Kudus (ANTARA) - Program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bakal melibatkan banyak pelaku usaha katering, karena jumlah siswa yang bakal menjadi sasaran program mencapai ratusan ribu orang.

Dengan jumlah siswa yang begitu banyak, tentu jasa katering yang dibutuhkan juga harus disesuaikan. Sedangkan pemilik usaha tata boga di Kudus, Jateng, yang sudah berizin dan memiliki sertifikat laik higienis sanitasi hingga bulan Oktober 2024 sebanyak 37 pelaku usaha.

Untuk merespons program pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memperbesar alokasi peserta pelatihan kuliner untuk mendorong terwujudnya UMKM baru di bidang kuliner yang nantinya bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan menu makanan untuk program makan siang bergizi.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Harjuna Widada bercerita bahwa uji coba sebelumnya dengan jumlah 2.599 pelajar dari empat sekolah saja membuat pihak katering yang ditunjuk harus bekerja ekstra untuk bisa memenuhi program tersebut.

Itu baru uji coba di empat sekolah, yaitu MTs Negeri Kudus, SMP 1 Gebog, SD 2 Wergu Wetan, dan SDIT Umar Bin Khathab.

Bagaimana untuk memenuhi jatah makan siang bergizi semua siswa di Kabupaten Kudus mulai dari siswa SD/MI hingga SMP/MTs yang berjumlah 127.880 siswa menjadi sasaran pelaksanaan? Tentu tidak mungkin hanya mengandalkan beberapa jasa katering yang sebelumnya ditunjuk saat uji coba.

Selain harus menyiapkan menu makanan, penyedia jasa katering juga harus mendistribusikannya ke masing-masing sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Sedangkan jumlah sekolah untuk tingkat SD/MI di Kabupaten Kudus sebanyak 572 sekolah dan SMP/MTs sebanyak 124 sekolah tersebar di sembilan kecamatan.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kudus juga menginisiasi pelibatan kantin sekolah untuk ikut menyediakan menu makan program yang sejak masa kampanye itu sudah menyedot perhatian publik.

Agar semua kantin sekolah di Kudus layak menjadi penyedia menu makanan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus berharap ada yang menyiapkan mereka agar bisa memenuhi persyaratan sebagai penyedia menu makan yang sesuai dengan program andalan pemerintahan Prabowo tersebut.

Salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan melatih pengelola kantin sekolah maupun masyarakat umum menjadi penyedia jasa katering, yakni Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK).

Selama ini, munculnya wirausaha baru di Kabupaten Kudus juga tidak terlepas dari keberadaan BLK yang melatih ribuan warga Kudus dengan berbagai bidang keahlian.

Bertepatan dengan adanya program makan siang bergizi, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus juga sudah meresponsnya dengan menyiapkan program pelatihan kerja yang berhubungan dengan tata boga atau katering.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengakui sudah memprogramkan pelatihan untuk menciptakan pelaku usaha baru di bidang katering.

Program pemerintah pusat tersebut, menurut dia, memang harus dimanfaatkan karena menjadi peluang untuk menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Kudus.

Visi misi Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka, salah satunya program makan siang bergizi, dipastikan juga tidak hanya sekadar formalitas, tentunya bakal berlangsung lama karena bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi puluhan juta penerima.

BLK Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kudus tidak hanya sekadar memberikan pelatihan di bidang tata boga, melainkan membekali mereka dalam penyajian makanan yang higienis dan bergizi.

Setelah diberikan keahlian membuat aneka menu masakan, para peserta pelatihan juga akan dibantu pengurusan perizinan usahanya.

Karena usahanya bergerak di bidang tata boga, mereka juga akan dibantu pengurusan sertifikat laik higienis sanitasi jasa boga karena untuk bisa menjadi pemasok program pemerintah itu juga harus memiliki sertifikat laik higienis sanitasi.

Dinas Tenaga Kerja juga akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk dibantu pengurusan perizinan maupun sertifikat tersebut.

Untuk perizinan usahanya akan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, sedangkan pengurusan sertifikat itu melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Andini Aridewi memastikan pengurusan sertifikat cukup mudah dan tidak lama, sepanjang memenuhi persyaratan sarana dan prasarana pendukung dalam menyajikan makanan.

Dukungan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kudus pada tahun 2025, diperkirakan mencapai Rp4 miliar untuk berbagai jenis pelatihan, salah satunya pelatihan tata boga.

Pada tahun 2024 dengan anggaran yang sama, menyelenggarakan pelatihan untuk beberapa jenis pelatihan. Di antaranya, ada barbershop, anyaman, bordir, merajut, pembuatan jajan pasar, pembuatan kue kering, pembuatan cenderamata, pengolahan buah, pengolahan ikan, dan pijat balita.

Kemudian ada tata kecantikan kulit, tata kecantikan rambut, tata rias pengantin muslim modifikasi, menjahit kebaya, menjahit tas, spa therapist, pembuatan roti, make up artis, dan tata boga.

Unit Pelaksana Teknis Daerah BLK Kudus juga memiliki ruang pelatihan untuk beberapa kejuruan, seperti workshop tata busana, workshop teknik otomotif, workshop teknologi informasi dan komunikasi (TIK), workshop tata boga, workshop teknik las, workshop tata kecantikan, workshop bangunan, dan workhop teknik manufaktur.

Dari 27 program pelatihan selama 2024, BLK Kudus telah meluluskan 1.263 orang dari 1.264 pendaftar karena ada satu peserta yang meninggal dunia.

Para lulusan BLK tersebut, sebagian ada yang diterima kerja di perusahaan sekitar 300 orang, kemudian wirausaha sebanyak 656 orang, dan selebihnya masih dalam upaya mendapatkan informasinya apakah melanjutkan pendidikan atau belum bekerja.

Jika nantinya banyak lulusan pelatihan tata boga di BLK Kudus, tentunya program makan bergizi gratis di Kabupaten Kudus akan berjalan lancar karena tidak ada kesulitan mendapatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang bisa memasok makanan bergizi untuk para siswa.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025