Memiliki rumah pribadi merupakan impian banyak orang. Namun, harga rumah yang terus meningkat sering kali menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menghadirkan program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Melalui program ini, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berkesempatan memiliki rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ringan, bunga tetap sebesar 5 persen, dan tenor cicilan hingga 20 tahun. Bahkan, uang muka (DP) yang dibutuhkan hanya 1 persen dari harga rumah.

Namun, tidak semua orang bisa membeli rumah subsidi. Ada sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon pembeli agar dapat mengakses program ini.

Apa Saja Syarat Membeli Rumah Subsidi?

Berikut adalah syarat lengkap untuk membeli rumah subsidi berdasarkan informasi dari detikProperti dan Keputusan Menteri PUPR No. 242/KPTS/M/2020:

1. Belum Pernah Memiliki Rumah

Calon pembeli rumah subsidi wajib belum pernah memiliki rumah pribadi sebelumnya. Selain itu, mereka juga belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan dari pemerintah dalam bentuk apa pun.

2. Warga Negara Indonesia dan Usia Minimal 21 Tahun

Hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mengajukan KPR rumah subsidi. Usia minimal calon pembeli adalah 21 tahun atau sudah menikah. Sementara itu, usia maksimal adalah 65 tahun saat masa pelunasan kredit berakhir.

3. Termasuk dalam Kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Program FLPP hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu sesuai wilayah domisili. Berikut rincian batas penghasilan maksimal:

a. Wilayah Luar Jabodetabek

• Belum menikah: maksimal Rp 7 juta/bulan
• Sudah menikah: maksimal Rp 8 juta/bulan

b. Wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)

• Belum menikah: maksimal Rp 12 juta/bulan
• Sudah menikah: maksimal Rp 14 juta/bulan

Catatan: Penghasilan dapat bersifat tetap maupun tidak tetap.

4. Melengkapi Dokumen Persyaratan

Calon pembeli wajib menyiapkan sejumlah dokumen saat mengajukan KPR subsidi FLPP. Berikut daftar dokumen yang harus dilampirkan:

• KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah)
• Kartu Keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Buku/Akta Nikah atau Surat Cerai (jika berlaku)
• Slip gaji tiga bulan terakhir
• Surat keterangan kerja dari perusahaan
• Rekening koran tabungan tiga bulan terakhir.

Baca selengkapnya di detikProperti.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan kembali menggelar rapat tertutup di Kementerian Keuangan pada Kamis (20/2/2025). Mereka akan membahas dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain tiga kementerian tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu juga akan hadir dalam pertemuan ini.

"Besok kami jam 4 akan bertemu lagi. Untuk kami pastikan, pada waktunya akan kami umumkan. Mudah-mudahan besok sudah jelas. Prosedurnya jelas," kata Ara kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu malam (19/2/2024).

Rencana pertemuan sore ini pun akan menjadi pertemuan kesekian antara ketiga kementerian tersebut. Bahasannya masih sama yakni perihal dukungan Bank Indonesia yang akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kemarin kami bertemu jam 2 siang dan hari ini kami membicarakan menindaklanjuti support daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum yang tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah," ungkap Ara.

Dalam pertemuan hari ini di Kementerian Keuangan, Ara melaporkan mereka telah menyiapkan tim teknis yang dipimpin Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Di dalam tim teknis tersebut nantinya akan ada perwakilan dari Kementerian BUMN dan PKP untuk membantu program tersebut.

"Tim teknis bekerja malam ini, dipimpin Pak Suahasil dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, Perumahan dan Kawasan Pemikiman ada, Departemen Keuangan yang mengordinir di sini dan juga dari Bank Indonesia. Supaya bagaimana nanti prosedur dan detailnya itu disiapkan," ujar Ara.

Kemudian, sederet bank BUMN, bank swasta, hingga Himbara juga akan diikutsertakan sebagai bank penyalur.

"Pak Erick juga sudah menyiapkan nanti bank-bank penyalur, ya bank-bank Himbara, Mandiri, BTN, Bank Syariah, BNI dan sebagainya dan juga swasta juga ya, swasta juga jadi semuanya bisa bergerak cepat," ujar Ara.

