Saat ini baru ada 4 SPPG yang beroperasi di Solo. Dengan begitu, Solo masih kekurangan sekitar 45 SPPG lagi untuk menyuplai 140 ribu porsi makan bergizi gratis. [597] url asal
Kota Solo masih membutuhkan sekitar 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lagi untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis (MBG). Diketahui saat ini baru ada 4 SPPG yang tersebar di Kecamatan Jebres, Banjarsari dan Laweyan.
Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen (Purn) Suardi Samiran, mengatakan penerima Makan Bergizi Gratis di Kota Solo mencapai 140 ribu orang.
"Karena jumlah penerima manfaat di Kota Solo ini kurang lebih 140 ribu. Ya, jadi memerlukan kurang lebih 40 sampai 45 SPPG (lagi)," katanya ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).
Suardi mengatakan untuk pemenuhan dapur Makan Bergizi Gratis ini pihaknya membuka peluang untuk masyarakat untuk turut serta mendirikan secara mandiri. Sebenarnya, sudah ada yang ingin mendaftar namun masih belum memenuhi persyaratan.
"Untuk menambah tadi kan mendatangkan, membuka peluang bagi masyarakat tadi dengan mendirikan SPPG Mandiri. Iya, kendala-kendala mungkin mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tapi kalau semuanya sudah terpenuhi, tidak ada kesulitan," bebernya.
Contoh kendala yang dimaksud seperti sudah ada dapur namun belum tersedia alat makan. Sehingga, ia menekankan agar mitra yang mendirikan SPPG bisa memenuhi syarat terlebih dahulu.
"Tidak memenuhi syarat, ada yang sudah membangun tidak punya peralatan makan. Itu kan belum belum lengkap. Harus benar-benar lengkap. Harus mulai bangunannya sendiri sudah ada, sesuai alur yang telah ditentukan, memenuhi standar higienis, kemudian memiliki alat-peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat dapur, alat masak, dan alat makan. Kemudian yayasan punya rekening yang jelas, kemudian punya NPWP," jelasnya.
Walkot Ungkap Modal Jadi Mitra
Sementara itu, Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardi, mengatakan pihaknya mendorong agar SPPG mulai didirikan di beberapa Kecamatan yang belum ada.
"Jadi setelah tadi diarahkan langsung dari Pak Deputi di BGN nanti kita akan sebagai pendamping. Intinya kami di pemerintah kota itu sangat support, Pemerintah Kota Surakarta sangat support terhadap terhadap program Presiden Prabowo terkait makan gratis gratis," bebernya.
Ia mengatakan untuk membangun dapur SPPG, para mitra harus mempunyai anggaran yang cukup. Respati menyebut dana yang dibutuhkan yakni sekira Rp 700 juta.
"(Wajib punya standar dana) jelas, wajib punya standar dana, karena ini kan pelayanan ke masyarakat. Ini mitra mandiri. Mengajak mitra mandiri harus ada standar dana. Minimal dana Rp 700 juta, nggak benar kalau ada yang bilang Rp 1,5 miliar alat dapurnya segitu," bebernya.
Respati menegaskan bahwa pihaknya memberikan kemudahan untuk UMKM yang ingin bermitra. Dia juga berencana untuk mengelompokkan UMKM agar bisa menjadi mitra secara kolektif.
"Tadi ada pertanyaan bagus. Pak, kami UMKM ya kapasitasnya hanya 500. Enggak nyampe 3.000. Nah, nanti saya tugaskan untuk Hipmi menyatukan dari teman-teman yang UMKM yang belum sampai standarnya ke 3.000. Tetap kita fasilitasi biar partisipasi rasanya tetap ikut merasakan apa program pemerintah terkait MBG ini," pungkasnya
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya meninjau pelatihan juru masak di Solo. Pelatihan ini untuk mendukung program makan bergizi gratis. [572] url asal
Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya meninjau pelatihan juru masak di SMK Negeri 4 Solo. Pelatihan juru masak ini untuk mendukung program makan bergizi gratis.
Riefky berkata pelatihan tersebut untuk meningkatkan kualitas juru masak dalam mendukung program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran. Dalam hal ini kementerian menggandeng 30 orang yang tergabung dalam Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI).
"Jadi pelatihan juru masak ini adalah untuk mendukung program Bapak Prabowo (Subianto) dan Mas Gibran (Rakabuming Raka) dalam terkait dengan program makan bergizi. Tujuannya adalah juga untuk memberikan, meningkatkan kapasitas dari para juru masak untuk mendukung program Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita ke depan," kata Riefky ditemui SMK Negeri 4 Solo, Kecamatan Laweyan, Kamis (19/12/2024).
Riefky mengatakan pelatihan juru masak ini juga sebagai cara untuk meningkatkan kualitas makanan meskipun dengan anggaran yang minim. Diketahui, untuk anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10 ribu per porsi.
"Ya harapan kita semua (anggaran minim makanan berkualitas), harapan pemerintah daerah, tentu kami dari kementerian dan BGN (Badan Gizi Nasional) dan Bapak Presiden itu harapannya kan seperti itu. Tapi untuk anggaran kan dari Badan Gizi Nasional, kami hanya membantu untuk melatih kapasitas daripada juru masak bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional," jelasnya.
Mengenai program makan bergizi gratis, Riefky menyebut saat ini masih berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional yang rencananya akan dilaksanakan di 3.000 titik di tahap awal.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya meninjau pelatihan juru masak program bergizi gratis di SMKN 4 Solo, Kamis (19/12/2024). Foto: Tara Wahyu/detikJateng
"Nah terkait juga dengan program makan siang gratis, kami saat ini sedang juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional yang rencananya juga akan dimulai akhir tahun program tersebut. Akan ada 3.000 titik di tahap awal. Nah kami juga sedang berkoordinasi untuk berkolaborasi untuk melatih para juru masak-juru masak yang nanti akan disediakan oleh BGN bekerja sama dengan Pemda di berbagai daerah di Indonesia," ucap Riefky.
Sementara itu, Wali Kota Solo, Teguh Prakosa mengatakan kolaborasi antara Menteri Ekonomi Kreatif untuk menyiapkan juru masak yang mumpuni. Harapannya mereka bisa memenuhi nilai gizi meski dengan nilai bahan Rp 10 ribu.
"Berkolaborasi ekonomi kreatif menyiapkan juru masak bagaimana masak yang bergizi dengan nilai bahan 10.000. Tinggal nanti disodorkan ke kementerian yang bertanggung jawab atas Badan Gizi Nasional, mau dipakai apa enggak," ujar Teguh.
Menurutnya, kolaborasi ini menjadikan semua tegak lurus dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
"Jadi kolaborasi ini menjadikan semua, menjadi tegak lurus antara pemerintah pusat ke daerah ini menjadi tujuan utama bagaimana mengembangkan supaya anak-anak tidak stunting, itu saja," pungkasnya.