TANGERANG, KOMPAS.com - Dapur makan bergizi gratis (MBG) akan dibangun di Kota Tangerang. Hal ini untuk mendukung pemerintah pusat merealisasikan program nasional pemenuhan gizi masyarakat.

Adapun lokasi pembangunan dapur MBG di wilayah Kecamatan Ciledug, Larangan dan Karawaci.

"Sebagai tindaklanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional dan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten, Pemkot Tangerang siap mempersiapkan lokasi pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Wali Kota Tangerang, Sachrudin dikutip dari Tribuntangerang.com, Selasa.

Sachrudin mengatakan lahan yang disediakan untuk membangun dapur MBG di Larangan seluas 9.811 meter persegi, Kecamatan Karawaci seluas 1.969 meter persegi dan Kecamatan Ciledug seluas 1.964 meter persegi.

"Kami telah menyiapkan tiga bidang lahan yang berlokasi di Kecamatan Ciledug, Larangan, dan Karawaci sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendukung program nasional pemenuhan gizi untuk generasi penerus bangsa," paparnya.

Menurut Sachrudin, program MBG sangat penting bagi generasi masa depan bangsa dan sejalan dengan program utama 3G yang diusung oleh Pemkot Tangerang.

"Gizi yang cukup dan merata adalah pondasi penting bagi generasi masa depan. Maka kami tidak ragu untuk memberi dukungan penuh demi tercapainya target nasional ini," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut, dibutuhkan 1.388 SPPG di seluruh kabupaten dan kota se-Banten untuk dapat menjalankan program MBG.

"Provinsi Banten ini termasuk yang besar (jumlahnya), target kami itu harus melayani 2,9 juta siswa dan itu belum termasuk ibu hamil dan menyusui," kata dia.

Menurutnya, saat ini baru terdapat 35 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Banten yang siap mengakomodir pelajar dari berbagai sekolah.

Guna mendukung program tersebut, kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten diminta mengusulkan minimal tiga lokasi rencana pembangunan SPPG di masing-masing daerah.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten yang responsif dan proaktif mendukung Program Makan Bergizi Gratis ini," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com dengan judul"Pemkot Tangerang Sediakan Lahan 13.744 Meter Persegi untuk Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis."

Tangerang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji meminta kader tim pendamping keluarga untuk memastikan makanan bergizi gratis (MBG) dikonsumsi oleh ibu hamil atau ibu menyusui atau anak non-PAUD, bukan anggota keluarga lainnya.

"Jangan sampai MBG ini dikonsumsi oleh anggota keluarga lainnya. Ini tugas kader TPK di setiap daerah dalam melakukan pemantauan," kata dia usai acara pemberian MBG kepada ibu menyusui di Tigaraksa, Tangerang, Banten, Senin.

Ia mengatakan kegiatan pemantauan ini bukan hal yang gampang. Sebab menu dari MBG tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil atau ibu menyusui atau anak non-PAUD.

Manfaat lain dari MBG ini, kata Wihaji, adalah menekan kasus stunting yang sedang digencarkan oleh Presiden Prabowo dengan penanganan dari hulu.

"Kalau makanan itu dikonsumsi anggota lain, maka nanti akan tidak kena sasaran. Maka itu, pemantauan penerima manfaat mengkonsumsi MBG adalah hal utama," ujarnya.

Sementara itu dari pantauan lapangan yang dilaksanakannya, sasaran penerima manfaat sudah sesuai. Begitu juga dengan menu makanan yang diberikan telah merujuk pada aturan dari Kementerian Kesehatan.

"Tugas kami di Kemendukbangga untuk melakukan pemantauan dari mulai distribusi, makanan dikonsumsi oleh penerima manfaat hingga perkembangan dari ibu hamil dan menyusui," ujarnya.

Menteri juga mengatakan pendistribusian MBG menggunakan sepeda motor pada hari ini karena disesuaikan dengan tugas kader nantinya dalam menjangkau gang pemukiman warga.

"Ini lebih efektif dan bisa masuk ke gang serta lebih efisien jika dibandingkan menggunakan mobil yang anggarannya pasti besar," ujarnya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Seorang pria berinisial TA tewas saat bekerja di sebuah kluster perumahan di Cipondoh, Kota Tangerang. Korban tewas setelah terjatuh dari lantai 3.

"Korban mengalami luka berat di bagian kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (22/2/2025).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.15 WIB. Saat itu korban sedang melakukan pekerjaan membuat tangga.

