Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan alasan terkait rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Bagaimana penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi," ujar Ara dikutip Antara, Selasa, 20 Mei 2025.

Dengan demikian terdapat gagasan bagaimana penjara yang tanah dan asetnya dimiliki negara serta berada di wilayah perkotaan, bisa dipindahkan apakah ke pulau atau ke lokasi lainnya.

Ara menyampaikan, saat ini pihaknya menunggu arahan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk langkah-langkah berikutnya.

"Kita akan menunggu dari Mensesneg, mudah-mudahan bisa segera mengundang kita terkait apa arahannya untuk langkah-langkah berikutnya," kata dia.

Rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian PKP siap menjalankan perintah Presiden untuk bagaimana penjara-penjara di daerah strategis yang sudah penuh bisa dipindahkan dan digunakan untuk perumahan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Rencana tersebut merupakan gagasan Presiden, yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruilslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

(KIE)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan penjara di kota-kota besar.

Ara mengklaim lahan penjara bakal disulap menjadi rumah warga. Pasalnya, penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas) di perkotaan sudah sangat padat.

"Saya sudah mendapatkan direction langsung (dari Presiden Prabowo Subianto), ditelepon sekali, berbicara langsung dua kali," ujar Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Presiden (Prabowo) perintahkan saya untuk bagaimana (mengubah) penjara menjadi rumah. Karena penjara itu ada di tengah-tengah kota dan sudah sangat crowded di situ, supaya dipindahkan (diganti menjadi rumah warga)," tegasnya.

Tindak lanjut rencana ini salah satunya ditempuh dengan dua kali rapat bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Pertemuan terbaru keduanya terjadi pada Rabu (14/5) lalu.

Anak buah Prabowo Subianto itu mengincar dua penjara di Jakarta, yakni Lapas Cipinang dan Lapas Salemba.

Ia menegaskan bakal menyiapkan semua kepastian hukum dan data pendukung yang dibutuhkan. Selain itu, Ara bekerja sama dengan Bank Tanah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sampai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi). Selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," jelasnya dalam rilis resmi.

"Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, jangan sampai negara tidak diuntungkan dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," tegas Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga akan menghadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk melaporkan sejumlah hal penting terkait rencana menyulap penjara menjadi rumah warga. Ini menyangkut progres legalitas dan tata kelolanya agar semakin jelas.

Bandung -

Narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), diberdayakan menjadi kru dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan pemberdayaan napi lapas merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025) dilansir dari detikFinance.

Hal ini, ungkap Adita, menjadi bukti program MBG dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Napi di Lapas Sukamiskin dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Bukan hanya napi, koperasi lapas juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Sebab, lembaga usaha itu diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak. "Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya makin cepat berlalu karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG memercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Mulai dari menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

(hsa/iws)

Jakarta -

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung diberdayakan menjadi kru Dapur Makan Bergizi Gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Hal ini menjadi bukti program Makan Gratis dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Di Sukamiskin warga binaan dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati mengatakan pemberdayaan warga binaan merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan Program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari Program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025).

Adita menyatakan bukan cuma warga binaan saja yang mendapatkan kegiatan. Secara ekonomis, koperasi lapas juga mendapat keuntungan karena diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak.

"Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Kelas I Sukamiskin pun mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya semakin cepat berlalu, karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG mempercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Dari mulai menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Firsa dan Dimas, warga binaan lainnya, mengaku bangga bisa terlibat di dapur MBG. Firsa mendapat tugas memasak protein. Sedangkan Dimas juru masak nasi atau karbohidrat lainnya.

"Kami jadi dapat ilmu, pengalaman, dan teman baru. Saya jadi tahu ternyata menjaga gizi sangat penting. Saya bangga karena ini termasuk pengabdian kepada Bapak Presiden," kata Firsa.

"Saya terharu, termotivasi, dan bangga ketika peralatan makan sudah kembali ke dapur, kami mendapat surat cinta dari siswa. Saya berharap program ini bisa terus berlanjut. Jadi ketika kami sudah kembali ke masyarakat, bisa terlibat di dapur lagi," ujar Dimas.

(acd/acd)

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, menyatakan bahwa pemberdayaan warga binaan menjadi salah satu wujud nyata dampak positif dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikannya seusai melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, yang telah menerapkan sistem pelatihan dan sertifikasi bagi warga binaan agar dapat terlibat langsung dalam program tersebut.

"Arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, yakni Program MBG harus memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk warga binaan," katanya melalui PCO di Jakarta, Jumat.

Di Lapas Sukamiskin, pelatihan diberikan sesuai standar Badan Gizi Nasional, sementara koperasi lapas pun diberdayakan sebagai vendor penyedia bahan baku untuk mendukung program tersebut.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di lokasi tersebut menjadi salah satu dapur yang memberdayakan masyarakat, yaitu para warga binaan. Mereka dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Dalam keterangan itu disebutkan, pendirian dapur MBG di Lapas Kelas I Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah dan memberi pengalaman dan keahlian baru bagi warga binaan.

“Sekarang hari-hari saya semakin cepat berlalu, karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG,” kata salah satu warga binaan, Rijatono Lakka.

Tono, namanya panggilannya, memiliki usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG mempercayakan Tono menjadi juru masak.

“Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo
dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian," katanya.

Tono tak sendirian. Ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari.

Dari mulai menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Firsa dan Dimas, warga binaan lainnya, mengaku bangga bisa terlibat di dapur MBG. Firsa mendapat tugas memasak bahan baku yang mengandung protein. Sedangkan Dimas juru masak nasi atau karbohidrat lainnya.

“Kami jadi dapat ilmu, pengalaman, dan teman baru. Saya jadi tahu ternyata menjaga gizi sangat penting. Saya bangga karena ini termasuk pengabdian kepada Bapak Presiden,” kata Firsa.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyampaikan apresiasinya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan warga binaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin sebagai juru masak. Ia menyebut hal ini dapat sekaligus menjadi bekal keterampilan yang bisa digunakan para warga binaan saat mereka kembali ke masyarakat.

"Ternyata yang memasak ini para napi yang ada di Sukamiskin. Tentunya para napi ini dilatih untuk menjadi napi yang baik, jadi insya Allah saat mereka lepas dari tahanan bisa bermanfaat untuk masyarakat," ungkap Erwin saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN 101 Sukakarya, Kamis (15/5/2025).

Pemkot Bandung, kata Erwin, saat ini juga telah memastikan agar kualitas MBG yang didistribusikan kepada para siswa lolos uji kualitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan insiden keracunan massal seperti yang terjadi di SMPN 35 tak lagi terulang.

Adapun pengawasan kini diperketat melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung dan puskesmas.

"Ini akan dikontrol. Dinas Kesehatan termasuk puskesmas, akan mengontrol semua bahan, jadi dipastikan untuk diperiksa dulu. Insya Allah saya pastikan tidak akan kejadian lagi seperti itu," ucapnya.

Ia juga menyebut bahwa pelaksana MBG akan diseleksi dengan ketat, terutama yang melibatkan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dar pihak ketiga. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses belanja bahan makanan hingga masa kedaluwarsa.

"Kami juga menyeleksi dulu para pelaksana dari MBG ini, karena banyak yang pakai pihak ketiga, harus dikontrol juga di barak-baraknya seperti apa, dari jenis makanan, kedaluwarsa dan lain-lain. Seluruh dinas terintegrasi untuk memantau MBG," jelanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Kepresidenan Adita Irawati menjelaskan bahwa ke-47 warga binaan Lapas Sukamiskin yang berkontribusi dalam program MBG terlibat dalam seluruh proses produksi makanan. Mulai dari mencuci bahan, memasak, hingga pengemasan.

"Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya," ujarnya.

Ia berharap pengalaman memasak ini bisa menjadi bekal berharga bagi para napi setelah selesai menjalani masa hukuman. Hal ini juga memperkuat tujuan reintegrasi sosial.

"Setelah nanti mereka selesai di lapas bisa jadi ini menjadi bekal untuk pekerjaan selanjutnya," katanya.

