Seluruh pendaftaran SPPG hanya dilakukan melalui jalur resmi dan harus sesuai prosedur BGN

Tangerang (ANTARA) - Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Meida Octarina mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap pihak yang menawarkan jasa pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan janji proses cepat atau meminta bayaran.

"Seluruh pendaftaran SPPG hanya dilakukan melalui jalur resmi dan harus sesuai prosedur BGN," katanya dalam keterangan di Tangerang, Banten, Selasa.

Perlu diketahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sedang menggencarkan pendirian SPPG di delapan kabupaten/kota dalam meningkatkan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan SPPG atau yang sering disebut dapur gizi adalah titik penting dari pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

Anak-anak akan menikmati menu yang dirancang khusus dengan kombinasi protein hewani, karbohidrat, sayur-mayur, buah segar, dan susu atau produk olahannya.

"Harapannya, pemenuhan gizi ini bisa membantu anak-anak tumbuh sehat dan menjadi generasi hebat yang siap bersaing di level dunia," ujarnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana dalam acara Rakor bersama kepala daerah di Banten beberapa waktu mengatakan di Banten target melayani MBG ada 2,9 juta siswa, belum termasuk ibu hamil dan menyusui. "Kita butuh sekitar 1.388 SPPG. Saat ini baru tersedia 35,” ucapnya.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan telah menginstruksikan kepada kepala daerah untuk mendukung percepatan pembangunan SPPG sebagai unit pelaksana dari Program MBG yang dicanangkan pemerintah pusat.

BGN bersama DPR RI pun menggencarkan sosialisasi Program MBG kepada seluruh elemen masyarakat agar target optimalisasi pemenuhan gizi bagi anak-anak di seluruh Indonesia dapat tercapai sesuai rencana pada tahun ini.

"Maka itu kami mengundang masyarakat luas, khususnya para orang tua, komunitas pendidikan, dan para pemuda, untuk aktif mendukung implementasi program MBG," kata Anggota Komisi IX DPR RI Tubagus Haerul Jaman

Sebagai bagian dari pelaksanaan program, pemerintah juga terus mendorong pendirian (SPPG). “Kami terus melakukan evaluasi untuk mengatasi berbagai tantangan, sehingga program ini dapat memberikan hasil yang maksimal,” katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah korektif dan memperketat proses pembuatan makanan hingga distribusi ke sekolah.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, Badan Gizi Nasional juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, kepada wartawan, Jumat (16/5/2026).

Dadan mengatakan BGN menginstruksikan kepada dapur MBG dan pihak penyedia untuk selektif dalam memilih bahan baku. BGN juga menginstruksikan agar adanya pemendekan waktu memasak dengan distribusi ke sekolah.

"Pemilihan bahan baku yang lebih selektif, jadi kita perketat mulai dari bahan baku. Pemendekan waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman makanan," jelasnya.

"Proteksi keamanan saat proses pengantaran dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) ke sekolah. Batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpangan dan penyerahan kepada siswa," katanya.

Dadan juga meminta mitra MBG untuk melakukan uji tampilan hingga rasa sebelum makanan dibagikan ke siswa. Dadan juga meminta adanya pelatihan kepada petugas atau penjamah makanan.

"Kewajiban uji organoleptik (uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan. Penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menjabarkan temuan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Selama periode 2025 dilaporkan ada 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi RI.

Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mengatakan laporan terkait keracunan itu terjadi pada periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan," kata Ikrar dalam rapat.

Ia menyebut kontaminasi mayoritas terjadi pada bahan mentah. Ikrar mengatakan ada pula perkembangan bakteri akibat suhu kondisi makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujar Ikrar.

(lir/idn)

LOMBOK TIMUR - Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Siang Gratis (MBG) di Aula Kantor Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Warga berharap Program MBG dapat meningkatkan gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting di wilayah mereka.

Dalam sosialisasi yang digelar Selasa (13/5/2025) itu, Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menjamin keberhasilan program MBG. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar program ini dapat berjalan berkelanjutan.

"Pembangunan SPPG membutuhkan biaya besar. Diperlukan kolaborasi antara negara dan pihak swasta agar program ini tidak berhenti hanya pada wacana," kata Muazzim dalam keterangannya dikutip, Kamis (15/5/2025).