Sebelumnya diberitakan, Bank Indonesia (BI) akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Insentif sebesar Rp 80 triliun dan akan diberikan secara bertahap.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Bank Indonesia turut mendukung program-program asta cita. Langkah ini sebagai bentuk dukungan buat mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Bank Indonesia (BI) akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Insentif sebesar Rp 80 triliun dan akan diberikan secara bertahap.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Bank Indonesia turut mendukung program-program asta cita. Langkah ini sebagai bentuk dukungan buat mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Hal itu disampaikannya usai diskusi terkait pembiayaan Program 3 Juta Rumah dalam konteks likuiditas dengan menciptakan sinergi antara pemerintah dana moneter.

Diskusi tersebut bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Pandu Sjahrir dari BP Danantara, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Perry mengatakan sektor perumahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencetak lapangan pekerjaan. Pasalnya, sektor perumahan yang maju akan menarik sektor-sektor terkait lainnya.

"Perumahan bangun perumahan jelas butuh semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi dan menciptakan lapangan kerja," ucapnya.

Kemudian, Ara menjelaskan target pembangunan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun ini sebesar 220 ribu rumah. Dengan asumsi satu rumah harganya Rp 170 juta, maka total nilai KPR sekitar Rp 38 triliun. Menurutnya, insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp 80 triliun dapat menutup dua kali besaran target kuota FLPP tahun ini.

"Jadi kita bisa buat itu double Pak Gubernur. Ini akan sepanjang sejarah Indonesia dengan apa yang Bapak lakukan, kita bisa membuat rumah subsidi bagi rakyat kita ya di tahun ini bisa meningkat luar biasa," tuturnya.

Selain itu, Pandu menambahkan cara mendukung pembiayaan program perumahan adalah pembentukan book building untuk bunga dan penambahan likuiditas. Menurutnya, keduanya dapat memacu Program 3 Juta Rumah.

"Book building ini adalah suatu proses dimana kita mengumpulkan interest dan juga masukan-masukan dari pangsa pasar. Jadi ini yang sekarang kita sedang jalankan, bekerja sama banyak dengan Pak Ara," ucapnya.

Di sisi lain,

Sementara itu, Erick menyebut program penyediaan rumah terbilang masif sampai berjumlah 3 juta unit rumah. Oleh karena itu, ia juga mengharapkan peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah tersebut.

"Kami siap melaksanakan. Selama ini juga Bank-Bank Himbara untuk BTN yang memang 80% market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami. Lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, lalu Bank Syariah Indonesia, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengatakan perlu ada solusi untuk memperkuat likuiditas perbankan untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah. Ia berencana bertemu dengan sejumlah instansi untuk mencari solusi pembiayaan program tersebut.

Ia mengungkapkan diskusi akan dilaksanakan pada Selasa (11/2). Ia mengajak pimpinan dari Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara hingga Himpunan Bank Milik Negara.

"Kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan merenovasi rumah di tahun di oleh Presiden Prabowo (Subianto) dan kita berusaha keras ya. Kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat, justru kita harus makin kreatif dan optimis seperti Bapak Presiden Prabowo. Nah jadi kami juga akan bertemu besok (11/2/2025)," ujar Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dan dari hasil diskusi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI akan menyediakan insentif likuiditas makropudensial secara bertahap senilai Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah.

Sebelumnya, insentif likuiditas makropudensial yang disediakan oleh BI untuk program pembangunan perumahan senilai Rp23,19 triliun.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dan dari hasil diskusi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan," ujar Perry di Gedung BI, Jakarta, Selasa.

Perry menyampaikan insentif likuiditas makropudensial akan diberikan kepada bank- bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

"Semua bank. Jadi, kami berikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan," ujar Perry.

Ia menyampaikan langkah ini merupakan wujud komitmen BI untuk memberikan dukungan penuh terhadap program- program Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dalam Astacita.

"Ini adalah wujud sinergi. Dengan sinergi erat, berbagai program bisa dicapai dan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi," ujar Perry.

Ia memandang bahwa sektor perumahan akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pencetakan lapangan pekerjaan di Tanah Air.

"Kalau perumahannya maju, tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor- sektor lain. Membangun perumahan jelas butuh semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi, dan menciptakan lapangan kerja," ujar Perry.

Pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka melalui Astacita mencanangkan Program 3 Juta Rumah, sebagai upaya membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menargetkan pencapaian 3 juta rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

PT Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat volume transaksi melalui Bale by BTN sebanyak Rp 6,6 triliun per bulan. Adapun aplikasi Bale by BTN merupakan mobile banking yang resmi diluncurkan melalui grand launching yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, hari ini, Minggu (9/2/2025).

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mencatat, ada sebanyak 2,3 juta pengguna yang terdaftar sebagai nasabah SuperApps tersebut. Setiap bulannya, ia mencatat ada sebanyak 100 ribu pengguna baru Bale by BTN.

"Hari ini volume transaksinya sudah Rp6,6 triliun per bulan dan kita setiap bulannya mendapatkan kurang lebih 100 ribuan customer atau user baru dari SuperApps ini," kata Nixon dalam Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2).

Sejalan dengan launching SuperApps, Nixon juga memperkenalkan BTN Digital Store. Melalui layanan ini, calon nasabah hanya membutuhkan waktu pembukaan rekening sekitar 3 menit.

"Di masa lalu buka rekening itu bisa lebih dari 45 menit. Tahun lalu coba kita turunkan jadi 25 menit, buka nasabah maupun buka rekening. Tapi hari ini di BTN Digital Store itu bisa buka rekening di bawah 3 menit. Jadi mereka dibantu dengan aplikasi robot AI, cukup colok KTP, maka nomor CIM, nomor rekeningnya bentuk-bentuk sendiri," jelasnya.

Nixon menambahkan, BTN juga berkomitmen untuk mendorong pembiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini, program itu memiliki multiplier efek yang dapat mendorong kinerja perseroan.

"Mari kita jadikan momen BTN Festisary 2025 sebagai momen untuk meningkatkan komitmen kita, meningkatkan kontribusi pembangunan Indonesia melalui penyaluran pembangunan dan pembiayaan perumahan dan beyond mortgage," ujar dia.

Bidik Penyaluran Kredit

PT Bank Tabungan Negara (BTN) bidik 9% pertumbuhan penyaluran kredit properti melalui aplikasi Bale by BTN di tahun 2025, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sementara penyaluran kredit yang telah dibukukan melalui Bale by BTN saat ini telah mencapai Rp 3 triliun.

"Itu adalah challenge yang memang kita akan capai bersama supaya proses untuk kreditnya ini lebih seamless. Angkanya saat ini sekitar Rp 3 triliun yang sudah dibukukan lewat superApps Bale by BTN. Jadi ini angka yang cukup besar juga dan kita optimis bahwa di tahun-tahun mendatang kita akan lebih banyak lagi orang yang akan mengajukan kredit lewat Bale by BTN," kata Thomas dalam konferensi persnya di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Selain untuk memacu pertumbuhan kredit properti, Bale by BTN juga memiliki layanan pinjam yang dapat diakses nasabah. Sementara saat ini, BTN menargetkan jumlah user Bale by BTN mencapai 3,6 juta, dengan volume transaksi mencapai Rp8 triliun per bulan.

Dslam kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, target pertumbuhan satu digit menjadi realistis mengingat perseroan juga masih berupaya mendongkrak market BTN.

Melalui peluncuran Bale by BTN, Nixon mengatakan, pertumbuhan dibidik secara bertahap. Ia meyakini, proses pencairan kredit melalui Bale by BTN akan semakin memudahkan para nasabah.

"Jadi mengurangi juga proses waktu yang bolak balik, bolak balik. Jadi reducing time, jadi diisi, asal lengkap, benar, nanti datanya di-upload gitu. Kita harapkan juga untuk mempercepat proses, pencairan kredit-kredit, agar bisa melalui aplikasi," jelasnya.

Untuk diketahui, hingga akhir Desember 2024, BTN mencatat peningkatan hampir 43% year-on-year (yoy) di saldo tabungan menjadi Rp16,76 triliun dari sebelumnya Rp11,66 triliun. Sementara itu, saldo eDepo melonjak 103,84% yoy menjadi Rp5,3 triliun dari sebelumnya Rp2,6 triliun. Sedangkan saldo merchant naik 58,6% yoy menjadi Rp2,49 triliun dari sebelumnya Rp1,57 triliun.