Ia memaparkan, Lapas Sukamiskin saat ini telah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah sekolah serta beberapa posyandu bagi ibu hamil dan menyusui.

"Lapas sendiri sudah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat di 12 sekolah, termasuk juga di posyandu untuk ibu hamil dan menyusui, sampai saat ini semua berjalan lancar sejak Februari sudah melayani," ucapnya.

Program MBG di Sukamiskin telah diuji coba sejak Juli 2024. Adita menilai skema serupa bisa diterapkan di daerah lain dengan pengawasan ketat.

"Uji coba MBG ini sudah dilakukan di Lapas sejak Juli 2024. Ini satu skema yang baik dan bisa di-copy di tempat lain tentu dengan pengawasan yang maksimal," imbuhnya.

Ia juga menanggapi kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah. Ia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) telah memutus sejumlah mitra SPPG yang melanggar prosedur.

"Pemerintah sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini, dan itu juga dilanjutkan dengan komitmen untuk perbaikan dalam hal pengawasan," katanya.

(yum/yum)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mempersiapkan rencana pembangunan perumahan masyarakat di lahan penjara. Ia sudah bertemu dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (14/5).

Dalam pertemuan itu, mereka membahas progres pembangunan perumahan masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas). Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan buat pembangunan perumahan masyarakat.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum dan data-data pendukungnya, seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

Ara mengatakan pihaknya siap membangun perumahan di atas lahan lapas. Salah satunya dengan memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas buat dipindahkan sesuai aturan yang berlaku.

Hal tersebut merupakan gagasan untuk memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba. Lahan penjara akan dimanfaatkan menjadi perumahan masyarakat khususnya setelah dilakukan ruislag (tukar guling) dengan tata kelola dan aturan yang benar.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 Juta Rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," terangnya.

Dalam waktu dekat, Ara menyatakan akan menghadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk melaporkan progresnya agar legalitas dan tata kelolanya semakin jelas.

"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya," ucapnya.

Soal anggaran pembangunan, Ara masih belum mau menyampaikan lebih lanjut. Pihaknya melibatkan sejumlah developer guna mendengarkan berbagai saran dan masukan.

"Terkait anggarannya. Tadi saya katakan itu pola-pola itu yang kita lagi bangun, scheme-nya seperti apa, yang aman, negara tidak diundikan. Termasuk kami juga mendengarkan, masukannya dari developer, kami mendengarkan saran-saran mereka. Kalau mau berhasil kan, negaranya juga berhasil, rakyatnya juga berhasil, juga dunia usahanya juga berhasil. Jadi ada keterlibatan swasta juga," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Rencananya Lapas Cipinang dan Salemba  akan disulap jadi Perumahan.

Terkait hal ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak bos-bos properti kelas kakap membangun perumahan di lembaga pemasyarakatan (lapas). 

Bahkan ia mengajak pengembang besar tersebut bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membahas rencana pembangunan rumah di lapas. 

Pertemuan ini dilaksanakan pada Rabu 14 Mei 2025 guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.  Di Jakarta, terdapat dua penjara yang bisa diubah menjadi perumahan rakyat yakni Lapas Cipinang dan Salemba.

"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya," kata Ara dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/2025). 

1. Bos Properti Diajak Sulap Lapas Jadi Perumahan

Para bos-bos properti yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Harun Hajadi dari PT Ciputra Development Tbk, Herry Hendarta dari Sinarmas Land, Adrianto Adhi dari PT Summarecon Agung Tbk, Sutopo dari PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Stefanus Ridwan dari PT Pakuwon Jati Tbk, Eko Wibowo dari Paramount Land, Nitik Hening dari PT Metropolitan Land Tbk, Ryan, Albertus Tommy Pranoto dan Yunan Wirahadikusumah dari Lyman Group (Kota Baru Parahyangan).

"Kita persiapkan semua kepasilan hukum dan data-data pendukungnya, seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan," ujar Ara.

2. Lapas Jadi Perumahan Arahan Presiden Prabowo Subianto

Ara siap melaksanakan pembangunan lapas menjadi perumahan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penajara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

Ara menyebut langkah ini merupakan gagasan Presiden untuk bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruislag dengan tatakelola dan aturan yang benar. 

