Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi prioritas pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan, seperti Mandiri Grup, dalam mendukung aksesibilitas pembiayaan perumahan yang lebih luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh skema perbankan konvensional.

Ara menekankan pentingnya peran lembaga keuangan dalam mendukung aksesibilitas perumahan bagi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi prioritas pemerintah. Dengan keterlibatan sektor perbankan, kita dapat solusi inovatif dalam pembiayaan perumahan," ujarnya, di Jakarta, Jumat.

Dia menyatakan pula, dengan berkolaborasi untuk mencapai tujuan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia bukan hal yang mustahil.

Menurutnya, lembaga keuangan seperti Mandiri Grup dapat memetakan peluang bisnisnya, sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat di sektor tersebut.

"Karena backlog-nya masih 9,9 juta, jadi 3 juta yang akan kita kerjakan ini bukan hal yang mustahil," ujar Ara.

Dia juga menyampaikan pada periode 20 Oktober 2024 - 3 Februari 2025, realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi telah mencapai 91,665 unit rumah.

Angka tersebut, menurutnya pula, bisa terus meningkat apabila seluruh pemangku kepentingan bisa terlibat bersama dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah.

"Yang terpenting sekarang ini adalah kolaborasi dengan bagaimana bisa mengintervensi banyak pihak untuk menjalankan visi yang sama. Kebijakan yang cepat dan mudah bagi masyarakat," kata Ara.

Dirinya menjelaskan, di tengah situasi adanya efisiensi pada anggaran Kementerian PKP yang sebelumnya sebesar Rp5,27 triliun harus terpangkas menjadi Rp1,6 triliun dibutuhkan kreativitas dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah.

"Kalau saya berpikir normatif dengan jumlah anggaran yang ada bisa saja saya kerjakan program itu apa adanya. Tetapi, ini menjadi tantangan bagi saya untuk berkreativitas dan berinovasi untuk tetap survive supaya masyarakat bisa punya rumah," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program makan bergizi gratis akan terus disempurnakan, termasuk penerimanya yang akan ditingkatkan menjadi 90 juta orang.

"Karena Bapak Presiden (Prabowo Subianto) akan terus meningkatkan anggaran untuk makan bergizi gratis. Bisnis modelnya masih akan terus disempurnakan, tata kelolanya juga diperkuat," tegas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Banten, Kamis (30/1).

"Program yang anggarannya yang apabila mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, (anak) PAUD, sampai dengan anak sekolah jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat," sambungnya.

Sang Bendahara Negara menekankan program makan gratis sangat bermanfaat. Tak hanya kepada penerima manfaat langsung, makan bergizi gratis juga manfaatnya bisa dirasakan langsung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Para pelaku usaha itu bakal kecipratan manfaat, asalkan ada sekolah di wilayah tersebut.

Ia lalu menyinggung anggaran makan gratis tahap awal sebesar Rp71 triliun. Pemerintah juga bakal menambah anggarannya senilai Rp100 triliun untuk implementasi di 2025 ini.

Menurutnya, anggaran itu cukup besar.

"Sekolah yang memberikan makan bergizi setiap hari kepada muridnya berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut. Ada yang harus membeli bahannya; memasak; mengantar; mencuci mulai dari sayuran, bahan baku, sampai tempat makannya. Ini merupakan pekerjaan masif, labor intensive, dan merata di seluruh Indonesia," jelasnya.

"Apabila program MBG ini akan ditingkatkan dari Rp71 triliun naik ke Rp100 triliun, ditambah Rp100 triliun bukan naik, maka menjadi Rp171 triliun. Jumlah sentranya akan meningkat. Maka saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier effect yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," tegasnya.

Wanita yang akrab disapa Ani itu juga menyinggung upaya dirinya mengajak lembaga keuangan membantu program makan gratis. Pihak-pihak yang diajak bicara adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ani meminta para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu mendorong peran lembaga keuangan dalam program makan gratis.

"Agar lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ikut menyukseskan dan mendukung program ini (makan bergizi gratis)," tegas Ani.

"Saya tahu makroprudensial, mikroprudensial, channeling, serta fokus dari berbagai program kredit dan pembiayaan. Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk MBG, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini sebuah transformasi yang sangat masif," tandasnya.