Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun.

Program rumah subsidi untuk guru ini dilakukan melalui sinergi antara BTN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

“Kalau boleh usul, kita tambahkan tahun depan, selain guru ASN (aparatur sipil negara), kita tambahkan dengan guru-guru Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan swasta. Kami berharap program ini terus berjalan karena program ini yang paling disukai dan masih banyak guru yang belum punya rumah layak huni. Dengan begitu, guru bisa lebih konsentrasi mengajar,” kata Nixon dalam keterangan resmi, Rabu (26/3/2025).

Nixon menargetkan, sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dapat disalurkan kepada guru-guru di seluruh Indonesia pada 2025 dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun.

Adapun, sasaran program ini adalah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.

“Sama dengan skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada umumnya, untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS. Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta,” ujar Nixon.

Bagian dari Program 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa penyaluran 20.000 rumah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kita sudah mengalokasikan 20.000 unit untuk guru. Lalu para pahlawan devisa kita, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang banyak perempuan tangguh di antara mereka, kami alokasikan 20.000 unit juga,” ujar Ara.

Pasalnya, hingga saat ini jumlah guru yang dilaporkan belum memiliki hunian mencapai 438.816 orang. Sehingga, hal itu dipandang menjadi market yang baik untuk menyalurkan program 3 juta rumah.

Adapun, penyaluran 20.000 unit rumah guru ini tersebar di beberapa kota mulai dari Bogor (Jawa Barat), Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Bangkalan (Jawa Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Jayapura (Papua).

Tak hanya guru, nantinya pemerintah juga bakal mengalokasikan rumah subsidi khusus bidang, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, petani, buruh, dan nelayan.

Pontianak (ANTARA) - Permintaan rumah layak huni setiap tahunnya di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk di Provinsi Kalbar pada 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 6,55 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,28 persen per tahun. Sementara berdasarkan data Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, hingga saat ini backlog rumah atau rumah yang harusnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan sudah mencapai 13.000 unit untuk 14 kabupaten atau kota di Provinsi Kalbar.

Kebutuhan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Kalbar didominasi di kawasan perkotaan karena ada perpindahan penduduk untuk bekerja, belajar, berusaha serta lainnya.

Terjadinya backlog 13.000 perumahan di Provinsi Kalbar tersebut bukan hanya terjadi karena ketidakmampuan pengembang dalam membangun rumah, namun karena kuota program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang masih terbatas. Pada sisi lainn, permintaan rumah tertinggi masih didominasi rumah subsidi.

Dengan persoalan yang ada, program tiga juta rumah yang tengah digalakkan pemerintah sebagai wujud dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, diharapkan dapat menjadi jawaban adanya rumah murah dan layak huni bagi masyarakat.

Hadirnya program tersebut juga bisa menjadi langkah signifikan dalam mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah serta memperbaiki kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Program tiga juta rumah menyasar individu yang sudah berkeluarga namun berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp7 juta per bulan untuk yang belum berkeluarga. Selain itu, calon penerima KPR subsidi merupakan orang yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Dengan kuota rumah subsidi yang semakin besar, tenor kredit mencapai 20 tahun dan kemudahan dalam banyak hal, program KPR subsidi tiga juta rumah dapat menjadi angin segar bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni.

Mimpi pasangan muda

Memiliki rumah sendiri adalah impian dari setiap pasangan muda untuk membangun bahtera rumah tangga yang mandiri dan berdikari.

Impian tersebut bagi sebagian atau bahkan mayoritas pasangan muda tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka baru merintis kerja atau usaha.

Pasangan Rara - Ridwan contohnya. Sebelum memiliki rumah impian harus menguatkan tekad dan mimpi.

Dengan hadirnya program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang digelontorkan pemerintah dan lebih progresif dari sejuta rumah kini menjadi program tiga juta rumah, membuat pasangan muda bisa mengakses kepemilikan rumah subsidi tersebut.

Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi di antara penyalur KPR subsidi dengan kemudahan layanan dan jaringan yang luas. Melalui KPR BTN akhirnya Rara - Ridwan bisa memiliki rumah impian.

