JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan tidak terlalu lama dalam melakukan uji coba atau pilotingprogram makan bergizi gratis (MBG).

Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono mengatakan, jika tidak segera dilakukan merata maka akan terjadi dampak buruk pada program ini. Salah satunya terjadi disparitas atau bahkan diskriminasi.

"Saya kira jangan lama-lama piloting-nya. Perlu kemudian semua merasakan. Karena kalau semakin lama akan terjadi disparitas, akan terjadi diskriminasi," kata Aris dalam jumpa pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Pasalnya, berdasarkan pemantauan KPAI, uji coba makan bergizi gratis bahkan baru menyasar sekolah dan itu belum seluruhnya.

Aris pun menanyakan bagaimana pelaksanaan makan bergizi gratis untuk fasilitas pendidikan seperti pondok pesantren maupun madrasah.

"Masa cuma beberapa sekolah yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu sekolah, cuma sekolah, tidak menyentuh madrasah pesantren," ujarnya.

Dia kemudian mengingatkan bahwa masih banyak anak Indonesia yang sangat berharap memperoleh makan bergizi gratis di tempat pendidikannya.

Oleh karena itu, menurut Aris, saat ini kesempatan yang paling baik untuk pemerintah segera melakukan evaluasi program tersebut.

"Ya pemerintah jangan sungkan-sungkan, malu-malu untuk melakukan evaluasi, jadi nanti betul-betul bisa terselesaikan, semua anak betul-betul dapat makanannya atau tidak," katanya.

Aris mengatakan, evaluasi akan menjadi patokan apakah tujuan dari program tersebut yakni mendukung tumbuh kembang anak benar-benar bakal tercapai atau tidak.

Dalam evaluasi itu, Aris menyarankan agar pemerintah juga melibatkan keluarga untuk mendukung makan bergizi gratis.

Dia mencontohkan, banyaknya anak-anak yang mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah, tetapi tetap jajan atau makan makanan yang tidak bergizi ketika di luar sekolah.

"Jangan sampai keinginannya baik, tapi karena keluarga tidak teredukasi sehingga anak makan sembarangan lagi di rumah, ya tetap saja hasilnya enggak baik," ujar Aris.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

Ya, menurut kami agar tidak terjadi diskriminasi anak di LPKA dan LPKS

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah segera memasukkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komisioner KPAI Aris Adi Leksono di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa anak-anak di LPKA dan LPKS juga berhak mendapatkan manfaat dari program ini oleh karena itu besar harapan supaya pemerintah tidak terlalu lama mempersiapkannya.

"Ya, menurut kami agar tidak terjadi diskriminasi anak di LPKA dan LPKS seperti panti asuhan, pondok pesantren juga perlu merasakan manfaat itu, mereka perlu dukungan toh," ujarnya dalam konferensi pers bertajuk Laporan Tahunan KPAI 2024 Menuju Generasi Emas Indonesia.

Aris mengungkapkan permintaan tersebut juga merupakan aspirasi dari anak-anak di LPSK dan LPKA yang dihimpun oleh tim mereka dalam serangkaian kegiatan pendampingan ke daerah.

KPAI mengkonfirmasi bahwa permintaan ini juga sudah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar bisa segera mengimplementasikan MBG kepada anak-anak yang mungkin secara sosial-ekonomi belum beruntung itu.

"Sudah sebulan program ini berjalan, anak-anak juga perlu didengarkan langsung bagaimana keluhan mereka. Pendapat anak bisa menjadi solusi paling jernih dibandingkan kita yang hanya melihat dari sisi kebijakan," ujar Aris.

Ketika disinggung soal anggaran MBG yang masih terbatas sehingga belum semua anak merasakan manfaatnya maka, dia menilai bahwa pemerintah juga harus berani mengevaluasi agar program ini benar-benar tepat sasaran sehingga memberikan kecukupan gizi yang penting bagi tumbuh kembang anak Indonesia tanpa terkecuali.

"KPAI berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata dia.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan kementerian/lembaga terkait agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat sasaran.

"Kami berdiskusi dengan Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, lintas kementerian/lembaga guna capaiannya benar-benar tepat sasaran," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut Jasra Putra, sejumlah hal yang harus diperhatikan, mulai dari kandungan gizi, sanitasi dapur, pengawasan bibit menjadi sumber pangan, tahap distribusi, hingga hidangan makanan sampai ke tangan anak.

KPAI juga meminta program ini berdampak secara ekonomi kepada setiap keluarga.

"Program ini diharapkan memanfaatkan SDM yang dekat, kearifan lokal, dan padat karya. Sehingga keinginan Presiden Prabowo dalam Program MBG yang berdampak luas bisa terjadi, ekonomi sirkular bisa terwujud, dan pengetahuan, keterampilan keluarga dalam melindungi anak meningkat," kata Jasra Putra.

Program MBG telah mulai dijalankan pada Senin (6/1) di sejumlah sekolah. Anggaran Program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dialokasikan sebesar Rp71 triliun.

Prioritas pertama pemberian MBG di Jakarta 2025 adalah siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi.

Pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025