Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan akan mengawasi program makan bergizi gratis. Hal ini lantaran masuk ke dalam sektor ketahanan pangan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan dalam beberapa waktu ke depan pihaknya akan memanggil Kementerian dan Lembaga, termasuk Badan Gizi Nasional untuk memastikan pengadaan bahan makanan dan distribusinya berjalan dengan lancar.

"Baik itu logistiknya, bagaimana distribusinya, dan melibatkan UMKM sehingga persaingan usahanya betul-betul sehat dalam mekanisme lelang, tender, harga, pada saat mulai di supply chainnya sampai nanti di distribusinya," kata dia di kantor KPPU, Rabu (8/1/2025).

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bima Yudhistira menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) yang baru saja dimulai pada Senin (6/1) lalu yang masih terdapat berbagai persoalan terkait dengan adanya keterlambatan pengiriman makanannya.

"Yang masih menjadi satu isu itu adalah logistik dan cara distribusimya. Jadi kemarin waktu pertama kali ada salah satu sekolah telah datang makan bergizi gratisnya. Masalah di Jabodetabek aja masih menjadi isu," kata Bima dalam acara Seminar Outlook Persaingan Usaha 2025, di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Bima mengatakan permasalahan tersebut harus segera diatasi. Kemudian ia juga mewanti-wanti agar proses pengadaan bahan makanan MBG didapatkan dari UMKM ataupun koperasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo yang menginginkan adanya partisipasi masyarakat untuk dapat menikmati dari adanya program MBG tersebut.

"Karena masyarakat yang disurvei itu inginya 85% pengadaan makan bergizi gratis produk lokal, dan UMKM atau korporasi, khusunya sektor produksi. Jika ini dilibatkan efek berantainya kesana sesuai keinginan Pak Prabowo," katanya.

Akan tetapi jika pelaksanaan kedepan proses pengadaan bahan makanan dan distribusinya tidak melibatkan UMKM ataupun koperasi, Bima meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk terlibat mengawasi program tersebut.

"Tapi kalo sudah mulai impor susu formula, sapi impor dan kemudian dikoordinasikan oleh konglomerat- konglomerat yang punya kepentingan pribadi dengan kekuasaan keliatannya langsung kartu kuning aja dari KPPU," katanya.

Lihat juga video: Siasat Pengusaha Katering Siapkan Menu MBG dengan Budget Rp 10 Ribu

[Gambas:Video 20detik]