Ridwan menceritakan dengan uang muka Rp5 juta dan tenor kredit bisa mencapai 20 tahun dari KPR BTN membuatnya mampu dan berani untuk membeli rumah tipe 36 di Parit Gaduh, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Menurutnya, tanpa ada KPR subsidi dari pemerintah sulit baginya memiliki rumah bagi pasangan muda seperti dia. Tanpa KPR subsidi bisa jadi dia harus mengontrak rumah, sewa rumah, atau bahkan menumpang di rumah orang tua atau mertua, karena pendapatan yang pas - pasan.

"Tanpa KPR BTN, mungkin mimpi memiliki rumah hanya sekadar impian. Namun, alhamdulillah ada program subsidi rumah dari pemerintah, kami dan mungkin pasangan muda lainnya bisa memiliki rumah yang layak huni untuk merintis rumah tangga," ujarnya saat ditemui Kubu Raya

Mengambil rumah melalui skema KPR subsidi BTN oleh Rara dan Ridwan menjadi langkah awal pasangan muda tersebut untuk mengarungi hidup lebih baik karena kebutuhan dasar yakni papan sudah terpenuhi.

Semangat membangun

Pengembang perumahan Kota Raya, Mansur mengaku dengan adanya program tiga juta rumah menjadi lebih semangat untuk membangun rumah subsidi, karena banyak dukungan dan kemudahan perizinan, restribusi serta lainnya. Bahkan ada yang gratis untuk percepatan realisasi program tersebut.

Menurut dia, program yang dicanangkan menjadi langkah baik untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 12 juta di Indonesia dan 13.000 di Kalbar. Pada 2024 kuota rumah subsidi di Kalbar hanya 166.000 unit. Kuota tersebut ludes hingga Juni 2024. Sedangkan pada 2025 kuota rumah subsidi di Kalbar 220.000 unit dan diprediksikan habis hingga Oktober 2025.

Selaku pengembang dia menilai perlu komitmen bersama dan kolaborasi agar sejumlah tantangan program tiga juta rumah di Kalbar bisa diselesaikan. Tantangan itu di antaranya pasokan listrik, perizinan dan kemudahan dalam layanan perbankan.

"Tapi kami yakin dengan ambisi pemerintah untuk memulai program tiga juta rumah suatu langkah yang perlu diapresiasi demi keberlangsungan layak hidup masyarakat banyak yang lebih baik. Pengembang mendukung ini dan siap berkolaborasi," ucapnya

REI Kalbar mendukung

Pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Kalbar siap menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah subsidi untuk MBR.

Dukungan yang ada sejalan dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang program tiga juta rumah. Adanya SKB tiga menteri tersebut sebagai upaya pemerintah yang melibatkan pengembang properti untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui skema rumah subsidi.

"DPD REI Kalbar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merealisasikan target tersebut, khususnya di wilayah Kalbar," ujar Ketua REI Kalbar, Baharudin.

Dalam SKB tiga menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri menjelaskan tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Kemudian, ada pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk MBR dan percepatan penerbitan PBG untuk perumahan subsidi khusus untuk MBR .

Program tiga juta rumah kali ini benar- benar memberikan kemudahan MBR dalam memiliki rumah yang layak huni.

Dengan SK tiga menteri tersebut diharapkan kuota rumah subsidi untuk Kalbar bertambah. Pada 2023 , untuk REI Kalbar ada 6.000-an unit dan 2024 turun menjadi 5.000-an unit.

Saat ini ada 2.000 calon pembeli dari MBR yang tidak bisa akad karena kuota subsidi sudah habis. Untuk program tiga juta rumah ini, harapannya kuota bertambah.

Tidak kalah penting, perlu perubahan aturan syarat MBR yang bisa membeli rumah subsidi di mana sebelumnya gaji di bawah Rp8 juta.

"Kita harap bisa dinaikkan batas gaji maksimal MBR yakni antara Rp12 juta hingga Rp15 juta. Kalau batas maksimal Rp8 juta suami istri itu terlalu kecil," ucapnya.

KPR BTN

BTN selaku bank penyalur kredit perumahan bersubsidi berkomitmen untuk menyukseskan program yang sangat membantu MBR tersebut.

BTN memiliki peran sentral dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. BTN berkomitmen penuh untuk menyediakan akses KPR subsidi bagi MBR termasuk kelompok pekerja informal.