Adapun konsep Bale by BTN sebelumnya telah dimunculkan pada Soft Launching pada 15 Desember 2024 saat ulang tahun KPR BTN ke-48, yang turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam peluncurannya, Nixon mengatakan saat ini Bale by BTN mencatat transaksi sebanyak Rp 6,6 triliun per bulan. Ia mengatakan, ada sebanyak 2,3 juta pengguna yang terdaftar sebagai nasabah superApps tersebut. Setiap bulannya, ia mencatat ada sebanyak 100 ribu pengguna baru Bale by BTN.

"Hari ini volume transaksinya sudah Rp6,6 triliun per bulan dan kita setiap bulannya mendapatkan kurang lebih 100 ribuan customer atau user baru dari super apps ini," kata Nixon dalam Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menerima banyak keluhan dari para pengembang karena kendala pada proses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Hal ini disampaikannya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan FLPP dan Tapera 2025. Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, banyak masyarakat berpenghasilan menengah (MBR) yang berminat untuk mengajukan KPR namun kesulitan karena tersandung SLIK OJK.

"Ini pengembang banyak sekali komplain soal kena OJK checking. Jadi saya tanya, kalau OJK checking di siapa? Di ibu Kiki," kata Ara di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

Selanjutnya, Ara pun mempersilahkan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto untuk bersuara. Joko mengatakan, setidaknya ada sebanyak 40% konsumen yang terkendala SLIK.

"Bu kalau kami di peminat ataupun teman-teman yang mengakeses, MBR hampir 40% terhambat di SLIK-nya. Itu biasanya dari pinjol, kemudian pinjol ada yang ilegal maupun legal," ujar Joko, dalam kesempatan yang sama.

Atas kondisi ini, Joko pun jadi teringat dengan upaya Presiden Prabowo Subianto dalam menghapus buku atau utang UMKM. Ia mempertanyakan, apakah kira-kira memungkinkan bila hal serupa dilakukan untuk kasus ini. "Apakah OJK bisa mengikuti Pak Prabowo untuk menghapuskan yang di bawah Rp 2 juta atau dibatasi 2 tahun SLIK itu jangan sampa di atas keputusan hakim," katanya.

Merespons pertanyaan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan sejauh ini data pinjol legal belum terintegrasi secara penuh dengan SLIK. Dengan demikian, cicilan pinjol legal belum berdampak terhadap SLIK.

"Kalau untuk pinjol pak, yang legal ya, itu datanya baru mau diintegrasikan jadi pasti bukan karena yang pinjol itu (terkendala SLIK)," kata Kiki dalam kesempatan yang sama.

Kiki juga bilang, dirinya juga mendapat informasi bahwa banyak masyarakat yang kesulitan mengajukan KPR karena kendala SLIK ini. Namun menurutnya, kebanyakan dari masyarakat yang terkendala SLIK ini disebabkan karena tunggakan pada cicilan paylater, kartu kredit, hingga cicilan motor.

Sedangkan menyangkut usulan hapus utang, menurutnya saat ini OJK tengah menggodok aturan lanjutan terkait program penghapusan buku dan tagih. Detail aturan tersebut juga hingga saat ini masih terus didiskusikan.

"Kita sudha akan mengeluarkan ketentuan dan diskusi dengan perbankan juga bagaimana pelaksanaannya. Supaya tidak menimbulkan juga moral hazard, terus kemudian nanti kriterianya seperti apa, jadi hopefully nanti akan mendukung program Pak Ara. Jadi mereka-mereka bisa untuk mengajukan kredit lagi di masa yang akan datang," ujarnya.

Pemerintah telah menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak tahun 2010 atau sudah 15 tahun berjalan hingga saat ini. Selama 15 tahun ini, sebanyak 1,59 juta rumah sudah disalurkan melalui skema FLPP.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

"Sejak digulirkan pada tahun 2010 hingga 20 Desember 2024 atau selama 15 tahun, KPR Subsidi FLPP telah mencapai realisasi KPR sebesar 1,59 juta unit rumah MBR senilai Rp 151,22 triliun dan total dana kelolaan Rp 116,27 triliun," kata Heru.

