Kami minta wisatawan tidak boleh foto udara dengan menggunakan pesawat drone

Lebak (ANTARA) - Permukiman masyarakat adat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, dilarang difoto menggunakan drone, karena sesuai keputusan tokoh adat dan puun (kepala suku) di daerah itu.

"Kami minta wisatawan tidak foto udara dengan menggunakan pesawat drone," kata Sekretaris Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Medi saat dihubungi di Rangkasbiting, Lebak, Senin.

Perkampungan masyarakat adat Badui di Desa Kanekes yang memiliki 68 kampung, termasuk Badui Dalam yang tersebar di Kampung Cibeo, Cikawartana, dan Cikeusik, kini dilarang foto menggunakan kamera drone.

Pelarangan foto menggunakan drone tersebut, kata dia, karena setiap kampung terdapat satu rumah adat yang disebut "Imah Kokolot".

Sedangkan rumah adat itu tidak boleh difoto maupun video dan jika difoto menggunakan pesawat drone maka semua kampung, termasuk rumah adat terkena foto.

Oleh karena itu pihaknya kini memperketat larangan foto dari udara sampai kawasan hak tanah ulayat adat di pemukiman Badui.

"Kami berharap wisatawan tidak melakukan foto udara menggunakan drone," katanya.

Menurut dia, wisatawan boleh foto manual di kawasan pemukiman masyarakat adat Badui. Sebab foto manual itu bisa diarahkan ke satu obyek, sehingga berbeda dengan foto menggunakan drone.

"Kami berharap pelarangan foto udara menggunakan drone dapat dipatuhi wisatawan," kata Medi.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, belum melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) hari ini. Hal itu karena Pemkab masih menunggu petunjuk teknis (juknis) penerapannya.

"Makan bergizi gratis belum dilaksanakan karena belum ada instruksi formal, kita masih menunggu regulasi dari Permendagri dan Peraturan Menteri Keuangan," kata Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Lebak, Yosep M Holis, saat ditemui di Rangkasbitung, Senin (6/1/2025).

Program Presiden Prabowo Subianto ini nantinya akan menyasar 189.677 siswa di Lebak. Rinciannya, siswa SD 141.667 orang dan SMP 48.010 orang.

Meski belum melaksanakan program ini, Pemkab Lebak sudah menghitung kebutuhan anggarannya. Perhitungan yang dibuat masih Rp 15 ribu untuk setiap porsi makanan. Sehingga, kebutuhan anggaran makan bergizi gratis selama satu tahun mencapai Rp 611 miliar.

"Sudah dibuat tapi karena harga porsi makanan berubah jadi perlu kita hitung ulang," tuturnya.

2 Persen PAD untuk Makan Bergizi Gratis

Yosep mengatakan pemerintah daerah diminta berkontribusi membiayai program makan bergizi gratis bagi para siswa sekolah. Pemkab Lebak menyiapkan anggaran sebesar 2 persen dari pendapatan asli daerah (PAD).

"Dari kisi-kisi, Lebak masuk kapasitas fiskal rendah artinya harus menyiapkan 2 persen dari PAD. Misal PAD kita Rp 400 miliar, 2 persennya sekitar Rp 8-10 miliar yang harus disiapkan untuk program MBG," jelasnya.

Menurut Yosep, kontribusi program makan bergizi gratis ini akan berdampak pada kegiatan di Pemkab Lebak.

"Sudah dibahas, nanti harus ada yang di refocusing lagi. Bisa pengurangan, menggeser, menyatukan program. Kita sudah mengantisipasi, tapi rinciannya karena belum ketok palu, belum bisa dijelaskan," pungkasnya.

Untuk diketahui, program makan bergizi gratis sudah mulai dilaksanakan hari ini di 26 daerah di Indonesia. Total ada 190 unit dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyiapkan makanan buat program makan bergizi gratis.

Simak Video: Program Makanan Bergizi Gratis Dimulai

[Gambas:Video 20detik]