NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan segera menggelar tender proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sektor perumahan pada Mei 2025.

Tahap persiapan proyek ini telah memasuki fase pengajuan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa setelah persetujuan dari Kementerian Keuangan diperoleh, proses tender akan segera dilaksanakan.

"Tahapannya setelah ini adalah pengajuan ke Kementerian Keuangan dulu. Kemudian setelah disetujui, baru dilakukan tender. Targetnya Mei," ujar Agung kepada Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Proyek KPBU sektor perumahan ini merupakan langkah strategis Otorita IKN dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi para ASN, TNI/Polri, dan masyarakat umum yang akan pindah ke IKN.

Melalui skema KPBU, diharapkan proyek ini dapat menarik minat investor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Tahapan Tender yang Transparan dan Akuntabel

Otorita IKN berkomitmen untuk melaksanakan proses tender secara transparan dan akuntabel.

Tahapan tender akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan mitra kerja yang kompeten dan terpercaya.

Pemerintah pun terus memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan IKN, termasuk dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung.

Pelaksanaan tender proyek KPBU sektor perumahan ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang modern, berkelanjutan, dan layak huni.

Dengan adanya proyek KPBU sektor perumahan ini, diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di IKN.

Masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki hunian yang berkualitas di ibu kota baru Indonesia.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan menuju ibu kota politik pada tahun 2028 dengan menggelar kegiatan Penjajakan Minat Pasar terkait Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Perumahan pada Senin (24/02/2025) lalu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahap penyiapan Proyek KPBU IKN, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur IKN, serta mematuhi Peraturan Menteri PPN Nomor 6 Tahun 2022.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan kepada pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan/kreditur.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan atau hunian di IKN melalui skema KPBU, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022.

Namun demikian, nilai realisasi proyek KPBU ini akan diketahui dari hasil tender atau pelelangan nanti.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

"Market sounding selama dua hari itu, untuk memperkenalkan proyek KPBU yang nantinya akan ditenderkan. Nah, nilainya akan tergantung dari hasil tender nanti," ujar Agung.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan pemerintah sedang menyiapkan pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) menggunakan skema pendanaan APBN untuk mendukung investasi swasta.

Menurutnya, beberapa skema pembangunan IKN akan dilakukan mulai tahun 2025 ini. Pertama, melalui APBN, yang saat ini sedang kami tenderkan.

"Kami juga membangun jalan dan MUT, terutama di wilayah 1B dan 1C, untuk bisa melayani investor yang akan melakukan pembangunan, bahkan (investor) sudah ada yang melakukan groundbreaking," ujar Basuki.

Penyerahan Letter to Proceed (LtP)

Sejauh ini, ada tiga Letter to Proceed (LtP) yang menunjukkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dasar.

"Dua oleh konsorsium asing dan satu lagi oleh dua BUMN. Kemudian untuk hunian juga sudah ada enam LtP dengan rincian dua oleh konsorsium asing, tiga oleh swasta nasional, dan satu oleh BUMN," jelas Agung.

Pada kesempatan yang sama, Otorita IKN menyerahkan LtP kepada Konsorsium PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Penyerahan ini menandai kemajuan dalam tahapan investasi dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyusun studi kelayakan dan persiapan awal pembangunan MUT dan jalan.

Penjajakan Minat Pasar ini menjadi langkah awal sebelum memasuki tahap transaksi proyek yang direncanakan pada Semester I tahun 2025.

Otorita IKN berharap partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasi dan mewujudkan Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan.

Dengan adanya skema KPBU ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dan hunian di IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menggelar Penjajakan Pasar atau Market Sounding, pada Senin, 24 Februari 2025 di Jakarta.

Acara ini fokus pada proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sektor perumahan atas prakarsa badan usaha.

Tujuan utamanya adalah untuk menjaring minat, masukan, dan tanggapan dari pelaku pasar serta lembaga keuangan sebelum tahap transaksi KPBU IKN dimulai.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan pembangunan IKN tahap awal (2022-2024) sangat bergantung pada anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Namun, untuk pembangunan selanjutnya, diperlukan keterlibatan pihak swasta. Oleh karena itu, Otorita IKN menyiapkan tiga skema pembiayaan:

APBN senilai Rp 48,8 triliun yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto, KPBU senilai Rp 60,93 triliun, dan Investasi Swasta Murni sebesar Rp 6,9 triliun.