Untuk mendukung ekonomi masyarakat sekaligus menyukseskan MBG, Muazzim juga mengumumkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan dukungan dana masing-masing Rp5 miliar. Koperasi ini bertujuan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ia juga mengingatkan agar BUMDes mengalokasikan 20% dari anggarannya untuk mendukung program MBG, sesuai instruksi dari Menteri Desa dan PDTT.

Menurut Muazzim, NTB telah memiliki 30 unit Sentra Pangan Program Gizi (SPPG), terdiri atas 24 unit di Pulau Lombok dan 6 unit di Pulau Sumbawa. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Lombok Timur telah berkontribusi dengan 5 unit SPPG yang aktif.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjelaskan, program MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjamin hak anak atas gizi layak sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Angka stunting nasional saat ini masih berada di angka 21,23%.

"Masalah ini bukan hanya soal kesehatan, tapi masa depan bangsa. Pemerataan akses terhadap makanan bergizi adalah kunci," katanya.

Iwan juga memaparkan mekanisme pendirian SPPG, mulai dari syarat lahan, bangunan, peralatan, SDM, hingga ketentuan bagi penerima manfaat. Ia mengimbau masyarakat waspada terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan BGN, dan memastikan seluruh informasi resmi hanya tersedia melalui situs resmi BGN.

Camat Sembalun, Misri menyampaikan, apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi di wilayahnya. Ia menegaskan dukungan penuh Kecamatan Sembalun terhadap program MBG dan berharap SPPG di wilayahnya dapat segera beroperasi.

"Satu unit SPPG sudah berdiri di wilayah kami dan akan segera difungsikan, tepat di seberang kantor camat. Kami berharap ini bisa jadi solusi nyata untuk pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak," katanya.

Dengan sosialisasi ini, pemerintah berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat dan program MBG mampu menjadi pendorong utama terciptanya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan kuat.

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya telah menandatangani MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang di dalamnya menyangkut 13 program, termasuk pengawasan terhadap Makan Bergizi Gratis. Namun, Ikrar menyebut pada kenyataannya di lapangan pihaknya tak dilibatkan, misalnya untuk mengawasi dapur-dapur MBG.

Hal itu disampaikan Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mulanya menjawab pertanyaan mayoritas anggota Komisi IX DPR RI terkait makan bergizi hingga kasus keracunan di sejumlah daerah.

"Sesuai dengan MOU BPOM dan BGN, itu kita mempunyai kesepakatan akan membuat kegiatan, ada 13 program yang akan kami lakukan untuk menjalankan dan mengawasi dan mengawal MBG ini. Namun, kenyataannya, kami dari BPOM, dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala," kata Ikrar dalam rapat.

Ikrar mengatakan BPOM mempunyai personel untuk mengawasi produksi pangan, tetapi tak dilibatkan. Dia mengatakan penentuan personel di sana menjadi tanggung jawab penuh BGN.

"Contoh paling konkret untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan. Ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu," ujar Ikrar.

"Tentu kami sebagai lembaga yang tentu bukan kewenangan kami menjalankan Makan Bergizi Gratis itu, domainnya ada di BGN, kami akan turun, bekerja, kalau dilibatkan. Kan begitu logikanya. Jadi bukan kami tidak mau bekerja untuk itu, tapi kami tidak dilibatkan untuk pengajuan hal itu," tambahnya.

Dia pun menjelaskan pelibatan BPOM dalam pemberian modul-modul untuk pelatihan. Ikrar mengatakan semestinya untuk pengawasan dapur, BPOM diikutsertakan lantaran menjadi hal yang sangat mendasar.

"Tetapi dalam hal yang sangat prinsip, menurut saya itu dapurnya itu kami harus dilibatkan seharusnya," ujarnya.

Ikrar mengatakan pihaknya akan dilibatkan saat sudah terjadi kejadian luar biasa atau keracunan pada siswa-siswa. Dia berharap nantinya BPOM dilibatkan sepenuhnya dalam pengawasan itu.

"Nah kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata Ikrar.

"Karena tidak mungkin kami sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu," imbuhnya.

(dwr/idn)

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menjabarkan temuan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Selama periode 2025 dilaporkan ada 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi RI.

Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mengatakan laporan terkait keracunan itu terjadi pada periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan," kata Ikrar dalam rapat.

Ia menyebut kontaminasi mayoritas terjadi pada bahan mentah. Ikrar mengatakan ada pula perkembangan bakteri akibat suhu kondisi makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujar Ikrar.

