JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto mengatakan bahwa lokasi markas TNI harus jauh dari permukiman masyarakat sipil sehingga tidak membahayakan masyrakat sekaligus memudahkan jika ada pergerakan pasukan atau kegiatan militer lainnya.

Hal itu disampaikan Utut menyikapi fakta bahwa markas-markas TNI yang ada saat ini berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat.

Ditambah lagi, ada insiden ledakan yang menewaskan sembilan warga sipil saat pemusnahan amunisi afkir milik TNI di Garut, Jawa Barat pada 12 Mei 2025.

"Hemat saya, ke depan itu kita perbaiki, misalnya (markas) TNI itu harus jauh dari (permukiman) masyarakat sipil," kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (14/5/2025), dikutip dari Antaranews.

Dia mencontohkan bahwa saat ini Markas Besar TNI berada di lokasi yang dekat dengan permukiman penduduk.

Demikian juga, markas brigade infanteri atau batalyon infanteri yang berada dekat dengan permukiman penduduk.

"Itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar enggak bisa, orang depannya warung, pangkalan ojek,” ujar Utut.

Namun, dia tak menampik bahwa dulunya markas-markas militer tersebut berlokasi di daerah hutan yang kini lingkungannya sudah berubah.

Oleh karena itu, menurut Utut, Komisi I DPR RI pun bakal memikirkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

"Kejadian di Garut ini kan karena salah satu contohnya. Tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO (Cilandak), itu meledak. Meledaknya tuh berjam-jam,” katanya.

Dia pun berharap insiden ledakan amunisi di Garut menjadi tragedi terakhir yang memakan korban warga sipil.

Lebih lanjut, Utut mengatakan, Komisi I DPR akan memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan jajarannya terkait insiden ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat.

"Nanti Kita undang panglima, pangdam, danrem yang bertugas di sana, dan komandan-komandan lapangan" ujar Utut.

Meski begitu, dia belum bisa memastikan jadwal undangan untuk petinggi TNI tersebut.

"Jadi, kapan kita memanggil, kita akan segera. Tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini," katanya.

Selain itu, Utut mengungkapkan, jajaran Komisi I DPR juga akan melakukan kunjungan kerja ke tempat kejadian perkara.

Kronologi Kejadian

Sebelumnya, Brigjen Wahyu Yudhayana mengungkapkan bahwa ledakan amunisi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terjadi di salah satu lubang amunisi afkir atau tidak layak pakai.

Dia menjelaskan bahwa jajaran Gudang Pusat Amunisi dan Pusat Peralatan TNI AD telah melakukan pengecekan prosedur dan lokasi pada Senin pukul 09.30 WIB.

"Pada awal kegiatan secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personel maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman," ujar Wahyu dalam konferensi persnya, Senin.

Kemudian, tim penyusun amunisi dari TNI AD melakukan persiapan pemusnahan di dalam dua lubang sumur yang disiapkan sebelumnya.

Setelah itu, tim penyusun amunisi ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan. Peledakan amunisi afkir di dua lubang sumur tersebut pun berhasil dilakukan.

"Peledakan di dua sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman," kata Wahyu.

Namun, terdapat satu lubang sumur lain yang peruntukannya untuk menghancurkan detonator. Termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan amunisi tidak layak pakai tersebut.

"Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia," ujar Wahyu.

Berikut daftar 13 korban ledakan amunisi di Garut:

1. Kolonel Cpl. Antonius Hermawan, Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD
2. Mayor Cpl Anda Rohanda, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD
3. Kopda Eri Triambodo, anggota gudang pusat amunisi 3 Gudang Pusat Peralatan TNI AD
4. Pratu Aprio Seriawan, anggota gudang pusat amunisi 3 Gudang Pusat Peralatan TNI AD
5. Agus bin Kasmin, masyarakat sipil
6. Ipan bin Obur, masyarakat sipil
7. Anwar, masyarakat sipil
8. Iyus bin Inon, masyarakat sipil
9. Iyus Rizal bin Saepuloh, masyarakat sipil
10. Totok, masyarakat sipil
11. Dadang, masyarakat sipil
12. Rustiawan, masyarakat sipil
13. Endang, masyarakat sipil.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa lokasi markas TNI harus jauh dari permukiman masyarakat sipil agar bisa leluasa jika ada pergerakan pasukan atau kegiatan militer lainnya, guna tidak membahayakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Utut menyikapi fakta bahwa markas-markas TNI yang ada saat ini berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat. Ia juga sekaligus menanggapi peristiwa pemusnahan amunisi milik TNI di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan sedikitnya 13 orang, sembilan di antaranya sipil.

"Hemat saya ke depan itu kita perbaiki, misalnya [markas] TNI itu harus jauh dari [permukiman] masyarakat sipil," kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mencontohkan bahwa saat ini Markas Besar TNI berada di lokasi yang dekat dengan permukiman penduduk. Selain itu, menurut dia, markas brigade infanteri atau batalyon infanteri juga dekat dengan permukiman.

"Itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar nggak bisa, orang depannya warung, pangkalan ojek," kata dia.

Dia pun tak menampik bahwa dulunya markas-markas militer tersebut berlokasi di daerah hutan yang kini lingkungannya sudah berubah. Maka dari itu, Komisi I DPR RI pun bakal memikirkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut dia, negara-negara lain memiliki instalasi militer yang jauh dari masyarakat. Namun hal itu bukan dimaksudkan sebagai "menjauhkan diri", melainkan agar instalasinya bersifat steril.

