Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 triliun untuk mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Saat ini di NTT baru terdapat 17 SPPG. Anggaran sebesar Rp9 triliun akan digunakan untuk membangun 696 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTT,” kata Kepala BGN Dadan Hindayani dalam keterangan yang diterima ANTARA di Kupang, Rabu.

Hal ini disampaikannya di hadapan Gubernur NTT Melki Laka Lena dan 22 Kepala Daerah se-NTT yang beraudiensi dengan dirinya di Jakarta.

Gubernur NTT sendiri mengajak seluruh kepala daerah di NTT ke Jakarta untuk berkoordinasi bersama Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung pembangunan di NTT.

Kepala BGN menambahkan bahwa dengan akan adanya tambahan 696 SPPG, layanan pemenuhan gizi akan mencakup 1,5 juta siswa, dengan setiap unit rata-rata melayani 3.000 anak.

Dia menambahkan bahwa dari total anggaran, 85 persen akan digunakan untuk pengadaan bahan baku, sedangkan 15 persen lainnya dialokasikan untuk pembiayaan jasa, termasuk tenaga pemasak dan pekerja lainnya.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan bahwa Program MBG ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

Dalam rilis juga disebutkan bahwa dukungan dari pemerintah pusat melalui BGN mendapat tanggapan positif dari Gubernur dan Para Kepala Daerah yang akan berdampak positif bagi masyarakat NTT.

"Kami menyambut baik program ini, karena memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian daerah. Dana Rp9 triliun ini jumlahnya dua kali lipat dari APBD NTT,” kata Melki.

Menurut dia, kesempatan besar itu akan menggerakkan ekonomi rakyat guna mendukung Program MBG ini.

Kunjungan ke Kemendikdasmen RI usai menemui Kepala Badan Gizi Nasional, Gubernur Melki bersama Para Bupati/Walikota bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti bersama jajarannya.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah NTT dan Kemendikdasmen dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

"Kami melakukan pertemuan bersama Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai momentum penting dalam menyusun langkah strategis untuk menghadapi tantangan pendidikan di NTT, sekaligus memastikan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di NTT dapat tercapai melalui sinergitas Pemerintah Daerah dan Pendidikan Dasar dan Menengah," ujar orang nomor satu di NTT itu.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) khususnya di Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mulai pada April 2025.

"April setelah Lebaran sudah bisa beroperasi," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan di Desa Koa, Kabupaten TTS, Rabu.

Hal ini disampaikannya usai meninjau lokasi SPPG yang akan menjadi mitra BGN dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah yang masuk dalam daerah 3T tersebut.

BGN sendiri, ujar dia berusaha secepat mungkin untuk mengoperasikan SPPG tersebut, dengan mempersiapkan peralatan-peralatan yang mendukung untuk program tersebut.

Secara umum ujar dia BGN setuju dan siap membantu SPPG Yang dikelola oleh Yayasan Titian Harapan tersebut yang nantinya akan memasak untuk 1.200 anak sekolah di Kecamatan Mollo Barat itu.

Sementara itu Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah NTT, NTB, Bali, Maluku dan Maluku Utara Florencio Mario Vieira mengatakan bahwa saat ini sudah ada 17 titik SPPG yang beroperasi di NTT dengan jumlah murid yang menikmati diperkirakan mencapai 45an ribu murid di seluruh NTT.

"Minggu depan nanti akan ada dua lagi yang akan beroperasi di Flores," ujar dia.

Mario menambahkan bahwa dengan adanya MBG di desa tersebut sudah pasti akan meningkatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat.

Karena setiap hari dapur SPPG harus menyiapkan sayur, telur, serta daging. Tentunya semuanya diambil dari masyarakat di desa tersebut.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang mengalokasikan anggaran Rp 2 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program andalan Presiden Prabowo Subianto itu pertama dilaksanakan di Kota Kupang dan dipantau langsung oleh Pj Wali Kota Kupang, Linus Lusi, pada Senin (13/1/2025).

"Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kota (Kupang) kurang lebih Rp 2 miliar untuk mendampingi kegiatan itu, sedangkan anggaran lainnya dari pemerintah pusat," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumuliahi Djami, dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Pemerintah Kota Kupang, dia berujar, sangat siap untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis tersebut. Ia menyebut program tersebut menyasar sekitar 70 ribu siswa di Kota Kupang.

"Kurang lebih ada 70 ribu siswa, mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP sangat siap menerima program Makan Bergizi Gratis," terangnya.

Sebelumnya, Staf Ahli Badan Gizi Nasional, Florencio Mario Vieria, menjelaskan tahap pertama program MBG di Kota Kupang dimulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Alak. Program tersebut melayani 3.138 balita, anak, dan ibu menyusui yang tersebar di tujuh sekolah dan posyandu.

Setelah Kecamatan Alak, Mario berujar, SPPG akan dibuka pada Kecamatan Kelapa Lima dan Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. "Dalam waktu dekat akan dibuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Kelapa Lima dan Oebobo," ujar dia.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...