"Yaitu kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri bagi suhu, kondisi makanan, proses," tambahnya.

Ia mengatakan dari 17 temuan itu, beberapa makanan diketahui dimasak terlalu cepat tetapi lambat untuk didistribusikan. Akibatnya, makanan itu sampai ke siswa dalam keadaan yang tidak segar lagi.

"Contohnya ada beberapa makanan dimasak terlalu cepat sehingga lambat didistribusikan sehingga menimbulkan kejadian luar biasa atau poisoning pada anak-anak kita," ujar Ikrar.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan higienis dan sanitasi," tambahnya.

Ia menyebut akan ada evaluasi dari pihak terkait supaya kejadian yang sama tak terulang. Ikrar mengatakan BPOM berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara intens.

"Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi perlu diperbaiki. Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur," imbuhnya.

(dwr/maa)

Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago menanggapi insiden ratusan siswa di Bogor, Jawa Barat, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Irma menilai kasus keracunan kali ini merupakan yang paling parah selama program MBG dilaksanakan.

"Yang pertama, kami menyampaikan rasa keprihatinan mendalam dan mendoakan agar anak-anak didik segera sehat dan pulih kembali. Kedua, kasus ini adalah yang paling parah dari semua kasus yang terjadi," kata Irma kepada wartawan, Selasa (13/5/2025).

Irma menyoroti yayasan MBG di Bogor tersebut. Dia meminta BGN memutus kontrak dengan yayasan yang bersangkutan.

"Untuk itu, kami minta BGN segera mengganti vendor yang bersangkutan atau memutus kontrak dan kalau perlu minta pertanggungjawaban mereka," ujar dia.

Di samping itu, Irma menyoroti kinerja para pegawai SPPG Bina Insani tersebut. Dia menilai para pegawai tidak bekerja dengan baik atas insiden yang terjadi.

"Ketiga, memutus kontrak kerja dengan tiga pegawai BGN di SPPG dimaksud, chef, serta ahli gizi dan kontrol. Karena mereka tidak bekerja dengan benar dan itu menjadi tanggung jawab mereka," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, siswa yang mengalami keracunan diduga setelah mengonsumsi menu MBG di Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah. Terbaru, total sebanyak 223 siswa TK hingga SMA tercatat mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5).

Data tersebut tercatat hingga Senin (12/5), berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Sebanyak lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Kemudian terdapat laporan 27 orang yang sudah selesai rawat inap, sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkapnya.

Lihat juga Video: Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi

(fca/idh)

Jakarta -

Komisi IX DPR menanggapi insiden ratusan siswa di Bogor, Jawa Barat, mengalami keracunan usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mengungkit Badan Gizi Nasional (BGN) telah berjanji melakukan evaluasi dengan memperketat pengawasan.

"Waktu RDP dengan Komisi IX DPR, BGN berjanji akan melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus keracunan makanan dengan memperketat pengawasan," kata Yahya kepada wartawan, Selasa (13/5/2025).

Yahya mendesak BGN bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan pelaksanaan MBG di lapangan. Menurutnya, keterlibatan sekolah, pemda, BPOM hingga puskesmas penting untuk memastikan zero accident.

"Komisi IX DPR mendesak supaya pengawasan tersebut melibatkan pemda, BPOM, sekolah dan puskesmas. Keterlibatan pihak-pihak tersebut sangat penting untuk memastikan zero accident," ujar dia.

Lebih lanjut, Yahya mengatakan selama ini BGN memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas sehingga perlu kerja sama pengawasan dari lembaga lain. Dia menegaskan kasus-kasus keracunan MBG yang dialami siswa tidak boleh dibiarkan.

"Selama ini BGN bekerja sendiri sementara SDM-nya sangat terbatas. Tanpa pengawasan yang ketat sulit kasus keracunan tidak terjadi. Hanya menunggu waktu kejadian keracunan akan menyusul di tempat lain," ujar Yahya.

"Walaupun persentasenya kecil hanya sekitar 0,05% tapi kasus keracunan tidak boleh dibiarkan. Selama ini BGN bangga dengan capaian yang telah diraih. Tapi lupa dengan kasus-kasus keracunan tersebut yang telah melibatkan ratusan siswa," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, siswa yang mengalami keracunan diduga setelah mengonsumsi menu MBG di Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah. Terbaru, total sebanyak 223 siswa TK hingga SMA tercatat mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5).