Heru juga mengungkapkan, pihaknya telah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP dan KPR Tapera selama 20 Oktober 2024 sampai 20 Desember 2024 sebanyak 35.399 unit senilai Rp 4,45 triliun.

Untuk tahun 2024 ini, penyaluran FLPP mencapai 100,15% sebesar 200.300 unit rumah senilai Rp 24,57 triliun. Nilai ini termasuk penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit dari target semula sebesar 166.000 unit.

Sementara itu, untuk pembiayaan KPR Tapera, pada tahun ini, BP Tapera telah berhasil menyalurkan akad pembiayaan perumahan sejumlah 5.940 unit rumah senilai Rp 990,218 miliar.

Sebelumnya diberitakan, BP Tapera sudah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 200.000 unit rumah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias 100% tersalurkan.

Berdasarkan data per 17 Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan 200.086 unit rumah selama 2024 atau sudah 100,04%. Dana yang disalurkan untuk program tersebut yaitu Rp 24,55 triliun.

Di sisi lain, ada juga menyalurkan rumah berdasarkan pembiayaan Tapera. Totalnya ada 5.816 unit rumah atau senilai Rp 969 miliar.

Video: Janji Pramono Permudah KPR untuk Gen Z-Milenial

Video: Janji Pramono Permudah KPR untuk Gen Z-Milenial

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk 2025 menjadi Rp 5.396.761. UMP Jakarta naik 6,5% dari yang sebelumnya Rp 5.067.381 pada 2024.

"Jadi, untuk UMP, kita juga mengacu kepada permenaker yang sudah diterbitkan, Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dihitung dengan menggunakan formula peraturan Menteri Ketanakerjaan dimaksud, dengan nilai kenaikan sebesar 6,5%," kata Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyadi di Kawasan Kebayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

"Sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 5.396.761," lanjutnya.

Dengan naiknya UMP, para pekerja bisa memenuhi kebutuhannya, salah satunya rumah. Para pekerja dengan gaji UMP bisa memiliki rumah dengan cara mencicilnya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Untuk besaran cicilannya, perencana keuangan kerap mengingatkan maksimal penghasilan yang digunakan untuk cicilan adalah 30%. Jika kamu memiliki gaji Rp 5.396.761 juta, maka cicilan maksimal yang bisa kamu bayarkan untuk membeli rumah adalah Rp 1.619.028 per bulan.

Berapa harga rumah dan lokasi yang cocok untuk cicilan tersebut?

Mari asumsikan kamu ingin mengambil rumah dengan tenor 20 tahun. Selama 5 tahun pertama, bunga yang harus dibayarkan flat sebesar 5,46% kemudian 15 tahun berikutnya bunga floating misalnya 12%.

Perlu dicatat, uang muka atau down payment (DP) tidak termasuk dalam KPR jadi kamu harus membayar DP-nya terlebih dahulu. Misalnya, DP yang dibayarkan adalah 20% harga properti.

Melihat dari simulasi kalkulator BTN, kisaran harga rumah maksimal yang bisa kamu beli adalah Rp 170 juta. Di mana jumlah pokok pinjaman yang akan dibantu bank lewat KPR Rp 136 juta (setelah dikurangi DP 20%). Angsuran selama 5 tahun pertama (60 bulan) Rp 1,1 juta dan 15 tahun berikutnya Rp 1,6 juta.

Untuk lokasi rumah yang masih dijual dengan harga tersebut umumnya berupa rumah subsidi yang ada di sekitar Jakarta, misalnya Bekasi, Tangerang, hingga Bogor. Harga rumah subsidi masih ada yang sekitar Rp 160 juta-an. Untuk cicilan rumah subsidi biasanya berupa bunga flat 5% hingga masa cicilan selesai dan tidak perlu membayar DP.

Sementara itu, dilansir dari situs jual beli rumah, jika tak ingin rumah subsidi, di Parung Panjang, Bogor masih ada rumah Rp 150 juta-an untuk tipe 37/60. Di Citayam juga masih ada untuk harga Rp 150 juta-an dengan tipe 22, di Depok tipe 30, hingga di Tambun Utara tipe 80.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini