkah penting untuk mencetak generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memiliki kesehatan yang baik dan potensi yang berkembang, yang nantinya berkontribusi terhadap daya saing bangsa di tingkat global,” katanya.

Dia mengatakan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen mendukung program ini, di antaranya melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapur sehat (SPPG).

Setiap dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional dengan dibantu oleh ahli gizi, akuntan, serta 45 hingga 46 petugas yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat.

“Program MBG diharapkan dapat membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan kualitas dan keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi prioritas utama dari para pihak yang ikut menjalankan program tersebut.

"Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama," kata Netty saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selain itu ia mengingatkan pemerintah cq Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pentingnya pengawasan terhadap standar operasional pelaksanaan Program MBG.

Menurut Netty, hal-hal tersebut bernilai penting untuk dilakukan demi memastikan implementasi MBG benar-benar tepat sasaran, seperti menghadirkan generasi emas Indonesia.

"Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah,” ujarnya.

Netty juga menyampaikan apresiasi kepada para pengelola dapur MBG yang tetap berkomitmen meneruskan kerja sama meskipun masih ada kendala dalam proses pembayaran dan operasional lainnya.

“Semangat pengabdian dan dedikasi mitra BGN dalam menjalankan program ini harus menjadi pemicu semua pihak untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” ucapnya.

Terakhir, Netty meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG, termasuk memperbaiki mekanisme pengawasan lapangan, menghadirkan standar penyediaan makanan yang aman dan bergizi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana.

“MBG harus dipahami sebagai program membangun generasi unggul di masa depan yang membutuhkan dedikasi, kesungguhan, dan dukungan tulus, dari semua pihak dan BGN sebagai leading sector-nya harus memastikan hal itu terwujud," kata dia.

Diketahui sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur, diduga usai menyantap MBG, yang saat ini sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggeledah Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa (22/4/2025). Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan kasus suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan tahun anggaran 2024-2025.

"Penyidik sedang melakukan tindakan penggeledahan di Kabupaten Lampung Tengah," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya.

Tessa belum menjelaskan lebih jauh terkait penggeledahan tersebut. Termasuk apa saja yang disita. "Untuk detailnya akan disampaikan setelah rangkaian kegiatan selesai," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari OTT yang digelar pada Sabtu (15/3/2025).

Adapun enam tersangka tersebut adalah, Anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah (FJ) dan M. Fahrudin (MFR); Anggota Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati; Kepala Dinas PUPR Kab. OKU, Nopriansyah (NOP); serta dua pihak swasta M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

"Dari hasil ekspose, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten OKU dari 2024-2025," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (16/3/2025).

Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka kemudian dilakukan penahanan 20 hari pertama. "Terhitung mulai tanggal 16 Maret-4 Maret 2025," ujarnya.

Atas perbuatannya, untuk Kadis PUPR dan para anggota DPRD OKU selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara para pihak swasta selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipukor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa mendukung secara penuh implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami di Komisi IX akan terus mendukung penuh program MBG agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” kata Alifudin seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kelompok sasaran program itu, seperti anak-anak sekolah dan remaja.

Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis bernilai strategis untuk mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia yang sehat dan produktif dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut telah disampaikan Alifudin dalam kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Minggu (20/4) dan Senin di dua lokasi, yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar).

Dia menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional yang menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis.

“Saya sangat mengapresiasi Badan Gizi Nasional yang telah menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi program ini. Ini adalah bentuk perhatian yang besar kepada masyarakat Kalbar," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan Program Makan Bergizi Gratis berhasil meningkatkan berat hingga tinggi badan balita, yang menjadi indikator penurunan stunting.

Ia mengemukakan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, memang memiliki tujuan utama menurunkan stunting di 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun, dimana pada usia tersebut asupan gizi sangat berpengaruh.

"Jadi, untuk stunting, saya yakin akan berpengaruh terhadap penurunan stunting, karena salah satu sebabnya adalah asupan gizi, dan Presiden menekankan salah satunya fokus untuk asupan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita, di 1.000 hari pertama kehidupan," ucap Mendukbangga.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pemerintah melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan maupun industri. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan.

Terkadang, lahan pertanian memang kerap dibeli untuk kemudian dijadikan perumahan. Hal itu karena biasanya lahan pertanian harganya lebih murah dibandingkan lahan yang memang untuk permukiman.

Namun, bagaimana nasib pengembang yang sudah terlanjur membeli lahan pertanian untuk dibangun perumahan?

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh dipakai untuk perumahan, apalagi lahan yang termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Jika terlanjur membeli lahan sawah, pengembang harus menggantinya dengan lahan yang produktivitasnya sama.

"Ya kalau dia LSD nggak bisa dibangun rumah, kalau dia udah kadung beli ya beli untuk tanamin jagung atau tanamin padi. Enggak boleh tanamin batu bata, apalagi kalau sudah LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Dia harus mengganti lahan dengan produktivitas yang sama," kata Nusron kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (21/4/2025).

