Ya, menurut kami agar tidak terjadi diskriminasi anak di LPKA dan LPKS

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah segera memasukkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komisioner KPAI Aris Adi Leksono di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa anak-anak di LPKA dan LPKS juga berhak mendapatkan manfaat dari program ini oleh karena itu besar harapan supaya pemerintah tidak terlalu lama mempersiapkannya.

"Ya, menurut kami agar tidak terjadi diskriminasi anak di LPKA dan LPKS seperti panti asuhan, pondok pesantren juga perlu merasakan manfaat itu, mereka perlu dukungan toh," ujarnya dalam konferensi pers bertajuk Laporan Tahunan KPAI 2024 Menuju Generasi Emas Indonesia.

Aris mengungkapkan permintaan tersebut juga merupakan aspirasi dari anak-anak di LPSK dan LPKA yang dihimpun oleh tim mereka dalam serangkaian kegiatan pendampingan ke daerah.

KPAI mengkonfirmasi bahwa permintaan ini juga sudah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar bisa segera mengimplementasikan MBG kepada anak-anak yang mungkin secara sosial-ekonomi belum beruntung itu.

"Sudah sebulan program ini berjalan, anak-anak juga perlu didengarkan langsung bagaimana keluhan mereka. Pendapat anak bisa menjadi solusi paling jernih dibandingkan kita yang hanya melihat dari sisi kebijakan," ujar Aris.

Ketika disinggung soal anggaran MBG yang masih terbatas sehingga belum semua anak merasakan manfaatnya maka, dia menilai bahwa pemerintah juga harus berani mengevaluasi agar program ini benar-benar tepat sasaran sehingga memberikan kecukupan gizi yang penting bagi tumbuh kembang anak Indonesia tanpa terkecuali.

"KPAI berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata dia.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025