Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut dana jumbo senilai Rp750 triliun mengalir ke rakyat hingga desa. Dana jumbo itu diperuntukkan untuk pembangunan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulhas yang juga didapuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Nasional Pembentukan KopDes Merah Putih itu mengatakan bahwa Rp250 triliun dari total dana tersebut akan masuk ke desa. Dana ini akan mengalir ke KopDes Merah Putih.

Pasalnya, Zulhas mengungkap berdasarkan laporan yang diterima dari BUMN, dana bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagian besar hanya dikucurkan kepada 20 grup usaha pelat merah.

“Dana dari Himbara, dari perbankan itu, diambil dulu tahun ini Rp250 triliun kira-kira akan masuk ke desa-desa. Kemudian Rp300 triliun [untuk] KUR, juga akan masuk ke UMKM juga desa-desa,” kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (19/5/2025).

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan total anggaran MBG senilai Rp200 triliun. Namun demikian, Zulhas menuturkan bahwa pelaksanaan program MBG bukanlah suatu hal yang mudah.

“Tentu ada juga makanan bergizi. Makanan bergizi mudah-mudahan memang tidak mudah ini, mudah-mudahan akan lebih bagus hari-hari mendatang ya, kita sudah rapat satu kali,” ujarnya.

Alhasil, jika dihitung secara keseluruhan, Zulhas mengungkap pemerintah telah menggelontorkan dana senilai Rp750 triliun untuk masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Belum yang lain-lain, itu sudah hampir Rp750 triliun uang akan masuk ke rakyat, ke desa-desa. Ini sejarah baru,” imbuhnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan Presiden Prabowo Subianto bertekad agar tidak ada lagi kemiskinan dan kekurangan gizi di desa. Kepala Negara RI juga menginginkan agar masyarakat di desa hidup sehat, sehingga dibangun 80.000 KopDes Merah Putih di tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan membentuk 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih pada 12 Juli mendatang. Nantinya, KopDes/Kelurahan Merah Putih ini akan mulai beroperasi pada 28 Oktober 2025.

Zulhas menambahkan Presiden Prabowo juga tidak ingin masyarakat desa menerima harga bahan pokok yang mahal lantaran rantai pasok yang panjang.

“Presiden juga tidak ingin ditemukan banyak tengkulak-tengkulak. Pedagang-pedagang perantara, makelar-makelar, pinjol, judi online, karena masalah-masalah ini, rentenir,” imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengatakan dua program pemerintah yakni Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa 6–7 kali lipat.

"Jadi, dua program ini saja akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa yang diperkirakan akan meningkat tidak kurang 6 sampai 7 kali lipat pertumbuhan di setiap desa," kata Ariza, sapaannya, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, kata dia, status desa pun dapat berubah menjadi desa mandiri.

Hal tersebut disampaikan Wamendes Ariza saat menghadiri Festival Bangun Desa dan Kirab 1.000 Tenong di Lapangan Gelora Suradiwangsa Desa Sirukun, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada Rabu (14/5).

Secara khusus Wamendes Ariza menyampaikan Program MBG tidak hanya soal mampu meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi desa, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas desa.

Menurut Wamendes, kesuksesan pelaksanaan program-program tersebut bergantung pada partisipasi aktif beragam pihak terkait.

“Belum lagi program-program lain yang sedang dan terus dilaksanakan oleh pemerintah dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Semua program ini sangat bergantung pada kita semua untuk terlibat aktif dan berpartisipasi,” katanya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan akan ada 1.300 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten. Selain itu, pemerintah akan menggunakan mayoritas bahan baku lokal untuk menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kemarin saya baru saja bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Disampaikan bahwa akan ada 1.300 dapur di Provinsi Banten. Kemudian, 2,9 juta penerima manfaat, dan akan berputar Rp 15 triliun untuk urusan makan bergizi gratis," ujar Andra Soni di Pandeglang, Kamis (8/5/2025).

Selain itu, Andra menyebut pemerintah mengutamakan pasokan pangan lokal untuk program makan bergizi gratis, sehingga masyarakat desa harus memanfaatkan kondisi tersebut menjadi peluang ekonomi.

"85 persen merupakan bahan baku lokal, sehingga potensial bagi kita di desa untuk bisa menjadi supplier dari dapur-dapur yang akan dilaksanakan," katanya.

