Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada profesor nyinyir mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berkelakar agar profesor itu belajar dengan Ustaz Adi Hidayat.

"Kita memberi program makan bergizi. Ada yang menentang, ada yang nyinyir. Dan yang nyinyir, kagetnya itu ada yang profesor nyinyir. Tapi tidak apa-apalah, biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan, tidak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang lapar," kata Prabowo saat meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025).

Prabowo menegaskan bahwa program makan bergizi bertujuan memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dengan sehat dan kuat. Ia menyebutkan, dari 4 anak, 1 anak di antaranya terbilang kurang gizi.

"Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh badannya karena kurang gizi. Yang jumlahnya itu cukup banyak. 25 persen dari 4 anak Indonesia, 1 kurang gizi," ujarnya.

Menurut Prabowo, pihak yang mengkritik tidak melihat bahwa ibu hamil juga menjadi bagian dari program MBG. Ia menyebutkan Indonesia satu-satunya negara yang memberikan makan bergizi gratis kepada ibu hamil. Padahal, itu sudah termasuk, dan banyak negara lain yang ingin ke Indonesia untuk belajar mengenai program MBG ini.

"Ini pakar-pakar ini tidak belajar, tidak baca. Program MBG itu mulai dari ibu hamil mungkin satu-satunya negara di dunia. Di mana ada program ibu hamil, tiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba kasih lihat di mana ada negara sekarang. Sudah-sudah sekali saya dapat surat dari pimpinan negara lain, ke Indonesia mau belajar tentang makan bergizi. Saya katakan kita belum, nanti akhir tahun baru kita selesai semua," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung adanya profesor, yang mengkritik pembangunan 80 ribu Koperasi Merah Putih tidak berguna. Padahal, menurut Prabowo, pembangunan koperasi yang akan memiliki gudang untuk hasil pangan itu, akan mengamankan kondisi pangan di desa.

"Saya baca kemarin ada profesor yang tanya, nggak ada gunanya kooperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan. Minimal 70 ribu koperasi merah putih baru, kalau bisa 80 ribu. Katanya tak ada gunanya," kata Prabowo.

"Karena gudangnya ada. Saya sedih tahun-tahun belakangan. Saya dulu ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) saya dapat laporan, Pak, di desa saya kita baru panen mangga yang paling bagus di dunia. Tapi tidak ada kendaraan untuk ambil. Setelah berapa hari, hasil mangga yang terbaik itu rusak. Nangis petani-petani di desa itu," lanjut Prabowo.

Prabowo berencana membangun gudang hingga kamar pendingin di tiap desa sehingga hasil panen aman sampai mau dijual oleh petani. Ia juga berharap tiap koperasi memilik satu truk supaya dapat mengangkut hasil panen itu.

Meski begitu, Prabowo menghormati segala kritik yang datang. Ia berharap para pihak yang mengkritik terbuka hatinya untuk melihat keluhan rakyat.

"Dan mudah-mudahan hatinya juga terbuka. Puluhan tahun keluhan rakyat itu untuk menurunkan semangat kita. Ini adalah aneh. Saya khawatir dari mana pribadi-pribadi semacam itu. Tapi enggak apa-apa. Kita demokrasi, silakan. Yang mau menyerah, silakan. Yang mau nyinyir, silakan. Yang mau kerja, ayo sama-sama kita. Kita tukang kerja. Kita buktikan," katanya.

Simak juga Video: Prabowo Heran Diejek soal Makan Bergizi: Profesor Pintar atau Bodoh?

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa dalam jangka pendek, kebijakan fiskal akan fokus untuk biayai program unggulan pemerintah seperti program makan bergizi gratis dan koperasi desa.

Tommy, sapaan Thomas Djiwandono, menjelaskan bahwa pemerintah ingin meningkatkan kualitas belanja agar lebih efisien dan efektif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto pun sempat mengintruksikan proses realokasi anggaran untuk belanja produktif.

Oleh sebab itu, belanja pemerintah ke depan akan fokus ke program unggulan yang diyakini memberikan efek pengganda besar seperti program makan bergizi gratis dan koperasi desa.

"Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong konvergensi regional antarprovinsi," ujar Tommy dalam acara HSBC Summit 2025, Selasa (22/4/2025).

Selain dua program unggulan itu, sambungnya, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk program yang diyakini memberikan dampak nyata ke masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah, percepatan penuntasan TBC, hingga renovasi sekolah.

Lebih lanjut, keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menyatakan pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga anggaran negara yang sehat. Oleh sebab itu, pemerintah masih berupaya menjaga defisit fiskal di bawah 3%.

Dia menyatakan ambang batas defisit fiskal 3% berfungsi sebagai jangkar kebijakan utama, memperkuat stabilitas makroekonomi, memperkuat kredibilitas kebijakan, dan mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Oleh sebab itu, Tommy mengaku APBN 2025 dirancang dalam upaya peningkatan pendapatan, efisiensi, dan produktivitas belanja. Caranya, dengan pelaksanaan reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah juga ingin meningkatkan pemerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, memperbaiki tata kelola, melakukan inovasi pelayanan publik, dan mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

"Selain itu, pemerintah memberikan insentif fiskal yang tepat sasaran, dan terukur pada berbagai sektor strategis untuk membantu mempercepat transformasi ekonomi," klaim Tommy.

Tambahan Pengeluaran APBN

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya sudah mengungkapkan akan menambah anggaran program makan bergizi gratis pada tahun ini dari yang awalnya Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun.

Sementara itu, Prabowo menargetkan pembangunan 80.000 koperasi desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sumber dana pembangunan puluhan ribu koperasi desa itu berasal dari anggaran belanja tidak terduga (BTT).

"Kalau belanja tidak terduga ini digunakan untuk ngejar yang sekarang, karena kan kita rencanakan 80.000 desa lebih ini akan di-launching di bulan Juli,” kata Tito kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

Tito menjelaskan, anggaran BTT untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan bagi daerah-daerah yang belum memasukan program tersebut dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan.

Sejalan dengan hal itu, Kemendagri telah menyiapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum bagi para Kepala Daerah agar dapat menggunakan BTT untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih paling lambat Juli 2025.

“Saya sudah siapkan nanti dengan izin Bapak Menko [Zulkifli Hasan], saya siapkan surat edaran Mendagri sebagai payung hukum kepala daerah-kepala daerah supaya nggak ragu-ragu. Kadang-kadang takut diperiksa gitu kan. Kita gunakan BTT, belanja tidak terduga,” tuturnya.