Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencabut aturan soal Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, yang dirilis dalam situs resmi kementerian.

"Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi beleid yang diteken Dody pada 26 Maret lalu.

Namun, berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, tidak ditemukan dokumen aturan tentang satgas pembangunan IKN yang dicabut Dody, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, dalam situs resmi kementerian.

Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN sendiri dibentuk oleh Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono, pada 2021 lewat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN.

"Satgas IKN bertugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dengan pendekatan keterpaduan, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik," bunyi putusan kedua beleid itu, dikutip Rabu (16/4).

Saat ini, jabatan Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN diisi oleh Danis H. Sumadilaga. Danis sebelumnya pernah menjabat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menemui warga Kampung Bayam Madani. Dalam pertemuan ini, RK mendengarkan langsung persoalan yang dialami oleh warga Kampung Bayam, warga yang berasal dari kawasan dekat Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priok.

Di sela-sela diskusi, RK mengaku sempat mendengar rumor berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh warga Kampung Bayam Madani. Dia mengaku mendapat rumor bahwa pertandingan FIFA internasional tidak bisa digelar jika arenanya berdekatan dengan permukiman warga.

Sebagaimana diketahui, hunian yang dijanjikan bagi warga Kampung Bayam Madani yakni Kampung Susun Bayam bersebelahan langsung dengan stadion Jakarta International Stadium (JIS) yang biasa dijadikan tempat pertandingan FIFA internasional.

"Saya pernah mendengar rumor, ini masih rumor ya, bahwa katanya kalau ada perumahan terlalu dekat stadion itu pertandingan FIFA internasional itu tidak bisa dilaksanakan, katanya. Ini masih katanya ya, saya dengarnya gitu, Bang, internasional, ini sih katanya. Saya akan cek dulu," ungkap RK saat berbincang dengan warga Kampung Bayam Madani di Hunian Sementara, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024).

Dia lantas menegaskan jika memang rumor ini benar adanya maka akan tetap disiapkan solusinya bagi warga Kampung Bayam Madani. Dia menyebut tidak akan membiarkan ada satu gelaran acara yang justru malah merugikan warganya.

"Sehingga kalaupun iya pun, ya tetap saya akan cari solusi. Itu semangat saya itu. Saya tidak akan membiarkan ibaratnya, demi satu event terus selamanya warga dirugikan, kan ibaratnya, ya mending enggak usah ada event internasional kalau warga berada di atas penderitaan warga yang jumlahnya tidak sedikit gitu ya," terang RK.

"Nah, jadi intinya, bapak-ibu, karena persoalan ini harus baik dan lancar yang bisa saya komitmen kan adalah, saya akan mengecek rumor itu, apakah benar atau tidak," imbuhnya.

Sebelumnya, RK turut menjanjikan persoalan hunian bagi warga Kampung Bayam Madani selesai pada 100 hari kerja jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. RK menyebut penyelesaian berupa penyerahan kunci hunian bagi warga menjadi atensi.

"Saya komit 100 hari pertama mau jadi Gubernur, ini, masalah ini, harus beres secepatnya. Ini jadi atensi utama agar masuk (hunian). Jadi dirapatin, balik lagi ke sini, diobrolin, diomongin, pasti. Saya orangnya cari solusi," ungkap RK di kawasan hunian sementara Kampung Bayam Madani, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024).

RK menjelaskan sudah memahami persoalan yang dialami warga Kampung Bayam Madani. Dia mengatakan akar masalahnya berada pada gubernur yang mau atau tidak untuk memutuskan bahwa warga Kampung Bayam Madani berhak menghuni rumah susun yang telah dibangun.

"Kayak gini nggak boleh di lama-lama, apalagi kewenangannya. Tinggal mau apa nggak mau dari political will, dari pemimpin kan, saya kira itu, bukan masalah lain-lain, ternyata hanya masalah mau apa tidak gubernurnya melaksanakan," jelas RK.

RK mengatakan telah mendengar cerita warga soal awal mula bisa dipindahkan. Dia menyebut semula warga sudah difasilitasi saat Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta. Namun, kata dia, setelah itu komitmen di Peraturan Gubernur memiliki ada kendala sehingga tidak dilaksanakan oleh Pj Gubernur.

"Nah, tapi saya harus adil jadi pemimpin. Saya belum paham alasan Pj tidak melaksanakannya, sehingga itu akan saya teliti dulu. Karena saya baru, saya ingin mendengarkan penjelasan dulu dari PJ kenapa tidak melaksanakan persetujuan yang sudah disetujui," ungkap RK.

"Jadi poinnya, komitmen saya di 100 hari pertama nanti, saya akan kembali mengurai, dari Jakpronya, dari alasan Pj-nya, (balik) ke sini. Supaya harusnya bisa beres. Dan menurut saya nggak terlalu dalam bayangan saya, cuma saya harus tabayun. Nggak bisa saya langsung bilang A di hari ini tanpa tahu perspektif-perspektif dari yang lain," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menata kawasan permukiman kumuh Lagasa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan penataan kawasan Lagasa ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, layak huni, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi lokal di Muna.

“Penataan ini diharapkan mampu mengubah wajah Lagasa secara signifikan melalui penataan infrastruktur yang lebih baik, mulai dari pengaspalan jalan, pembangunan jalan lingkungan, hingga pembuatan talud dan ruang terbuka publik,” kata Diana di Jakarta, Minggu.

Kementerian PUPR terus melakukan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman layak huni berkelanjutan. Salah satu permukiman kumuh yang telah selesai ditata adalah kawasan Lagasa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Penataan kawasan Lagasa dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara dengan biaya sebesar Rp15,5 miliar. Pekerjaan penataan dimulai sejak Maret 2023 dan diselesaikan dalam waktu 240 hari kalender.

Menurut Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Wahyu Kusumosusanto, kawasan Lagasa sebelumnya dikenal sebagai wilayah permukiman yang kurang layak.

Kerapatan bangunan, minimnya ruang terbuka, dan infrastruktur yang tidak memadai menjadi tantangan utama bagi masyarakat setempat.

“Pengaspalan dan paving blok yang sebelumnya dalam kondisi buruk telah diselesaikan sehingga membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat serta mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Di samping itu, pembangunan ruang terbuka publik menjadi ruang bagi warga untuk berkumpul, berinteraksi, dan menjalankan kegiatan sosial sehingga menciptakan suasana masyarakat yang lebih harmonis,” ujar Wahyu Kusumosusanto.

Dengan infrastruktur yang lebih memadai tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga di kawasan Lagasa, membuka peluang bagi wirausaha dan kegiatan ekonomi baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Muna dan sekitarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024