Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan kualitas dan keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi prioritas utama dari para pihak yang ikut menjalankan program tersebut.

"Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama," kata Netty saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selain itu ia mengingatkan pemerintah cq Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pentingnya pengawasan terhadap standar operasional pelaksanaan Program MBG.

Menurut Netty, hal-hal tersebut bernilai penting untuk dilakukan demi memastikan implementasi MBG benar-benar tepat sasaran, seperti menghadirkan generasi emas Indonesia.

"Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah,” ujarnya.

Netty juga menyampaikan apresiasi kepada para pengelola dapur MBG yang tetap berkomitmen meneruskan kerja sama meskipun masih ada kendala dalam proses pembayaran dan operasional lainnya.

“Semangat pengabdian dan dedikasi mitra BGN dalam menjalankan program ini harus menjadi pemicu semua pihak untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” ucapnya.

Terakhir, Netty meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG, termasuk memperbaiki mekanisme pengawasan lapangan, menghadirkan standar penyediaan makanan yang aman dan bergizi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana.

“MBG harus dipahami sebagai program membangun generasi unggul di masa depan yang membutuhkan dedikasi, kesungguhan, dan dukungan tulus, dari semua pihak dan BGN sebagai leading sector-nya harus memastikan hal itu terwujud," kata dia.

Diketahui sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur, diduga usai menyantap MBG, yang saat ini sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kudus (ANTARA) - Kodim 0722/Kudus, Jawa Tengah, langsung memanggil kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagai pihak yang bertanggung jawab atas temuan menu makan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak layak konsumsi.

"Selain memanggil SPPG BGN Mitra Jepangpakis, kami juga memanggil SPPG Dapur BGN Mitra Mandiri Yayasan Ponpes Al Chalimi untuk memastikan temuan menu makan di SMA 1 Kudus," kata Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0722/Kudus Mayor Inf Muhlisin ketika dimintai tanggapannya soal temuan menu makan MBG tidak layak konsumsi di Kudus, Selasa.

Ia mengungkapkan kepala dapur yang bertanggung jawab penuh dievaluasi secara menyeluruh oleh Komandan Kodim (Dandim) 0722/Kudus Letkol Inf Hermawan Setya Budi dengan harapan tidak ada lagi kasus serupa, karena dari sisi pendanaan maupun personel juga dipenuhi.

Bahkan, kata dia, sebelum ditugaskan di SPPG Dapur BGN Mitra Jepang Pakis juga mengikuti pelatihan kerja di SPPG Ponpes Nashrul Ummah Kudus yang bertugas di Kecamatan Mejobo selama satu bulan.

Untuk jumlah personel di SPPG tersebut, kata dia, sebanyak 50 orang, termasuk kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan selain petugas teknis lainnya. Seharusnya tidak ada permasalahan dan semakin sempurna karena sudah berjalan beberapa hari.

"Komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) juga jelas, baik teknis penyediaan bahan makanan, pengolahan dan penyajiannya. Sesuai standar operasional tidak boleh lebih dari 3 jam setelah diolah harus sudah sampai di sekolah tujuan," ujarnya.

Apalagi, kata dia, ada sekolah yang meminta pukul 08.00 WIB untuk PAUD/TK, serta ada yang pukul 11.00 atau 11.30 WIB. Jarak juga sudah dipetakan, sehingga pengiriman juga sudah bisa diprediksi secara tepat.

Ia menganggap permasalahan di SMA 1 Kudus murni karena kepala dapur kurang teliti dalam pengolahan dan penyajian, sehingga kepala dapurnya diminta belajar di SPPG Nasrul Ummah yang dinilai selama ini sudah berjalan dengan baik.

"Kodim Kudus juga memerintahkan Danramil dan Babinsa setempat untuk menempel di SPPG BGN Mitra Jepangpakis, meskipun sebelumnya juga sudah ada perintah pengawasan hingga makanan yang disajikan sampai ke sekolah sasaran," ujarnya.

Wakil Kepala SMA 1 Kudus Sulistyani mengakui di sekolahnya memang terdapat puluhan paket MBG yang kurang layak konsumsi, sehingga siswa tidak mau memakannya.

Pihak sekolah juga sudah disampaikan kepada SPPG BGN Mitra Jepangpakis, baik terkait nasi yang belum matang sempurna, tumis kacang terdapat ulat, ayam hingga buah yang berbau kurang sedap.

Pelaksanaan MBG di SMA 1 Kudus berlangsung sejak 14 April 2025 dengan menyasar siswa kelas X dan XI dengan jumlah siswa 823 orang.

Musyaffa, salah satu siswa SMA 1 Kudus kelas XI mengakui pernah mendapatkan menu makan dengan bau yang tidak sedap, terutama ayamnya. Sedangkan sayurnya kurang matang dan tempe juga terasa asam.

"Untuk nasi tidak ada permasalahan. Sedangkan yang bermasalah hanya ayam dan tempe. Untuk hari ini (22/4) tidak ada permasalahan," ujarnya.

Terkait temuan ulat pada tumis kacang, kata dia, yang menemukan adik kelas, sedangkan dirinya tidak ada keluhan.*

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025