Data tersebut tercatat hingga Senin (12/5), berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Sebanyak lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Kemudian terdapat laporan 27 orang yang sudah selesai rawat inap, sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkapnya.

Simak juga Video: Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi

Saksikan Live DetikPagi :

(fca/idh)

Jakarta -

Gaji serta tunjangan kinerja (tukin) pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Aturan tersebut saat ini masih digodok oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan aturan tersebut akan mengatur terkait hak keuangan BGN, hingga tentang pegawai BGN termasuk gaji dan tunjangan kinerja (tukin).

"Sudah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg. Bukan (hanya) gaji, tapi itu Perpres Hak Keuangan," kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Saat ditanya lebih lanjut perihal gaji pegawai BGN sudah cair atau belum, Dadan menerangkan harus menunggu Perpres terbit. Apabila Perpres terbit, baru bisa cair.

"Perpres-nya dulu. Perpres selesai, baru tukinnya. Nanti tanya Pak Mensesneg," terang Dadan.

Sebelumnya, Dadan menyebut bahwa para pegawai BGN belum menerima gaji dan tukin sejak awal bertugas. Kondisi ini membuat penyerapan anggaran belanja pegawai masih rendah.

Mulanya, Dadan menjelaskan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini realisasinya baru Rp 2,38 triliun atau 3,36%.

Jumlah ini terdiri atas penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 triliun. Dadan mengatakan, salah satu penyebab dari penyerapan yang masih rendah ini karena pegawai BGN belum menerima gaji.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu ibu/bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

(acd/acd)

Jakarta -

Gaji serta tunjangan kinerja (tukin) pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Aturan tersebut saat ini masih digodok oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan aturan tersebut akan mengatur terkait hak keuangan BGN, hingga tentang pegawai BGN termasuk gaji dan tunjangan kinerja (tukin).

"Sudah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg. Bukan (hanya) gaji, tapi itu Perpres Hak Keuangan," kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Saat ditanya lebih lanjut perihal gaji pegawai BGN sudah cair atau belum, Dadan menerangkan harus menunggu Perpres terbit. Apabila Perpres terbit, baru bisa cair.

"Perpres-nya dulu. Perpres selesai, baru tukinnya. Nanti tanya Pak Mensesneg," terang Dadan.

Sebelumnya, Dadan menyebut bahwa para pegawai BGN belum menerima gaji dan tukin sejak awal bertugas. Kondisi ini membuat penyerapan anggaran belanja pegawai masih rendah.

Mulanya, Dadan menjelaskan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini realisasinya baru Rp 2,38 triliun atau 3,36%.

Jumlah ini terdiri atas penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 triliun. Dadan mengatakan, salah satu penyebab dari penyerapan yang masih rendah ini karena pegawai BGN belum menerima gaji.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu ibu/bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

(acd/acd)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan total anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai akhir 2025 nanti mencapai Rp 116,6 triliun. Dari jumlah tersebut, BGN baru mengantongi anggaran Rp 71 triliun. Sehingga BGN membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 50 triliun.

Meski begitu, Dadan mengatakan saat ini permintaan tambahan anggaran untuk program MBG ini belum dibahas pemerintah. Alih-alih, pihaknya bersama Kemenko Bidang Pangan dan Kementerian-Lembaga terkait lainnya masih membahas mengenai percepatan pelaksanaan program MBG.

"Belum, kita lagi membuat mekanismenya dulu ya. Makanya ada percepatan-percepatan," kata Dadan saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya pembahasan percepatan pelaksanaan MBG ini lebih mendesak daripada permintaan tambahan anggaran, sebab jumlah tambahan dana yang dibutuhkan bisa saja berubah tergantung pada proses percepatan yang dilakukan.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar program MBG dapat melayani hingga 82,9 juta penerima sampai akhir tahun ini. Namun hingga saat ini jumlah penerima manfaat MBG hingga baru mencapai 3,3 juta orang.

"Kita membicarakan masalah percepatan. Ada percepatan kan butuh anggaran. Anggarannya sekarang sudah dijamin. Hanya nanti berapa yang akan kita gunakan sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," paparnya lagi.

Namun melalui rapat koordinasi yang dilakukan bersama Kemenko Pangan dan Kementerian-Lembaga lain hari ini, Dadan menyebut pelaksanaan percepatan program MBG ini bisa terlaksana lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Sehingga tambahan anggaran yang dibutuhkan nanti bisa saja berubah.

