Selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan,

Tangerang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meminta kejelasan OJK terkait aturan kredit bagi calon konsumen yang miliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono dalam keterangan yang diterima di Tangerang Senin.

Ari menuturkan, banyak teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK.

Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. "Kami ingin ada solusi dari masalah itu, ” ujarnya.

Ari juga menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp3 juta – Rp 14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan,” ujarnya.

Terkait dukungan kebijakan itu, Himperra lanjutnya mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp8 juta - Rp14 juta.

“Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp185 jt sampai dengan Rp400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” kata dia.

Ia mengatakan, konsumen milenial akan sangat tertarik, selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah FLPP .

Himperra juga sangat setuju dengan imbauan pemerintah akan pembangunan perumahan FLPP berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Sekolah Himperra untuk membina dan mendidik anggota meningkatkan skil agar secara kualitas dan kapasitas yg baik dalam membangun rumah MBR .

"Himperra juga secara khusus menunjuk Bidang khusus yang menangani Penjaminan Mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo," terang Ari.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp14 juta, Pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil yakni harga rumah Rp400 juta dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditas lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp47 trilun dan SMF Rp7,9 triliun,” kata Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat, pengembang dan perbankan.

"BTN menyambut baik kenaikan kuota. Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan . Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Kami optimis program pemerintah untuk menyediakan tiga juta hunian hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat terlaksana dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan telah diaktivasi oleh OJK sebagai bentuk dukungan program tiga juta rumah.

"Kami sampaikan telah diaktivasi berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan seperti kualitas KPR yang dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran," kata Mahendra dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

Mahendra merinci sejumlah kebijakan tersebut, salah satunya kualitas kredit kepemilikan rumah (KPR) dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat dilakukan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga yang dikenal dengan istilah satu pilar, yang juga dapat diberlakukan untuk KPR.

"Pemanfaatan dari POJK 40 Tahun 2019 ini, maka pemberian (plafon) untuk debitur sampai Rp5 miliar dapat hanya menggunakan satu pilar saja," kata dia.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih longgar dibandingkan kredit lainnya di mana bank menilai dengan tiga pilar antara lain prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Kebijakan lainnya, KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam penghitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit atau ATMR kredit.

Hal ini sesuai dengan SEOJK Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.

Kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan dengan bobot risiko ATMR kredit yang rendah dibandingkan kredit lainnya, antara lain kredit kepada korporasi.

Dalam ketentuan itu, bobot risiko ditetapkan secara granular dengan bobot rendah sebesar 20 persen berdasarkan loan to value (LTV).

Adapun LTV dalam konteks ATMR kredit dihitung pada setiap posisi akhir bulan berdasarkan nilai tercatat kredit dibandingkan nilai agunan properti. Sehingga dengan adanya pembayaran cicilan kredit dan semakin mendekati jatuh tempo, akan terjadi penurunan LTV yang diikuti dengan penurunan bobot ATMR kredit.

"Dengan begitu, perbankan memiliki ruang permodalan yang lebih besar untuk menyalurkan KPR selanjutnya," kata Mahendra.

Kemudian, kebijakan lain yaitu untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan. Mahendra mengatakan bahwa larangan pemberian kredit pengadaan atau pengolahan tanah telah dicabut sejak 1 Januari 2023.

"OJK telah memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan guna melakukan pengadaan atau pengolahan tanah yang sebelumnya dilarang. Dengan dicabutnya larangan itu, bank diimbau agar lebih menekankan pada penerapan manajemen risiko yang baik," kata Mahendra.

Selanjutnya, OJK bersama stakeholder terkait akan membahas mengenai dukungan likuiditas bagi pembiayaan program tiga juta rumah mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program dimaksud, antara lain penyempurnaan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP) di pasar modal.

"Dengan berbagai dukungan kebijakan itu, maka kami optimis program pemerintah untuk menyediakan tiga juta hunian hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat terlaksana dengan baik," kata Mahendra.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah berupaya memperluas penyerapan masyarakat yang bisa mendapatkan Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan pihaknya memudahkan pekerja informal untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Ia mengatakan PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) sudah pernah memberikan KPR subsidi pada acara akad kredit massal di Serang pada Sabtu (9/12) lalu. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pekerja tanpa slip gaji dapat membeli rumah.

"BTN waktu di Serang dua minggu lalu tidak punya slip gaji tuh Pak Nixon bisa kasih tukang bakso ya Pak Nixon, tukang sayur bisa dapat. Itu kan terobosan, dia nggak punya gaji tuh," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ia menyebutkan masyarakat yang tidak punya gaji sebagaimana pegawai negeri, TNI, POLRI, juga mempunyai harapan untuk memiliki rumah. Hal tersebut dilakukan perbankan melalui survei terhadap calon pembeli.

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan perbankan bisa menilai nasabah melalui perilaku menabung. Pola nasabah menabung selama periode tertentu akan diperhatikan untuk menentukan kelayakan mendapat KPR subsidi.

"Kita ngeliat nabung sih sekarang. Bagaimana perilaku menabungnya tiga sampai enam bulan. Nggak perlu harus (punya) slip gaji," kata Nixon.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran KPR.

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Ara saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12) lalu.

Menurut Ara, diperlukan terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah. Terlebih dengan keterbatasan anggaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL (pedagang kaki lima), pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu-ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bos BTN Sebut 30% Debitur KPR Subsidi Wanita Lajang

Bos BTN Sebut 30% Debitur KPR Subsidi Wanita Lajang

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum di mana bank menilai dengan tiga pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar).

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan regulator selama beberapa tahun terakhir diharapkan dapat membantu perbankan untuk turut mendukung program 3 Juta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan kebijakan yang adaptif dan pengawasan yang hati-hati, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 Juta Rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Dian merinci berbagai kebijakan yang dikeluarkan OJK salah satunya pengaturan khusus untuk kredit beragunan rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitungan KPMM Bank.

“Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, di mana semakin kecil loan to value (LTV), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur,” kata Dian lagi.

Selanjutnya, terdapat POJK Kualitas Aset mengenai penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar yang dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (satu pilar). Ketentuan ini dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan.

“Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum di mana bank menilai dengan tiga pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar),” ujar Dian.

Pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah.

Dian menyampaikan, pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD.

“Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No. 32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019,” ujar dia lagi.

OJK juga mengeluarkan POJK No. 27 Tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023.

Dian mengatakan, larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank.

“Dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi,” kata Dian lagi.

Lebih lanjut dalam sektor pasar modal, Dian menambahkan bahwa industri perbankan berperan dalam penerbitan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan, yakni Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP).

Surat berharga tersebut terdiri dari sekumpulan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder.

“Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 29 November 2024, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp2,21 triliun,” kata Dian pula.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024