Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama para menteri infrastruktur. Rapat ini digelar dalam rangka pembahasan Rencana Kerja 2025.

Rapat itu dihadiri oleh seluruh menteri di bawah naungan Kemenko IPK, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Hadir pula sejumlah wakil menteri.

Dalam sambutannya, AHY mengingatkan bahwa dalam transisi pemerintahan di setiap negara kerap dipenuhi dengan dinamika. Ini juga termasuk dengan adanya hal-hal yang belum berjalan ideal di awal pemerintahan, salah satunya anggaran.

AHY mengatakan, pemerintah dihadapkan pembatasan anggaran. Sebab, menurutnya prioritas pembangunan juga sangat luas. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar perencanaan dibuat dengan rapi.

"Beliau (Prabowo) mengingatkan kepada kita kalau di awal-awal masa pemerintahan ini ada hal-hal yang belum sangat ideal. Termasuk kita semua harus meyakinkan agar segala perencanaan itu benar-benar bukan hanya rapi tapi benar-benar prudent. Mengapa? Karena kita juga selalu dihadapkan pada budget constraints, limitasi anggaran. Karena tentu prioritas bangsa ini juga begitu luas, spektrumnya luas," kata AHY, di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

AHY juga menyampaikan, pihaknya punya tanggung jawab besar untuk meyakinkan pembangunan infrastruktur ke depan semakin tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan kesejahteraan rakyat.

"Inilah urgensi dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," imbuhnya.

Selain itu, meski penuh dengan dinamika dan tantangan di awal masa jabatan, AHY juga mengingatkan pesan dari Prabowo agar para menteri bisa langsung bekerja fokus. Dengan demikian, hasil kerja nyata bisa terlihat.

"Transisi di setiap negara, di setiap pemerintahan tentu penuh dengan dinamika dan kita semua, seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto Pemerintahan Kabinet Merah Putih ini bisa benar-benar fokus, langsung serius dan bekerja secara utuh untuk masyarakat. Karena kita harus segera memberikan bukti kerja nyata dan output-nya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar dia.

Jajaran menteri infrastruktur menggelar Rapat Koordinasi bersama di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK). Rapat ini membahas tentang Rencana Kerja Tahun 2025 dan evaluasi jelang 100 hari kerja.

Rapat itu dihadiri oleh seluruh menteri di bawah naungan Kemenko IPK, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Hadir pula sejumlah wakil menteri.

Ditemui sebelum rapat, Menteri Koordinator IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, rapat ini digelar dalam rangka persiapan untuk menyongsong 2025. Nantinya, sejumlah menteri memaparkan persiapan masing-masing kementeriannya.

"Saya ingin mendengarkan paparan dari para menteri termasuk wakil menteri, sekjen, eselon I untuk menyamakan frekuensi sekaligus kita wrap up 2024 yang sudah kita lalui. Ada outlook yang harus kita putuskan bersama untuk 2025," kata AHY, Rabu (8/1/2025).

Selain itu, rapat tersebut juga akan membahas evaluasi jelang 100 hari kerja pemerintahan. AHY mengatakan, pihaknya ingin pembangunan infrastruktur semakin berdampak tepat sasaran untuk berkontribusi makin signifikan ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi nanti akan kita bahas beberapa hal strategis, tapi juga ada yang mungkin teknis bernilai strategis yang akan kita bahas," ujarnya.

AHY mengatakan, infrastruktur memiliki spektrum yang luas, bukan hanya yang besar atau megah, tapi banyak juga mendasar dan langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Ia ingin agar infrastruktur tersebut bisa mendapat prioritas.

"Kita tahu di masa awal tahun ini kita semua masih menentukan program-program yang harus diutamakan karena selalu dihadapkan pada budget constraint (batasan anggaran). Selalu ada limitasi dalam hal anggaran pendanaan dan harus kita pikirkan dengan baik," kata dia.