KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok.

Keduanya membahas dan mematangkan rencana kerja sama dalam menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

"Sore ini saya menerima Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok, kita sedang mendiskusikan kerja sama supaya bisa melindungi konsumen perumahan, saya mendukung rakyat untuk dilindungi secara konstitusi," kata Ara di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Dikatakan Ara, untuk memperkuat rencana kerja sama dalam menjamin hak konsumen di sektor perumahan diperlukan dasar hukum yang kuat untuk tindak lanjut berbagai aduan.

"Kita dukung penuh sesuai arahan Presiden Prabowo, doakan tidak hanya jumlah penanganannya juga kualitas penanganannya. Yang penting disiapkan dasar hukum untuk penegakan aturannya dari aduan-aduan konsumen di sektor perumahan," kata Ara.

Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok menimpali, rakyat berharap kecepatan tindak lanjut pengajuan semakin cepat ditangani dengan adanya kerja sama dengan Kementerian PKP.

"Terutama intuk mengatasi hal-hal yang tidak dipenuhi dalam perjanjian jual beli perumahan dan masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan cepat," tuntas mufti.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) seharusnya bersifat sukarela, tidak wajib.

Ia mengaku sudah bertemu dengan BP Tapera selaku penyelanggara untuk membahas peluang iuran Tapera sukarela.

Selain itu, Maruarar juga sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto tentang usulan iuran Tapera seharusnya sukarela.

"Memang saya sudah undang Tapera (BP Tapera), dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo), memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujar pria yang akrab disapa Ara itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (7/1).

Terkait penerapan iuran wajib Tapera berlaku pada 2027, Ara juga menyebut hal itu masih dibicarakan. Apalagi UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera kini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ara menyebut pemerintah akan menghormati dan mengikuti putusan hukum.

"Kan regulasinya (UU Tapera) sedang ada di MK. Kita mengacu di MK ya, kan sudah berproses," imbuhnya.

Pemerintah mewajibkan seluruh pekerja ikut program Tapera. Para pengusaha diminta mendaftarkan para pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.

Sebagai konsekuensi itu, pekerja harus membayar iuran sebesar 3 persen dari gaji. Besaran iuran itu 0,5 persen ditanggung atau dibayari oleh pengusaha. Sementara itu, 2,5 persen lainnya dibayar oleh pekerja.

Iuran tersebut akan dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10.

Namun, sifat wajib menjadi perserta ini menjadi polemik dan mendapat penolakan dari kelompok pekerja. Para buruh pun menggugat UU Tapera ke MK.

Para buruh menguji Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Tapera yang mengatur kewajiban pekerja dan pekerja mandiri ikut Tapera lantaran dinilai bertentangan dengan UUD 1945.