"Karena tadi banyak sekali usulan, bisa saja jauh lebih cepat sehingga apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden bisa terlaksanakan," ucap Dadan.

Sebagai informasi, sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) sudah memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp 116,6 triliun untuk menjalankan program MBG sampai akhir 2025. Dana tersebut diperlukan untuk 82,9 juta penerima program.

Dalam kesempatan itu Dadan mengatakan tahun ini pihaknya sudah mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dengan demikian, butuh tambahan anggaran Rp 50 triliun untuk menjalankan MBG hingga akhir tahun ini.

"Jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun, untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima manfaat)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

"Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerimaan manfaat sampai Desember," terangnya lagi.

Di luar itu, dirinya turut melaporkan hingga saat ini realisasi anggaran BGN sebesar Rp 2,386 triliun atau 3,36% dari anggaran keseluruhan Rp 71 triliun. Jumlah ini terdiri dari penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 miliar. Sedangkan untuk realisasi barang 4,16% atau Rp 2,38 triliun dari pagu awal Rp 57,35 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan pihaknya menargetkan penyerapan anggaran terus meningkat. Pada Juni diharapkan BGN bisa menyerap anggaran Rp 4,7 triliun, lalu naik lagi pada Juli Rp 16 triliun.

"Kemudian Agustus itu akan sudah Rp 28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun. Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," kata dia.

Lihat juga video: Edisi #524: Prabowo Bareng Bill Gates Tinjau Makan Bergizi Gratis

(igo/fdl)

Jakarta -

Gaji serta tunjangan kinerja (tukin) pegawai yang bekerja di Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Dadan menerangkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) tengah merampungkan aturan tersebut. Aturan tersebut akan mengatur terkait hak-hak keuangan pegawai BGN.

"Udah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg. Bukan gaji, tapi itu Perpres Hak Keuangan," kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Saat ditanya lebih lanjut perihal gaji pegawai BGN apakah sudah turun apa belum, Dadan menerangkan harus menunggu Perpres terbit. Apabila Perpres terbit, baru tukin pegawai dapat cair.

"(Gajinya sudah turun?) Perpes-nya dulu. Perpes selesai, baru tukinnya. Nanti tanya Pak Mensesneg," terang Dadan.

Sebelumnya, Dadan menyebut bahwa para pegawai BGN belum menerima gaji dan tukin sejak awal bertugas. Kondisi ini membuat penyerapan anggaran belanja pegawai masih rendah.

Mulanya, Dadan menjelaskan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini realisasinya baru Rp 2,38 triliun atau 3,36%.

Jumlah ini terdiri atas penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 triliun. Dadan mengatakan, salah satu penyebab dari penyerapan yang masih rendah ini karena pegawai BGN belum menerima gaji.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu ibu/bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Simak juga Video BGN soal Pencairan Tukin: Perpresnya Sudah Ada di Meja Mensesneg

(acd/acd)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melacak laporan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah.

"Lakukan tracing (pelacakan) mulai dari seperti apa bahan lokalnya, bagaimana penerimaan, penyiapan, pengelolaan, sampai distribusinya," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Netty menyampaikan laporan dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives CISDI tentang standardisasi penyediaan MBG, yang menyatakan hanya 17 persen makanan bergizi gratis memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

"Yang menjadi temuan CISDI juga, 45 persen menu yang disajikan adalah makanan ultra-proses, padahal justru kita ingin memberdayakan petani lokal dan mengenalkan pangan lokal," ujar dia.

CISDI juga memberikan beberapa catatan tentang kelayakan SPPG jika harus melayani 3.000-3.500 orang, padahal di Jepang misalnya, untuk makan bergizi gratis bagi siswa hanya melayani 500 orang.

"Di Brasil juga tidak boleh diberikan makanan ultra-proses untuk anak-anak sekolah. Praktik baik ini perlu dijadikan catatan bagi BGN agar kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap Program MBG," paparnya.

Ia juga meminta BGN mengoptimalkan koordinasi dan pelibatan aktif kementerian/lembaga terkait untuk memastikan respons yang cepat dalam menangani kasus keracunan makanan dan mencegah penyebaran lebih lanjut.

Selain itu, Komisi IX juga menyarankan BGN terus berkoordinasi dengan BPOM RI guna memastikan setiap mitra yang terlibat dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya tengah memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan MBG berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," katanya.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025