Bank Mega Syariah mendukung pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dukungan itu dibuktikan dengan ditekennya Komitmen Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 antara Bank Mega Syariah dan BP Tapera.

Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam merealisasikan program 3 juta yang menjadi salah satu prioritas nasional saat ini.

"Sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan sangat penting dalam mendukung program ini. Kami hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak melalui pembiayaan berbasis syariah," ungkap Oney, sapaan akrab Rasmoro, dalam keterangan resmi, Senin (30/12).

Ia menjelaskan secara total ada sekitar 7 bank nasional dan 32 bank daerah yang menandatangani kerja sama itu.

Namun, Bank Mega Syariah merupakan satu-satunya bank syariah swasta nasional yang mendapat kepercayaan menyalurkan pembiayaan Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025.

"Kerja sama ini mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap Bank Mega Syariah sebagai mitra terpercaya dalam menyalurkan KPR Sejahtera FLPP," ujarnya.

"Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan layanan terbaik dan memastikan proses pembiayaan berjalan dengan lancar serta tepat sasaran," imbuh Oney.

Bank Mega Syariah telah berhasil menyalurkan seluruh kuota FLPP atau rumah subsidi hingga November 2024, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp37 miliar.

Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 66 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2022 ke 2023, yang tercatat sebesar 39 persen.

Secara keseluruhan, pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) mencatat pertumbuhan sebesar 11 persen hingga November 2024 (yoy), sekaligus menyumbang lebih dari 75 persen terhadap total pembiayaan konsumer pada periode yang sama.

"Sementara, pembiayaan konsumer menunjukkan peningkatan signifikan dengan pertumbuhan lebih dari 25 persen (yoy)," pungkasnya.

JAKARTA, iNewsSurabaya.id - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program pemerintah untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal tersebut diwujudkan melalui program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) dan pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tahun 2025.

Bentuk dukungan bankjatim terhadap program tersebut yaitu dengan ikut melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) program KPR Sejahtera FLPP dan pembiayaan Tapera tahun 2025 serta Komitmen Bersama Sukseskan 3 juta rumah.

Dari pihak bankjatim, PKS tersebut ditandatangani oleh SEVP Consumer Banking bankjatim Hermita dan SEVP Korporasi, Sindikasi, dan Kelembagaan bankjatim Koerniawan Prijambodo bersama 39 bank penyalur lainnya di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta Selatan pada hari Senin (23/12).

Turut hadir menyaksikan penandatanganan PKS Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen yang juga Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Direktur Utama bankjatim Busrul Iman mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi penandatanganan PKS ini. Sebab, hal tersebut dapat saling menguntungkan bagi masing-masing pihak karena pembiayaan rumah memiliki potensi yang cukup besar untuk peningkatan pendapatan bank. Dari 39 bank penyalur itu, rinciannya adalah 7 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

"Ini merupakan bukti konkret bankjatim dalam mendukung pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur yang berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah pribadi dengan menikmati fasilitas pembiayaan Kepemilikan Rumah dari BJTM," ujarnya.

Kemudian untuk proses pembiayaan, akan dilakukan melalui mekanisme perbankan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk menyalurkan Pembiayaan Kepemilikan Rumah tersebut, bank akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap calon debiturnya, apakah layak atau tidak menikmati fasilitas pembiayaan dari program pemerintah tersebut.

Busrul tentu berharap dengan adanya program pembiayaan perumahan ini dapat membantu stabilitas ekonomi masyarakat dan bankjatim menjadi bank yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

”Selain PKS, kami juga berkomitmen untuk mensukseskan program 3 juta rumah yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan adanya program ini tentu saja ke depannya dapat membantu masyarakat memiliki hunian dengan harga terjangkau. Untuk itu bankjatim maupun UUS bankjatim hadir dalam menjalankan program tersebut demi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025.

”Sesuai dorongan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dukungan Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan bahwa di awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP," ujar Heru.

Untuk itu, pihaknya meminta kesiapan dari para stakeholder perumahan, terutama dari perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa unit rumah sudah dalam keadaan ready stock.

"Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," tegas Heru.

Menurutnya, penyaluran FLPP tersebut masih menggunakan skema yang berlaku saat ini yaitu dengan komposisi pendanaan dari APBN 75 persen dan perbankan 25 persen. Namun, dia berharap ada tindaklanjut mengenai usulan perubahan komposisi menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.

Sementara itu dalam sambutannya, Maruarar Sirait juga mengajak semua pihak termasuk swasta untuk terlibat aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Sebab, program ini dinilai tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga akan meningkatkan industri-industri lain, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara.

"Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran," pungkasnya.

Editor : Ali Masduki