"Saat itu korban sedang mengelas di lantai 3 dan tiba-tiba korban terjatuh di sebelah rumah tempat di mana korban bekerja," jelasnya.

Kejadian itu awalnya diketahui salah satu saksi rekan kerja korban. Rekan korban yang sedang berada di dalam rumah mendengar suara seperti benda jatuh di sebelah.

"Saksi kemudian mengecek ke lantai 3 dan, setelah dilakukan pengecekan, saksi melihat korban sudah tergeletak dan tak sadarkan diri," ungkapnya.

Saksi kemudian meminta tolong kepada sekuriti perumahan, mengingat posisi korban jatuh ada di rumah tetangga di mana korban bekerja.

"Kasusnya saat ini ditangani Polsek Cipondoh," pungkasnya.

(mei/jbr)

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan komposisi anggaran untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang sebelumnya 75:25 menjadi 50:50 bisa diterapkan pada triwulan ke-II tahun ini. Hal itu dilakukan dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, saat ini dengan alokasi dana untuk 2025 kurang lebih Rp 28,7 triliun untuk 220 ribu unit rumah. Menurutnya hal itu bisa didesain dengan skema pembiayaan yang tetap memperhatikan daya beli dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) namun outputnya bisa meningkat.

"Karena selama ini skemanya kan 75% itu dana APBN FLPP yang kita kelola, 25%-nya perbankan. Dengan kolaborasi dengan teman-teman perbankan bagaimana kalo skemanya diubah nih APBN-nya 50%, dana perbankannya 50% sehingga leverage outputnya bisa meningkat seperti itu," katanya di Kota Tangerang, Banten, Selasa (14/1/2025).

Hingga saat ini, pihaknya dengan beberapa stakeholder lainnya masih melakukan penghitungan serta menyiapkan aturan untuk skema baru itu. Meski demikian, ia menargetkan skema pendanaan 50% APBN dan 50% perbankan ini sudah bisa diterapkan pada triwulan ke-II tahun ini.

"Kita targetkan mudah-mudahan di triwulan II skema baru itu sudah mulai berjalan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sempat bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas persiapan perubahan proporsi untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ara mengungkapkan, pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut. Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, ia ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Adanya perubahan proporsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/1/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/zlf)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Rusunawa Griya Cipta Kedaung, Kota Tangerang, Banten. Rusun itu dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Tangerang.

Rusun tersebut dibangun dengan anggaran Rp 45,3 miliar. Isinya ada 70 unit hunian dengan kapasitas 230 orang.

"Tadi di sini kita tanya, luar biasa ya ketemu dengan ibu pemulung satu orang, kamarnya tiga. Ada bapak tadi juga kamarnya tiga kerjanya pemulung. Dia bekerja untuk nyekolahkan anaknya bapak itu. Saya rasa luar biasa ya. Pemulung bisa dapat rumah susun," kata Maurar Sirait saat meresmikan rusun di Kedaung, Kota Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Menteri yang dipanggil Ara itu menceritakan bahwa pemulung itu bahagia bisa mendapatkan hunian yang layak di Rusun Kedaung. Semua fasilitas utamanya dapat digunakan dengan baik.

"Hari ini saya bahagia bersama Pak Mendagri, karena lihat pemulung ngomong sendiri ada tiga tadi, bisa dapat kesempatan rumah susun yang sangat baik. Airnya bagus, kemudian juga fasilitasnya baik. Tinggal tadi, izin Pak Wali Kota, mohon keamanan warga disini supaya warganya aman," ungkap Ara.

Menurutnya program rusun untuk MBR ini adalah kebijakan yang pro rakyat. Dia berharap semakin banyak program pro rakyat yang dicanangkan pemerintah.

"Saya pikir inilah kerakyatan dan pro rakyat yang dimaksud oleh Presiden Prabowo dan kami pembantunya Pak Mendagri dan saya dan semua teman-teman Kabinet Merah Putih harus menjalankan program yang pro rakyat, yang nyata di lapangan," ucap dia.

Ara melanjutkan, beberapa waktu lalu dia melaksanakan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Serang, Banten. Katanya, di sana banyak MBR yang mendapat manfaat dari program-program yang sudah dijalankannya.

"Saya pikir kalau dua minggu lalu saya di Serang ngasih tukang jual ayam, mi bakso sama tukang jual sayur, pegawai Alfamart bisa nyicil rumah di serang. Ya kurang lebih tiga minggu lalu saya di sana," katanya.

