Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan 3 juta rumah melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Langkah ini dilakukan untuk mendorong penyaluran kredit di sektor perumahan rakyat, real estate, dan konstruksi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, mengatakan bahwa kebijakan KLM telah menyediakan insentif khusus bagi bank yang aktif menyalurkan kredit di sektor-sektor prioritas tersebut.

“Sebenarnya ini pernah kami sampaikan bahwa di kebijakan KLM yang sekarang, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, itu sudah ada insentif bagi bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan rakyat, real estate, dan konstruksi. Jadi sudah ada, dan itu kami lihat. Monitoring kami menunjukkan realisasinya sangat hampir semua digunakan insentif itu untuk penyaluran kredit di sektor-sektor perumahan,” kata Juda dalam Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Januari 2025, Rabu (15/1/2025).

Menurut Juda, insentif yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperkuat untuk mendukung program pemerintah. Dia menyebut bahwa kebijakan KLM di sektor-sektor prioritas, termasuk perumahan, akan ditingkatkan. Namun, Juda belum merinci bentuk peningkatan insentif tersebut.

“Nanti detailnya akan kami sampaikan. Pada intinya, kebijakan-kebijakan yang masuk dalam asta cita akan didukung oleh Bank Indonesia,” tambahnya.

Sebelumnya, BI mencatat penyaluran insentif kebijakan KLM mencapai sebanyak Rp295 triliun hingga minggu kedua Januari 2025. Jumlah tersebut meningkat Rp36 triliun dibandingkan posisi akhir Oktober 2024 yang sebesar Rp259 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan insentif KLM tersebut telah disalurkan ke berbagai kelompok perbankan, dengan porsi terbesar diterima oleh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp130,6 triliun, disusul Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp129,1 triliun.

“Kemudian, BPD [Bank Pembangunan Daerah] Rp29,9 triliun, dan KCBA [Kantor Cabang Bank Asing] Rp5 triliun,” kata Perry dalam Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Januari 2025 di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Perry menekankan bahwa insentif KLM tersebut diarahkan untuk mendorong kredit atau pembiayaan perbankan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, insentif ini disalurkan kepada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, termasuk sektor pertanian, perdagangan, manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata, ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, perumahan rakyat, UMKM, ultra mikro, dan ekonomi hijau.

“Mulai 1 Januari 2025, insentif KLM telah disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar membeberkan bentuk dukungan pihaknya untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Program itu dinilai penting untuk meningkatkan pertumbuhan di sektor konstruksi dan ekonomi.

Mahendra mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada perbankan dan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya untuk mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam hal ini lembaga jasa keuangan diberikan ruang untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan pertimbangan bisnis.

"Kami telah menyampaikan surat kepada perbankan, perusahaan pembiayaan, juga BP Tapera dan PT SMF untuk mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi MBR. Di awal tahun ini kami melakukan prudential meeting dengan para direksi dan komisaris perbankan yang antara lain membahas dan mendalami dukungan perbankan bagi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah," kata Mahendra dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Mahendra menegaskan bahwa itu bukan sebagai faktor utama dalam pemberian kredit. Artinya, masyarakat yang memiliki catatan kredit tidak lancar dalam SLIK masih bisa mendapatkan fasilitas kredit.

Mahendra menyebut penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur dan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pemberian kredit dan pembiayaan itu.

"Dalam kaitan itu tidak terdapat ketentuan OJK, sekali lagi tidak terdapat ketentuan OJK yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non lancar, termasuk apabila akan dilakukan penggabungan fasilitas kredit atau pembiayaan lain khususnya untuk kredit dan pembiayaan dengan nominal kecil," tegas Mahendra.

Dukungan lainnya yang diberikan adalah penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon hingga Rp 5 miliar dapat dilakukan hanya didasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga yang dikenal dengan istilah 1 pilar saja. Aturan ini mempermudah bank dalam menyalurkan kredit perumahan khususnya bagi MBR.

"Ini pemanfaatan dari peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2019, maka pemberian untuk debitur sampai Rp 5 miliar dapat hanya menggunakan satu pilar saja," tuturnya.

Selain itu, OJK telah mengatur bobot risiko kredit yang lebih granular melalui SEOJK No.24/SEOJK.03/2021. Semakin rendah rasio Loan To Value (LTV), maka bobot Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) kredit juga lebih kecil sehingga membantu perbankan lebih efisien dalam menyalurkan kredit properti.

"Kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan bobot risiko ATMR kredit yang rendah dibandingkan kredit lainnya, antara lain kredit kepada korporasi. Dalam ketentuan itu, bobot risiko ditetapkan secara granular dengan bobot rendah sebesar 20% berdasarkan loan to value. Dengan begitu perbankan memiliki ruang permodalan yang lebih besar untuk menyalurkan KPR selanjutnya," jelas Mahendra.

Untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan, OJK juga telah mencabut larangan pemberian kredit pengadaan pengolahan tanah sejak 1 Januari 2023. Pengembang perumahan diberikan keleluasaan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan guna melakukan pengadaan atau pengolahan tanah yang sebelumnya dilarang.

"Dengan berbagai dukungan kebijakan itu, maka kami optimis program pemerintah untuk menyediakan 3 juta hunian bagi masyarakat pendapatan rendah dapat terlaksana dengan baik," tutup Mahendra.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Nixon Napitupulu bakal menambah jumlah pembiayaan Kredit Perumahan yang dipersiapkan bagi pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL) hingga ojek online.

Dia menyebut bahwa pekerjaan seperti pengendara buruh tani, pedagang kaki lima, ojek online, tukang cukur, dan lainnya yang selama ini memiliki Fasilitas Likudiitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan meningkatkan jumlahnya dari 10% dari porsi total kredit FLPP yang diberikan menjadi 20%.

"Setidaknya kita pingin 20% dari FLPP itu bisa disalurkan dari sektor informal," katanya kepda wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Meski begitu, dia mengaku bahwa tantangan yang perlu diselesaikan saat ini adalah menyelesaikan verifikasi dokumen. Mengingat, pekerja sektor informal tak memiliki slip gaji seperti karyawan yang punya pembuktian dokumen penghasilan secara teratur.

"Kalau bank lihat dokumen, sedangkan sektor informal dokumennya rada kacau. Memang kami lagi buat skemanya. Misalnya dia nabung 3–6 bulan itu saja dokumennya, kalau track record-nya bagus ya kita kasih," imbuhnya.

Menurutnya peluang untuk menyelesaikan skema tersebut bisa dilakukan. Apalagi, kata Nixon, pekerja seperti supir ojek online saat ini sudah bekerja sama dengan aplikator untuk menyalurkan kredit.

"Kaya supir ojek online, gue sebut merek depannya G, kita ada kerja sama dia potong harian, nah itu ada dokumenkan, jadi bisa juga [mengajukan kredit]," ucapnya.

Tak hanya pengemudi ojek online, dia melanjutkan bahwa pihaknya juga sudah bekerja sama dengan paguyuban tukang cukur asal garut (Asgar) guba memberikan kredit pada tuang pangkas.

"Itu paguyuban bantu [verifikasi] kalau ada kaya gitu mudah. Kalau asosiasi kita sudah nemu, tapi kalau yang lepasan ini kita cari cara terus deh mungkin nabung caranya," pungkas Nixon.