Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengapresiasi Polri yang telah membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Dadan mengatakan fasilitas SPPG yang dibangun Polri seperti SPPG Polri di Pejaten, Jakarta Selatan ini memiliki standar dan fasilitas yang sangat baik.

Menurut Dadan, kualitas SPPG Polri memiliki standar tinggi dan memenuhi 4 standar yang ditetapkan oleh BGN. Yakni standar pemenuhan kebutuhan kalori, komposisi gizi, higienis dan keamanan pangan.

"Saya sangat senang karena kualitas yang dibangun pun tidak main-main. Jadi betul-betul kualitas dengan standar tinggi, dengan 4 standar," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

"Satu, aspek pemenuhan kebutuhan kalori. Kedua, terkait dengan komposisi gizi. Yang ketiga, aspek higienis.Yang keempat, keamanan pangan, dan di SPPG Polri ini keempat-empatnya sudah lengkap," jelasnya.

Dadan mengatakan, setiap makanan yang akan didistribusikan ke sekolah dari SPPG Polri melewati proses pemeriksaan yang ketat dari ahli gizi. Dadan juga memuji peralatan distribusi yang dimiliki sudah luar biasa.

"Bahkan di dalam itu, sebelum makanan dikirim itu sudah dicek oleh para ahli, sehingga seluruh yang dikirim ke lokasi itu sudah aman dari segi bahan baku dan juga hasil masaknya memenuhi standar kesehatan yang dibutuhkan," ujarnya.

"Jadi keempat standar itu sudah dipenuhi, kita lihat bangunannya juga sangat bagus, sangat higienis, kemudian keamanan pangannya sudah demikian, kelengkapannya juga sudah mendukung itu semua serta peralatan untuk distribusinya juga luar biasa," katanya.

Dadan berharap, kerja sama antara Polri dengan BGN dapat terus ditingkatkan. Dia juga berharap, ke depan, Polri bisa membangun hingga 1.000 SPPG di seluruh wilayah Indonesia.

"Tadi kami mendengar cukup senang, karena Polri sudah merencanakan akan membangun 542, saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1.000," ujarnya.

Menurut Dadan, dukungan dari Polri juga mempercepat cakupan penerima manfaat MBG yang ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

"Karena 1.000 pun itu baru 3 persen dari kebutuhan, dan kelihatannya dengan langkah serius dari gugus tugas Polri yang luar biasa, saya optimis nanti di bulan September seluruh fasilitas yang kita butuhkan untuk melakukan percepatan bisa diperoleh, sehingga target dari Pak Presiden Republik Indonesia agar 82,9 juta penerima manfaat dapat dilayani di akhir tahun menjadi sangat terlihat hilalnya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendikdasmen Abdul Mu'ti juga mengapresiasi peresmian SPPG Polri. Menurut Mu'ti, kementeriannya adalah penerima manfaat terbesar dari program MBG.

"Kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri atas dukungan terhadap program Makan Bergini Gratis yang kami sebagai penerima manfaat yang paling besar dari program ini, mudah-mudahan dapat menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk membangun generasi yang sehat, generasi yang kuat," ucap Mu'ti.

Dia berharap siswa-siswi penerima manfaat MBG dapat belajar lebih rajin. Dia juga mengajak semua pihak bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Kepada anak-anak sekalian, para murid di sekolah-sekolah kita, di semua jenjang, yang sudah menerima Makan Bergizi Gratis ini, jangan lupa untuk tetap rajin belajar, tetap semangat, kalian adalah harapan Indonesia di masa yang akan datang," katanya.

"Terima kasih sekali lagi Bapak Kapolri dan seluruh jajaran atas program ini, dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari sinergi dan ikhtiar kita bersama-sama untuk membangun dan mewujudkan Indonesia Emas 2045," harapnya.

Foto: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaunching Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. (dok. ist)

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan launching Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Korps Bhayangkara berkomitmen mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Agenda ini dilaksanakan di SPPG Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, hari ini. Kapolri hadir didampingi Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri serta para PJU Mabes Polri.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

TNI Angkatan Laut (TNI AL) menyiapkan 10 dapur umum untuk mendukung program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada 6 Januari mendatang.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan dapur-dapur umum disiapkan di markas-markas TNI Angkatan Laut. Ali menyebut pihaknya siap membuat total 96 dapur umum jika menerima anggaran yang cukup.

"Untuk mendukung makan siang bergizi, itu yang sudah siap ini 10 titik. Tapi kita targetnya 18 titik ya bahkan kalau nanti didukung anggaran yang cukup, kita bisa sampai dengan 96 titik. Hal ini kita siapkan di seluruh pangkalan atau markas-markas yang ada di angkatan laut," kata Ali dalam konferensi pers, Jumat (3/1).

Sebanyak 10 dapur umum TNI AL yang siap beroperasi untuk mendukung program makan bergizi gratis itu berada di Brigif 1 Marinir, Seskoal, Pusdikmar, Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, serta Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang.

Kemudian di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung dan Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Batam.

"Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan markas-markas yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebenarnya bisa digunakan apabila anggarannya cukup untuk membangun dapur. Tapi tempat sudah kita siapkan," katanya.

Di sisi lain, ia mengatakan TNI AL siap mengerahkan dapur-dapur mobile-nya yang ada di batalyon-batalyon perbekalan dan dan peralatan (yonbekpal) Korps Marinir TNI AL.

"Kita ada beberapa dapur lapangan yang bisa mobile," ujar Ali.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai berjalan pada 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," ujar Dadan, seperti dikutip DetikFinance, Senin (30/12/2024).

Namun, Dadan belum bisa mengungkap daerah mana yang menjadi titik awal implementasi program tersebut.

"Saya lapor Presiden (Prabowo Subianto) dulu," ujarnya.