Agar desa bisa menjadi supplier bahan pangan program MBG, maka perlu dibentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pemprov memberikan dana kepada desa, yang salah satu peruntukannya bisa digunakan untuk membentuk badan hukum Kopdes Merah Putih.

"Untuk mempercepat proses terbentuknya Kopdes Merah Putih di Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten akan segera mencairkan bantuan desa sebanyak Rp 100 juta per desa, dan salah satunya bisa dipergunakan untuk biaya pembentukan Koperasi Desa," katanya.

Ia menyebut terdapat 1.552 desa dan kelurahan di Banten. Karena itu, Pemprov Banten akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun desa, seperti yang tercantum dalam program Asta Cita.

"80 persen wilayah Banten adalah pedesaan, sehingga kami sangat mendukung program Asta Cita ke-enam Bapak Prabowo. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di Banten, saya dan jajaran siap mendukung," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie buka suara soal rencana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa masuk dalam sektor perumahan. Rencana tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Fahri mengatakan di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Sekali lagi di desa itu adalah pelibatannya itu adalah koperasi dan BUMDES. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi," kata Fahri dikutip dari detikProperti.

Terkait hal itu, Budi Arie mengatakan Kopdes Merah Putih bergerak di semua sektor, termasuk sektor perumahan. Saat ini, pemerintah mewajibkan tujuh unit usaha yang wajib dijalankan, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan.

"Kita bergerak di semua sektor. Kopdes Merah Putih mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri atau Kementerian Perumahan Rakyat, itu bisa juga untuk perumahan di desa," kaga Budi Arie saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Budi mengatakan keterlibatan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan sudah menjadi pembahasan di dua kementerian tersebut. Meski begitu, Budi menyebut sifatnya masih belum resmi.

"Sudah, secara informal kita sudah bicara," jelas dia.

Saat ditanya lebih lanjut terkait peranan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan, Budi Arie menerangkan tergantung pada skemanya nanti. Saat ini, pihaknya tengah fokus pada pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih selama satu bulan ke depan.

"Ya nanti skemanya kita lihat. Tapi yang kita fokus dulu ke pembentukan ini sampai akhir Juni, awal Juni," imbuh Budi.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada profesor nyinyir mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berkelakar agar profesor itu belajar dengan Ustaz Adi Hidayat.

"Kita memberi program makan bergizi. Ada yang menentang, ada yang nyinyir. Dan yang nyinyir, kagetnya itu ada yang profesor nyinyir. Tapi tidak apa-apalah, biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan, tidak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang lapar," kata Prabowo saat meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025).

Prabowo menegaskan bahwa program makan bergizi bertujuan memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dengan sehat dan kuat. Ia menyebutkan, dari 4 anak, 1 anak di antaranya terbilang kurang gizi.

"Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh badannya karena kurang gizi. Yang jumlahnya itu cukup banyak. 25 persen dari 4 anak Indonesia, 1 kurang gizi," ujarnya.

Menurut Prabowo, pihak yang mengkritik tidak melihat bahwa ibu hamil juga menjadi bagian dari program MBG. Ia menyebutkan Indonesia satu-satunya negara yang memberikan makan bergizi gratis kepada ibu hamil. Padahal, itu sudah termasuk, dan banyak negara lain yang ingin ke Indonesia untuk belajar mengenai program MBG ini.

"Ini pakar-pakar ini tidak belajar, tidak baca. Program MBG itu mulai dari ibu hamil mungkin satu-satunya negara di dunia. Di mana ada program ibu hamil, tiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba kasih lihat di mana ada negara sekarang. Sudah-sudah sekali saya dapat surat dari pimpinan negara lain, ke Indonesia mau belajar tentang makan bergizi. Saya katakan kita belum, nanti akhir tahun baru kita selesai semua," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung adanya profesor, yang mengkritik pembangunan 80 ribu Koperasi Merah Putih tidak berguna. Padahal, menurut Prabowo, pembangunan koperasi yang akan memiliki gudang untuk hasil pangan itu, akan mengamankan kondisi pangan di desa.

"Saya baca kemarin ada profesor yang tanya, nggak ada gunanya kooperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan. Minimal 70 ribu koperasi merah putih baru, kalau bisa 80 ribu. Katanya tak ada gunanya," kata Prabowo.