(taa/taa)

Tangerang -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau layanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tangerang. Dia mendapati warga yang mengurus PBG kelar hanya dalam 59 menit.

"Dengan di bawah Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, ukurannya jelas gitu, yang lama dibuat cepat gitu. Ini kan super ya, bayangin aturannya 45 hari. Realitanya kadang-kadang udah 2 bulan, 3 bulan. Ini bisa 59 menit. Apa nggak bahagia rakyat itu?" kata Maruarar Sirait, kepada wartawan di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Menurut pria yang akrab disapa Ara, tugas pemerintah di manapun adalah melayani rakyat. Efektivitas diperlukan agar mempermudah dan menguntungkan rakyat.

"Saya pikir ini suatu sejarah baru ya, bagi pelayanan publik, bagi Indonesia gitu. Dan ini sangat menguntungkan rakyat. Karena tadi mungkin ibu spare waktunya berapa jam, dia nggak mengira 59 menit udah selesai. Dan kita juga masih adil kalau memang bukan masyarakat berpenghasilan rendah, ya harus tetap bayar," jelas dia.

Ara menerangkan, warga yang dia temui tadi tidak termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun mereka mendapat keuntungan sebab waktu mengurus PBG tidak lama.

"Jadi itu harus berkeadilan. Kebijakan negara itu hadir tuh ya begitu, bukan sama rata gitu ya. Penghasilan tinggi, sedang sama rendah disamakan bukan begitu," ucap dia.

(idn/idn)

inilah wujud kolaborasi kita bersama antara pusat dan daerah

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI (PKP) mengungkapkan Rusunawa Cipta Griya Kedaung di Kota Tangerang mempunyai fasilitas yang layak diadopsi di daerah lain.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Tangerang Selasa mengatakan Rusunawa Cipta Griya Kedaung menjadi salah satu bukti konkret dari kolaborasi antar pemangku kebijakan dalam menyediakan ruang hunian yang terjangkau.

"Rusunawa Cipta Griya Kedaung berhasil memproyeksikan ruang huni dengan fasilitas yang lengkap untuk semua kalangan masyarakat, mulai dari guru honorer sampai pemulung di Kota Tangerang," kata Maruar Sirait didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnivian dan Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin, selepas menandatangani peresmian Rusunawa Cipta Griya Kedaung Kota Tangerang, Selasa.

Dirinya juga mengapresiasi pembangunan rusun yang berdiri di atas lahan seluas 3.856 meter persegi milik Pemerintah Kota Tangerang tersebut sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

"Seperti yang dicetuskan pak Pj Wali Kota tadi ya, Kolaborasi Wujudkan Visi. Ini sangat bagus ya karena inilah wujud kolaborasi kita bersama antara pusat dan daerah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Ara bersama Tito didampingi Dr. A. Damenta dan Dr. Nurdin turut menyapa sekaligus ngopi bareng para penghuni rusun.

"Ini luar biasa karena tadi kita ngobrol bareng penghuni rusun yang berprofesi sebagai pemulung, tentunya ini sesuatu yang luar biasa karena pemulung bisa menghuni rumah dengan fasilitas lengkap dan bahkan hingga 3 kamar, dengan harga yang murah. Inilah yang disebut dengan keberpihakan," katanya.

Pj Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin mengatakan rusun tersebut tidak hanya menyasar squater atau pemulung melainkan juga menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lainnya.

"Seperti penghuni bantaran Sungai Cisadane, pekerja serabutan dan juga masyarakat yang terdampak pembebasan lahan untuk pembangunan dengan konsep Urban Renewal atau peremajaan kawasan yang semula hunian tapak atau landed housing menjadi hunian bertingkat atau vertical housing," ungkap Dr. Nurdin.

Rusun Cipta Griya Kedaung memiliki 70 unit dengan kapasitas 230 hunian dengan tipe yang bervariasi mulai dari tipe manula, hingga tipe 18A sampai tipe 36c yang dilengkapi dengan klinik, minimarket dan juga ruang penjaga serta kios-kios.

Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tangerang Decky Priambodo menambahkan, Rusunawa Cipta Griya Kedaung mempunyai fasilitas terbaik yang ada di Provinsi Banten.

Berbagai fasilitas unggulan mulai dari kapasitas yang besar (70 unit), ruang terbuka hijau, akses ramah disabilitas, solar panel, sampai dibangun dengan sistem yang ramah lingkungan (green building).

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah menyiapkan kado di awal tahun perumahan rakyat. Beberapa pajak akan dibuat menjadi 0%.