Sebagai bank yang memiliki fokus utama pada pembiayaan perumahan, BTN terus berupaya memastikan bahwa program ini dapat diakses secara merata dan tepat sasaran sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait langkah atau kemudahan bagi MBR untuk KPR, BTN telah menyiapkan berbagai strategis seperti proses pengajuan kredit yang lebih cepat dan sederhana dengan persyaratan yang mudah dipenuhi. Kemudian ada layanan khusus melalui Web BTN Properti dan BTN Mobile atau yang saat ini disebut Bale by btn untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan mengajukan KPR.

Selanjutnya, ada inovasi layanan digital seperti BTN Property Online dan BTN Mobile Apps yang memungkinkan nasabah melakukan pengajuan KPR secara mandiri. Tidak kalah penting program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat KPR subsidi digalakkan.

"BTN juga terus berinovasi dengan menyediakan produk-produk KPR yang disesuaikan dengan kebutuhan MBR, termasuk fleksibilitas dalam pembayaran dan suku bunga yang terjangkau," kata Deputi Bisnis BTN Area Kalbar, Dafit Prabowo.

Terkait target penyaluran KPR subsidi di Kalbar pada 2025, BTN menargetkan penyaluran KPR sebesar 5.500 unit. Target itu sejalan dengan komitmen BTN untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kalbar.

Pada tahun sebelumnya yakni 2024, BTN telah berhasil merealisasikan penyaluran KPR subsidi di Kalbar sebesar 3.550 unit. Kembali, capaian tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen BTN dalam mendukung program tiga juta rumah serta meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kolaborasi BTN dengan mitra untuk untuk percepatan realisasi program tiga juta rumah di Kalbar menjadi kunci. Untuk itu lah

BTN terus menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, termasuk pengembang perumahan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, untuk mempercepat realisasi program tersebut. Beberapa bentuk kolaborasi yang dilakukan antara lain kerjasama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria KPR subsidi.

Selanjutnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal sosialisasi dan pendataan calon penerima KPR subsidi dan pelibatan lembaga keuangan non-bank dan asosiasi properti maupun asosiasi lainnya untuk memperluas jangkauan program.

BTN berupaya memastikan bahwa program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kalbar. BTN berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan program perumahan yang inklusif dan berkelanjutan,.

Hapus BPHTB

Untuk mendukung program perumahan ini, Pemerintah Kota Pontianak menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah bersubsidi.

Pemkot Kalbar siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat untuk menghapus BPHTB dan PBG bagi MBR. Langkah itu diambil untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan kebijakan pusat berjalan dengan baik di tingkat daerah.

Penghapusan atas kebijakan diberlakukan yang ada khusus untuk rumah bersubsidi. Sementara itu untuk rumah mewah dan menengah ke atas tetap harus membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan penghapusan BPHTB dan PBG bagi rumah bersubsidi ini, Pemkot Pontianak berharap dapat mendukung program perumahan subsidi yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat.

Semoga ribuan atau bahkan jutaan pasangan muda, MBR atau masyarakat lainnya di seluruh pelosok negeri, dapat menikmati program pengadaan tiga juta rumah ini.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN untuk meningkatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Pria yang akrab disapa Ara itu menerangkan, saat ini BTN sendiri telah menyalurkan KPR kepada pekerja informal sebanyak 9,7 persen dari total keseluruhan. Harapannya, porsi penyaluran KPR untuk sektor informal tersebut mampu ditingkatkan ke depannya.

"Ada harapan bagi masyarakat seperti pedagang bakso, pedagang sayur, untuk bisa mendapatkan rumah karena jasa baik dari BTN," kata Ara dalam acara HUT ke-48 KPR BTN di Jakarta, Minggu (15/12/2024).

Selain itu, Ara juga menyampaikan apresiasi kepada BTN yang meningkatkan keterlibatan generasi muda di sektor perumahan, baik sebagai konsumen maupun sebagai pengembang perumahan.

"Kemudian juga bisa menjalankan kredit kepada Milenial dan Gen Z. Tadi saya lihat angkanya sudah besar. Jadi ada harapan anak-anak muda Indonesia memiliki rumah dari umurnya masih sekitar 30 tahun," ujar Ara.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN akan terus mendorong masyarakat pekerja sektor informal untuk bisa lebih banyak mendapatkan akses KPR.