"Karena gudangnya ada. Saya sedih tahun-tahun belakangan. Saya dulu ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) saya dapat laporan, Pak, di desa saya kita baru panen mangga yang paling bagus di dunia. Tapi tidak ada kendaraan untuk ambil. Setelah berapa hari, hasil mangga yang terbaik itu rusak. Nangis petani-petani di desa itu," lanjut Prabowo.

Prabowo berencana membangun gudang hingga kamar pendingin di tiap desa sehingga hasil panen aman sampai mau dijual oleh petani. Ia juga berharap tiap koperasi memilik satu truk supaya dapat mengangkut hasil panen itu.

Meski begitu, Prabowo menghormati segala kritik yang datang. Ia berharap para pihak yang mengkritik terbuka hatinya untuk melihat keluhan rakyat.

"Dan mudah-mudahan hatinya juga terbuka. Puluhan tahun keluhan rakyat itu untuk menurunkan semangat kita. Ini adalah aneh. Saya khawatir dari mana pribadi-pribadi semacam itu. Tapi enggak apa-apa. Kita demokrasi, silakan. Yang mau menyerah, silakan. Yang mau nyinyir, silakan. Yang mau kerja, ayo sama-sama kita. Kita tukang kerja. Kita buktikan," katanya.

Simak juga Video: Prabowo Heran Diejek soal Makan Bergizi: Profesor Pintar atau Bodoh?

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa dalam jangka pendek, kebijakan fiskal akan fokus untuk biayai program unggulan pemerintah seperti program makan bergizi gratis dan koperasi desa.

Tommy, sapaan Thomas Djiwandono, menjelaskan bahwa pemerintah ingin meningkatkan kualitas belanja agar lebih efisien dan efektif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto pun sempat mengintruksikan proses realokasi anggaran untuk belanja produktif.

Oleh sebab itu, belanja pemerintah ke depan akan fokus ke program unggulan yang diyakini memberikan efek pengganda besar seperti program makan bergizi gratis dan koperasi desa.

"Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong konvergensi regional antarprovinsi," ujar Tommy dalam acara HSBC Summit 2025, Selasa (22/4/2025).

Selain dua program unggulan itu, sambungnya, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk program yang diyakini memberikan dampak nyata ke masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah, percepatan penuntasan TBC, hingga renovasi sekolah.

Lebih lanjut, keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menyatakan pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga anggaran negara yang sehat. Oleh sebab itu, pemerintah masih berupaya menjaga defisit fiskal di bawah 3%.

Dia menyatakan ambang batas defisit fiskal 3% berfungsi sebagai jangkar kebijakan utama, memperkuat stabilitas makroekonomi, memperkuat kredibilitas kebijakan, dan mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Oleh sebab itu, Tommy mengaku APBN 2025 dirancang dalam upaya peningkatan pendapatan, efisiensi, dan produktivitas belanja. Caranya, dengan pelaksanaan reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah juga ingin meningkatkan pemerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, memperbaiki tata kelola, melakukan inovasi pelayanan publik, dan mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

"Selain itu, pemerintah memberikan insentif fiskal yang tepat sasaran, dan terukur pada berbagai sektor strategis untuk membantu mempercepat transformasi ekonomi," klaim Tommy.

Tambahan Pengeluaran APBN

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya sudah mengungkapkan akan menambah anggaran program makan bergizi gratis pada tahun ini dari yang awalnya Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun.

Sementara itu, Prabowo menargetkan pembangunan 80.000 koperasi desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sumber dana pembangunan puluhan ribu koperasi desa itu berasal dari anggaran belanja tidak terduga (BTT).

"Kalau belanja tidak terduga ini digunakan untuk ngejar yang sekarang, karena kan kita rencanakan 80.000 desa lebih ini akan di-launching di bulan Juli,” kata Tito kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

Tito menjelaskan, anggaran BTT untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan bagi daerah-daerah yang belum memasukan program tersebut dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan.

Sejalan dengan hal itu, Kemendagri telah menyiapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum bagi para Kepala Daerah agar dapat menggunakan BTT untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih paling lambat Juli 2025.

“Saya sudah siapkan nanti dengan izin Bapak Menko [Zulkifli Hasan], saya siapkan surat edaran Mendagri sebagai payung hukum kepala daerah-kepala daerah supaya nggak ragu-ragu. Kadang-kadang takut diperiksa gitu kan. Kita gunakan BTT, belanja tidak terduga,” tuturnya.