"Kejadian di Garut ini kan karena salah satu contohnya. Tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO (Cilandak), itu meledak. Meledaknya tuh berjam-jam," kata dia.

Dia mengatakan bahwa kejadian ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, itu bukan yang pertama kali terjadi. Namun, kejadian itu harus menjadi tragedi yang terakhir kalinya.

"Biar Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk menjelaskan ini. Kita akan meminta beliau mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bandung ternyata tak luput dari permasalahan. Ini terjadi setelah 332 (sebelumnya ditulis 334) siswa SMPN 35 Bandung mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG yang telah disajikan.

Semuanya bermula saat siswa SMPN 35 Bandung mendapat jatah menu MBG pada Selasa (29/4/2025). Kebetulan, pihak catering menyediakan total 3.163 porsi yang dibagikan untuk 4 sekolah yaitu SMAN 19 Bandung, SMPN 35 Bandung, SDN 024 Coblong dan SDN 189 Neglasari.

Sialnya, setelah menu MBG itu disantap di SMPN 35 Bandung, keluhan mulai datang pada keesokan harinya, Rabu (30/4/2025). Sebanyak 332 siswa mengalami masalah kesehatan seperti diare hingga mual-mual setelah menyantap makanan tersebut.

"Kurang lebih segitu ya, karena kita masih mendata. Kemarin masih 334, ada penambahan saya belum cek lagi," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian saat dikonfirmasi, Kamis (1/5/2025).

Akhirnya, ratusan siswa yang mengalami keracunan harus menjalani pengobatan secara mandiri. Meskipun demikian, dipastikan tidak ada siswa yang sampai dirawat di rumah sakit maupun di puskesmas akibat kondisi tersebut.

"Sebagian besar berobat sendiri, ada yang ke puskesmas ke dokter itu sendiri datang. Ada satu orang yang berobat ke Salamun karena ayahnya kerja di Salamun, tapi tidak ada yang dirawat," ungkapnya.

Anhar pun memastikan telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium kesehatan. Berdasarkan informasi yang ia terima, dapur pihak catering yang menyediakan MBG itu berada di wilayah Dipatiukur, Kota Bandung.

"Sudah, di lab cuma memang agak lama sih ya sekitar 10 sampai 12 hari karena pemeriksaannya pasti lengkap enggak cuma bakteri," tandasnya.

Praktis, setelah kasus ini muncul ke permukaan, sorotan mulai datang dari pihak DPRD Kota Bandung. DPRD pun meminta pihak penyedia mesti dikoreksi atas kejadian tersebut.

"Kami sebagai anggota DPRD ingin memastikan bahwa, pasti ada kejanggalan atau kesalahan dari pihak ketiga dalam melakukan pelayanan makan bergizi gratis. Sehingga harus dikoreksi, jangan sampai terjadi kembali, karena ini berhubungan dengan generasi muda kita," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025)

"Hari ini hanya gejala dugaan keracunanannya seperti mual-mual dan diare. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak dilakukan koreksi, nanti bisa ada risiko lebih buruk lagi. Itu harus kita jaga betul-betul," ungkapnya menambahkan.

Radea pun telah mendapat informasi dari pihak sekolah atas insiden ini. Ia kemudian mendorong ke Pemkot Bandung supaya mendistribusikan obat-obatan bagi siswa yang diduga mengalami keracunan.

"Saya sampaikan ke pihak sekolah kalau ada hal yang kurang, hal yang dibutuhkan, maka DPRD siap mendorong Pemkot Bandung dalam penanganan ini seperti distribusi obat-obatan. Sehingga nanti hari besok kita ke sekolah, atau Senin sudah sehat kembali siswanya," ungkapnya.

Secara pribadi, Radea mengatakan peristiwa ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Ia pun berharap ada kesabaran dan keikhlasan, dan memastikan supaya kejadian ini mendapat penanganan.

"Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, orang tua, ini bukan hal yang diinginkan oleh pihak sekolah, dan juga bukan diinginkan pemerintah. Sehingga harus ada kesabaran, keikhlasan, dan juga tentu kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak," pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MGB) dikabarkan mendapat penolakan di Papua. Sejumlah sekolah yang menerima program MBG turut diduga mendapat ancaman atau teror.

Dilansir dari detikNews, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menegaskan ancaman tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap program pemerintah. Dia menegaskan MBG merupakan niat baik dari Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh anak-anak di Indonesia.

"Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir," tegas Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Dasco tidak merinci pihak yang diduga melakukan pengancaman tersebut. Namun dia mewanti-wanti pihak tertentu untuk tidak melakukan aksi teror tersebut.

"Dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia dan jangan coba-coba mengancam," ujarnya.

Ketua Harian Gerindra ini memastikan aparat akan bertindak tegas terhadap hal tersebut. Aparat penegak hukum akan diturunkan mengawal program MBG.

"Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan," imbuh Dasco.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin turut merespons adanya kabar jika siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Sjafrie menegaskan jika pendistribusian makan bergizi semata untuk memenuhi kebutuhan siswa.

"Yang penting kita berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana," kata Sjafrie Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Dia menegaskan pelaksanaan program MBG di Papua akan melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi yang disebut belum kondusif di sana.

"Ya karena kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," imbuhnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!