"Kemudian Milenial, ini juga lebih menarik lagi, generasi muda Milenial hari ini sudah 76,7 persen dari seluruh akad KPR BTN itu dilakukan oleh kelompok Milenial atau pasangan baru. Tercatat selama dua bulan pemerintahan Prabowo, BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 29 ribu rumah," kata Nixon.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, iNewsSurabaya.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPUPR) memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas kinerja luar biasa PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). 

Dalam waktu 46 hari sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dilantik, BTN telah berhasil menyalurkan hampir 30.000 unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan kekagumannya terhadap kinerja BTN. Ia menyatakan bahwa BTN telah berhasil mendorong akses kepemilikan rumah bagi berbagai kalangan masyarakat. 

"Saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus, karena bisa mendorong BTN dalam programnya. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar baru-baru ini.

Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN dalam memberikan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi pekerja informal. 

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR," kata Maruarar.

Maruarar memberikan apresiasi kepada BTN atas beberapa pencapaian penting. Pertama, BTN memegang peranan penting dalam market share KPR, terutama bagi masyarakat kecil di Indonesia, dengan angka mencapai 40%. 

"Saya doakan, tahun depan kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progress," ujar Maruarar.

Kedua, BTN telah berhasil memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10% dari total penyaluran KPR BTN. 

"Artinya ada harapan masyarakat, seperti yang kami temukan 3 hari lalu saat Akad KPR Massal BTN di Serang, bahwa ada pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket yang bisa mendapatkan rumah karena jasa baik BTN," ujar Maruarar.

Ketiga, BTN juga berperan penting dalam menyalurkan KPR kepada kaum milenial dan Gen Z, memberikan harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun. 

"Saya pikir ini adalah suatu langkah baru, bahwa negara hadir bagi anak muda dan negara hadir bagi kelompok informal," kata Maruarar.

Keempat, BTN aktif dalam memberikan edukasi kepada para pengembang, baik dari Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), untuk meningkatkan profesionalitas mereka. 

"Kami mendoakan, agar para pengembang semakin sukses dan maju usahanya," tutur Maruarar.

Terakhir, BTN juga melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak muda di daerah untuk menjadi pengusaha perumahan atau pengembang yang berkontribusi bagi sektor perumahan nasional. 

"Di Serang kemarin ada pengembang muda bernama Wawan, sangat muda sekali, namun dia bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Ini merupakan pemerataan yang bagus, kita harus mendukung agar pemerataan terjadi dan mendistribusi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah," pungkas Maruarar.

Editor : Ali Masduki

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat sedikitnya terdapat 10 juta keluarga di Indonesia tidak memiliki rumah.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengakui jumlah itu cukup besar. Apalagi, berdasarkan data PT PLN (Persero), masih terdapat 26 juta rumah dengan daya listrik 450 VA yang dianggap tidak layak huni.

“Akibatnya, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar di dunia dengan praktik BABS [Buang Air Besar Sembarangan]. Hal ini terjadi karena banyak rumah tidak memiliki sanitasi yang memadai,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Menurutnya, kondisi itu perlu diselesaikan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan rumah layak. Namun, hingga saat ini, kemampuan negara untuk membangun rumah berkisar antara 400.000–600.000 unit per tahun.

Dengan kapasitas itu, Nixon memandang program pembangunan 3 juta rumah memiliki tantangan besar lantaran pemerintah harus meningkatkan kemampuan pembangunan rumah hingga 8 kali lipat dari realisasi saat ini.

Tantangan lain juga hadir dari sisi pengembang yang utamanya meliputi masalah perizinan, kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, serta persoalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan isu lainnya.

“Kami juga menghadapi masalah besar terkait likuiditas perumahan,” kata Nixon.

Dia menilai bahwa solusi dari masalah likuiditas perumahan dapat diselesaikan melalui sekuritisasi. Ini berarti aset-aset yang menghasilkan arus kas seperti pinjaman, hipotek, atau piutang dikumpulkan menjadi satu dan diubah sebagai instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal.