Salah satunya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang bakal dihapus. BPHTB sendiri dibayarkan sebesar 5% dari nilai obyek pajak.

Dia bilang sudah ada surat keputusan bersama (SKB) antara 3 Menteri yang dibuat untuk melandasi kebijakan tersebut. Tepatnya antara dirinya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan juga Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

"Kita sudah membuat SKB, Mendagri, Menteri PU dan kami (Menteri PKP), itu bagaimana BPHTB itu bisa 0%, yang harusnya bayar 5% dan itu sangat membantu rakyat," terang Pria yang biasa disapa Ara itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan insentif untuk pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian rumah sampai maksimal harga Rp 2 miliar. PPN akan diterapkan menjadi 0%.

Kemudian ada juga insentif untuk pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). "PBG untuk bangunan gedung, ya itu juga 0%," jelas Ara.

Khusus untuk PBG, pengurusannya juga akan dipercepat menjadi hanya 10 hari dari awalnya 45 hari. Bahkan, khusus untuk Kota Tangerang pengurusan bisa dilakukan hanya 4 jam.

"Dulu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari," tutur Ara.

(hal/hns)

TANGERANG, investor.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyatakan siap melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah mulai awal tahun 2025. Kesiapan tersebut setelah Pemkot melakukan uji coba MBG di berbagai tempat serta mengevaluasinya. 

Pj Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan, evaluasi program uji coba MBG telah melibatkan berbagai pihak, antara lain penyedia makanan, kepala sekolah SD dan SMP, pengawas pendidikan, serta perangkat daerah terkait. 

"Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mendapatkan umpan balik guna meningkatkan kesiapan dalam implementasi program tahun 2025," ujar Pj Wali Kota Tangerang Nurdin, Rabu (18/12/2024).

Menurut Nurdin, evaluasi uji coba MBG yang sudah dilaksanakan menjadi momentum penting untuk melihat hasil dan masukan dari berbagai pihak, baik dari siswa, guru, orang tua, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dijelaskan Nurdin,  dalam pelaksanaan uji coba sebelumnya, tercatat ada 9 penyedia yang terlibat dan melayani 113 sekolah dengan total 66.899 siswa tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan tata kelola program makan bergizi gratis sejalan dengan petunjuk teknis yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

"Tentu kami akan menyesuaikan pelaksanaan MBG dengan arahan pemerintah pusat. Pemkot juga telah mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk program ini," ungkapnya.

Program uji coba MBG, yang berlangsung mulai Agustus hingga November 2024, mendapat dukungan dan respons positif dari berbagai elemen masyarakat.

"Hasil evaluasi menunjukkan, para siswa merasa senang dengan program ini, sementara orang tua menyambut baik manfaat program bagi tumbuh kembang dan konsentrasi belajar anak-anak mereka," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin, menyampaikan, program uji coba telah berjalan dengan baik dan akan diperluas pada 2025. 

Sebanyak 113 sekolah terlibat dalam tahap uji coba, dan pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30,8 miliar untuk pelaksanaan program MBG tahun 2025.

Program MBG, diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi muda kota Tangerang. Pemantauan dan evaluasi berkala juga akan terus dilakukan oleh tim gabungan guna memastikan kualitas makanan dan efektivitas program terhadap kesehatan siswa.

"Melalui program ini, kami ingin mewujudkan generasi muda Kota Tangerang yang sehat, cerdas, dan produktif. Kami juga siap bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan program ini pada 2025," tandas Jamaluddin.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TANGERANG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

Sebab, pihaknya telah melaksanakan uji coba MBG di 114 sekolah dasar (SD) di Kota Tangerang. Itu menjadi bukti kesiapaan terhadap program MBG.

"Sekolah sudah terbiasa. Jadi insya Allah siap melaksanakannya di tahun depan," ujar Jamaluddin melalui keterangannya, Senin (2/12/2024).

Pihaknya juga telah melaksanakan evaluasi secara menyeluruh, baik dari segi pelaksanaan di sekolah maupun penyedia makanan dalam proses uji coba MBG sejak Agustus 2024.

"Dari sisi penyedia, kami terus meningkatkan kualitas, termasuk rasa dan takaran gizi, agar lebih sempurna," kata dia.

Adapun, untuk anggaran program MBG, pihaknya telah memasukannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berharap ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat.

"Kami telah menganggarkan program MBG dalam APBD dan diharapkan mendapatkan dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat," imbuh dia.