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berbincang dengan salah satu pengembang dalam acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Saat itu, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, mengungkapkan keluh kesahnya dalam membangun rumah subsidi, salah satunya terkait aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan.

Hari menuturkan, pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," kata Hari dalam acara tersebut.

Ara pun langsung merespons keluhan Hari. Ia menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh digunakan untuk area perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," ungkapnya.

(abr/zlf)

Jakarta -

Komisi V DPR akan rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Rencananya, rapat tersebut dilakukan pada Mei mendatang alias bulan depan.

Beberapa hari lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini. Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengonfirmasi sudah menerima peta jalan tersebut dan akan segera mempelajarinya.

"Ya saya lihat berkasnya ada sih. Saya tadi dikirimnya dari sekretariat, sudah nyampe, tapi kami masih pelajari dulu," kata Lasarus saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengatakan akan ada pertemuan dengan Kementerian PKP untuk membahas Program 3 Juta Rumah. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.

"Pasti ada dong, kita ada rapat. Masa persidangnya ada, mungkin lebih jelasnya di situ aja nanti. Saya lupa tanggalnya, kayaknya minggu kedua Mei sih," sebutnya.

Lasarus belum bisa memberikan bocoran mengenai peta jalan tersebut. Namun, ia mengatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah tersebut masih bersifat umum.

"Belum bisa menggambarkan secara umum. Saya lihat sih masih umum sifatnya. Tentu itu kan harus diterjemahkan lagi (saat rapat). Saya masih belum bisa komen terlalu jauh dulu. Kami perlu pelajari secara mendetail," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR dan siap untuk disampaikan di hadapan anggota Komisi V.

"Tanya deh, aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun tentu kan aku jelaskan di DPR. kita harus hormati DPR dong ya," kata Ara ketika ditemui wartawan usai acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025) lalu.

Ara enggan memberi bocoran sedikit pun terkait peta jalan tersebut. Ia menegaskan, jika diminta untuk menjelaskan terkait peta jalan Program 3 Juta Rumah dirinya siap untuk melakukannya.

"Kita sudah siap kok untuk menjelaskan ya dan sudah kita kasih ke DPR," tegasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya, kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM). Kemudian, Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

-Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
-Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
-Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
-Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
-Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

(acd/acd)

Jakarta -

Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah resmi diangkat menjadi Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Ia ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengisi posisi tersebut.

Dilansir dari detikFinance, Erick menjelaskan pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Ia mencontohkan Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Hal itu juga berlaku untuk Bank Tabungan Negara (BTN) yang diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi,"

Erick menambahkan meski ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Artikel ini sudah tayang di detikFinance.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta -

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja sebagai tenaga kesehatan (nakes) mendapat rumah murah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dukungan 30 ribu unit rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan kemarin.

Ara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperhatikan tenaga kesehatan. Ia berharap program ini dapat segera dilakukan proses serah terima kunci rumah subsidi kepada nakes yang berhak.

"Tanggal 28 April saya minta sudah penyerahan kunci kepada perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat. Jangan terlalu banyak basa basi kalau bisa cepat jangan diperlambat," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Selain itu, Ara mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung terwujudkan program tersebut. Program ini pun baru pertama kalinya dilakukan dalam sejarah Indonesia.

"Terima kasih Bu Mufti atas inisiatifnya. Terima kasih Kepala Bappenas yang punya perencanaan yang kokoh dan memberikan bantuan supervisi data dengan BPS. Terima kasih BPS atas datanya yang cepat dan akan diperbarui lagi 3 Mei 2025 datanya, terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih Pak Menkes, pesan satu saja pilih pengembang yang bertanggung jawab, supaya nanti niat baik Presiden Prabowo kepada Nakes dapat terwujud dengan baik," kata Ara.

Sementara itu, Budi menyampaikan kegembiraannya terhadap kolaborasi yang terjalin saat ini antaran Kementerian PKP dan Kementerian Kesehatan.

"Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo melalui Menteri Ara dapat memberikan bantuan perumahan kepada para nakes di seluruh Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan tenaga kesehatan mempunyai peran penting dalam dunia kesehatan di Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa mendukung kinerja tenaga kesehatan.

"Alhamdulillah bisa diakomodir sebanyak 30 ribu. Tentu nantinya akan bertahap, ini bagian daripada percepatan pemerataan pembangunan. Diharapkan dapat mempengaruhi kinerja tenaga kesehatan. Ini kolaborasi luar biasa dalam program penyediaan perumahan," imbuhnya.

Kemudian, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya akan terus menyediakan berbagai indikator statistik yang diperbarui secara rutin.

"Untuk perumahan kami menyediakan data makro dan mikro. Di data makro kita menyelenggarakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), salah satunya data backlog. Untuk data mikro kami ada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat digunakan untuk berbagai program intervensi pemerintah termasuk penyaluran rumah subsidi," terangnya.

Sebagai informasi, penandatanganan MoU juga disaksikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tetapipi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick sat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM), kemudian Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

(acd/acd)