“Namun, persoalannya adalah di Indonesia pasarnya benar-benar tipis untuk sekuritisasi. Satu-satunya yang menjalankan hanya BTN yang pernah merilis satu kali dan itu jumlahnya sangat kecil,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Nixon menyatakan bahwa persoalan tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi agar pasar sekuritisasi dapat berjalan optimal dan likuiditas untuk pembiayaan perumahan dapat dimanfaatkan secara efektif.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyebut potensi rumah murah dengan skema subsidi di Serang, Banten, mencapai 631 ribu unit pada 2025. Ara mengatakan potensi ini harus didukung berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.

"Tadi disampaikan bahwa dari manajemen stok ada 142 ribu yang sudah ready dan yang siap dibangun ada 429 ribu, artinya potensi untuk 2025 ada 631 ribu," kata Ara saat penyaluran KPR BTN dalam program 3 juta rumah di Kota Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

Dia mengatakan BTN pada pemerintahan Presiden Prabowo selama 2 bulan sudah menyalurkan 29 ribu rumah untuk masyarakat. Potensi skema rumah subsidi menurutnya perlu kolaborasi.

"Bagaimana ini kita akan coba bantu sekuat-kuatnya, karena dengan membantu pengembang sehingga membuat rumah berkualitas terjangkau dan murah, dengan membantu BTN bisa akad itu sama saja membantu target kami 3 juta rumah," paparnya.

Ara juga meminta pengembang agar menyediakan rumah murah tapi berkualitas. Pemerintah mendukung iklim usaha dan persaingan yang sehat.
Dia menyebut bank juga tidak akan membuat sulit pengembang yang ingin mendukung program pemerintah untuk rumah murah.

"Negara menurut saya harus pro ke kepentingan rakyat terutama masyarakat berpenghasilan rendah, itu rumah terjangkau, murah dan berkualitas," ucapnya.

Simak juga Video 'Di Balik Wacana Program 3 Juta Rumah':

[Gambas:Video 20detik]

Serang (ANTARA) -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hampir 30.000 unit melalui Bank BTN dalam dua bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih.

"Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus karena bisa mendorong BTN dalam penyaluran KPR. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar di acara Akad KPR Massal di kawasan Taktakan, Serang, Kamis.

Adapun dalam acara Akad KPR Massal tersebut, diikuti oleh 235 calon debitur, mencakup KPR Subsidi dan KPR Non-Subsidi, sebanyak 225 unit, sementara KPR Subsidi dan Non Subsidi melalu BTN Syariah sebanyak 10 unit, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Akad KPR Massal serentak dilakukan di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesia sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN ke-48.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret BTN dalam mendukung upaya pemerintah mempermudah akses masyarakat dalam pembiayaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebut Akad KPR Massal tersebut juga sangat mendukung target dari Kementerian PKP dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah.

Dalam kesempatan itu Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal seperti pedagang bakso dan penjual di warung sayur.

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR, bahkan pekerja disabilitas juga bisa mendapatkan KPR," lanjut Maruarar.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria mengatakan langkah BUMN bersama Kementerian PKP mendorong program perumahan karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan masyarakat Indonesia.

"Program yang dijalankan Bapak Presiden adalah program yang menyangkut masa depan, khususnya anak-anak Indonesia. Kita punya program Tiga Juta Rumah, program Makan Siang Gratis yang berfokus pada masa depan anak-anak dan keluarga Indonesia," ujar Doni.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan dalam dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi penyaluran KPR dari 20 Oktober-5 Desember sudah sebanyak 28.386 unit.

Nixon mengatakan rata-rata pendapatan para debitur adalah kurang lebih Rp3,5 juta per bulan. Kemudian total potensi tahun 2025 penyaluran KPR FLPP Sejahtera stoknya 631.978 unit.

Lebih dari 30 persen debitur dalam akad massal tersebut adalah wanita, sedangkan 81 persen dari mereka tergolong segmen millenial dengan umur termuda yakni 21 tahun.

“Sampai dengan saat ini BTN masih memiliki potensi debitur yang sudah lolos uji sebanyak kurang lebih 44.000 yang diharapkan dapat segera disalurkan pada awal bulan Januari 2025”, kata Nixon

Nixon mengatakan BTN berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan, sehingga delapan persen pertumbuhan ekonomi dan nol persen kemiskinan dapat terwujud.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Citro Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) bakal menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dalam merealisasikan program penyediaan 3 juta unit rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan kolaborasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan jangkauan jaringan BRI yang lebih luas, hingga ke pelosok Indonesia.

