KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya tambahan.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas isu viral yang menyebut adanya pungutan biaya dalam pelaksanaan program tersebut di salah satu sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, dalam keterangan resmi di Jakarta, seperti ditulis oleh Antara, Selasa (24/12/2024), menyatakan bahwa program ini sepenuhnya gratis tanpa kewajiban biaya tambahan dari orang tua siswa.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujarnya.

Menurutnya, program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," katanya.

Program yang menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

BGN pun mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik," ucap Lalu.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda.

Program ini terutama ditujukan bagi kelompok sasaran seperti ibu hamil, balita, dan anak sekolah, sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.

Dampak rantai nilai pangan

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini dinilai memiliki dampak signifikan terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

“Kita mesti melihat program MBG dari hulu hingga hilir. Jadi, tidak bisa sekadar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali aspek upstream-nya, termasuk proses pengadaan,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati.

Vivi menjelaskan bahwa rantai nilai pangan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, peternak, nelayan, industri pengolahan, hingga pelaku UMKM seperti warung-warung, koperasi, dan vendor lainnya.

Menurutnya, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa, partisipasi, dan kehadiran mereka di sekolah, sehingga turut berkontribusi dalam pengurangan angka putus sekolah.

Selain itu, program ini diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi beban penduduk miskin.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program ini diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.