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kuliatasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan Lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," katanya.

Editor : Boby

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengajak pengembang besar bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Ara menerangkan, pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memanfaatkan lahan Lapas di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum dan data-data pendukungnya, seperti dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan Bank Tanah. Semua sesuai aturan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/2025).

Menurut Ara, pihaknya siap melaksanakan pembangunan Lapas menjadi perumahan sesuai arahan Presiden. Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan Lapas yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

Langkah ini, kata dia, merupakan gagasan Presiden agar bagaimana memaksimalkan tanah Lapas yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruislag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 Juta Rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan Lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," kata Maruarar.

"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya," tandasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut para pengembang dari PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Harun Hajadi, Sinarmas Land Herry Hendarta, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Adrianto Adhi, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) Sutopo, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) Stefanus Ridwan, Paramount Land Eko Wibowo, PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) Nitik Hening, Lyman Group (Kota Baru Parahyangan) Ryan, Albertus Tommy Pranoto dan Yunan Wirahadikusumah.

(Dhera Arizona)

Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 Juta Rumah Rakyat, membangun dan merenovasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," kata Ara di Jakarta, Rabu.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Hal tersebut merupakan gagasan Presiden yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto kembali melakukan pertemuan di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (14/5) guna membahas progres pembangunan perumahan rakyat di atas lahan lapas.

Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.

Sebagai informasi, lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan keluar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu supaya lapas yang sekarang penghuninya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain yang jauh dari kawasan perkotaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menghadap Menteri Sekretariat Negara atau Mensesneg terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan untuk pembangunan perumahan.

"Dalam waktu dekat kami akan menghadap kepada Mensesneg untuk melaporkan kami sudah rapat dua kali untuk nanti bentuknya seperti apa dan langkah-langkah berikutnya," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Dia berharap terdapat arahan dari Mensesneg terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan perumahan.

"Nanti kita akan dapat arahan, ini kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini rapat yang kedua," katanya.

Ara menyampaikan bahwa semua pihak mempersiapkan aspek-aspek mulai dari kepastian hukum hingga prosedur terkait rencana pemanfaatan lahan lapas untuk perumahan.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum, data-data, prosedur, makanya tadi ada dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), direktur jenderal kekayaan negara Kementerian Keuangan, kemudian lahan-lahannya dari Bank Tanah, supaya semua sesuai aturan," katanya.

Rencana pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menghadap Menteri Sekretariat Negara atau Mensesneg terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan untuk pembangunan perumahan.

"Dalam waktu dekat kami akan menghadap kepada Mensesneg untuk melaporkan kami sudah rapat dua kali untuk nanti bentuknya seperti apa dan langkah-langkah berikutnya," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Dia berharap terdapat arahan dari Mensesneg terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan perumahan.

"Nanti kita akan dapat arahan, ini kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini rapat yang kedua," katanya.

Ara menyampaikan bahwa semua pihak mempersiapkan aspek-aspek mulai dari kepastian hukum hingga prosedur terkait rencana pemanfaatan lahan lapas untuk perumahan.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum, data-data, prosedur, makanya tadi ada dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), direktur jenderal kekayaan negara Kementerian Keuangan, kemudian lahan-lahannya dari Bank Tanah, supaya semua sesuai aturan," katanya.

Rencana pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Jadi sesuai arahan Presiden, bagaimana kita bisa memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh, sudah sangat padat (overcrowded) itu untuk bisa bagaimana dipindahkan, sesuai aturan, juga negara tidak dirugikan, kemudian juga bisa digunakan untuk perumahan, itu saja intinya," kata Ara.

Dalam rapat terkait rencana potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (14/5), para pengembang perumahan swasta juga diundang untuk memberikan masukan.

Itu tadi saya katakan, itu pola-pola itu yang kita lagi bangun, skemanya seperti apa yang aman sehingga negara tidak dirugikan.
Termasuk kami juga mendengarkan masukan dari pengembang perumahan, kami mendengarkan saran-saran mereka," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025