“Oh iya, karena kalau seluruh Indonesia ini [program 3 juta rumah], masalah jaringan aja ya, BTN kan jaringannya enggak sebanyak BRI, lebih karena itu sih,” ujarnya usai agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR pada Rabu (13/11/2024).

Terkait pembagian pembiayaan antara BTN dan BRI, Nixon menyebut masih belum diputuskan. Hal ini, katanya akan menunggu keputusan dari Menteri.

Dirinya juga menegaskan bahwa kolaborasi dengan BRI tidak berarti beban BTN menjadi lebih ringan, mengingat volume program yang besar. "Enggak lebih ringan, volumenya kan lebih banyak," jelas Nixon.

Selain itu, dia menerangkan bahwa program 3 juta rumah dalam satu tahun itu tidak akan seluruhnya mengandalkan skema kredit pemilikan rumah (KPR). Namun, sebagian di antaranya akan disalurkan dalam wujud bantuan.

“Tapi pengertiannya kan enggak semuanya pake KPR. Ada yang nanti berupa bantuan juga rumahnya tuh kayak misalnya, cuma Mandi Cuci Kakus [MCK] ya pasti modalnya bantuan. Jadi, enggak semuanya itu di-run [dijalankan] pake pembiayaan,” tutur Nixon.

Sebelumnya, Nixon juga mengungkapkan bahwa likuiditas perseroan dalam kondisi baik. Adapun, BTN sebenarnya sudah berencana melibatkan bank lain untuk mendukung proyek besar tersebut bisa berjalan

“Enggak ada isu likuiditas, so far so good. Kalau yang jadi bank kan banyak, enggak hanya BTN, jadi kita juga mengundang partisipasi bank lain,” ucapnya kepada awak media di Jakarta pada Jumat (8/11/2024) malam.

Dia juga membeberkan untuk memperkuat sumber pendanaan, BTN bakal mengeluarkan strategi pendanaan baru sebelum akhir tahun. Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan melibatkan beragam instrumen untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah.

Jakarta, Investor.id - Program tiga juta rumah pertahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto membangkitkan optimisme publik.

Salah satu alasan pemicunya, dana ratusan triliun rupiah dari proyek strategis ini siap mengucur, menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

Mengacu ke peta jalan yang digagas tim Satgas Perumahan, akan ada tiga juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya. Sebanyak satu juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan dua juta unit untuk masyarakat di pedesaan. 

"Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah” kata  Bonny Z. Minang, anggota tim satgas perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo dalam siaran pers, Minggu (20/10/2024).

Berapa potensi dana yang bakal bergulir? Estimasi sejauh ini, menurut kajian internal BTN, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp75-100 juta. Jadi, jika program tiga juta rumah terserap maksimal, volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.  

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan. Tim Satgas juga berkali-kali menegaskan, pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke para pengembang lokal, bukan kelas konglomerat. Tujuannya agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.   

Dampak Berganda

Pembangunan hunian layak di kota maupun desa, akan menjadi penggerak ekonomi di sekitarnya. Menurut hitungan tim kajian BTN, proyek properti akan memberi dampak ganda (multiplier effect) ke 183 sub  sektor usaha lainnya. Mulai dari sektor paling hulu seperti produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek. 

Jika Menteri Perumahan pilihan Presiden Prabowo bisa bergerak cepat, maka target pertumbuhan ekonomi 8% bakal dapat sokongan signifikan dari sektor properti dan ekosistemnya.     

Tapi, Bonny menegaskan, proyek strategis ini akan berjalan optimal apabila mendapatkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya. Bagaimanapun, dana belanja pemerintah (APBN) ada batasnya sementara proyek ini membutuhkan modal kerja untuk pengadaan rumah (supply) dan pembiayaan rumah bersubsidi di sisi konsumen (demand). 

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan siap mendukung Program Tiga Juta Rumah per tahun karena perseroan memiliki kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, serta pengalaman sebelumnya mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN telah memiliki pangsa pasar lebih dari 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR, sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang.

“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.

Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis, yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya.

Subsidi Angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di desa. Untuk subsidi selisih bunga, penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Sementara itu, Subsidi Premi Asuransi target penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan.

“Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan,”ujar Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News