Diketahui, DPRD Kota Tangerang menyetujui alokasi anggaran Rp 30 miliar untuk program MBG di sekolah pada 2025.

Anggaran ini ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang tahun 2025.

"Kami baru saja menyelesaikan amanah penetapan anggaran untuk realisasi program Makan Bergizi Gratis pada tahun depan sebesar Rp 30 miliar," ujar Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam dalam keterangannya, Senin.

Selain itu, anggota dewan akan mengawal program ini hingga terlaksana dengan baik.

Program ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat.

Oleh sebab itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan kelancaran program ini.

DPRD juga akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pelaksanaan.

"Kami bersama pemerintah daerah masih menunggu mekanisme pelaksanaan dari pemerintah pusat, sekaligus terus melakukan persiapan dengan mempertimbangkan banyak masukan, termasuk dari Kota Tangerang," kata dia.

TANGERANG - Sebanyak 1.687 warga di Perumahan Garden City, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang terdampak akibat jebolnya Tanggul Leduk usai hujan deras yang melanda sejak Sabtu (23/11/2024).

"Tercatat 1.687 warga terdampak atau sekitar 600 KK yang sudah dievakuasi petugas," kata Camat Periuk Nanang Kosim, Minggu (24/11/2024).

?Sebagian mengungsi di kerabat terdekat, di tiga posko pengungsian, dan sebagian bertahan di rumah dengan ketinggian air 30 cm,? sambungnya.

Warga yang mengungsi di posko pengungsian telah mendapatkan logistik dan sudah menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Semua bantuan makan dan logistik sudah disalurkan, kesehatan warga juga terpantau aman oleh Dinkes," ujarnya.

Kepala DPUPR Kota Tangerang Taufik Syahzaeni menuturkan saat ini pihaknya telah menerjunkan 90 personel untuk memasang kisdam dan pagar bambu dari jebolnya tanggul sepanjang 10 meter.

"Sambil menunggu proses kisdam yang dimaksimalkan atau diperbaiki, kami juga sudah menyiapkan 15 pompa air di sepanjang tanggul Perumahan Garden City Periuk," ucapnya.

Tangerang Selatan (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten melaporkan sebanyak sembilan kawasan permukiman warga terendam banjir akibat hujan deras.

Anggota Pusat Data dan Informasi pada BPBD Kota Tangsel, Sutrisno, di Tangerang, Senin, menyampaikan, banjir terparah berlokasi di Taman Mangu, Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren.

Di wilayah itu tanggul sementara yang baru dibuat oleh pemerintah setempat kembali jebol. "Ketinggian air sedada orang dewasa," katanya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun hingga pukul 19.12 WIB tercatat sembilan titik lokasi banjir yang merendam permukiman warga di Kota Tangsel.

Adapun lokasi terdampak antara lain di RW 07 Perum MA Pamulang Timur, di mana ketinggian muka air 40 sentimeter. Kemudian di RW 04, tepatnya di BPI Pamulang Timur, dengan ketinggian air 20-70 sentimeter. Selanjutnya di Perum Taman Mangu Jurangmangu Barat ketinggian banjir 30-90 centimeter.

"Juga di RT 11/10 Kedaung, Kecamatan Pamulang, dengan tinggi muka air 30 sentimeter," katanya.

Banjir di Jalan Kemuning 3, RW 6, Pamulang Barat dengan ketinggian air 30 sentimeter, selanjutnya di Perum Sasmita Lembah Pinus di Kelurahan Pamulang Barat air setinggi 30 sentimeter.

Di Perum Cipayung Mas, Cipayung, Kecamatan Ciputat tinggi muka air 40 sentimeter, sedang kan di Lengkong Karya RT 02/02, Kecamatan Serpong Utara air setinggi 30 centimeter. "Di Perumahan Villa Dago Pamulang air setinggi 20 sentimeter," paparnya.

Sutrisno memperkirakan ada ribuan warga terdampak banjir. Air meluap saat intensitas curah hujan tinggi sejak siang tadi.

"Genangan banjir di Perumahan MA RT 003 RW 007 setinggi 20 - 30 sentimeter, terdampak kira-kira 100 KK disebabkan hujan deras dan mesin pompa mati," ujarnya.

Dia menyebutkan tim Satgas SAR gabungan telah dikerahkan ke titik-titik lokasi banjir untuk membantu warga yang terdampak. "Di Taman Mangu evakuasi warga dan lansia," kata Sutrisno.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024