"Dengan kombinasi skema ini, pemerintah berharap pembangunan IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien," ujar Basuki.

Market sounding ini menjadi langkah krusial untuk menarik investor swasta agar berpartisipasi dalam proyek prestisius ini.

Market sounding pada 24 Februari mendatang diharapkan dapat menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Salah satu perusahaan pengembang yang sudah menunjukkan komitmennya adalah PT Intiland Development Tbk melalui PT Inti Kolaborasi Nusantara, yang telah melakukan groundbreaking di IKN.

Presiden Direktur PT Inti Kolaborasi Nusantara, Theresia Rustandi, menekankan bahwa pengembangan IKN adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun "jiwa kota" dengan memenuhi kebutuhan dan aktivitas penghuninya.

Komitmen dan arahan Presiden Prabowo Subianto memberikan kejelasan target yang terukur, yang sangat penting bagi para investor.

Oleh karena itu, market sounding ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai minat pasar terhadap proyek perumahan di IKN.

Masukan dari pelaku pasar akan membantu Otorita IKN dalam menyempurnakan skema KPBU.
Keterlibatan swasta akan mempercepat pembangunan perumahan dan infrastruktur pendukung di IKN.

"Pembangunan IKN sebagai suatu kota, membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat 1-2 tahun," cetus Theresia.

Prioritas pengembangan bukan hanya secara fisik namun adalah jiwa kota termasuk penghuni, sehingga kebutuhan dan aktivitasnya harus dipenuhi.

Dengan adanya acara ini, diharapkan lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN, sehingga visi kota masa depan yang modern dan berkelanjutan dapat segera terwujud.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menyelenggarakan Penjajakan Pasar atau Market Sounding untuk proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sektor perumahan atas prakarsa badan usaha.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan, minat, dan tanggapan dari pelaku pasar serta lembaga keuangan/kreditur sebelum pelaksanaan tahap transaksi KPBU IKN.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, selama ini pembangunan IKN Tahap I (2022-2024) mengandalkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Namun, untuk pembangunan selanjutnya, Otorita IKN menyiapkan tiga skema pembiayaan. Pertama, APBN sebesar Rp 48,8 triliun yang sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

Kedua, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 60,93 triliun, dan ketiga investasi swasta murni sebesar Rp 6,9 triliun.

Dengan adanya tiga skema pembiayaan ini, pemerintah berharap pembangunan IKN dapat berjalan dengan cepat dan lancar.

Market sounding pada 24 Februari mendatang diharapkan dapat menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Salah satu perusahaan pengembang yang ikut membangun proyek hunian dan sudah melaksanakan groundbreaking di IKN adalah PT Intiland Development Tbk melalui PT Inti Kolaborasi Nusantara.

Presiden Direktur PT Inti Kolaborasi Nusantara Theresia Rustandi, mengungkapkan, saat ini proyek KPBU tersebut dalam proses perencanaan, baru masuk perizinan.

"Paralel kita menyelesaikan administrasi pertanahan. Minimal perlu waktu 1-2 tahun untuk persiapan sebelum konstruksi," ujar Theresia kepada Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

Menurutnya, pengembangan IKN sebagai suatu kota pasti membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat 1-2 tahun.

Komitmen dan arahan Presiden Prabowo Subianto pun sudah sangat jelas dengan target-target terukur.

Theresia mengatakan, yang terpenting adalah prioritas pengembangan bukan hanya secara fisik namun adalah jiwa kota termasuk penghuni, sehingga kebutuhan dan aktivitasnya harus dipenuhi.

"Berat di awal namun jika sudah bergerak maka secara natural akan berputar sendiri tanpa harus didorong-dorong lagi. Pastinya, kami selalu mendukung program yang sudah menjadi komitmen Pemerintah," tuntas Theresia.