REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku, telah melaporkan keluhan korban Meikarta kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Hingga kini, proyek yang dirancang sejak satu dekade lalu belum kunjung kelar.

"Saya sudah sampaikan pengaduan paling banyak soal Meikarta, dan minta dituntaskan soal Meikarta, dan harus bertanggung jawab," ujar Ara, sapaan akrabnya, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Selain soal Meikarta, Ara juga melaporkan soal adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur (Timtim) di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kecurangan yang dimaksud adlaah temuan pembangunan rumah tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Saya sudah laporkan soal rumah bagi eks pejuang Timor-Timur ini kepada Presiden RI karena tentu Pak Presiden RI Prabowo Subianto pernah berjuang untuk Merah Putih di sana dan sangat concern soal ini," ujarnya.

Ara telah melaporkan dua keluhan tersebut, yakni mengenai pengaduan konsumen Meikarta dan adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden RI dan kedua keluhan itu diminta untuk dituntaskan. "Dua hal ini saya sudah laporkan dan diminta dituntaskan. Hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan," katanya.

Karena itu, Ara akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady terkait penyelesaian korban Meikarta pada pekan depan. Ara akan memanggil direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Doha, Qatar usai mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatan ke negara Timur Tengah.

Pertemuan itu, kata Ara, akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan. Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta guna memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan siap tuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta.

"Saya berharap, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, konsumen Meikarta dapat segera mendapatkan hak mereka, sehingga harapan memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri PKP Maruarar Sirait kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang Jawa Barat di masa kepemimpinannya.

Kali ini Menteri PKP mengadakan pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Langkah tegas Menteri PKP ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian PKP bekerja untuk membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari ulah pengembang nakal di sektor perumahan.

Menteri PKP menegaskan, kebahagiaan rakyat sangat bergantung pada tanggung jawab pengembang , termasuk dalam proyek ambisius seperti Meikarta karena keluhan konsumen terkait proyek Meikarta yang hingga kini belum menemui titik terang.

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan.
Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," kata Ara.

Adapun kesimpulan dari pertemuan kali ini antara Kementerian PKP dengan pihak Pengembang Meikarta dan pihak konsumen adalah pengumpulan dokumen konsumen yang diserahkan kepada pihak manajemen Meikarta untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data.

Pertemuan serta mediasi antara pengembang Meikarta dan konsumen dipimpin oleh Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari. Turut hadir perwakilan dari Meikarta yakni pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) serta masyarakat yang menjadi konsumen Meikarta.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan memanggil Bos Lippo GroupJohn Riady terkait penyelesaian masalah proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

“Memang kita kemarin, saya sudah ketemu sama Pak John Riady. Harusnya datang hari ini. Kita akan selesaikan itu,” tegas Ara merespons keluhan dari beberapa konsumen korban Meikarta di kantornya, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Namun demikian, Ara meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur agar memanggil kembali pewaris ketiga Lippo Group tersebut.

Dia mengungkapkan akan mengundang John Riady usai libur Lebaran 2025.

Namun demikian, dirinya meminta agar pihak Meikarta bisa bertemu dengan para korban esok hari.

“Boleh enggak saya minta, Pak? Ini hari apa, Pak? Besok kan hari kerja terakhir, kan? Besok Bapak undang Meikarta ketemu mereka,” ungkap dia.

Adapun Ara telah meluncurkan layanan aduan perumahan mirip 911 di Amerika Serikat bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Peluncuran layanan ini dihadiri oleh beberapa pihak, termasuk beberapa korban dari proyek Meikarta.

“Hari pertama sudah datang dari Mekarta. Coba berdiri dari Meikarta,” tegas Ara saat berdialog dengan beberapa konsumen Meikarta di sela/sela peluncuran BENAR-PKP.

Para konsumen yang menjadi korban proyek tersebut hanya meminta agar uang telah dibayarkan bisa dikembalikan kembali.