Bank Indonesia (BI) akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, R. Triwahyono menjelaskan, pembelian SBN akan dilakukan di pasar perdana untuk tenor yang sampai dengan 1 tahun.

"Pembelian SBN kita tetap sama. Jadi artinya kita melakukan pembelian SBN bisa di pasar perdana untuk yang tenor sampai dengan 1 tahun," kata Tri dalam acara Pembahasan Asesmen Ekonomi Terkini di Tugu Kuntskring Palais, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

BI juga akan melakukan pembelian SBN melalui pasar sekunder melalui perbankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Dan kita membeli di pasar sekunder itu artinya beneran kita sama perbankan, kita beli di bank. Jadi kita transaksi dengan perbankan pembelian untuk yang Surat Utang Negara (SUN), yang bukan SBN dan SBNS," terang Tri.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya mengatakan, dukungan terhadap program 3 juta rumah akan diberikan dalam bentuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dana pihak ketiga atau DPK menjadi 5%.

"Yang sudah resmi diumumkan adalah dalam bentuk peningkatan KLM dari 4% ke 5%. Selain itu apakah ada? Sementara mungkin baru KLM dukungan-dukungan lainnya masih dalam pembicaraan," jelas Juli.

Sebagai informasi, penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketu

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, BI menyiapkan dana Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

Langkah ini sebagai bentuk dukungan untuk pembiayaan program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Namun hashim tak merincikan dukungan dana tersebut berupa penerbitan Surat berharga Negara (SBN) ataupun insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry (Gubernur BI), saya dengar," kata Hashim, dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan, dana Rp 130 triliun tersebut seluruhnya berasal dari dalam negeri. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar investasi asing untuk merealisasikan program tersebut.

Di samping itu, sejumlah investor asing juga telah berkomitmen untuk menanamkan modalnya ke proyek 3 juta rumah. Hal ini mulai dari India, Singapura, serta yang terbaru ada Turki. Kondisi ini membuatnya semakin optimistis bahwa program ini bisa terealisasi dengan baik.

JAKARTA, investor.id - PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) masih mengkaji tambahan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari Bank Indonesia untuk mendukung program 3 juta rumah. Meski demikian, BCA menegaskan tetap berkomitmen menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat, terlepas dari adanya insentif tersebut.

EVP Consumer Loan BCA, Welly Yandoko, mengatakan bahwa pihaknya masih dalam tahap pengkajian terhadap kebijakan tersebut. “Kami belum bisa sampaikan secara detail karena masih dalam proses pengkajian. Namun, apa pun itu, komitmen kami dalam menyalurkan KPR saat ini tidak bergantung pada adanya insentif atau tidak,” ujarnya dalam acara BCA Expoversary 2025, belum lama ini.

Welly menambahkan bahwa KPR menjadi salah satu sektor pembiayaan utama yang menopang pertumbuhan kredit konsumer BCA, seiring dengan kredit kendaraan bermotor (KKB).

Terkait program 3 juta rumah, ia menilai bahwa visi pemerintah ini membutuhkan dukungan penuh dari industri perbankan melalui fungsi intermediasi. Oleh karena itu, ia berharap kondisi ekonomi nasional serta persaingan likuiditas antarbank dapat semakin membaik, sehingga perbankan bisa lebih optimal dalam menyukseskan program perumahan tersebut.

“Semoga ekonomi baik, tingkat likuiditas baik, sehingga kucuran KPR bank berjalan baik. Agar program 3 juta rumah bisa terbantukan,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur BCA Haryanto Tiara Budiman menargetkan pertumbuhan kredit konsumer hingga mencapai 8% pada 2025. Direktur BCA, Haryanto Tiara Budiman, mengatakan kredit konsumer tersebut mencakup Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Sepeda Motor (KSM), dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Menurut Haryanto, demi mencapai target pertumbuhan kredit, BCA telah menyiapkan berbagai strategi, salah satunya melalui gelaran BCA Expoversary 2025. “Kami sudah mencanangkan pertumbuhan kredit tahun ini itu di kisaran ada 6-8%,” ujarnya.

Adapun pada BCA Expoversary 2024 lalu, pembayaran cicilan (run off) untuk segmen KPR mencapai Rp 31,2 triliun. Haryanto menilai angka tersebut cukup besar dan berpotensi meningkat pada tahun ini.

Sepanjang BCA Expoversary 2025, BCA memberikan penawaran spesial suku bunga KPR BCA 2,68% eff.p.a fix 3 tahun dengan penempatan sejumlah dana, biaya provisi 0,68% dan diskon biaya administrasi 50%, bunga 2,88 flat p.a. tenor 2 dan 3 tahun, serta program DP 0% untuk KKB BCA, dan program DP 0% untuk KSM BCA. BCA Raup Laba Rp 4,73 Triliun, Naik 5,8% YoY pada Januari 2025

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bank Indonesia (BI) mengguyur insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) ke perbankan mencapai Rp295 triliun hingga pekan kedua Februari 2025. Angka tersebut meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo merinci kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima insentif KLM sebesar Rp129,2 triliun, sementara bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp131,9 triliun.

Kemudian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima insentif KLM sebesar Rp28,7 triliun dan kantor cabang asing (KCBA) sebesar Rp4,9 triliun.

"Insentif KLM telah disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, yaitu antara lain sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan dan pariwisata dan ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, dan perumahan rakyat, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau," jelas Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (19/2).

KLM merupakan insentif yang diberikan oleh bank sentral berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah. Insentif ini diperuntukkan kepada bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu.

Perry mengatakan insentif KLM akan ditingkatkan dari 4 persen menjadi paling besar 5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), di antaranya besaran insentif KLM pada sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan secara bertahap dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun.

Kebijakan ini berlaku mulai 1 April 2025 untuk mendukung program Asta Cita pemerintah di bidang perumahan.

Perry mengatakan tambahan insentif likuiditas makroprudensial itu dapat mendukung penyaluran kredit perbankan ke sektor riil terutama perumahan dan pertanian.

"Kenapa dua sektor itu? Karena menciptakan lapangan kerja. Dengan lapangan kerja yang meningkat, konsumsi meningkat, pertumbuhan ekonominya meningkat," ujarnya.